SP190415

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 15 April 2019

PAN Perlawanan Siap Dideklarasikan?

K abar perpecahan dalam tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menyeruak. Penyebabnya

terjadi pemecatan,” kata sebuah sumber di Jakarta, Senin (15/4). Ia menjelaskan, para kader yang kecewa sudah satu suara bahwa PAN bukan mi- lik Amien Rais. Amien bukan satu-satunya tokoh pendiri PAN di masa lalu. “Stigma PAN itu milik Amien ingin diakhiri para kader. Mereka tidak mau PAN identik atau milik Amien,” kata

sumber tersebut.

Dia menambahkan, para kader siap melawan jika ada pe- mecatan terhadap siapa saja yang mengambil pilihan berbeda pada Pemilu 2019 ini. Mereka tidak ingin PAN mati hanya karena nafsu satu orang. “Lihat saja seperti apa PAN pascapemilu. Bisa terbelah seperti Golkar atau PPP, jika ada aksi main pecat,” katanya. [R-14]

adalah ketidakpuasan para kader yang ingin mengakhiri dominasi Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. “Kader yang tidak puas mulai bergerak. Mereka siap mende- klarasikan PAN Perlawanan jika

Pemilih Diimbau Datangi TPS

[JAKARTA] Para pemilih diimbau mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilih pada Pemilu 2019. Tidak perlu ada rasa takut datang ke TPS karena aparat Kepolisian dan TNI menja- min keamanan pemilu. Penggunaan hak pilih setiap warga negara akan menentukan arah bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Para pemilih diharapkan datang sesuai waktu yang telah ditentukan agar bisamenggunakan hak pilihnya, yakni antara pukul 07.00 sampai 13.00 waktu setempat. Untuk meningkatkan partisi- pasi dalam Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengopti- malkan sosialisasi penggunaan hak pilih pada masa tenang selama tiga hari, mulai Minggu (14/4) sampai Selasa (16/4). “Di saat hari tenang, KPU tetap bekerja. KPU tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat pe- milih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019,” ujar komisioner KPUWahyu Setiawan di Jakarta, Minggu (14/4). KPU, kata Wahyu, juga meng- imbau peserta pemilu untuk meng- hentikan segala aktivitas kampanye. Pasalnya, aktivitas kampanye selama masa tenang, termasuk dalam ka- tegori pelanggaran pemilu. “Masa tenang itu tanda berakhir- nya masa kampanye. Yang paling utama adalah kegiatan kampanye harus selesai, harus berhenti. Jika tidak, itu pelanggaran dan ditangani Bawaslu,” terang Wahyu. Senada dengannya, Ketua KPU Arief Budiman meminta semua ja- jaran KPU dari pusat hingga daerah memanfaatkan masa tenang untuk menyelesaikan persiapan-persiapan teknis penyelenggaraan pemilu pada 17 April 2019 mendatang.  “Kami menyampaikan pesan ke- pada seluruh penyelenggara pemilu untuk menuntaskan tugas-tugasnya dengan tetap berpegang pada prin- sip-prinsip kerja yang profesional, transparan, bertanggung jawab dan berintegritas,” ujar Arief. Sebelumnya, capres JokoWido- do meminta semua simpatisannya di seluruh Indonesia pergi ke TPS pada Rabu, 17 April 2019 untuk menggunakan hak pilih karena akan menentukan arah bangsa lima tahun ke depan. “Pilihlah pemimpin yang peduli dan tahu kebutuhan rakyat, pilihlah pemimpin yang datang dari rakyat dan untuk rakyat, pilihlah pemimpin yang selalu menempatkan kepen-

tingan rakyat sebagai kepentingan yang nomor satu,” ucap Jokowi saat berkampanye di Jakarta. Capres petahana ini menyatakan pemilih tidak perlu takut datang ke TPS karena TNI dan Polri menjamin keamanan di seluruh Indonesia. Masyarakat juga diimbaumembantu menjaga keamanan dan kenyamanan pada hari pencoblosan. “Kita jaga semuanya rasa aman, ketertiban di tengah masyarakat sehingga pada saat 17 April itu betul-betul seluruh masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Jokowi. Capres Prabowo Subianto juga mengimbau masyarakat berbon- dong-bondong datang ke TPS pada 17 April 2019. “Masyarakat agar berbon- dong-bondong datang ke TPS nanti, utamanya jaga suara Prabowo-Sandi ya,” kata Prabowo. Hak Pilih Di tempat terpisah, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengingatkan lembaga penyeleng- gara pemilu untuk memastikan seluruh warga negara mendapat- kan hak pilih dalam Pemilu 2019. Masalah teknis administratif sebaiknya tak dijadikan alasan untuk menghilangkan hak pilih. “Hak untuk memilih dan dipilih itu dijamin oleh konstitusi. Ini prinsip yang paling fundamental di dalam negara demokrasi dan inilah yang diberikan sebagai mandat kepada seluruh penyelenggara pemilu,” kata Hasto Kristiyanto. Dikatakan, pemilu harus di- laksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam konteks itu, hak konstitusional warga negara untukmemilih tidak boleh dihambat oleh persoalan teknis administratif. Bagi TKN, setiap warga negara tak boleh dirugikan soal hak pilih, apa pun pilihan politiknya, karena dijamin konstitusi. “Warga negara yang datang telah mendaftar dan kemudian tidak bisa menggunakan hak pilihnya, itu merupakan bagian dari kejahatan demokrasi itu sendiri. Sanksi pi- dananya dua tahun penjara bagi mereka yang menghalang-halangi setiap warga negara yang punya hak konstitusional untuk memilih, tetapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” beber Hasto. Un t uk mendorong wa rga menggunakan hak pilih, Wakil

Ketua TKN, Arsul Sani mengata- kan pihaknya telah mengeluarkan sejumlah seruan yang disampaikan pasangan calon nomor urut 01, Jo- kowi-Ma’ruf, serta pengurus partai politik pengusung dan pendukung mereka. Capres Joko Widodo sudah berkali-kali mengajak agar masyarakat menggunakan hak pilih dengan jargon yuk coblos . Seruan tersebut membuahkan hasil yang tecermin dalam proses pemungutan suara di luar negeri yang dilaksanakan Minggu (14/4) waktu setempat. WNI yang bera- da di luar negeri rela antre demi memberikan hak pilihnya. “Ini menunjukkan bahwa pe- san yang disampaikan selama ini mengena,” kata Arsul. Apakah ada langkah menjem- put pemilih? Arsul mengatakan pihaknya tidak akan melakukan hal tersebut. Dia menilai tindakan itu akan mengundang kecurigaan dan bisa dianggap menganggu asas pemilu yang jujur dan adil. “Yang paling mungkin dilaku- kan oleh TKN adalah mengajak media massa agar semakin masif menyerukan penggunaan hak pilih. Jadi kami mendorong media massa yang mengajak pemilih. Jangan dari kami. Jangan dari TKN atau BPN,” imbuhnya. Ketika ditanya soal kemungkin- an gangguan saat pencoblosan dan juga intimidasi, Arsul mengatakan pihaknya sudah mempunyai sejum- lah catatan dan akan dilaporkan ke Bawaslu. Selain itu, pihaknya sedang mempertimbangkan pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara itu, juru bicara Ba- dan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara di Jakarta, Senin

(15/4), mengatakan selama masa tenang, pihaknya tidak akan me- lakukan aktivitas apa pun terkait kampanye. “BPN yakin masyarakat sudah dapat menilai bahwa siapa yang layak dipilih dalam pilpres men- datang,” katanya. BPN Prabowo-Sandi juga menginstruksikan seluruh elemen pemenangan, termasuk relawan, di semua daerah, untuk menga- wal proses pemungutan suara di TPS sampai tuntas, khususnya saat penghitungan suara karena berpotensi curang. “Kami juga telah menyiapkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mekanisme pelaporan dari seluruh TPS. Jadi kami ingatkan semua pihak agar menjaga trans- paransi, tidak berlaku curang, menjunjung tinggi semangat jujur dan adil, serta akuntabel. Sederhananya adalah jangan main-main dengan suara rakyat, karena rakyat akan mengontrol suara mereka secara langsung,” tegasnya. Tanggung Jawab Sementara itu, Sekjen PP Mu- hammadiyah,Abdul Mu’ti meminta masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak politiknya dengan penuh tanggung jawab, cerdas, menjaga persatuan, men- junjung tinggi moralitas, toleransi, dan kesantunan. “Jauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang oleh aga- ma, moralitas, dan hukum yang berlaku,” katanya. Pihaknya juga mendukung pe- laksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. “Khusus kepada warga Per- syarikatan Muhammadiyah agar

berpartisipasi aktif dalam proses dan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019,” katanya. Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas juga mengajak semua pihak untuk mewujudkan pemilu damai dan aman, dengan se- mangat persatuan dan persaudaraan. “Pemilu luber dan jurdil adalah dambakan kita semua. Kita semua juga yang harus mewujudkannya. Pemilu berintegritas dan bermar- tabat adalah cermin bangsa yang berbudaya, beradab. Siapa pun yang terpilih, ia dalam pengetahuan Allah,” ujarnya. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultommengimbau seluruh masyarakat, khususnyawarga gereja, untuk menyukseskan Pemilu 2019. “Hendaknya tak seorang pun yang tidak hadir di TPS, oleh alasan apa pun. Pasalnya, satu suara pun sangat berharga, karena akan ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan. PGI mengimbau ma- syarakat untuk menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab dengan tuntunan hati nuraninya,” katanya. Senada dengannya, Ketua Kon- ferensiWaligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo mengajak semua pihak menggunakan masa tenang pemilu untukmengendapkan hati dan budi untuk mendapatkan nurani jernih. “Dengan nurani jernih, kitamenggunakan hak pilih. Sesudah itu, ya damai saja. Pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Hal yang biasa untuk suatu kompetisi. Kalau ada masalah, sudah ada aturannya untuk menyelesaikan. Jangan terbawa arus hoax yang merusak atau sengaja merusak,” katanya. [YUS/MJS/FAT/H-14]

Made with FlippingBook flipbook maker