SP180630

Suara Pembaruan

Utama

2

Sabu-Minggu, 30 Juni - 1 Juli 2018

Koalisi Pilpres, Gerindra Bidik PKB dan Demokrat?

H asil Pilkada 2018 diprediksi akan menjadi gambar- an peta koalisi di Pilpres 2019. Bahkan, seusai

kin Demokrat yang belum menyatakan sikap. Kita lihat juga dengan PKB. Kalau yang lainnya sudah memberi- kan satu pernyataan untuk men- dukung pemerintah yang sekarang lagi,” kata sumber SP, di gedung parlemen, Jumat (29/6) malam. Dia mengungkapkan, sebelum- nya parpol memang fokus untuk Pilkada 2018. Sebab, ajang pilkada serentak juga pertaruhan bagi kader-kader yang ikut atau tokoh -tokoh yang diusung. “Sekarang baru berbicara mengenai pilpres. Dari sekarang sampai 10 Agustus konsentrasi politik termasuk Gerindra ada- lah bagaimana menyusun caleg, capres, dan wapres dalam sebuah

koalisi. Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif, lebih serius, di samping mempersiapkan armada untuk pileg,” ungkapnya. Sumber SP meyakini, par- tai-partai yang belum melabuh- kan arah koalisi cenderung akan bergabung dengan Gerindra. Soal bagaimana bentuk koalisinya akan menjadi bagian dari bahan pembi- caraan para pimpinan partai. “Tentu yang paling penting adalah formasinya yang kemungkin­ an menang lebih tinggi, kemudian berbicara tentang strategi, visi, misi, dan isu-isu yang akan dikemukakan. Dan tentu saja tidak bisa dipisah- kan kalau koalisi pasti ada power sharing , membagi tugas dan sebagai- nya,” katanya. [W-12]

pelaksanaan pilkada, diprediksi ada perubahan poros koalisi. Gerindra dikabarkan mem- prioritaskan partai yang belum menyatakan sikap dukungan kepada bakal capres petahana Joko Widodo (Jokowi) untuk maju di Pilpres 2019. Dua partai itu yang diprediksi bergabung dengan koalisi partai pimpinan Prabowo Subianto itu adalah Partai De- mokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Jadi prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN, dan mung-

Pembenahan Transportasi Ibu Kota Oktober, Pembangunan ERP Dimulai

[JAKARTA] Penyelenggaraan pesta olahraga se-Asia, Asian Games, menjadi momentum untukmembenahi transportasi di Jakarta, karena adanya ke- wajibanmengatasi kemacetan untukmemperlancarmobilitas atlet dan ofisial. Salah satu upaya pembenahan yang te- ngah disiapkan PemprovDKI Jakarta, yakni penerapan ruas jalan berbayar ( electronic road pricing /ERP). Saat ini, tengah dilakukan lelang proyek ERP. “Mudah -mudahanOktobermendatang sudah ada pemenangnya, sehingga bisa langsung diba- ngun dan dioperasikan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, Sabtu (30/6). Andri mengungkapkan, ruas jalanyangakanditerapkan ERP adalah Sudirman, MH Thamrin, dan Rasuna Said. “Baru tiga jalan itu untuk sementara,” ujarnya. Semua kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, yang melintasi kawasan ERP akan dipungut bayaran, seba- gaimana yang sudah lazim di luar negeri. “Semua kendaraan kena (bayar ERP), baik roda empat atau roda dua. Sebab, kalau hanya roda empat yang membayar, orang akan beralih menggunakanmotor atau roda dua,” katanya. Mengenai berapa nilai investasi, kataAndri, pihaknya belum tahu karena Pemprov DKI tidakmengeluarkan dana sedikit pun. “Pemenang tender yang tahu nilai investasinya,” katanya. Dalamkesempatan terpisah sebelumnya, Andri Yansah pernahmengungkapkan, ERP ditargetkan bisa diberlakukan mulai Oktober 2019. Dengan ERP, semua kendaraan baik dari luar maupun milik warga Jakarta wajib membayar jika hendak melintasi ruas jalan

diberlakukan ERP.

dibangun investor pemenang tender, yangmenjadi operator ERP adalah Dinas Perhu- bungan DKI Jakarta melalui BadanLayananUmumDaerah (BLUD) ERP Jakarta yang telah dibentuk. Nantinya, pendapatan retribusi ERP, sebagian akan digunakan untuk membayar cicilan investasi swasta yang membangun ERP. Jumlah ci- cilannya nanti akan disepakati dalam dokumen lelang yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Selainuntukmembayar ci- cilan, pendapatan retribusi akan masuk kas pendapatan BLUD ERP Jakarta. Pendapatan ini akan digunakan untuk biaya operasionasl ERP Jakarta dan juga akan dijadikan dividen yang akan disetor sebagai PendapatanAsliDaerah (PAD) Pemprov DKI. “Nanti dividen dari ERP bisa membiayai layanan transportasi massal lainnya. Misalnya, bisa untuk subsidi MRT, LRT, dan BRT. Dengan demikiandiharapkan anggaran PSO( public serviceobligation ) untuk transportasi tidak pakai APBD DKI lagi,” terangnya. SebelumERPditerapkan, Dishub DKI Jakarta juga akan menyiapkan perangkat on board unit (OBU) yang ditempelkan di kendaraan roda empat ini. Harga OBU dibanderol sekitar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 per unit. Namun uang yang di- keluarkan sebesar itu bisa dikembalikan. Karena uang itu hanya berfungsi sebagai deposit. Dengan kata lain, bila pemilikkendaraan tidakmeng- gunakanOBU lagi, maka bisa dikembalikan keDishubDKI. PerangkatOBUdiperlukan, karena ERP menggunakan sistem deteksi dengan pema- sangan gerbang di manamobil melintas di bawahnya. Deteksi

kualitas udara tidak akan ber- hasil tanpa diiringi percepatan penyediaan transportasimassal yang terpadu atau terintegrasi dengan baik,” kata Nirwono, di Jakarta, Jumat (29/6). WakilKepalaDinasPerhu- bungan (Dishub) DKI Jakarta SigitWijatmokomengatakan, kebijakan perluasan dan per- panjanganwaktu pelaksanaan ganjil genap selama Asian Games akan dijadikan sebagai momentum untuk mengajak warga beralih ke transportasi umum. “Kebijakan itu jadi mo- mentum untuk mengedukasi masyarakatyangmenggunakan kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi umum,” ujar Sigit, Sabtu (30/6). Pada saat Asian Games nanti, ujarSigit, light rail transit (LRT) Velodrom-Kelapa Ga- ding sudah akan dioperasikan. Setelah itu, di awal 2019 LRT Jabodebek juga dioperasikan. PadaMaret tahun depan,MRT juga sudah beroperasi. Jadi, warga mempunyai pilihan banyak untuk beraktivitas. Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Se- marang Djoko Setijowarno menilai positif perluasan sistem ganjil-genap. Namun, menurutnya, hal itu belum efektif mengurangi jumlah kendaraan yang melintas dan beralih ke transportasi umum. Sebab, hampir semua kawasan permukiman di wila- yah penyangga, yakni Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) belumdilengkapi fasilitas transportasi umumke Jakarta yang memadai. “Kalaupun ada jumlahnya masih sangat minim sekali. Warga lebih memilih meng- gunakan kendaraan pribadi sebelum pukul 06.00 untuk lewat tol dan ruas-ruas arteri di Jakarta,” ujarnya. [W-11/RIA/E-11]

Hal senada juga ditegaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta, SandiagaUno beberapawaktu lalu, yang memastikan ERP akan diterapkan pada Oktober 2019. Ia tidak mau penerapan ERP tertunda lagi dengan berbagai alasan, mengingat masalah kemacetan di Jakarta harus segera diselesaikan. Menurutnya, sudah terlalu lamawarga Jakartamenunggu penerapan ERP. Karena sejak uji coba beberapa tahun lalu, penerapan ERP tidak jelas. “Ini sudah terlalu lama. Langsung saya putuskan, untuk langsung dieksekusi. Lelangnya tahun ini, tahun depan dioperasikan,” ujarnya. Target ERP pada Oktober 2019 bertepatan dengan peng- operasian MRT Jakarta yang direncanakanberoperasi penuh padaMaret2019.Selainitujuga diharapkan LRT Bodetabek yang menghubungkan Cibu- bur-Cawang-DukuhAtas, dan BekasiTimur-Cawang-Dukuh Atas, juga sudah bisa berope- rasi. Dengan demikian, saat ERP diberlakukan sudah ada alternatif angkutanumumyang memadai bagi warga. Disinggung mengenai tender ERP, Andri menje- laskan, dilakukan ini secara terbuka, sehingga semua perusahaan dalam dan luar negeri dapat mengikuti proses tender tersebut. Proses lelang ini sangat diminati banyak per- usahaan.Tercatat57perusahaan mengikuti tender. Andrimenjelaskan, penge- lolaanERPtidakmenggunakan sistem BOT ( build operate transfer ), yakni investor pe- menang tender, selain mem- bangun jugamendapat konsesi mengelolaselamajangkawaktu tertentu untuk pengembalian investasi, sebelumdiserahkan kepada Pemprov. Nantinya, setelah selesai

sumber:dishub jakarta

dilakukanolehperangkatsensor yangdipasangdi gerbangyang akan terhubung dengan OBU yang dipasang di dalammobil. Fungsi OBU sebagai alat pembayaran, sebab di dalam OBU dimasukkan kartu uang elektronik ( e-money ), seperti yangdigunakanuntukmemba- yarjalantol.SaatOBUmelintas di bawah perangkat di gerbang ERP, saldo dalam e-money otomatisakanberkurang.Selain memindaiOBU,perangkatjuga memindai pelat mobil. Momentum Pembenahan Secara terpisah, pengamat perkotaan dari UniversitasTri- sakti Nirwono Joga meminta Pemprov DKI untuk menja- dikan Asian Games sebagai momentum untuk mengelola

manajemen transportasi di Ibu Kota. Pemberlakuan pemba- tasan kendaraan selamaAsian Games diharapkan menjadi pintumasukuntukmemastikan kebijakan untuk mengurai kemacetan secara permanen dan efektif. Nirwono mengatakan, perluasan ganjil genap di jalan arteri dan tol bahkan pembatasan angkutan barang yang diuji coba pada 2-31 Juli nanti, diyakini sebagai solusi untukmenekan kepadatan lalu lintas yang mendera Jakarta selama ini. Sekalipun begitu, Nirwono meminta Pemprov DKImempercepatketersediaan transportasi massal. “Target pengurangan kendaraan pribadi pada jam kerja sekaligus meningkatkan

Made with FlippingBook Annual report