SP160723

Metropolitan

Suara Pembaruan

28

Sabtu-Minggu, 23-24 Juli 2016

KorbanVaksin Palsu Tuntut Medical Check Up Gratis

[BEKASI] Keluarga kor- ban vaksin palsu di RSIA Sayang Bunda, Kelurahan B a h a g i a , Ke c ama t a n B a b e l a n , K a b u p a t e n Bekasi, Jawa Barat, menga- ku kecewa dengan manaje- men rumah sakit. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait tuntutan mereka agar anak mereka dilakukan medical check up gratis oleh rumah sakit yang berlokasi di Pondok Ungu Permai, Sektor V itu. Permintaan warga belum direspons oleh pihak rumah sakit. “Kami masih bermedia- si dengan pihak rumah sakit hingga hari ini. Sampai se- mua permintaan kami ka- bulkan rumah sakit,” ujar koordinator keluarga kor- ban RSIA Sayang Bunda, Ronisanti, Sabtu (23/7). Ronisanti yang juga me- rupakan salah satu keluarga korban vaksin palsu, telah mengumpulkan data anak -anak yang diduga terpapar penggunaan vaksin palsu di rumah sakit itu. “Saat ini, sudah ada se- kitar 219 anak yang kami duga terpapar vaksin palsu [ BEKAS I ] S e j uml a h orangtua murid melapor- kan beberapa sekolah nege- ri di Kota Bekasi, Jawa Barat ke Mapolresta Bekasi Ko t a , J uma t ( 2 2 / 7 ) . Pasalnya sejumlah sekolah negeri yang bersangkutan melakukan pungutan atau sumbangan awal tahun (SAT) ajaran 2016/2017. Biaya SAT ini dibeban- kan kepada semua murid se- kolah negeri se-Kota Bekasi dengan besaran yang berva- riasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. "Setelah keponakan sa- ya diterima Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2016, dikenakan bi- aya Rp 2,85 juta oleh pihak guru di SMAN 18,” ujar Heru (38), warga Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Sabtu (23/7). Heru yang merupakan paman dari salah satu siswi SMAN 18 Kota Bekasi, mengaku baru mampu membayar Rp 1 juta saat keponakannya melakukan daftar ulang, pekan lalu.

korban meminta tanggung jawab terhadap dampak yang terjadi akibat penggu- naan vaksin palsu terhadap anak menjadi tanggung ja- wab RSIA Sayang Bunda. Pihak rumah sakit membe- rikan jaminan kesehatan atau asuransi kepada anak tersebut. Selanjutnya, pihak ru- mah sakit memberikan data otentik terkait nota kesepa- haman (MoU) dengan pe- nyalur atau distributor vak- sin selama periode 2010- 2016. Dan terakhir, biaya per- gantian ganti rugi keluarga pasien tidak dipersulit oleh manajemen RSIA Sayang Bunda. Keluarga korban vaksin palsu di RSIA Sayang Bunda minta dilakukan me- dical check up terhadap putra-putrinya yang diduga menggunakan vaksin palsu.

“Kami mau dilakukan vaksinasi ulang setelah ada hasil medical check up dan didampingi oleh Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu dari Kementerian Kesehatan,” ujar salah satu keluarga korban, Siti (26). Dia tidak percaya begitu saja, pernyataan RSIA Sayang Bunda, yang meng- ungkapkan vaksin palsu je- nis pediacel dan tripacel yang digunakan di rumah sakit itu. “Bagaimana dengan vaksin yang lainnya? Kami curiga, selain pediacel dan tripacel , vaksin lainnya ju- ga palsu,” pungkasnya. Menanggapi hal itu, ma- najemen RSIA Sayang Bunda akan melakukan me- dical check up setelah ada i n s t r uk s i da r i Sa t ga s Penanggulangan Vaksin P a l s u K e m e n t e r i a n Kesehatan daan Bareskrim

Polri.

Dan jawaban lainnya terkait permintaan keluarga korban , RSIA Sayang Bunda, masih menunggu instruksi Kementerian Kesehatan. Sementara itu, untuk mengantisipasi muncul kembali vaksin palsu yang menggunakan limbah dari r u m a h s a k i t ( R S ) , Puskesmas, dan klinik, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan penin- jauan kembali pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, mengatakan, pihak- nya tengah melihat kembali fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh rumah sa- kit, Puskesmas, hingga kli- nik apakah sudah dikelola dengan baik atau belum. [160/D-14]

SP/Mikael Niman Kelurga korban vaksin palsu tiap hari mendatangi RSIA Sayang Bunda, Babelan, Kabupaten Bekasi, meminta penjelasan terkait penggunaan vaksin palsu di rumah sakit tersebut.

sejak 2010 hingga 2016. Jumlah ini sudah kami pi- lah-pilah dari sekitar 500 anak yang kami data selama periode enam tahun itu,” ungkapnya. Menurut Ronisanti, yang juga Ketua RW 45 Kelurahan Bahagia, selama rentang waktu 2010-2016, belum diketahui kapan RSIA ini menggunakan vaksin palsu. “Kami tidak percaya begitu saja, pernya- taan dari rumah sakit. “Berarti, keponakan sa- ya masih ada utang Rp 1,85 juta lagi kepada sekolah,” ucapnya. Dia menjelaskan, kepo- nakannya mendaftar PPDB online melalui jalur umum dan telah masuk hasil se- leksi. “Kata guru sekolah, s ud a h a d a p e r a t u r a n (Pe r a t ur an Wa l i Ko t a Bekasi) sumbangan awal tahunan yang diminta guru. Dan itu merupakan sum- bangan wajib,” imbuhnya. Dia mengaku, keberatan dengan pungutan sebesar itu. Apalagi, penentuan be- saran SAT itu tanpa melibat- kan orangtua murid baru. Sementara itu, Ida (66), anaknya dikenakan biaya SAT sebesar Rp 600.000 oleh pihak sekolah SMPN 11 Kota Bekasi. “Saya keberatan dengan permintaan sekolah Rp 600.000, saya minta tolong kepada anggota DPRD un- tuk menyelesaikan ini,” ucapnya. Menanggapi hal ini, a nggo t a DPRD Ko t a

Buktinya apa, tidak bisa di- buktikan kalau belum mela- kukan medical check up ter- hadap 219 anak itu,” ujar- nya. Permintaan keluarga kor- ban vaksin palsu, saat ini meminta RSIA Sayang Bunda melakukan medical check up terhadap anak-anak yang terpapar vaksin palsu. Lalu, pemberian vaksinasi ulang dilakukan setelah ada hasil medical check up . Kemudian, keluarga B e k a s i , R e y n o l d Tambunan, mengatakan ke- kecewaanya terhadap sis- tem PPDB online 2016. “Masyarakat yang da- tang ke kami mengeluhkan sistem penerimaan murid baru. Ada yang perlu kita luruskan secara hukum. Jalur afirmasi ini untuk me- nyerap warga miskin na- mun banyak warga miskin yang setelah masuk seko- lah harus membayar SAT. Seharusnya untuk jalur afirmasi tidak dikenakan biaya sama sekali dan gra- tis,” ujar Reynold. Menurutnya, ini perlu diluruskan secara hukum agar kepolisian menuntas- kan pungutan biaya ini. “ D a s a r n y a , a d a Peraturan Wali Kota karena dana BOS tidak mencu- kupi, harus ada musyawa- rah dengan keluarga murid baru melalui komite seko- lah. Lalu, belum terbentuk komite sekolah sudah ada pungutan biaya SAT. Ini yang perlu kami luruskan,” pungkasnya. [160]

Minta Sumbangan Awal, Sekolah Negeri Dilaporkan ke Polisi

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker