SP160723

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 23-24 Juli 2016

PDI-P Usung Risma?

M enjelang pem- ilihan kepala daerah (pilk- ada) DKI Jakarta, sejum- lah tokoh digadang-ga- dang untuk maju sebagai calon gubernur pada per- helatan lima tahunan itu. Dijadwalkan, Pilkada DKI Jakarta digelar pada Februari 2017 bersamaan dengan pilkada di beber- apa daerah lain. Hingga kini baru satu bakal calon gubernur yang dipastikan maju di Pilkada Jakarta, yakni calon petahana Basuki T Purnama alias Ahok. Ahok berniat maju melalui jalur independen

meski didukung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Sementara, partai lain masih terus menggodok calon yang akan diu- sung nanti, termasuk PDI-P dan Partai Gerindra, yang memiliki kursi ter- banyak di DPRD DKI Jakarta. Sumber SP di Jakarta, Sabtu (23/7) menyebutkan, PDI-P akan menugaskan kader terbaiknya, yakni Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini

(Risma) sebagai kandi- dat calon gubernur DKI Jakarta. Risma bahkan diusulkan sejumlah par- tai lain untuk menjadi cagub Jakarta. “Risma sudah hampir dipastikan akan dibawa ke Jakarta. Risma tidak hanya didukung PDI-P, tetapi juga partai lainnya. Apresiasi bangsa Indonesia terh- adap kinerja Risma ini memang sangat luar biasa,” ujar sumber itu. Dikatakan, sejumlah parpol yang ingin men- gusung Risma selain PDI-P adalah PAN, PKS,

dan PKB. Dengan duku- ngan itu, PDI-P semakin percaya diri untuk men- gusung Risma agar maju di Pilkada DKI. “Yang menjadi pem- bicaraan penting saat ini siapa yang menjadi calon wakil gubernur yang cocok bagi Risma. Komunikasi dengan Partai Gerindra dan par- tai lain masih terus ber- jalan dan dimatangkan,” katanya. Menurutnya, sosok Risma dipandang telah berpengalaman menjadi pemimpin daerah. Risma juga kini semakin digandrungi warga Jakarta. [H-14]

Perhatian terhadap Anak Kurang Fenomena KekerasanMenggambarkan Dehumanisasi terhadap Anak

[JAKARTA] Perlindungan dari negara dan masyarakat terhadap anak-anak dinilai masih kurang. Maraknya kasus kekerasan terutama kekerasan seksual, banyaknya pekerja anak, perkawinan usia dini, belum terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar bagi anak, serta sulitnya mendapat akses pendidik- an dasar, mencerminkan hak-hak bagi anak belum terjamin sepenuh- nya. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak, mengingat anak merupakan aset bangsa. Anak-anak harus dipersiapkan sejak dini agar menjadi sumber daya manusia yang berkarakter kuat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul, mampu berdaya saing, dan menja- di agen perubahan di masa depan. Me n t e r i P emb e r d a y a a n Perempuan dan PerlindunganAnak, Yohana Yembise, pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2016 yang diselenggarakan di Mataram, NTB, Sabtu (23/7), mengingatkan, ini adalahmomentum penting membangkitkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia agar melaksanakan kewa- jiban dan tanggung jawabnya untuk menghargai, serta menjamin terpe- nuhinya hak-hak anak. Peringatan HAN 2016 mengu- sung tema “Akhiri Kekerasan pada Anak”. Pemilihan tema itu dengan memperhatikan berbagai peristiwa dan kejadian yang dialami sebagian anak Indonesia beberapa waktu terakhir ini, yang ditandai dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, hingga mengakibatkan kematian. “Tiga isu yang paling kami soroti, ialah kekerasan seksual anak, perkawinan anak, dan prostitusi anak. Ketiga hal tersebut telah melanggar hak-hak anak untuk berkembang serta menjalani kehi- dupan yang layak, bermanfaat, dan bermartabat,” kata Yohana. Dicontohkan, angka perkawin- an anak di provinsi NTB dinilai cukup tinggi. Karena itulah, pro-

vinsi ini dipilih menjadi tempat penyelenggaraan peringatan HAN 2016. Di tempat ini pula dilakukan deklarasi tentang pencegahan per- kawinan usia anak oleh 19 kabupa- ten dan kota. Selain itu, pemerintah berko- mitmen memutus mata rantai kekerasan anak melalui berbagai upaya. Di antaranya, menerbitkan Inpres 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual padaAnak (GN-AKSA). Pemerintah juga menerbitkan Perppu 1/2016 tentang Perubahan KeduaAtas UU 23/ 2002 tentang PerlindunganAnak. Dikeluarkannya aturan khusus kekerasan seksual ini dilatarbelakangi kasus kekerasan seksual yang me n i n g k a t . Da t a Komn a s Perlindungan Anak menunjukkan dari total kasus kekerasan yang ditangani, 58% adalah kekerasan seksual. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan, HAN 2016 menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untukmembangun kesadaran kolektif untuk mengop- timalkan pemenuhan hak dasar anak. Pemenuhan hak dasar ini sebagai mekanisme mencegah pelanggaran hak dasar anak, di antaranya hak atas kesehatan, pendidikan, partisi- pasi, dan mengekspresikan ajaran agama. Bertepatan dengan tahun ajaran baru, dia berharap bisa dijadikan momentum awal membangun men- tal dan karakter anak. “Caranya memperkuat sinergi dan keterikat- an tripusat pendidikan, yaitu ling- kungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nilai dan norma yang tumbuh di sekolah tidak boleh ada kesenjangan dengan yang ada di keluarga maupun masyarakat, begi- tu pula sebaliknya,” ujarnya. Darurat Perlindungan Anak Sedangkan, Ketua Komnas PerlindunganAnak, Arist Merdeka Sirait mengingatkan, peringatan HAN 2016 menjadi momentum

refleksi bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat, bahwa anak Indonesia belum mendapatkan perhatian dan perlindungan maksi- mal. Kasus kekerasan seksual, eksploitasi, penculikan, hingga pemberian vaksin palsu membuk-

gambarkan telah terjadi dehumani- sasi atau menipisnya rasa kemanu- siaan terhadap anak. Anak tidak dianggap sebagai amanah dan anugerah Tuhan, tetapi ditempatkan sebagai aset dan hak milik. Hal itu diperparah oleh degradasi ketahan-

“Harus ada kesadaran dan gerakan bersama masyarakat untuk memutus mata rantai kekerasan. Misalnya melalui gerakan perlin- dungan berbasis kampung. Ini akan cukup efektif,” jelasnya. Menurut psikolog keluarga,Anna Surti Ariani mengatakan, kondisi darurat perlindungan anak sebetul- nya terjadi di banyak negara. Hal ini akibat merebaknya budaya instan dan pornografi dapat diakses dengan mudah. Menghadapi situasi darurat perlindungan anak, bagi psikolog Vera Itabiliana Hadiwidjojo, harus disikapi tidak sekadar pemerintah menerbitkan aturan baru, tetapi dibutuhkan kesadaran luar biasa dari keluarga hingga lingkungan bahwa anak membutuhkan perlin- dungan yang cukup untukmenjamin keselamatan mereka, dan terjamin hak-haknya. “Sudah waktunya kita semua bertanggung jawab untukmelindungi setiap anak yang kita temui seha- ri-hari, terutama anak-anak kita di rumah,” katanya. Situasi rawan yang membuat banyak anak menjadi korban keke- rasan karena mereka mudah diman- ipulasi dan diperdaya, apalagi jika pelaku adalah orang dekat yang telah dikenal anak. Sementara itu, Divisi Kajian dan Pendidikan Publik Lembaga Advokasi HakAnak (LAHA), Andi Akbar, terbitnya Perppu 1/2016 belummenjamin anak terbebas dari risiko menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak, sambung Andi, harus melibatkan semua pihak mulai dari lingkungan terkecil di masyarakat. Untuk men- ciptakan masyarakat yang peduli terhadap hak-hak anak, termasuk perlindungan dari segala jenis kekerasan, perlu ada sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat. [D-13/FAT/152/153]

tikan bahwa anak selalu menjadi objek kekerasan dalam berbagai aspek. “Misalnya kasus vaksin palsu yang berlangsung selama bertahun -tahun, menunjukkan negara gagal melindungi anak Indonesia. Negara abai, melakukan pembiaran dan tidak mampu memenuhi hak dasar anak, khususnya kesehatan,” kata Arist. Ironisnya, kekerasan ini cende- rung dilakukan orang dewasa dengan sadar. Pelakunya pun mayoritas orang terdekat anak, mulai dari ayah kandung, ayah tiri, paman, tetang- ga, teman bermain, hingga guru. Fenomena kekerasan ini meng-

an keluarga, lemahnya peran masya- rakat dan perlindungan negara. “Negara gagal melindungi anak karena masih dianggap urusan domestik atau urusan keluarga, bukan tanggung jawab negara. Kebijakan pembangunan belum berbasis perlindungan anak,” tan- dasnya. Arist menambahkan, fenomena kekerasan yang melanda anak Indonesia mengindikasikan kondi- si darurat perlindungan anak, sehingga pemerintah pun harus menempuh upaya luar biasa. Selain perangkat hukum yang sudah diter- bitkan, perlu didorong partisipasi masyarakat.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker