SP171011

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 11 Oktober 2017

Parpol Lirik Gatot?

P erhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden masih memiliki waktu sekitar 1,5 tahun lagi. Meski demikian, suasana politik sudah mulai menghangat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih sosok yang kuat untuk maju di pilpres nanti. Sejumlah kalangan me­ nilai sosok Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai salah satu kandi­

dat terkuat untuk men­ dampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. “Hubungan Pak Jokowi dengan Pak Gatot cukup baik. Pak Gatot itu sangat loyal kepada Presi­ den. Hubungan dekat itu membuat sejumlah pihak marasa tak nyaman. Banyak yang takut tersingkir (tidak dapat jabatan) setelah Pilpres 2019 kalau Jokowi

dan Gatot berpasangan,” ujar sumber SP di Jakarta, Selasa (10/10). Sumber itu menye­ butkan, ada upa­ ya pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan kedekatan Gatot dan Jokowi. Tujuannya agar bisa memainkan peran sentral dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, katanya, sekecil apa pun ucapan atau kesalahan

Gatot akan dibesar-besar­ kan agar namanya jelek di mata publik. “Lihat saja sejumlah pernyataan Pak Gatot yang ‘digoreng’ sedemikian rupa seolah-olah apa yang disampaikan tidak benar, seperti soal pembelian senjata,” katanya. Dikata­ kan, beberapa partai yang paham posisi Jenderal Gatot mulai meliriknya untuk dipasangkan dengan Jokowi. [H-14]

2030, DKI Terlayani Air Bersih

[JAKARTA] Pelayanan air minum di DKI Jakarta kembali berada di ta­ ngan PDPAMJaya. Dua perusahaan swasta, PTPalyja dan PTAetra, tetap dilibatkan sebagai pengelola water treatment plan serta jaringan transmi­ si dan distribusi. Sedang pengelolaan air baku dan pelayanan langsung ke konsumen -penyambungan pipa ke konsumen, monitoring, dan pena­ gihan- sepenuhnya di tangan PAM Jaya. Manajemen PAM Jaya yakin, pelayanan air minum yang saat ini baru menjangkau sekitar 60% dari konsumen akan mencapai 100% pada 2030. Demikian diungkapkan, Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya, Erlan Hidayat kepada SP , Rabu (11/10). Menurut Erlan, terdapat empat bagian dalamterkait air bersih Jakarta yakni air baku, pengolahan air atau water treatment plan , distribusi, dan pelayanan ke pelanggan. menga­ takan putusan Mahkamah Agung (MA) sebenarnya telah dilakukan oleh PAM Jaya, yakni dengan me­ lakukan restrukturisasi konsesi atau perjanjian kerja sama (PKS) dengan kedua operator swasta, yaitu Palyja dan Aetra. Isi dari restrukturisasi adalah PAM Jaya mengambil alih pasokan air baku yang tadinya ada di tangan kedua operator dan juga pelayanan distribusi air bersihkepadapelanggan. Kedua operator hanyamelakukan pengolahanair bakumenjadi air bersih kemudian memasang jaringan pipa kepada masyarakat. Mengenai putusan MA, Erlan mengatakan belumbisa berkomentar banyakkarenadalamtuntutan tersebut pihak yang melawan hukum bukan PemprovDKI Jakarta juga,melainkan pemerintah pusat. Hal itu karena yang menciptakan kondisi swastanisasi air adalah pemerintah pusat. “Yang melawan hukum buat Pemprov. Bukan PemprovDKI yang melanggar. Seperti, apakah Pemprov DKI dapat meminjam uang ke Bank Dunia? Enggak boleh, harus lewat pusat, diturunkan melalui subloan agreement. Jadi pusat yang memin­ jam, dibuatkan proyek lalu dikasih ke DKI. Nah dalam kondisi ini, Pemerintah Pusat terdorong harus melakukan swastanisasi pengolahan air bersih,” kata Erlan, Rabu (11/10). Fakta yang terjadi saat itu, proses Indonesia berkembangharus lewat ja­ lan itu.Kalau tidakmencari pinjaman, siapa yangmau investasi pengolahan

view , tetapi saya mau sederhanakan, apakah konsesinya akan dibatalkan? Saya Cuma komentar emang siapa yang suruh dibatalin?” tuturnya. Sebagian Gugatan CLS KMMSJ hanya dikabulkan sebagian. Namun di amar putusanMAtersebut tidak ada yang menyatakan menghentikan kontrak kerja sama dengan swasta. Yang ada hanya menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta. “Ada enggak dia (MA) bilang memutuskan kontrak kerja sama? Enggak. Perintah MA, hentikan kebijakan swastanisasi air. Apakah itu artinya penghentian kerja sama? Enggak.Apalagi saya dan Pemprov DKI satu suara. Kalau melakukan penghentian kebijakan swastanisasi air bukannya sudah relevan dengan apa yang dilakukan kami, yaitu melakukan restrukturisasi konsesi dengan operator swasta,” paparnya. Kemudian perintahMAlainnya, mengembalikan pengelolaan air mi­ numdi DKI, hal itu sudah dilakukan PAM Jaya. “Artinya, apa yang PAM Jaya dan Pemprov DKI lakukan saat ini sudah pas dan benar dengan putusan MA. Kita nyaris melakukan putusan amarMAdengan baik. Itu yangmesti saya tanamkan. Kalau saya berhasil, akan terbukti apa yang saya lakukan,” ungkapnya. Namun saat ini, pihaknya ber­ sama dengan Pemprov DKI sedang mempelajari point by point sebelum menentukan sikap. Karena PAMJaya dan Pemprov DKI tidak termasuk dalam pihak yang banding. “Kita juga harus tahu sikap-sikap yang diambil pihak yang banding. Presiden gimana, DPRD gimana. Jadi PAM jaya membutuhkan waktu untuk mempelajari ini,” paparnya. Adaempat hal yangmenjadi tugas pokok PAM Jaya. Pertama soal pe­ ngelolaanair baku, kemudian instalasi pengelolaan air, ketiga transmisi dan distribusi, dan keempat pelayanan pelanggan, meliputi penyambungan dan penagihan ke pelanggan. Saat ini, sudah 12.500 kmpipa di Jakarta. Dalamwaktu dua tahun dia me­ megang PAM, perbaikan pelayanan sudah semakin baik, misalnya, air di daerah Kuningan mencapai 250 liter per detik, ke daerah Jakarta Utara mencapai 200 liter per detik. [LEN/W-11]

Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat

foto:sp/ruht semiono

air bersih sedemikian besar. “Karena dulu kita enggak punya uang. Makanya dibantu dengan pin­ jaman uang dari swasta. Jadi bukan Pemprov yangmelakukan perbuatan melawan hukum,” ujarnya. Sejarah citizen law suit (CLS) ini dimenangkan di pengadilan negeri. Kemudian pihak tergugat naik banding ke pengadilan tinggi

(PT). Tetapi ada dua pihak yang tidak ikut banding, yaitu PAM Jaya dan Pemprov DKI. Sedangkan tergugat lainnya seperti Presiden, Wakil Pre­ siden, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan yang lainnya naik banding. "Hanya PAM Jaya dan Pemprov DKI yang enggak sajikan memori banding. Kemudian di putusan PT,

keputusan pengadilan negeri diba­ talkan. Para penggugat naik lagi ke MA. Ini lah yang kita omongin sekarang," terangnya. Dalam amar putusan MA, yang tertera di halaman 160, tidak ada putusan yang menyatakan agar Pemprov dan PAM memutuskan kontrak kerja sama dengan swasta. “Saya belummendapat legal re-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker