SP180705

Harian Umum Sore

memihak kebenaran

Kamis, 5 Juli 2018

MEDIA HOLDINGS

Cegah Mantan Koruptor Jadi Calon Kepala Daerah Kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membuktikan praktik korupsi masih bertumbuh subur di lapangan kepala daerah. Banyaknya oknum kepala daerah yang akhirnya dipenjara, belum memberi efek jera. Faktor mahalnya biaya politik menghadapi pilkada langsung dianggap sebagai penyebab utama, sehingga korupsi menjadi pilihan untuk mengumpulkan modal besar dalam waktu singkat. Mengubah sistem pilkada dinilai bukan solusi efektif. Untuk itu perlu memperketat syarat pencalonan kepala daerah, seperti yang dilakukan terhadap calon anggota legislatif yang melarang mantan koruptor mendaftar. Upaya itu setidaknya memperkecil hadirnya kandidat yang memiliki latar belakang buruk. Hal yang juga penting adalah kesadaran parpol untuk tidak sekadar melihat faktor elektabilitas dan mengejar kemenangan dalam pilkada, tetapi benar-benar menyeleksi kandidat terbaik, yang tidak saja memiliki kapabilitas, tetapi juga bersih dan berintegritas.

> 2

Cegah Konflik, Mahfud

Dipertimbangkan? Sejumlah parpol telah menegas- kan dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk maju kembali pada Pilpres 2019. Namun, hingga kini belum ada nama yang pas untuk menjadi cawap- res. Salah satu nama cawapres yang menguat adalah mantan Ketua MK Mahfud MD.

> 5

Politik & Hukum

Presiden Jokowi meminta agar pengesahan RUU tentang KUHP ditunda dari semula di- targetkan pada Agustus 2018. Penundaan dilakukan agar pa- sal-pasal terkait tindak pidana korupsi bisa dikaji lagi, teruta- ma soal perlu atau tidak pa- sal-pasal tersebut itu tetap di- masukkan dalam RUU KUHP atau dihilangkan. Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan, berbagai usulan KPK sudah di- akomodasi dalam RUU KUHP. Pengesahan RUU KUHP Ditunda

antara

Daftar Koruptor Diserahkan ke KPU KPK akan menyerahkan daftar koruptor ke KPU terkait proses pengajuan calon anggota legislatif (caleg).

Tahapan Pilkada di Papua Terganggu Situasi keamanan di Papua semakin tak menentu. Tindakan kelompok kriminal bersenjata mengganggu tahapan pilkada.

> 20

Nusantara

> 4

Politik & Hukum

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 3403, 3409 • Tahun XXXII 10.712 • 28 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • Beritasatu.com • Suarapembaruan.com

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker