SP190117

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 17 Januari 2019

Debat Perdana, Capres Saling Intip?

K omisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan depat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dimulai perdana malam ini, Kamis (17/1). KPU menjadwalkan lima kali debat dalam kurun waktu Januari sampai April 2019 sebelum pencoblos- an pada 17 April 2019. Di dalam debat pilpres, masing-masing kubu calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) juga akan saling melempar- kan pertanyaan dan harus dijawab secara langsung

oleh kandidat lain. Kedua kandidat akan saling adu argumentasi untuk menarik simpati calon pemilih agar mau memberi dukungan. Menurut sumber SP , menjelang debat malam ini, kedua kubu mem- bentuk tim khusus untuk mengintip kubu lawan. Mereka ditugaskan mencari tahu apa saja yang akan menjadi kemungkinan bahan pertanyaan kubu lawan. Persiapan jawaban pun sudah disusun untuk mengantisipasi berbagai ke-

mungkinan pertanyaan dari kubu lawan. “Tentunya, kami ber- usaha mencari berbagai

tersebut sekaligus dilaku- kan untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan mematikan yang menja- di kelemahan kandidat. “Jadi, ini semacam kerjaan intelijen. Dua kubu saling intip dan sudah sama-sama tahu,” ujarnya. Sumber itu yakin, meski dua kubu sudah saling intip tetap akan ada kejutan pada debat nanti. “Kami yakin ada pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi belum diketahui lawan. Itu yang akan kami keluarkan di debat nanti,” ujarnya. [Y-7]

kemungkinan per- tanyaan apa yang akan diajukan. Kemudian, perta- nyaan itu dicarikan

jawabannya untuk disesu- aikan dengan kondisi di lapangan,” kata sumber itu di Jakarta, Rabu (16/1). Dikatakan, upaya saling intip pertanyaan itu sudah dilakukan sejak KPU menetapkan jadwal debat kandidat. Upaya

Jelang Debat Capres APBN&APBDMasih Jadi Bancakan Pejabat

[JAKARTA] Korupsi uang rakyat tetap masif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan AnggaranPendapatanBelanjaDaerah (APBD) masih menjadi bancakan. Para gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR hingga anggota DPRD provinsi serta DPRDkabupaten/kota yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya puncak dari gunung es. Korupsi uang negara tidak saja di sisi belanja, melainkan juga sisi penerimaan. Masih ratusan triliun rupiah penerimaan negara yang bocor. Solusi untuk mencegah dan memberantas korupsi dana APBN dan APBD perlu menjadi perhatian presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Bagaimana solusi yang ditawarkan paslon nomor urut 01 dan 02 untuk memberantas korupsi dana publik pada debat pertama? Data KPK menunjukkan sejak 2004 sampai Agustus 2018, seba- nyak 205 anggota DPR dan DPRD, 19 gubernur, serta 87 bupati dan wali kota, telah ditangkap karena terlibat korupsi, termasuk korupsi dana APBN dan APBD. Sejak 2004 sampai 2018 atau selama 15 tahun, KPK juga telah menangani 180 kasus pengadaan barang dan jasa, serta 46 kasus penyalahgunaan anggaran negara. MenteriDalamNegeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang dihubungi SP , Kamis (17/1), menyatakan kepala dan wakil kepala daerah serta ja- jaran DPRD dapat meminimalisasi korupsi di daerah. Misalnya, dengan mendorong keterbukaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). “Transparansi dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran daerah itu penting. Lebih baik lagi jika diatur dalam regulasi daerah,” katanya. UntukmenutupkebocoranAPBD, kata Tjahjo, perlu dibangun pola hubungan kerja antara unsur penye- lenggara pemerintah daerah (pemda) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Ke- uangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) juga harus diperkuat. “KapasitasASN (aparatur sipil negara, Red) dalam mengelola

pandang bulu.

“Jadi kalau sekarang kepala daerah atau pejabat banyak terkena OTT KPK, ya itu wujud komitmen penindakan hukum tanpa pandang bulu. Itu wajib,” tegasnya. Menurutnya, kebijakan peme- rintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang telahmenelurkan berbagai kebijakan untuk mendorong transparansi dan pencegahan korupsi di sektor publik, khususnya pengadaanbarangdan jasa serta pelayanan publik, akan dilanjut- kan pada periode 2019-2024. Upaya pencegahan korupsi juga dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti melalui kebijakan e-procurement . “Yang penting untuk semakin didorong ke depan adalah upaya pen- didikandan literasi hukum, khususnya untukpartai politikdanpejabat negara yang duduk di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Harus ada kurikulum kader partai politik yang memuat materi antikorupsi.Takboleh tidak.Di DPR danDPRD, literasi soal hukum dan antikorupsi juga ditingkatkan,” kata Karding. Di sisi masyarakat, ke depan akan didorong ke arah pengurangan penggunaan uang tunai. Pengurangan penggunaan uang tunai harus terus dibiasakan. Semua pembayaran tanpa uang tunai akan tercatat, sehingga semuanya menjadi lebih transparan. “Kita harus memaksa lewat system untukmencegahkorupsi.Kalausistem sudahmemaksakita,sudahtakmungkin lagi melakukannya,” ujar Karding. Sementara Nizar Zahro, anggota bidang politik dari Badan Peme- nangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-SandiagaUnomenyatakan pihaknya memiliki sikap yang tegas dalampencegahandanpemberantasan korupsi. Pencegahan korupsi harus dilakukandenganmemperketatpenge- lolaanAPBNdanAPBD, melakukan proses pembahasan secara transparan dan melibatkan publik. Selain itu, penegakan hukumharus ditingkatkan untuk memberi efek jera. “Saat ini masih banyak celah untuk dimainkan para koruptor. Pe- merintahan saat ini belummaksimal membangunkomitmenpemberantasan korupsi,” ujarnya. [C-6/MJS/F-5/H-14]

ANTARA/Handout/Humas KPK Sejumlah tahanan KPK dengan mengenakan baju tahanan menaiki kereta api dengan pengawalan petugas kepolisian menuju Surabaya di Jawa Timur, Senin (7/1).

keuangandaerah supaya lebih akunta- bel, juga perlu ditingkatkan,” ujarnya. APIP KementerianDalamNegeri (Ke- mdagri) telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi. Pertama, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Penguatan peran gubernur dilakukan secara khusus saat melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap dokumen anggaran daerah. Kedua , membangun sinergisme antara APIP dan aparat penegak hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Ketiga, pelibatanmasyarakat un- tukmengawasi danmemberikan data dan informasi. Laporanmasyarakat itu tentu terkait potensi penyalahgunaan pelaksanaan program atau kegiatan yangbersumber dari anggarandaerah. “ASN dan elemen masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk menyampaikan informasi potensi penyalahgunaan kewenang- an anggaran oleh oknum elite di daerah. Dengan begitu, APIP serta aparat penegak hukummenjadi lebih mudah melaksanakan pencegahan

atau penindakan korupsi. Pengelola programatau kegiatan anggaran juga akan semakin berhati-hati, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih akuntabel,” katanya. Pada kesempatan itu, Tjahjo juga menyatakanbanyaknya kasus korupsi yang diungkap oleh KPK pada masa pemerintahan Jokowi merupakan ke- berhasilan. Penindakan terhadap para pejabat dan juga pihak swasta dalam berbagai kasus korupsi menunjukkan semakin kuatnya penegakan hukum. Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK, PahalaNainggolanmenyatakan pihaknya terus berupayamembangun sistempencegahan korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat mau- pun daerah. KPK telah menjalankan sejumlah strategi untuk mencegah kebocoran anggaran. Salah satunya dengan memperkuat peran aparat pengawasan internpemerintah(APIP). Penguatan independensiAPIPmeru- pakan salah satu rekomendasi untuk meningkatkan fungsi pengawasan di daerah. Selain independensi, KPK juga merekomendasikan penguatan APIPmelalui kecukupan jumlah baik sumber daya manusia maupun ang-

garan, serta peningkatan kompetensi. “Kami sedang berpikir agarAPIP di kementerian dan lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden langsung,” katanya. SelainpenguatanAPIP, KPKjuga melakukan sejumlah strategi lain untuk mencegah korupsi di sektor pengelolaan anggaran. Beberapa diantaranyadenganmendorongsistem elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa, seperti e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. KPKjugamendampingi sejumlah daerah melalui koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah). Saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah didampingi KPK untukmembangun sistem pencegahan korupsi, seperti perencanaandanpenganggaranAPBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Tanpa Pandang Bulu Wakil KetuaTimKampanyeNa- sional (TKN) Jokowi-Ma’rufAmin, Abdul Kadir Karding, mengatakan selama ini pemerintahan Jokowi sudah melakukan berbagai langkah penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Semua itu dilakukan tanpa

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online