SP160831

Metropolitan

Suara Pembaruan

27

Rabu, 31 Agustus 2016

2,32%Warga DKI Belum Lakukan Perekaman KTP Elektronik

Tuntutan Sopir Tak Ditanggapi Dishub Bekasi Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, meno- lak tuntutan para sopir ang- kutan perkotaan (angkot) saat menggeruduk Kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (30/8) siang. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mene- gaskan akan terus melaku- kan penataan terhadap angkot tua dan tidak layak beroperasi melalui peninda- kan penilangan dan meng- kandangkan angkot yang berusia di atas 15 tahun. "Pemerintah Kota Bekasi akan tetap melaku- kan penindakan terhadap angkot yang menyalahi aturan," ujar Kepala Dishub Kota Bekasi, Yayan Yuliana, Selasa (30/8). Aksi yang dilakukan ra- tusan sopir angkot ini bera- sal dari berbagai wilayah dan berbagai trayek angkot. Tuntutan mereka adalah, pertama segera mencabut Kep.182-Dishub/III/2015 tentang Penataan Trayek Angkutan di Kota Bekasi. Kedua , segera menca- but Instruksi Wali Kota Nomor 551.1/4831-Dishub 2016 tentang Pembatasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang Beroperasi di Wilayah Kota Bekasi. Ketiga , mobil angkutan tahun pembuatan 2001 dan 2002 yang dikandangkan oleh Dishub Kota Bekasi harus segera dikeluarkan. Keempat, bekukan dan co- pot Ketua Organda Kota Bekasi. [160] Bareskrim Cokok Residivis Penjual Anak ke Kaum Gay Subdit Cyber Crime Mabes Polri mengungkap praktik pelacuran anak di bawah umur di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/8). “Ini serius sekali karena ada puluhan anak laki-laki jadi korban. Mereka istilah- nya bergabung bersama Rio Ceper Manajemen yang dikelola tersangka Ar,” kata Direktur Tidipideksus Bareskrim Brigjen Agung Setya Rabu (31/8). Ar yang dibekuk di Jl Raya Puncak KM 75 Cipayung itu melancarkan aksi haramnya dengan men- jajakan para bocah itu melalui akun Facebook . Bersamanya juga diamankan tujuh orang korbannya yang rata-rata dibawah 18 tahun. “Ar ini baru 6 bulan keluar penjara karena kasus perdagangan perempuan. Tersangka saat ini dikenakan pasal berlapis terkait UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPPO,” katanya. Tarif yang ditawar- kan pelaku ke kaum gay se- besar Rp 1-1,2 juta. Caranya dengan mentrans- fer via bank. [FAR/W-12] Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 551.1/

an data.

Dari Depok, sebanyak 58.854 dari total 1,2 juta warga wajib memiliki KTP belum melakukan perekam- an e-KTP. Disdukpencapil Kota Depok hingga kini te- rus menggencarkan pere- kaman sebelum batas wak- t u b e r a kh i r p a d a 30 September 2016. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah menentukan bahwa batas akhir perekaman e-KTP pa- da 30 September 2016. Untuk itu, Disdukpencapil Kota Depok terus berupaya menggencarkan perekaman kepada warga Depok yang belum terdata untuk pem- buatan e-KTP. Pemkot Bekasi menar- getkan penyelesaian pere- kaman e-KTP warga seba- nyak 209.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang harus sudah melakukan perekam- an dan harus dicetak seba- nyak 12.309 e-KTP. "Kami berusaha semak- simal mungkin untuk mela- yani masyarakat mendapat- kan e-KTP," ujar Kabid Pendaftaran Informasi P e n d u d u k ( P I P ) Disdukcapil Kota Bekasi, Nardi, Rabu (31/8). Dia menjelaskan, upaya yang dilakukan untuk men- capai target penyelesaian pe- rekaman e-KTP tersebut, melalui jemput bola yang d i l a k u k a n p e t u g a s Disdukcapil Kota Bekasi hingga ke tingkat kelurah- an-kelurahan. "Pastinya, ka- mi melakukan upaya jemput bola kepada masyarakat agar memudahkan perekaman dan pencetakan e-KTP," ujarnya. [RIA/160/161/C-7] pada APBD Perubahan 2016," katanya. Wakil Kepala Dinas Ke b e r s i h a n DKI Al i Maulana Hakim mengakui, pihaknya masih membutuh- kan waktu beberapa bulan ke depan untuk mengelola sampah TPST Bantargebang terutama memenuhi perse- diaan alat berat. S a a t i n i , D i n a s Kebersihan DKI tengah menawarkan beberapa opsi perjanjian kerja sama ke- pada Pemerintah Kota Bekasi. "Antara lain berkai- tan dengan pembangunan service point truck di TPST Bantargebang,” katanya. Selain itu, akan disedi- akan Balai Kesehatan gratis bagi warga sekitar TPST Bantargebang, yakni kelu- rahan Ciketing Udik, Cikiwul, dan Sumurbatu. [160]

SP/Mikael Niman

Antrean pemohon e-KTP membeludak di Kantor Disdukcapil Kota Bekasi, Rabu (31/8).

[ J AKARTA ] D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat, pen- duduk DKI Jakarta saat ini mencapai 10.271.000. Dari angka itu, 7.240.352 di an- taranya, merupakan usia wa- jib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Namun, belum semua mela- kukan perekaman e-KTP. Tercatat, ada 165.172 atau sekitar 2,32% warga yang belum melakukannya. Menurut Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi, hingga Senin (29/8), 7.075.180 warga telah melakukan pe- rekaman KTP elektronik atau e-KTP. Edison menjelaskan, proses perekaman KTP elektronik masih terus ber- langsung. Bahkan, jumlah warga Jakarta yang mema- suki usia wajib memiliki KTP DKI Jakarta akan te- rus bertambah. [BEKASI] Pemprov DKI Jakarta dinilai belum siap mengelola tempat pengola- han sampah terpadu (TPST) Bantargebang. Hal itu dika- takan anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, seusai menyaksikan langsung penanganan sampah di tem- pat itu, Selasa (30/8) siang. Ada beberapa catatan yang disampaikan anggota DPRD Kota Bekasi. Di an- taranya, sampah yang hanya ditumpuk tanpa pen- gelolaan serta instalasi pen- golahan air sampah (IPAS) yang tidak berfungsi se- bagaimana mestinya berpo- tensi merugikan warga sekitar. Bila hal itu terus berlanjut, dikhawatirkan berdampak terhadap mas- yarakat Kota Bekasi. "Kami melihat langsung ke TPST Bantargebang pas-

Edison mengungkap- kan, untuk melanjutkan proses perekaman menuju pencetakan KTP elektronik, ada sedikit kendala yakni minimnya jumlah blangko. Kebutuhan blangko di DKI mencapai 62.562 lembar. "Yang kami punyai se- karang hanya 50.684. Ini yang berpengaruh pada penduduk yang sudah kita rekam, tapi pencetakan agak terlambat," tandasnya. S u k u D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Utara me- nargetkan dapat menuntas- kan sekitar 18.000 warga yang belum melakukan pe- rekaman e-KTP hingga akhir September mendatang. Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Erik Polim Sinurat, mengatakan hing- ga akhir Agustus 2016 ini, masih ada 18.178 warga Kota Administrasi Jakarta Utara yang belum melaku- capemutusan kontrak dan penanganan swakelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, dite- mukan pengelolaan sampah hanya ditumpuk-tumpuk atau open dumping saja serta tidak berfungsinya IPAS di TPST Bantargebang. Ini be- rarti, penanganan sampah secara swakelola oleh Pemprov DKI belum siap,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, Selasa (30/8). Ariyanto bersama ang- gota Komisi B DPRD Kota Bekasi bertemu dengan Wa k i l Ke p a l a D i n a s Kebersihan DKI serta ja- jaran Unit Pengelolaan Sampah Terpadu DKI. "Mereka pun, mengakui kalau penanganan sampah secara swakelola belum maksimal," katanya.

kan perekaman untuk men- dapatkan e-KTP dari KTP model lama.

haknya terus melakukan jemput bola hingga ke pelo- sok desa-desa. “Kendalanya adalah jarak yang jauh dan terpencil bagi warga untuk melakukan perekaman ke kecamatan. Akhirnya petu- gas kami yang datang sam- pai menginap di kantor de- sa,” kata Euis. J u m l a h w a r g a Kabupaten Bogor sendiri total mencapai 5,4 juta jiwa. Sebanyak 40.000 warga Kota Bogor hingga saat ini juga belum memiliki e-K- TP. “Dari 726.000 warga Kota Bogor yang wajib ber -KTP, sebanyak 40.000 warga belum melakukan perekaman e-KTP,” kata Kepala Dinas Dukcapil Kota Bogor Dodi Achdiat. Untuk mengatasi hal tersebut, sambung Dodi, pi- haknya telah melakukan jemput bola dengan menda- tangi enam kecamatan yang ada di Kota Bogor dan mal untuk melakukan perekam-

Bogor

Sementara itu, sekitar 200.000 warga Kabupaten dan Kota Bogor hingga saat ini belum memiliki e-KTP. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor Euis Sugiarti mengungkapkan, dari sekitar 2.000.000 war- ga Kabupaten Bogor yang wajib ber-KTP elektronik, 6% belum melakukan pere- kaman data. “Ada sekitar 6% dari dua juta warga wajib ber-K- TP yang belum melakukan perekaman data atau seba- nyak 120 . 000 o r ang . Jumlah warga yang men- daftar bertambah karena ada pertambahan usia seca- ra kalender, dari 16 tahun menuju 17 tahun, dan itu terus kami perbarui,” kata Euis pada SP , Rabu (31/8). Dia menjelaskan, pi-

DKI Dinilai Belum Siap Kelola Bantargebang

SP/Joanito De Saojoao Sejumlah truk pengangkut sampah antre untuk membuang sampah di TPA Bantar Gebang, Bekasi, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, hal ini s a n g a t d i s a y a n g k a n . Semestinya, sebelum me- lakukan swakelola, terlebih dulu melakukan perenca- naan dengan matang baru me ng amb i l a l i h TPST Bantargebang.

Disebutkan, Pemprov DKI meminta waktu beber- apa bulan ke depan untuk membenahi semua itu. "Mereka mengaku hanya memiliki belasan alat berat dan masih menunggu pen- gadaan alat berat lainnya

Made with FlippingBook - Online catalogs