SP150109

Utama

Suara Pembaruan

A 2

Jumat, 9 Januari 2015

Kementerian Baru Sibuk Menata Organisasi

[JAKARTA] Sampai hari ke-74 setelah pelantikan, Kabinet Kerja Jokowi-JK re- latif belum menunjukkan ki- nerja sesuai ekspektasi publik meski pada awalnya sudah ada Tim Transisi yang diwa- canakan bakal menyiapkan kementerian sehingga kabi- net langsung bekerja setelah dilantik. Kenyataannya, beberapa kementerian dengan nomenk- latur baru lebih sibuk menata organisasi kelembagaan ke- timbang menelurkan kebi- jakan-kebijakan yang ber- dampak luas terhadap per- tumbuhan ekonomi dan kese- jahteraan rakyat. Salah satu contoh adalah Kementerian Desa dan Kemdagri yang “be- rebut” Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terdapat tujuh kementeri- an dengan format baru yakni K emk o P emb a n g u n a n Manusia & Kebudayaan, K emk o K ema r i t i ma n , Kemr i s t e k d a n D i k t i , Keme n t e r i a n PU d a n P e r u m a h a n R a k y a t , Keme n t e r i a n LH d a n Kehutanan, Kemdes PDT dan Transmigrasi, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Ketujuh kementerian ter- sebut dalam dua bulan tera- khir sibuk menata organisasi. Sampai saat ini seluruh ke- menterian dan lembaga se- dang menunggu hasil finali- sasi penataan struktur organi- s a s i da r i Kemen t e r i an Pendayagunaan Aparatur Nega r a dan Re formas i Birokrasi (KemPANRB). Hasil tersebut dinilai penting agar program kegiatan 2015 dapat berjalan. “Paling lama pertengahan Januari ini sudah selesai. Pasti akan diputuskan sece- patnya karena menyangkut program kegiatan untuk ta- hun ini,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Dodi Riatmaji kepada SP di Jakarta, Jumat (9/1). D i a me n amb a h k a n , Kemdagri juga telah menye- rahkan penataan struktur ke KemPANRB. “Kami sudah serahkan. KemPANRB mem- buat jadwal paling lambat 29 Desember 2014, harus dise- rahkan penataan struktur ke- menterian,” imbuhnya. D i a m e n u t u r k a n , Kemdagri memang melaku- kan perubahan struktur. Mi s a l n y a , k e b e r a d a a n D i r e k t o r a t J e n d e r a l Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD). “Ditjen PMD berubah. Lalu, secara internal juga ada perubahan, di setjen (sekretariat jende- ral), di ditjen otda (otonomi

daerah),” tuturnya.

fenomena daerah-daerah yang kaya sumber daya alam (SDA) dan budaya, meminta otonomi khusus (otsus). “Sejak lama secara lantang permintaan otsus disuarakan oleh para elite di Kalimantan Timur dan Bali,” imbuhnya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Bandung, Muradi m e n y a t a k a n , k i n e r j a Kemdagri butuh strategi pe- nguatan dan sokongan politik luar biasa untuk dapat men- desakkan Nawacita dan Trisakti ke provinsi dan ka- bupaten/kota. Sebelumnya, Tjahjo me- maparkan kinerja kementeri- annya selama dua bulan. Cukup banyak hasil yang di- capai Kemdagri. “Mulai November-Desember 2014, Kemdagri atau saya sebagai Mendagri, telah menandata- ngani 1 Peraturan Pemerintah. Lalu ada 2 Perpres dan 3 Permendagri kemudian mem- buat 4 surat keputusan. Kami juga kembalikan ratusan perda-perda bermasalah baik tingkat provinsi maupun ka- bupaten/kota,” katanya. Dia menambahkan, pi- haknya juga telah berkoordi-

kan para manteri masih seba- tas mencoba-coba dan belum didukung dengan pendekatan yang terintegrasi. “Jangan sampai hanya se- mangat pada tiga bulan perta- ma, selebihnya tidak jauh da- ri upaya mempertahankan citra,” tegas Herman. Dia mengakui, tidak mu- dah untuk melakukan pembe- nahan di sektor maritim, apa- lagi pemerintah sekarang me- nekankan kedaulatan dan mendorong faktor ekonomi untuk menopang kesejahtera- an masyarakat. “Sepintas terlihat ada gebr- akan, tetapi substansinya tidak begitu berarti. Contohnya, langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membakar kapal nelayan asing perlu diapresiasi. Tetapi itu kan pelaku kelas kecil, mana yang besar-besar dan selama ini menjarah triliunan rupiah ter- sebut,” kata Herman. Menurut Herman, langkah untuk membenahi pencurian ikan harus diikuti dengan sank- si atas berbagai pihak di dalam negeri yang selama ini mendu- kung upaya ilegal tersebut. Sementara itu, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Fredi Tanoni mene- gaskan, langkah pemerintah membehani batas laut jangan sampai mengulang kembali pemerintahan sebelumnya yang tidak pernah tuntas. Selain komitmen, tekanan dan berbagai negosiasi nega- r a t e t a n g g a memb u a t Indonesia tidak berani mela- kukan terobosan. Padahal, ketegasan dan kepastian soal batas laut tersebut sangat penting untuk menunjukkan kedaulatan bangsa dan meng- optimalkan bagi masyarakat. “Jika pemerintah seka- rang ingin membenahi batas laut, maka wilayah perairan Laut Timor juga harus dila- kukan perundingan ulang. Jangan sampai Indonesia khawatir jika ditekan oleh Singapura dan Australia di- mana ada sejumlah persoalan batas laut dengan kedua ne- gara tersebut,” katanya. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Raja Sapta Oktohari menilai, waktu 74 hari ini pendek, se- dangkan orang untuk bekerja membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Meskipun begi- tu, dia mengatakan, menteri- menteri harus cepat bergerak, dalam arti jangan mau kalah dengan pimpinannya yakni Presiden Jokowi. “Karena ekonomi tak per- nah tidur. Akselerasi terhadap ekonomi pun harus tambah. Apalagi, Pak Jokowi punya ke- biasaan untuk bergerak cepat,” ucapnya. [C-6/O-2/H-12]

Kemdagri disebut hanya akan menangani urusan peme- rintahan desa. Sedangkan me- nyangkut pembangunan desa diserahkan ke Kementerian De s a . “Ka l a u d i s a n a (Kemdes) soal pembangunan, di sini (Kemdagri) pemerin- tahan desanya,” jelasnya. Dia membantah jika di- anggap terjadi perebutan Ditjen PMD antara Kemdagri dengan Kemdes. “Tidak ada perebutan, karena kita sudah merestrukturisasi ada substan- si yang memang tetap harus jadi kewenangan Kemdagri. Misalnya, Kemdagri itu pu- nya kewenangan soal batas antar daerah. Penetapan batas ini kan pasti mengenai bebe- rapa desa. Kalau tidak jadi otoritas Kemdagri, nanti lu- cu,” tukasnya. Berkaitan dengan kinerja Kemdagri, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengata- kan, kementerian itu diharap- kan dapat menjadi poros da- lam mendorong daerah untuk membangun dan menyejahte- rakan masyarakat. Posisi Kemdagri dinilai sangat vital dan strategis.

Megawati Cemas “Dikudeta” K ongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) renca- nanya akan digelar pada April 2015. Manuver sejumlah kader sudah mu- lai muncul ke permukaan terkait wacana pergan- tian ketua umum. Survei yang dirilis Cyrrus Network beberapa waktu lalu menunjukkan Joko Widodo dan Puan Maharani lebih disukai pemi- lih PDI-P dibandingkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memimpin partai banteng tersebut. Kondisi tersebut membuat gerah Megawati yang telah memimpin PDI-P selama 17 tahun, yakni sejak PDI-P didirikan pada 30 Juli 1998. Untuk mengantisipasi kemungkinan “kudeta” tersebut, Megawati dikabarkan telah mengutus sejumlah kader pilihannya untuk mendatangi se- luruh daerah pemilihan (dapil) di Indonesia. Mereka diminta untuk melihat loyalitas para ka- der di daerah. “Tujuannya untuk mengeliminasi ‘pemberon- takan’ pada kongres PDI-PApril mendatang. Ada kecemasan dalam diri Mega bahwa dia juga akan sangat mungkin di-‘kudeta’ kadernya sendi- ri,” ujar sumber SP di Jakarta, Kamis (8/1). Dia menambahkan, Megawati juga khawatir melihat kondisi dua parpol yang baru saja meng- gelar suksesi kepemimpinan, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dua parpol yang tergolong “senior” di pentas perpoli- tikan nasional karena sudah lahir sejak masa awal Orde Baru itu kini terbelah karena dualisme kepemimpinan. “Hanya ada tiga partai di masa Orde Baru dan bertahan sampai sekarang, yakni Golkar, PPP, dan PDI-P. Golkar dan PPP sudah pecah, tinggal PDI-P yang masih solid. Ini tantangan bagi Megawati dan seluruh kader. Kalau PDI-P nanti- nya juga terbelah, artinya semua partai di zaman Orde Baru bakal tergerus,” katanya. Kader kepercayaan Megawati yang diutus ke daerah itu akan bekerja hingga kongres usai. “Mereka akan memetakan siapa-siapa saja kader di daerah yang mungkin membangkang saat kongres nanti. Sekalian mengusahakan agar Megawati kembali dipilih sebagai ketua umum secara aklamasi,” ungkapnya. [H-14]

“Kemdagri bertanggung jawab dalam menata daerah agar berhasil melaksanakan o t onomi daerah (otda). Apalagi, agenda utama otda adalah ‘Membangun Indonesia dari Daerah’,” katanya. Selama dua bulan tera- khir, Kemdagri belum berga- ung dengan kebijakan yang signifikan. “Belum jelas apa y a n g a k a n d i l a k u k a n Kemdagri, meskipun sebe- narnya banyak pekerjaan ru- mah yang belum kelar di pe- riode yang lalu. Mendagri se- mestinya sudah memahami secara tepat program-pro- gram prioritas yang akan di- eksekusi dalam waktu seta- hun ini,” ujarnya. D i a me n amb a h k a n , Kemdagri perlu mencermati

nasi dengan para gubernur. “Beberapa hal yang terus kita koordinasi selama 2 bulan la- lu misalnya, mengadakan fo- rum rapat koordinasi dengan para gubernur, kepala BIN daerah dan kapolda yang se- belumnya bertemu dengan bapak presiden,” imbuhnya. Butuh Kerja Cerdas Direktur Ocean Watch Indonesia Herman Jaya, me- ngatakan berbagai langkah pemerintahaan saat ini untuk mendorong visi maritim se- benarnya belum bisa dikaji secara mendalam. Namun, sejumlah langkah awal yang dilakukan jajaran kementeri- an dalam lingkup kemariti- man masih perlu dipertanya- kan. Gebrakan yang dilaku-

Made with FlippingBook - Online magazine maker