SP160831

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

4

Rabu, 31 Agustus 2016

Terpidana Calonkan Diri Miliki Hak Konstitusional Korbankan Integritas Pilkada

[JAKARTA] Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menilai, terpidana yang menjalani masa perco- baan masih memiliki hak konstitusional untuk men- calonkan diri di pilkada. Menurut Rambe, hukuman percobaan bagi terpidana sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). “Terpidana percobaan itu, masih memiliki hak kon- stitusional bahwa dia boleh mendaftar. Di dalam Pasal 14 huruf c KUHP juga di- nyatakan hukuman percoba- an itu tidak menghilangkan hak perpolitikan dan hak beragama,” ujar Rambe, di Jakarta, Rabu (31/8). Rambe juga mengata- kan bahwa Komisi II sebe- narnya sudah memutuskan terkait terpidana yang men- jalani hukuman masa per- cobaan. Yang menjadi per- debatan, kata dia, hanya terkait penyampaian kese- pakatan hasil rapat di fo- rum. Menurutnya, tujuan mengakomodasi terpidana yang menjalani hukuman masa percobaan untuk menghindari kriminalisasi.

“Jadi, hukuman perco- baan begini. Kalau dia me- lakukan sesuatu (kejahatan) sebelum masa percobaan habis, itu akan dihukum, te- tapi kalau dia tidak melaku- kan, maka dia bebas. Jadi, kalau dia bebas, hak konsti- tusionalnya diatur dalam UU. Jadi, kita sebenarnya hindarilah kriminalisasi,” katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemdagri) Soni Sumarsono mengatakan, harus ada definisi yang je- las untuk terpidana hukum- an percobaan. Sebab, me- nurut dia, hal itu rawan di- politisasi. Soni mengingatkan pi- dana ringan jangan sampai menghilangkan hak konsti- tusi seseorang calon. Dalam rapat konsultasi KPU be r sama Komi s i Pemerintahan DPR dengan agenda pembahasan PKPU Pencalonan pada Senin ke- marin, syarat pencalonan di Pilkada 2017 masih menja- di perdebatan. Masih terda- pat perbedaan pendapat me- ngenai apakah terpidana

yang sedang menjalani hu- kuman percobaan bisa men- calonkan diri. Sony mengatakan, pe- merintah pada prinsipnya ingin menjaga hak konstitu- si warga negara dalam pen- calonan kepala daerah. "Dari perspektif politik, memang sejauh mungkin kami tidak menghendaki orang kehilangan hak kon- stitusinya untuk memilih dan dipilih," ujarnya. Meskipun begitu, Soni menyatakan pemerintah ha- rus tegas pada kasus pidana besar seperti narkoba, ko- rupsi, dan pelecehan seksu- al terhadap anak tidak bisa mencalonkan diri. Di tempat terpisah, K o m i s i o n e r K o m i s i Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengemukakan, integritas penyelenggaraan pilkada bisa terancam ketika calon terpidana percobaan diper- bolehkan mengikuti pemi- lihan kepala daerah. Karena itu, kata Ferry, pihaknya sudah tegas me- nolak terpidana ikut pilkada Integritas Pilkada

sebagaimana dituangkan dalam draf Peraturan KPU N o 5 / 2 0 1 6 t e n t a n g Pencalonan Pasal 4 huruf f. “Integritas pilkada teran- cam ketika terpidana terma- suk terpidana yang menja- lani masa percobaan ikut pilkada. Pilkada berintegri- tas merupakan harapan kita semua dan menjadi sema- ngat UU Pilkada,” ujar Ferry, di Jakarta, Rabu (31/8). KPU, kata Ferry, telah bersikap bahwa terpidana percobaan sudah termasuk terpiadana sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pilkada. Namun, pendapat KPU yang dituangkan PKPUakan dikonstultasi- kan dengan DPR dan peme- rintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang hasil- nya bersifat mengikat. “Jika RDP mengatakan lain, misalnya, terpidana per- cobaan bisa ikut pilkada, KPU tentu menghormati apa- lagi RDP-nya bersifat mengi- kat. Tetapi, KPU tidak dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui, kita hanya me- nyampaikan pendapat kita ke pembuat undang-undang,” katanya. [YUS/C-6] [JAKARTA] Lembaga K e t a h a n a n N a s i o n a l (Lemhannas) mengapre- siasi dan mendukung wa- cana pembentukan sekolah parlemen yang dicetuskan oleh Ketua DPR Ade Komarudin. Hal itu disam- p a i k a n G u b e r n u r Lemhannas, Agus Widjojo. Menurut Agus, sekolah parlemen menjadi penting untuk menghasilkan para wakil rakyat yang baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Serta, diyakini tidak akan tum- pang tindih dengan kebera- daan Lemhannas yang se- lama ini banyak melahirkan pejabat publik. “Semua usaha untuk menyiapkan pejabat publik menjalankan kewenangan secara efektif itu tentu akan baik sekali. Saya rasa tidak ada tabrakan antarsekolah p a r l e m e n ( d e n g a n Lemhannas) karena itu bi- d a n g n y a s p e s i a l i s a s i parlemen sesuai dengan DPR. Saya rasa semua up- aya itu bagus saling mengisi dan dan melengkapi dan mendukung,” kata Agus, yang ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (30/8). Apalagi, papar Agus, Lemhannas lebih menitik- beratkan pada menyeleng- garakan pendidikan bagi calon pimpinan tingkat na-

Atasi Kerawanan Pilkada

M enteri

Koordinator Politik, Hukum,

dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto me- minta seluruh partai politik (parpol) yang berlaga pada Pilkada Serentak 2017 nanti agar membantu men- gatasi kerawanan pilkada. Semua parpol harus ikut serta dalam menyukseskan pilkada agar berjalan lan- car, aman, dan damai. "Kita perlu eliminasi, apakah itu masalah biaya

dok sp

Wiranto

penyelenggaraan, kerentanan di antara pemilih, konf- lik peserta pilkada. Semuanya kita harus tahu," kata Wiranto, dalam pertemuan dengan pimpinan parpol, di Jakarta, Selasa (31/8) malam. Ia meyakini, parpol bisa membantu mencegah kerawanan pilkada. Dengan infrastruktur sampai ke kampung-kampung, parpol bisa menjaga pendukung- nya agar bersikap tertib dan menghormati hukum. Menurutnya, koordinasi dengan parpol akan terus dibangun. Hal itu bagian dari mengurangi kerawanan pilkada. Dia menegaskan pilkada di Aceh dan Papua yang dipantau secara khusus. Hal itu karena potensi kerawanan di dua tempat tersebut cukup tinggi. "Aceh dan Papua sangat tinggi. Kita selesaikan satu-satu," tuturnya. [R-14]

Penetapan Hakim Agung

Lemhannas Dukung Sekolah Parlemen

s i ona l , me l ak s anakan pengkajian strategis, dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan, sekolah parlemen lebih khusus lagi, yaitu menyiap- kan para calon wakil rakyat sehingga keduanya tidak akan tumpang tindih. Sementara itu, ketika ditanya perihal tudingan pemborosan anggaran diba- lik wacana pembentukan sekolah parlemen, Agus mengatakan memang perlu

dilakukan kajian mendalam sebelum gagasan tersebut direalisasikan. “Justru itu bagus sebagai sebuah kebijakan publik agar dibuka dulu untuk mendapat konsultasi publik dan menerima masukan-ma- sukan. Itu adalah sebuah proses pembuatan kebijakan publik yang harus melewati konsultasi publik, dan itu akan memperkaya kebijakan publik yang akan dilahir- kan,” ujarnya. [N-8]

ANTARA/Sigid Kurniawan Ketua Rapat Desmond J Mahesa (kiri) didampingi Wakil Ketua Rapat Bambang Soesatyo (kanan) memimpin rapat Komisi III terkait penetapan nama calon Hakim Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). Komisi III menetapkan Ibrahim (Perdata), Panji Widagdo (Perdata), dan Edi Riadi (Agama) lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Hakim Agung dari lima nama calon Hakim Agung dan dua calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang diserahkan oleh Komisi Yudisial.

Adkasi Dukung Kebijakan Jokowi

[JAKARTA] Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) berko- mitmen mengawal kebijak- an Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adkasi juga ba- kal membantuk mensuk- seskan setiap program pe- merintah pusat.“Kami mem- back up (menopang) kebijakan Presiden. Kalau perlu kami sepakat untuk tetap dilanjutkan lima ta- hun ke depan,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Adkasi, Lukman Said dalam pem- buk a a n Ra p a t Ke r j a Nasional (Rakernas) I

Adkasi, di Jakarta, Selasa (30/8). Menurutnya, seluruh anggota DPRD kabupaten dengan total 17.652 orang merupakan suatu kekuatan bangsa. Aset bangsa yang tidak bisa dipandang sebe- lah mata oleh negara. “Kami sepakat apapun ke- bijakan nasional, kami akan bac k up un t uk Indonesia tercinta. Pada Rakernas ini tidak seluruh anggota hadir, karena ka- lau ditinggalkan, tidak ada yang bahas anggaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi

Barat ini.

Dia meminta pemerin- tah pusat memerhatikan kesejahteraan anggota DPRD. Misalnya melalui r e v i s i P e r a t u r a n Peme r i n t a h ( PP ) No 2 4 / 2 0 0 4 t e n t a n g Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. “Kami menderita 13 tahun. PP No 24/2004 itu sudah 13 tahun sejak pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri (Presiden RI kelima). Sampai hari ini tidak per- nah alami perubahan,” ka- tanya. [C-6]

Made with FlippingBook - Online catalogs