SP170619

Utama

Suara Pembaruan

2

Senin, 19 Juni 2017

Ormas Minta THR?

S alah satu kewajiban pihak perusahaan kepada Pekerja atau buruh adalah mem- berikan tunjangan hari

tersebut, THR diberikan kepada orang yang mem- punyai hubungan kerja dengan perusahaan.

membuat kami pusing,” kata seorang pengusaha yang tidak bersedia menyebutkan namanya di Jakarta, akhir pekan lalu. Sumber SP itu mengatakan, menjelang hari raya Lebaran, banyak perusahaan di Indone- sia yang “dipusingkan” oleh pembayaran THR kepada ormas, bahkan oleh oknum petugas pen- gawas ketenagakerjaan. “Kalau tidak memberi, kami akan terus diganggu,” kata sumber itu. Menurutnya, saat ini banyak pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja dengan perusa- haan meminta THR. Hal itu yang terkadang membuat perusahaan, terutama yang memiliki pabrik, kerap telah memberikan THR kepada pegawainya. [E-8]

Orang yang tidak mempunyai hubungan kerja tidak mempu- nyai hak untuk meminta atau mendapatkan THR dari perusa- haan. Namun, yang terjadi sejak lama sampai saat ini, banyak pi- hak, baik perseorangan maupun lembaga, yang meminta uang THR itu kepada perusahaan- perusahaan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri (Lebaran). “Sejak awal Lebaran, kami mendapatkan surat dari oknum aparat dan pimpinan ormas agar kami memberikan THR dengan jumlah yang mereka minta. Ini

raya (THR) keagamaan. Pembe- rian THR ini bertujuan mening- katkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Per- menaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau kelu- arga mereka menjelang hari raya keagamaan. Dari bunyi ketentuan

Pemilu Serentak 2019 TerancamGagal

[JAKARTA] Pemerintah dan DPR kembali menunda pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang masih menyisakan lima poin krusial. Bahkan, keputusan tentangRUUPenyelenggaraan Pemilu baru akan diambil seusai lebaran atau molor hampir dua bulan dari target semula untuk dituntaskan pada Mei 2017. Waktupelaksanaanpemilu semakin mepet, sekitar 22 bulan dari jadwal semula, April 2019. Pemilu Serentak 2019 pun terancam tidak bisa terlaksana dengan baik. KetuaKPUAriefBudiman mengatakan, keterlambatan pengesahan RUU itu bakal membebanikerjapenyelenggara pemilu. Pasalnya, waktu kerja KPU bakal singkat untuk mengerjakan sesuatu yang besar dan penting bagi masa depan Indonesia. “Yang paling berdampak terhadap kami adalah waktu yang semakin singkat untuk menyiapkandanmelaksanakan tahapanPemiluSerentak2019. Kalauwaktunya singkat,maka kerja akan terburu-buru dan akhirnya bisa memengaruhi kualitas kerjaKPU,” ujarArief kepada SP di Jakarta, Senin (19/6). Dikatakan, idealnya seseorang bekerja 8 jam per hari. Jika waktu tahapan pemilu singkat, kata dia, mau tidak mau penyelenggara harus bekerja lebih dari 8 jam per hari. Hal itu akan memengaruhi pikiran, fisik, dan psikis penyelenggara. “Faktor kelelahan bisa memengaruhi kerja KPU. Ini berbahaya bagi pelaksanaan tahapan pemilu nanti,” ujarnya. Selain soal waktu tahapan, kataArief, pengesahaan RUU

Penyelenggaraan Pemilu yang molor bisa berdampak pada persiapan teknis KPU. Dalam RUU tersebut, tentu ada pengaturan-pengaturan baru yang menuntut KPU untukmencari formulasi teknis yang tepat sehingga pemilu bisa berjalan lancar dan baik. “ P a s t i n a n t i a d a pengaturan-pengaturan baru, seperti caramemadukan antara pileg dan pilpres sehingga proses penghitungan suara di TPS sesuai dengan waktu yang ditentukan. Atau, hal lain, pelatihan saksi oleh KPU, rekapitulasi suara, teknis pencalonan, dan kampanye,” katanya. Menurut Arief, tahapan Pemilu Serentak 2019 akan berhimpitan dengan tahapan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah.Situasiitujugamembuat kerjaKPUmenjadi lebihberat. “Karena itu, kami berharap RUU Pemilu segera disahkan agar penyelenggara mempu- nyai waktu yang cukuo untuk mempersiapkantahapanPemilu 2019, melakukan sosialisasi, merumuskan peraturan KPU, dan kosultasi dengan pembuat UUdenganbaik.JikaUUsudah ada, kami siap melaksanakan tahapanPemiluSerentak2019,” katanya. Kedewasaan Berpolitik Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian menegaskan, penyelesaian RUU Penye l engga r aan Pemilu adalah ujian yang bisa menunjukkan kedewasaan berpolitik di Indonesia. Saat ini, lobi di antara partai politik sudah ke tingkat pimpinan. “ H a r a p a n k a m i , pembahasan isu-isu krusial bisa segera selesai. Proses ini ujian, apakah para elite politik

sudah mengalami kemajuan ataukemundurandalamtingkat demokrasi,” kata Hetifah. Dia menilai, sebaiknya RUUPemilu bisa diselesaikan berdasarkan musyawarah dan mufakatagarsemuakepentingan bisa disatukan. Dalamkonteks ini, peran Pemerintah sangat penting. Namun, tanpa ada kemauan dari masing-masing pihak, khususnya fraksi-fraksi untuk mengkompromikan kepentingannya, hal itu hanya akan menjadi hambatan. Bagi Hetifah, soal tidak memaksakan kehendak dan memperhatikan perbaikan sistem demokrasi menjadi sangat penting. Bila dipetakan, dari lima isukrusial yangbelum bisa diselesaikan, sangat jelas terlihat perang kepentingan. S e b a g a i c o n t o h , partainya yang segaris dengan Pemerintah ingin presidential threshold (Pres-T) dipertahankan. Hal itu berkaitan dengan juga dengan isu lain, yakni soal sebaran daerah pemilihan (dapil) dan metode pembagian kursi dan konversi suara. Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demo k r a s i I n d o n e s i a Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo juga berharap agar kesepakatan soal isu krusial terkait RUUPenyelenggaraan Pemilu bisa segera dicapai. Pihaknya mendorong agar RUU itu bisa diselesaikan denganmusyawarahmufakat. Dengan begitu, Arif mendorong agar parpol tidak terlalu bersikeras dengan pendapat masing-masing. Baginya,sikapdemikianmenjadi penting sehingga waktu yang tersedia untuk lobi antarfraksi hingga 20 Juli mendatang bisa berlangsung dengan baik. Arif juga berharap agar semua

fraksi pendukung pemerintah bisa bersatu dan menyamakan pandangan atas berbagai isu yang ada. Dia berharap semua pihakbersediamenyatukanke- pentingandemimenyelesaikan proses revisi UU itu. “Tetapi, kalau semua mengambil posisi sangat keras,

terutama terhadap pemerintah, makakamisebagaifraksiutama pendukung pemerintah akan memberidukungansepenuhnya, termasuksoalwacanapenerbit- an Perppu. Tugas utama kami adalahmenjagapemerintahan,” jelasArif. Anggota Pansus RUU Pe-

miludari Fraksi PartaiNasdem, Johnny G Plate menegaskan, pihaknyasiapmelakukanupaya apa pun dalam penyelesaian RUUPemilu. Jikapembahasan RUU itu tidak selesai, Nasdem siap mendukung Pemerintah mengeluarkan Perppu Pemilu. [MJS/YUS/H-14]

Made with FlippingBook Learn more on our blog