SP190613

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 13 Juni 2019

Penggugat Hasil Pilpres Khawatir?

K omisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan 272 boks alat bukti untuk menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu umum (PHPU) yang diajukan pasangan cap- res-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ratusan boks tersebut berisi dokumen-dokumen pemilihan umum yang berasal dari 34 provinsi. Sumber SP menyebut- kan setelah penyerahan barang bukti tersebut, tim

kuasa hukum Prabowo-Sandi merasa khawatir atas “ke- seriusan” KPU menghadapi gugatan. Pasalanya, bukti yang dimiliki tim kuasa hukum penggugat tidak selengkap dan sebanyak yang diserahkan KPU. “Memang ada sedikit kekhawatiran atas bukti yang sudah diserahkan KPU. Na- mun, kuasa hukum tentunya memiliki argumentasi lain yang akan dibuktikan dalam persidangan,” kata sumber SP di Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut sumber, seluruh tim kuasa hukum sendiri ma- sih memiliki keyakinan atas gugatan yang sudah dilayangkan. Dalam persidangan nantinya, seluruh bukti penguat adanya kecurang- an terstruktur, masif, dan sistematis, akan dibuka, termasuk rekam jejak digital kecurangan yang sudah dikumpulkan. Dalam gugatan hasil Pilpres 2019 yang dilayang- kan, pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi mengklaim

menang sebesar 52 persen atau memperoleh 68.650.239 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 01 Joko Wi- dodo-Ma’ruf Amin hanya memperoleh 63.573.169 juta atau 48% suara. Sedangkan dalam hasil rekapitulasi KPU, dari jumlah suara sah sebanyak 154,26 juta, pasangan Jokowi-Ma’ruf meraih 85,6 juta atau sebesar 55,5 persen suara dan pasangan Prabo- wo-Sandiaga memperoleh sebesar 68,65 juta suara atau 44,5%. [Y-7]

Wajah Desa Berubah

[JAKARTA] Kucuran dana desa sejak 2015 telah mengu- bah wajah desa. Jumlah desa tertinggal menurun drastis dan desamandiri terus bertambah. Program dana desa juga ber- kontribusi pada penurunan jumlah pengangguran dan pengentasan orang miskin. Meski demikian, program tersebut tak luput dari penye- lewenganyangmengakibatkan sejumlah perangkat desa harus meringkuk di penjara. Sejak 2015 sampai saat ini, pemerintah telahmengge- lontorkan Rp 257 triliun dana desa bagi sekitar 74.000 desa di Indonesia. EkonomInstitute forDevelopment ofEconomics and Finance (Indef), Eko Listyanto menyatakan hal tersebut menunjukkan kese- riusan pemerintah mengatasi persoalan kesenjangan antara desa dan kota. Hanya saja, Eko melihat dampaknya belum terlihat optimal. “Memangmulai ada sedi- kit perbaikan di desa, tetapi itu belum cukup. Indikator atau ukuranutamadari keberhasilan dana desa kan terkait masalah ketimpangan atau rasio gini. Walaupun data terakhir ang- kanya relatif lebih rendah, tetapi turunnya pelan sekali dari 0,320 pada September 2017 menjadi 0,319 di Sep- tember 2018. Turunnya baru 0,01. Meski begitu, ini sudah menandakan ada efek yang positif dari penggunaan dana desa. Sebabmemangmasalah ketimpangan ini merupakan problem yang sulit diatasi dalam waktu singkat,” kata Eko kepada SP, Rabu (12/6). Hal senada juga diung- kapkan peneliti Indef lainnya, RusliAbdullah. Saat ini imple- mentasi dana desa sudah on the track , karena bisa mendorong pembangunan infrastruktur dan meningkatkan produkti- vitas di perdesaan, baik yang berbasis pertanian maupun nonpertanian. Misalnya saja pembangunan jalan setapak atau jembatan yang bisa mempermudah petani untuk mengangkut hasil pertanian.

Selain itu, pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ba- dan usahamilik desa (bumdes) juga cukup berhasil. Namun, lanjut Rusli, dana desa juga bisa mendorong adanya ketimpangan di desa apabila tidak dimanfaatkan secara tepat. Ia memberi contoh pemanfaatan dana desa yang saat ini mayoritas digunakan untukmembangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, atau irigasi.Manfaat infrastruktur lebih banyak dirasakan oleh pemilik lahan pertanian di desa, tetapi tidak langsungmemberikandampak signifikan bagi petani atau penggarap. “Agar dana desa semakin tepat sasaran untuk benar-be- nar dapat mengatasi masalah ketimpangan antara kota dan desa, sebaiknya juga difokus- kan untuk program-program pemberdayaan masyarakat atau komunitas di desa.Misal- nya, membuat pelatihan-pela- tihan atau keterampilan untuk mengelola potensi desa atau hasil pertanian, pelatihan cara “ Jumlah desa tertinggal menurun 6.518 desa dari 19.750 desa

untukmendapatkan pekerjaan lantaran minimnya lapangan pekerjaan di desa, tetap juga bisa karena alasan status sosial atau ingin mencari kehidupan yang lebih baik.Misalnya saja untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reformon Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menye- butkan dampak pemanfatan dana desa antara satu desa dengan yang lainnya, sangat berbeda. Misalnya di Pulau Jawa, karena sebagian besar aparat desa sudah memiliki kapasitas yang lebih baik, dana desa bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Namun pada banyak kasus, Faisal melihat dana desa masih belum di- manfaatkan secara maksimal. “Dampak da r i dana desa ini sebetulnya sangat bergantung pada aparat de- sanya. Sering kali dana desa menguap begitu saja atau dibagi-bagikan. Namun, ada juga desa yang berhasil me- manfaatkannya dengan baik untuk membangun desa dan menumbuhkan pusat ekonomi baru. Ini yang harusnya lebih dioptimalkan,” kata Faisal. Lampaui Target Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di Jakarta, pekan lalu, menyatakan peme- rintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) akan terus mengentaskan desa miskin menjadi desamandiri. Sampai akhir tahun 2019, pihaknya akan mengentaskan 9.000 desa miskin “Saya yakin selama lima tahun periode 2014-2019, jumlah desa tertinggal akan terentaskan hingga 8.000 hingga 9.000 desa. Jumlah tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yakni

ANTARA/Hendra Nurdiyansyah Wisatawan mengunjungi kawasan Jelajah Sawah Pertanian Bowongan (JSPB) Songgo Langit di Dusun Sukorame, Mangunan, Bantul, DI Yogyakarta. Masyarakat setempat membangun jembatan bambu yang melingkar di atas area persawahan Bowongon sepanjang 157 meter sebagai upaya pengembangan desa menjadi destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian warga.

mengentaskan 5.000 desa tertinggal,” katanya. Berdasarkan hasil pen- da- taan potensi desa 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa terting- gal menurun 6.518 desa dari 19.750 desa tertinggal pada 2014 menjadi 13.232 desa tertinggal pada 2018. Jumlah desa berkembang meningkat 3.853 desa dari 51.026 desa pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Jumlah desa mandiri juga terus meningkat. Saat ini, jumlah desamandirimencapai 2.898 desa, sementara dalam RPJMN hingga tahun 2019, pemerintahmenargetkan2.000 desa mandiri. “Target RPJMN sudah terlampaui, Namun, tugas kita belum selesai, kita akan terus fokus untuk mengentaskan desa tertinggal di Indonesia. Keberhasilan ini, tentunya berkat kerja keras dari semua pihak dalam memastikan program dana desa maupun program kementerian lain- nya berjalan dengan baik,” katanya. Keberhasilan tersebut

tidak terlepas dari program dana desa. Program tersebut membuat desa semakinmaju. Hal ini terlihat dari bisa terlihat dari pembangunan 191.600 kilometer jalandesa, 1.140.378 meter jembatan, 58.931 unit sarana irigasi, 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 50.854 unit pendidikan anak usia dini (PAUD), serta 24.820 unit posyandu. “Banyak pembangunan yang dilakukan secara masif di seluruh desa dengan adanya programdana desa. Dana desa juga menjadi salah satu faktor dari berkurangnya angka ke- miskinan, pengangguran, dan stunting . Untuk tahun ini, kita berharap pemerintah desa bisa memprioritaskan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya. Desa Mandiri SekretarisJenderalKemdes PDTTAnwar Sanusi menga- takan sebuah desa bisa digo- longkan sebagai desa mandiri apabila memenuhi kriteria di bidang ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lingkungan. Di bidang ekonomi misalnya,

desa mandiri harus memiliki ketahanan yang tercermin dari berfungsinya badan usaha milik desa (bumdes), kegiatan koperasi, dan ada pasar desa. Di bidang sosial, harus ada pendidikananakusia dini, serta akses ke sekolah menengah pertama (SMP). Dari aspek lingkungan, terlihat dari antisipasi untuk menangani bencana. “Desa-desa itu harus mempersiapkan diri dari hal- hal yang selama ini menjadi ancaman ekologi. Misalnya, kalau ada longsor, harus segera dilakukan pembangunan dan lainnya. Itulah ukuran kita untuk menilai desa itu maju atau tidak,” katanya. Menurutnya, apabila dana desa digunakan baik pasti akan bisa memberikan efek perba- ikan bagi desa danmendorong desa menjadi mandiri. Meski sudah berkembang, desa ter- sebut akan terus mendapatkan bantuan dana desa, karena masih ada banyak hal yang bisa dikembangkan, bukan hanya pembangunan, juga pemberdayaan masyarakat. [HER/E-8]

tertinggal pada 2014

menjadi 13.232 desa tertinggal pada 2018.

memasarkan produk secara online , atau hal-hal lainnya yang bisa menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru,” kata Rusli. Terkait persoalan urbani- sasi, Rusli melihat sebetulnya ada banyak faktor yang mendorong warga desa me- lakukan hal tersebut. Bukan hanya karena faktor ekonomi

Made with FlippingBook - Online catalogs