SP190117

Suara Pembaruan

28

Kamis, 17 Januari 2019

Polresta Depok Lengkapi Berkas Nur Mahmudi Tersangka Korupsi Jalan Nangka Bisa Bertambah

[DEPOK] Kapolresta Depok Kom- bes Pol Didik Sugiarto mengatakan, penyidik sedang melengkapi pe- tunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Depok. Ada kemungkinan, muncul tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka ini. Penyidik juga akan melengkapi fakta-fakta dan alat bukti untuk memperkuat konstruksi hukum yang sudah dibangun oleh penyidik. “Tentu kami tidak bisa sampaikan secara perinci karena ini ranahnya masih penyidikan. Yang jelas pe- nyidik sedang berupaya melengkapi fakta-fakta dan alat bukti yang sudah dibangun oleh penyidik,” ujar Didik di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/1). Didik tidakmenyangkal kemung- kinanmuncul tersangka baru, seiring proses melengkapi fakta-fakta dan alat bukti terkait kasus tersebut sesuai petunjuk dari JPU Kejari Depok. “Ya, setiap kemungkinan itu ada.

Pastinya penyidik saat ini sedang melengkapi petunjuk-petunjuk dari jaksa,” tutur Didik. Lebih lanjut diungkap Didik, dalam penanganan kasus ini pihak- nya mendapat bantuan supervisi dari Komisi Pemberantasan Ko- rupsi (KPK). Pada Desember 2018 misalnya, tim KPK memfasilitasi Polresta Depok dan Kejari Depok dalam melaksanakan gelar perka- ra tersebut di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. “Tim KPK sebagai Korsub dalam gelar perkara itu,” kata Didik. Sebelumnya, Penyidik Polresta Depok telah mengembalikan berkas dugaan korupsi mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Kota De- pok Harry Prihanto pada Desember 2018 lalu. JPU Kejari Depok mengem- balikan lagi berkas untuk ketiga kalinya ke penyidik Polresta Depok, Rabu (9/1).

P19 (pengembalian berkas perkara untukdilengkapi) dari penyidik sudah dilengkapi. Selanjutnya kami teliti dan cek. Kalau sudah dinyatakan lengkap dan sempurna maka kami akan bawa ke pengadilan untuk segera disidangkan,” kata Kepala KejaksaanNegeriKotaDepokSufari, Senin (14/1) di Depok, Jawa Barat. Alat Bukti Lebih lanjut diungkap Sufari, secara formil, setiap tindakan dan perbuatan aparat hukumharus sesuai prosedur KUHP(hukumacara) yang berlaku. Sedangkan materil, perbu- atan tersangka itu harus memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan dan didukung oleh alat bukti dan barang bukti. “Setelah dikembalikan dan kami teliti lagi, kembali tidak memenuhi unsur formil danmateril. Penanganan perkara ini sudah benar dan berjalan baik sesuai dengan KUHP. Lalu, ya, kami kembalikan lagi ke penyidik

Polresta Depok, bukan berarti kami menghambat. Kalau dibilang menghambat dimana tolak ukur dan indikatornya? Yang menghambat itu kalau jaksa tidak memberikan petunjuk,” tegas Sufari. Tercatat ini adalah kali ketiga Kejari Depok mengembalikan ber- kas NMI dan HP ke pihak penyidik Polresta Depok. Lagi-lagi berkas yang dilimpahkan dinilai masih belum lengkap juga baik secara formil maupun materil. Dipaparkan Sufari, pihaknya sudah menjelaskan, poin atau pe- tunjuk adalah pembelian lahan Jalan Nangka yang telah dianggarkan di dalam APBD Kota Depok. “Itu yang harus dilengkapi, gampang kan, dan sangat sederhana. Setiap pengembalian berkas terdapat ketentuan dan batas waktu selama 14 hari untuk dilengkapi penyidik jika belum dipenuhi maka kami akan menagihnya,” tutur Sufari. [RIA/W-11]

Bhakti hariani

Didik Sugiarto

Kepala KejaksaanNegeri Depok Sufari mengungkapkan, dalamgelar perkara itu, penyidik Polresta Depok masih belum melengkapi berkas perkara baik formil maupun materil. “Persoalandi P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah leng- kap), kan itu mudah selama berkas

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online