SP181017

Suara Pembaruan

28

Rabu, 17 Oktober 2018

1 Tahun Berkuasa, Anies Klaim Janji Dipenuhi Pembangunan Dinilai Masih Lambat

[JAKARTA] Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim bahwa satu per satu janji kampanyenya dapat dipenuhi selama 1 tahun kerja memimpin Kota Jakarta. Ia berharap, selama 4 ta- hun ke depan, dapat menun- taskan semua janji kampa- nye yang ia sampaikan saat Pilkada DKI 2017 lalu. "Alhamdulilah, saya men- syukuri bahwa janji-janji sa- tu per satu ditunaikan. Komitmen kami kerjakan satu tahun ini dan insyallah 4 tahun ke depan," kata Anies, Selasa (16/10). Beberapa program yang sudah direalisasikan adalah OK OCE, OK Otrip yang te- lah diubah namanya menjadi Jak Lingko, penataan kawa- san Tanah Abang, menghen- tikan reklamasi 13 pulau, dan meluncurkan program rumah susun sederhana mi- lik (rusunami) tanpa uang muka (DP) nol rupiah. M a n t a n M e n t e r i Pendidikan dan Kebudayaan ini optimistis dapat melaksa- nakan sisa-sisa janji kampa- nye dalam 4 tahun ke depan, meski saat ini ia seorang diri memimpin Kota Jakarta. Di tempat terpisah, Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik mengapresiasi langkah-langkah yang dila- kukan Gube r nu r DKI Jakarta, Anies Baswedan se- lama satu tahun kepemim- pinannya di Jakarta. S atu tahun sudah jadi orang nomor satu di Jakarta. Banyak yang sudah terjadi selama dia memim- pin Jakarta. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Jakarta Trubus Rahardiansyah menilai satu tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah su- dah berhasil, tetapi tak se- dikit memiliki kekurangan. "Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, semakin hari ada beberapa kebijakan yang berhasil oleh Anies. Namun juga tak sedikit ada bebera- pa kebijakan yang dapat di- katakan masih berjalan dan perlu ditangani serius," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan men-

anggaran 2018.

malisasi sungai yang dilaku- kan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane (BBWSCC). “Seperti, normalisasi Kali Pesanggrahan belum terlaksana, karena pembe- basan lahan belum sampai 40%. Dan masih banyak lagi yang belum terlaksana seca- ra operasional di lapangan,” ujarnya. Ditambah lagi dengan benturan pelaksanaan ang- garan pembangunan ini anta- ra pemerintah pusat dan dae- rah, ditengarai dengan pe- ngembalian anggaran nor- malisasi sungai ke APBN. Lebih terlihat jelas lagi da- lam skema anggaran APBD 2019, pembebasan lahan di pos anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang ber- hubungan langsung dengan normalisasi tidak ada. Dalam naturalisasi su- ngai, Anies menginginkan bagaimana sungai-sungai di Jakarta bisa mengelola air dengan baik, tetapi tetap mempertahankan ekosistem asli. Namun, tambahnya, apakah itu sudah diselaras- kan dengan konsep penunta- san banjir yang ada di peme- rintah pusat. Normalisasi da- lam versi pemerintah pusat bukan sekadar membeton te- pian sungai, tetapi juga me- ngembalikan lebar dan keda- laman sungai. Konsekuensi- nya yakni pembebasan la- han. [LEN/W-11] selama setahun DKI tidak mengalami perbaikan. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), sebagai think tank yang anggarannya mencapai Rp 28 miliar setahun dapat di- anggap gagal mengadakan terobosan percepatan pem- bangunan. Parameter dalam peni- laian itu, kata Trubus, dapat dilihat secara sederhana, yakni menjelang pergantian tahun serapan anggaran DKI masih di kisaran 44% yang artinya pembangunan tidak berjalan optimal. "Namun, secara positif bisa dilihat gubernur telah memulai mengerjakan pro- gram-programnya meski lamban dan menyisakan banyak persoalan," kata dia. [E-11]

Pada awal 2018, Anies Baswedan mengeluarkan rencana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik dari- pada normalisasi sungai yang merupakan kebijakan peme- rintah pusat. Padahal selama ini, normalisasi sungai telah berhasil mengurangi titik ra- wan banjir di Ibu Kota. Namun, sejak rencana itu dimunculkan Anies, hingga saat ini, naturalisasi sungai belum dilaksanakan sama sekali oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P) DPRD DKI menyatakan naturalisasi sungai merupa- kan salah satu program yang tak dapat dilaksanakanAnies dalam setahun kinerjanya memimpin Kota Jakarta. “Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya. Tidak terlihat adanya kema- juan nyata dalam penangan- an pengendalian banjir di Jakarta,” kata Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI- P DPRD DKI. Dengan digantinya pro- gram normalisasi sungai menjadi naturalisasi sungai, membuat program pengen- dalian banjir di Jakarta ter- henti. Selain karena Anies punya rencana tersendiri dari naturalisasi sungai, juga ia tidak mampu melakukan pembebasan lahan untuk melanjutkan program nor- optimal di mata publik," kata Trubus. Kendati demikian, ada beberapa kebijakan yang dapat dikatakan masih ber- jalan dan perlu ditangani serius yaitu kebijakan OK OCE dan OK OTrip yang diganti dengan Jak Lingko. Program OK OCE perlu ditata ulang dengan fokus pada output dan keberlang- sungan program, karena program ini memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat seperti SDM, pa- yung hukum yang kuat, anggaran yang besar, du- kungan perbankan, du- kungan lembaga keuangan, dukungan UMKM dan ka- pasitas kebijakan. Trubus mempertanya- kan kinerja dari struktur yang dimiliki gubernur jika

SP/JOANITO DE SAOJOAO Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau fasilitas umum untuk masyarakat berkebutuhan khusus di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).

Ia menilai, beberapa jan- ji-janji kampanye yang disu- arakan dalam Pilkada DKI 2017 telah dikerjakan oleh Anies, seperti rusunami DP nol rupiah, OK OCE, MRT dan pelebaran trotoar Sudirman-Thamrin. “Itu kan harus kita aprea- siasi. Kemudian peningkatan APBD DKI, pendapatannya kan naik. Kemudian ada re- klamasi yang dicabut, HB Jassin, banyak lagi yang per- lu diapresiasi,” kata Taufik. Namun ada juga yang di- sorotinya masih kurang mendapat perhatian serius Trubus, Selasa (16/10). Menurut Trubus, satu kesuksesan yang patut dari era ini adalah keberhasilan Anies-Sandi dalam menya- tukan masyarakat Jakarta yang awalnya sempat ter- pecah karena Pilkada me- nuju terwujudnya kohesi dan integrasi sosial, sehing- ga jarang terjadi kon- flik-konflik sosial, demo "berjilid-jilid" (berulang kali) dan tawuran antarwar- ga. Selain itu, kebijakan yang dapat dikatakan ber- hasil antara lain, menutup hotel plus diskotek Alexis, pelaksanaan program KJP Plus, mengganti JPO de- ngan pelican crossing, program kartu lansia, pe- nanganan reklamasi, pro- gram rumah DP 0 rupiah

dari Anies, yakni pelaksana- an pembangunan Kota Jakarta yang masih lambat. Salah satunya, penyerapan anggaran daerah 2018 yang masih rendah memasuki se- mester II-2018, yakni masih mencapai 51%. “Cuma saya sarankan ke Pak Gubernur, untuk perce- patan supaya lebih ditingkat- kan,” jelasnya. Kendati demikian, ia te- tap optimistis penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2018 pada akhir tahun akan terus berjalan naik. Hal itu karena ada proyek pemba-

ngunan atau program kegiat- an yang masih dalam proses lelang, proses menunggu pencairan pembayaran dan proses penyelesaian secara pekerjaan fisik. Agar semuanya transpa- ran, ia meminta Anies lebih terbuka lagi untuk memberi- kan informasi kepada DPRD DKI mengenai program pembangunan atau kegiatan apa saja yang masih berpro- ses. Sehingga, DPRD DKI mempunyai gambaran me- ngenai realisasi penyerapan Tak Sejalan

Cukup Berhasil, Meski Ada Kekurangan

(Samawa), dan pemba- ngunan trotoar Sudirman- Thamrin.

"Semua program itu da- pat dikatakan berhasil mes- kipun diakui masih belum

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online