SP160723

Utama

Suara Pembaruan

3

Sabtu-Minggu, 23-24 Juli 2016

Sulit Hapus Pekerja Anak

[BANDUNG] Jerat kemis- kinan dan tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup, memaksa orangtua meminta anak-anak mereka untuk bekerja mencari nafkah. Adanya kondisi sosiologis di masyarakat yangmenganggap pelibatan anak-anak sebagai pekerja bisa menjadi katup penyelamat ekonomi, mem- buat persoalan pekerja usia anak tidak mudah diatasi. Demikian disampaikan Koordinator Divisi Kajian dan Pendidikan Publik LembagaAdvokasi HakAnak (LAHA), Andi Akbar, di Bandung, Jumat (22/7). Menurutnya, maraknya peker- ja anak di Indonesia seharus- nya dieliminasi secara legal. Namun, ada kondisi sosiolo- gis di masyarakat yang membuatnya menjadi tidak mudah. “Diakui atau tidak, sektor informal yang banyak meli- batkan anak-anak sebagai pekerja itu merupakan salah satu katup pengaman (eko- nomi). Kalau mereka tidak di sana, bisa jadi juga situasinya lebih buruk,” jelasnya. Untuk mengatasi dilema ini, setidaknya pemerintah bisa membuat regulasi yang

dapat mengurangi risiko saat anak-anak itu bekerja. Regulasi itu merupakan lang- kah minimal yang bisa dila- kukan pemerintah, mengingat upaya untuk menghapuskan- nya sama sekali bukan per- kara mudah dan bisa terjadi dalam waktu singkat. “Regulasi dimaksud,misalnya, pengaturan jam kerja bagi anak, sertamenentukan bidang apa saja yang aman bagi anak-anak untuk bekerja,” imbuh Andi. Bersama lembaganya, Andi pernah melakukan intervensi bagi anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kota Bandung. Kegiatan yang berlangsung sejak 2005-2013 itu melibatkan sedikitnya 1.200 pekerja anak di sektor pembantu rumah tangga. “Pekerja rumah tangga anak itu diasosiakan dekat dengan penyiksaan. Namun, dari temuan kami, kecende- rungan hubungan majikan dengan pekerja secara eks- ploitatif, tanpa menyepelekan kasusnya, itu bukan yang mayoritas. Yang banyak ter- jadi, kasus pada anak itu adalah hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab

negara,” tutur Andi. Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) membuat krite- ria situasi buruk pekerjaan anak itu, antara lain, jam kerja yang panjang, ketiadaan hari libur, penggunaan dan ling- kungan kerja yang berbahaya, serta mendapatkan pelecehan seksual dari atasan. “Hasil yang kami dapat- kan, misalnya, dari 100 pembantu rumah tangga usia anak, hanya ada lima yang mendapatkan kekerasan sek- sual. Namun, kemudian di media masalah itu yang dimunculkan. Padahal ada 95 anak lainnya yangmenghadapi persoalan yang tak kalah seriusnya, seperti jam kerja panjang, upah yang minim. Ini yang tidak disoroti. Padahal, ini yang seharusnya diatasi dengan regulasi seba- gai bentuk tanggung jawab pemerintah,” tutur Andi. Sayangnya, sambung Andi, pemerintah belum memandang penting hal ter- sebut. Anggapan itu terkait dengan ketiadaan data jumlah pekerja anak, wilayah yang menjadi konsentrasi pekerja anak, serta kondisi ekonomi keluarga yang terpaksa meli- batkan anak sebagai salah

satu pekerjanya.

“Sederhana saja, kalau tidak ada data bagaimana mau buat program. Sisi lain yang sulit adalah kondisi sosiologis saat anak dipandang bisa membantu pemasukan eko- nomi keluarga,” imbuhAndi. Sementara itu, psikolog Vera Itabiliana Hadiwidjojo menilai, fenomena anak menjadi tulang punggung keluarga semestinya tidak boleh terjadi.  “Ketika ada anakyangharus bekerja, beban kerja membuat anak akan kehilanganmasa perkembang- an dan anak dituntut untuk matang sebelum waktunya karena dipaksa menjalani peran yang tidak sesuai dengan usianya,” ujarnya. Secara terpisah, Ketua Lembaga PerlindunganAnak (LPA) DIY Sari Murti Widiyastuti mengapresiasi kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan kepada anak kepada pihak berwajib. “Banyak kasus kedaluwarsa yang kami tangani karena ketidaktahuan masyarakat. Bahkan muncul pandangan bahwa kasus pelecehan seksual pada anak adalah aib keluarga yang harus ditutupi,” katanya.

sp/joanito de saojoao Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) , berbincang dengan dua anak dalam peringatan Hari Anak Nasional 2016 di Lapangan Sangkareang, Mataram, NTB, Sabtu (23/7).

Sedangkan, sosiologUGM Arie Sujito juga menggaris- bawahi bahwa mencegah aksi kejahatan terhadap anak, jangan hanya dilakukan pada saat terjadi kasus, tetapi lebih mengedepankan edukasi dan pengawasan pada anak.

"Pemerintah perlu mengiden- tifikasi kerentanan sosial yang bisa memicu kejahatan sosi- al pada anak. Bahkan kasus kekerasan kepada anak, harus dijadikan ‘darurat’dan penin- dakannya juga harus darurat,” katanya. [153/FAT/152]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker