SP180705

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 5 Juli 2018

Cegah Konflik, Mahfud Dipertimbangkan?

S ejumlah partai politik telah menegaskan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kem- bali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tetapi, hingga kini belum ada nama yang pas untuk menjadi pendamping Jokowi sebagai calon wa- kil presiden (cawapres). Partai-partai politik pendukung Jokowi dika- barkan telah mengadakan pertemuan untuk menggo- dok nama yang akan men- jadi cawapres. Ada bebe-

rapa nama yang dibahas, mulai dari tokoh politik, terutama pimpinan partai, hingga kalangan profesio- nal. Salah satu nama yang dibahas adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. “Ada bebera- pa pertimbangan sehingga nama Pak Mahfud mun- cul. Salah satunya adalah untuk mencegah muncul- nya konflik di antara par- tai-partai pendukung Jokowi,” ujar sumber SP

di Jakarta, Kamis (5/7). Dikatakan, beberapa partai saat ini mengusung nama ketua umum mereka untuk bisa berdampingan dengan Jokowi, yakni Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Romahurmuziy (PPP). “Partai-partai ingin pimpinan mereka yang bi- sa menjadi pendamping Jokowi. Ini yang membuat pembahasan cukup alot. Jika tidak bisa dikendali- kan dengan baik, bisa saja

muncul konflik,” kata dia. Menurut sumber itu, nama Mahfud pun muncul seba- gai opsi jika partai-partai tidak mencapai kesepakat- an, siapa pimpinan partai yang menjadi cawapres. “Secara ketokohan, Pak Mahfud sangat layak. Dia juga paham betul ten- tang hukum dan konstitu- si. Ini bisa menjadi pe- lengkap Jokowi. Kenegarawanan Mahfud juga tidak bisa diragukan lagi. Dia juga dekat de- ngan semua partai poli- tik,” katanya. [O-1]

Cegah Mantan Koruptor Menjadi Kepala Daerah Aturan Pencalonan Kepala Daerah Harus Diperketat

[JAKARTA] Maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus ko- rupsi cukup memprihatinkan. Sepanjang tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 14 gubernur, bu- pati, dan wali kota. Mereka umumnya diduga menerima suap terkait proyek-proyek yang dida- nai APBD. Terakhir, pada Selasa (3/7) KPK menangkap dua kepala dae- rah, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Agusman. Keduanya ditangkap dengan sangkaan memberi dan menerima suap terkait dana oto- nomi khusus Aceh tahun 2018. Menyikapi fakta tersebut, per- lu ada upaya luar biasa untuk mencegah figur-figur yang ber- mental koruptif duduk sebagai ke- pala daerah dan menjadi penye- lenggara negara. Salah satu upaya konkret adalah memperketat sya- rat pencalonan kepala daerah. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mendorong agar mantan terpidana kasus ko- rupsi dilarang mengikuti pilkada. Langkah itu setidaknya bisa mem- perkecil peluang koruptor kemba- li menduduki jabatan publik. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio menghadapi perila- ku koruptif yang dilakukan pe- nyelenggara negara yang masih tumbuh subur saat ini, pemerintah dan aparat penegak hukum tak perlu ragu mengambil langkah ekstrem, seperti seketika langsung mencabut hak politik mereka yang tertangkap dan terbukti me- lakukan tindak pidana korupsi. “Sebaiknya langsung diterap- kan sebagai hukuman tetap bagi pejabat dan penyelenggara negara yang tertangkap korupsi, yakni mencabut hak politik koruptor se- umur hidup,” katanya, di Jakarta, Kamis (5/7). Langkah ini, untuk memastikan bahwa mereka yang pernah berma- salah hukum, terutama terlibat ka- sus korupsi, tak bisa lagi terjun ke dunia politik dan menduduki jabat- an publik. Upaya ini mirip dengan yang dilakukan KPU saat ini, yakni melarang mantan terpidana kasus

DOK SP

Indriyanto Seno Adji

kasus terakhir di Aceh.

“Banyak faktor yang menye- babkan terjadi korupsi di Aceh, apalagi kalau berkaitan dengan otsus (otonomi khusus). Dana ot- sus ini memang tidak ada penga- wasan dari siapapun termasuk pe- merintah pusat dan masyarakat juga,” ungkap Uchok. Dikatakan, tidak adanya peng- awasan yang berarti, baik itu dari pemerintah pusat maupun masya- rakat sendiri, mempermudah pe- nyelewengan dana tersebut.  Kemudian, faktor lainnya yang menjadi penyebab faktor korupsi di daerah adalah, kepala daerah terla- lu mempunyai kewenangan penuh u n t u k me n g e l o l a APBD . “Meskipun ada DPRD, tapi ternya- ta DPRD juga ikut bermain dengan membarter kewenangan mereka dalam bentuk meminta proyek ke- pada pihak eksekutif. Akibatnya ti- dak ada lagi pengawasan terhadap pemda,” ujarnya. Uchok juga menyebut faktor pilkada di Indonesia merupakan kegiatan yang masih berbiaya tinggi, terutama bagi para calon kepala daerah yang ikut maju. “Harus diakui, kepala daerah juga harus menyiapkan modal yang besar agar bisa memenangi perta- rungan. Modal besar itu, tidak mungkin dari kocek pribadi mere- ka, tapi diakal-akal agar publik ti- dak tahu, bahwa itu berasal dari APBD dan izin-izin yang dikeluar- kan dari kewenangan mereka jika petahana,” kata Uchok. [H-14/Y-7]

SP/JOANITO DE SAOJOAO Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kedua kiri) tiba di gedung KPK di Jakarta, Rabu (4/7). KPK menangkap Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi serta beberapa orang lainnya setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh da- lam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana otonomi khusus.

korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg). Perlunya larangan itu juga dite- rapkan pada pencalonan kepala da- erah, setelah melihat kenyataan adanya mantan terpidana kasus ko- rupsi yang menjadi calon kepala daerah dan maju pilkada. Calon kepala daerah dimaksud adalah Abdullah Puteh. Dia adalah mantan gubernur Aceh yang menjadi terpi- dana kasus korupsi pengadaan heli- kopter dan ditahan sejak 2004 lalu setelah divonis 10 tahun penjara. Puteh bebas pada November 2009. Pada Pilgub Aceh 2017, Abdullah Puteh lolos menjadi cagub. Pada pilgub itu, Irwandi Yusuf terpilih sebagai gubernur. Disinggung mengenai perlu atau tidaknya mengubah sistem pilkada langsung karena dianggap menjadi penyebab korupsi, menu- rut Hendri, hal itu belum perlu di- lakukan. Alasannya, masih jauh lebih banyak kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung, yang tidak bermasalah hukum. “Pada dasarnya bila diban- dingkan dengan jumlah gubernur, wali kota dan bupati yang ada, le- bih banyak yang masih berada pada jalur bersih daripada mereka

yang korup. Sehingga meninjau sistem pilkada (langsung) boleh saja dilakukan, tapi belum perlu dibatalkan. Sistem pilkada ini sa- ya kira masih relevan untuk men- cari pemimpin berkualitas, baik di daerah maupun di pusat,” ujarnya. Sementara itu, pakar hukum Indriyanto Seno Adji, menilai, se- lama ini pola dan metode pence- gahan korupsi sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Namun demi- kian, diakui, pola pencegahan ko- rupsi tersebut belum mampu men- cegah perilaku koruptif, utamanya korupsi kepala daerah.  “Metode pencegahan korupsi sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Seperti misalnya zona inte- gritas di kementerian maupun ke- lembagaan, maupun metode zero option corruption diimplementa- sikan secara nasional,” katanya. Begitu pula dengan sistem dan pengetatan syarat pilkada juga su- dah dilakukan secara ketat, terutama telah dilakukan revisi regulasi untuk mencegah pe r i l aku korup - tif. Namun, yang masih menjadi ce- lah, menurut Indriyanto, justru da- tang dari sistem ketatanegaraan Faktor Pilkada

Indonesia. Kelemahan sistem ketat- anegaraan yang ada, khususnya sis- tem pilkada yang berorientasi pada politik uang atau money politics . “Memang dari sisi ketatanega- raan, sistem pilkada langsung ini tidak high cost bagi negara.. Tapi juga tidak menghilangkan atau membersihkan korupsi,” ucapnya. Masalah terbesar pada sistem ketatanegaraan yang ada sekarang justru menciptakan stigma kelem- bagaan yang koruptif. Padahal ini semua juga berhubungan dengan perilaku individual. “Juga lebih pada soal integri- tas dan moral pelaku (penyeleng- gara negara) yang memanfaatkan kelemahan sistem ketatanegaraan yang ada. Khususnya sistem pil- kada yang berorientasi pada mo- ney politics ,” ungkapnya.  Faktor inilah yang diyakininya sulit untuk mengubah pola pikir dan perilaku moral serta integritas penyelenggara negara, termasuk para penegak hukum.  Pegiat antikorupsi lainnya, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai, banyak faktor yang menyebabkan masih marak- nya korupsi kepala daerah, seperti

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker