SP171228

Suara Pembaruan

U

2

Kamis, 28 Desember 2017

Demiz Cagub, Kang Dedi Cawagub?

P artai Demokrat dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (Kang Dedi) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) 2018. Namun, Partai Golkar dan Demokrat belum sepakat ten- tang posisi kedua jagoan me- reka itu. Menurut sumber SP di Jakarta, Kamis (28/12), ma- Partai Golkar telah se- pakat untuk mengusung

lam ini Golkar dan Demokrat akan mengumumkan posisi calon yang akan mereka usung. “Malam ini dideklara- sikan. Untuk calon guber- nur ditunjuk Demiz dan Kang Dikatakan, pembahasan tentang posisi itu memang ti- dak mudah. Apalagi, jumlah kursi Golkar di DPRD Jabar cukup besar, yakni 17 kursi, sementara Demokrat 12 kur- Dedi akan menjadi calon wakil guber- nur,” ujar sumber itu.

si. Namun, Golkar akan lega- wa bila Demiz jadi nomor sa- tu dengan pertimbangan elektabilitas yang lebih tinggi. Menanggapi infor- masi itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan me- ngatakan, penentuan cagub dan cawagub bergantung pa- da komunikasi antara Demiz dan Dedi. “Mereka harus memiliki kecocokkan. Mereka sedang membicarakan itu,” kata

Syarief kepada SP di Jakarta, Kamis (28/12). Dikatakan, posisi Jabar 1 atau Jabar 2 tentu mengacu pada sejumlah parameter, mi- salnya tingkat elektabilitas survei. “Harus ada parameter yang menjadi patokan. Misalnya, siapa lebih tinggi elektabilitasnya di sana. Lalu, pengalamannya. Demiz seka- rang wakil gubernur, sudah ada pengalaman. Dedi juga punya pengalaman sebagai Bupati Purwakarta,” ujarnya. [C-6]

Oligarki Parpol Suburkan Korupsi

[JAKARTA] Praktik oligarki oleh partai politik (parpol) dalam kehidupan demokrasi, ditengarai menjadi faktor yang menyubur- kan korupsi, terutama di kalangan penyelenggara negara. Oligarki melahirkan pemusatan kekuasaan politik hanya pada segelintir orang, membuat mereka leluasa menjalankan praktik jual-beli ja- batan terkait posisi strategis par- pol dalam seleksi calon penye- lenggara negara yang duduk di legislatif, eksekutif, dan juga yu- dikatif. Demikian rangkuman pan- dangan analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto, Sekjen Tr anspa r ency In t e rna t i ona l I n d o n e s i a ( T I I ) D a d a n g Tr i sasongko , dan sos i o l og Universitas Nasional Sigit Rochadi, di Jakarta, Rabu (27/12) dan Kamis (28/12). Mereka mengomentari masih maraknya korupsi berdasarkan laporan akhir tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arif merujuk kembali pernya- taan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) pada Kon f e r ens i Nasional Pemberantasan Korupsi, 11 Desember lalu. Presiden me- nyebut bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang, ada 12 gubernur dan 64 bupati/wali kota ditangkap karena korupsi. Ini mengindikasi- kan bahwa korupsi politik terus membayangi para kepala daerah, yang memiliki kekuasaan lebih besar setelah diterapkannya oto- nomi daerah. Menurut Arif, pada 2018 men- datang, seiring penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah, potensi korupsi politik juga tidak kecil. Kasus suap oleh Wali Kota Tegal Siti Masitha sebesar Rp 5,1 miliar, misalnya, ditengarai seba- gai upaya penggalangan dana un- tuk pencalonan kembali Masitha pada Pilkada 2018. Dia menjelaskan potensi pe- nyelewengan bantuan, seperti Dana Bansos atau pun Dana Desa, juga patut mendapat perhatian. Termasuk pula kecurigaan masih adanya praktik pemberian uang “mahar” oleh bakal calon kepala daerah kepada parpol yang hen- dak mengusungnya, kendati UU Pilkada tegas mengancam diskua- lifikasi dan pidana penjara. “Tingkat kompetisi politik yang

SP/JOANITO DE SAOJOAO Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi dua wakil ketua Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan, menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12).

ketat berpeluang mendesak kandi- dat untuk melakukan upaya-upaya ilegal bersama dengan partai-partai pendukungnya,” jelasnya. Ari melihat ada beberapa pe- nyebab sehingga melahirkan kon- disi tersebut yang bermuara pada masih suburnya praktik korupsi. Pertama , pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik di tangan se- gelintir oligarki, yang memung- kinkan mereka melakukan jual -beli jabatan publik. Kedua , bu- ruknya pelembagaan politik da- lam tubuh partai, yang menegas- kan kendali terlalu besar di tangan elite parpol. Ketiga , meluasnya partisipasi politik massa tidak diikuti oleh si- kap kritis pemilih, sehingga mere- ka mudah diperdaya mobilisasi po- litik. Keempat , lemahnya penga- wasan terhadap politik uang dan lembeknya penegakan hukum bagi pelanggar aturan pemilu. Kelima , politisasi birokrasi yang dilakukan petahana, termasuk dengan menya- lahgunakan anggaran negara. “Perubahan perlu dilakukan dengan menumbuhkan komitmen parpol maupun para kandidat ter- hadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dengan in- strumen lebih baik, Bawaslu dan penegak hukum kini dituntut un- tuk lebih responsif terhadap pe- l angga r an hukum pemi l u .

Demikian pula birokrasi sipil ma- upun militer berkewajiban me- nunjukkan profesionalisme dan netralitas mereka dalam politik. Publik pemilih juga harus lebih kritis dalam mewujudkan partisi- pasi politik mereka,” ujarnya. S e d a n g k a n , D a d a n g Trisasongko menilai, meningkat- nya penanganan kasus korupsi oleh KPK membuktikan lembaga antirasuah tersebut tidak terpe- ngaruh dengan berbagai upaya pelemahan. “Peningkatan kinerja fungsi penindakan KPK tentu patut diap- resiasi. Ini membuktikan KPK ti- dak mau tunduk pada tekanan po- litik,’ katanya. Menurut Dadang, sedikitnya ada tiga alasan mengapa kasus korupsi seolah terus tumbuh subur di Indonesia. Pertama , kinerja KPK belum dibarengi atau diim- bangi oleh lembaga penegak hu- kum lain. Dalam skala nasional, pemberantasan korupsi seharus- nya bisa lebih masif lagi bila Polri dan Kejaksaan dapat mengim- bangi KPK. “Selain itu rata-rata hukuman penjaranya juga masih rendah dan belum benar-benar memiskinkan koruptor,” kata Dadang. Kedua, pembenahan birokrasi Tak Bisa Ditekan

pemerintah belum berjalan maksi- mal. “Sistem politik kita masih mengkondisikan dan memudah- kan orang untuk melakukan ko- rupsi, serta belum diikuti dengan pembenahan sektor swasta seba- gai salah satu pelaku penting da- lam skandal korupsi,” ujarnya. Secara terpisah, Sigit Rochadi mengatakan, dari perspektif sosi- olog, merajalelanya korupsi di Tanah Air ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama , belum semua masyarakat berpandangan bahwa korupsi termasuk kejahatan besar sehingga korupsi dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Di level masyarakat, pembe- rian macam-macam hadiah yang tujuannya sebagai sogokan itu sa- ngat masif dan serius. Ini yang mengakibatkan kejujuran tidak menjadi nilai utama dalam masya- rakat,” jelasnya. Kedua , tidak kuatnya hubung- an antara penegakan hukum dan moralitas. Menurut Sigit, pene- gakan hukum berjalan sendiri, ti- dak sejalan dengan moralitas dan norma sosial. “Saya berharap, Presiden mencanangkan pada 2018 nanti pemberantas korupsi harus dijadi- kan gerakan nasional. Tanpa ge- rakan nasional, pemberantasan korupsi menjadi parsialis, hanya oleh elemen masyarakat tertentu,

sehingga korupsi tidak diberantas tuntas,” katanya. Ketiga , biaya kekuasaan sa- ngat besar. Hal ini membuat pe- nyelenggara negara seolah tidak memiliki kewajiban untuk bekerja maksimal melayani publik. “Sebab, untuk mendapat kedu- dukan dan jabatan itu, dia harus membayar mahal. Dengan demi- kian, tradisi demokrasi untuk me- milih dan mengontrol pemimpin berubah menjadi transaksional,” tandasnya. Sementara itu, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman mengatakan, ko- rupsi politik adalah produk perse- kongkolan birokrat, politisi, dan pelaku bisnis. “Mereka memben- tuk jaringan yang saling mengun- tungkan, dijembatani oleh para broker, terus mencari celah kele- mahan peraturan perundangan. Korupsi politik bisa diiniasi oleh birokrat, politisi, pebisnis bahkan kekuatan pemodal asing,” ujarnya. Untuk mengatasi korupsi, Sunyoto berpendapat, Indonesia dapat meniru Tiongkok yang memvonis berat, bahkan hingga dihukum mati. “Mungkin kita bi- sa meniru Tiongkok, koruptor se- baiknya dibuat miskin,” tandas- nya. [R-14/FAT/Y-7] Persekongkolan Politik

Made with FlippingBook flipbook maker