SP190927

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 27 September 2019

Gerindra Berpeluang Pimpin MPR?

P ada 1 Oktober 2019, par- lemen berganti wa- jah. Anggota DPR dan DPD terpilih hasil Pileg 17 April lalu secara resmi dilantik. Pelantikan anggota DPR dan DPD tersebut otomatis juga menghadirkan wajah baru di MPR. Pergantian para wakil rakyat di Senayan, otomatis juga akan meng- ubah jajaran pimpinan di parlemen, baik ketua MPR, DPR, maupun DPD, berikut para wakilnya. Lobi-lo- bi kini diintensifkan untuk mendu- duki kursi ketua lembaga negara tersebut. Kursi ketua DPR, sudah hampir dapat dipastikan menjadi milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai parpol dengan suara terbanyak saat pileg lalu, sekali- gus peraih kursi terbanyak di DPR

dengan 128 kursi. Untuk ketua DPD, pertarungan antarsenator makin mengemuka. Lantas, bagaimana dengan kursi MPR? Sejauh ini, Partai Gol- kar tampaknya masih percaya diri mendapat jatah kursi ketua MPR. Pasalnya, Golkar memiliki 85 kursi di DPR, atau terbanyak kedua setelah PDI-P. “Golkar tampaknya juga cukup percaya diri bakal didukung partai lain dalam koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf,” ungkap sumber SP , Kamis (26/9). Namun, menurut sumber itu, skenario bisa berubah. Pasalnya, Gerindra juga berpeluang menda- patkan kursi ketua MPR. Alasannya, meskipun jumlah kursi di DPR hanya 78 kursi, perolehan suara Gerindra mengalahkan Golkar. Dalam Pileg 2019, Golkar mendapat 17,229 juta

suara, sedangkan Gerindra meraup 17.596 juta suara, terbanyak kedua setelah PDI-P dengan 27,503 juta suara. Faktor lainnya, untuk meredam gejolan politik dari Senayan. “Ini bagian dari strategi merangkul lawan. Gerindra bisa saja diberi jatah kursi MPR, untuk mengako- modasi mereka. Harapannya, tentu mengurangi potensi tekanan dari Senayan,” jelasnya. Jika Gerindra mendapat kursi ke- tua MPR, bagaimana nasib Golkar? Sumber itu mengungkapkan, ada opsi menambah jatah kursi menteri di kabinet untuk kader partai Beringin. “Kalau Golkar tidak terlalu sulit solusinya, tinggal ditambah saja jatah kursi mereka di kabinet. Jadi semua kepentingan terakomodasi,” katanya. [A-17]

RUU Siber AncamHak Privat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Sebaiknya Diprioritaskan

“ Hal paling penting sekarang untuk warga sebenarnya perlindungan dari praktik pengerukan data oleh korporasi. Bukan sebaliknya, memberikan kewenangan pada BSSN untuk mengintervensi privasi warga negara di ranah digital.

[JAKARTA] RUU Keamanan dan KetahananSiber (RUUSiber)menjadi salah satu RUU kontroversial yang dibahas DPR periode 2014-2019 di penghujungmasa jabatannya. Dalam prosesnya, pembahasan RUU Siber terkesan senyap sehingga luput dari perhatianpublik. Jikadilihat dari bebe- rapa pasal, berpotensi melanggar hak privat,terutamakebebasanberpendapat dan data pribadi di ranah digital. “Banyak hal aneh terkait RUU Siber ini. Pembahasannya langsungdi Baleg(BadanLegislasiDPR),bukandi Komisi 1 sebagaimitraBSSN(Badan Siber danSandi Negara).Mekanisme pembahasan RUU Keamanan Siber ini sangat tidak wajar, karena jarak antara rapat panja (panitia kerja) yang pertama dengan rencana pengesahan yang awalnya direncanakan akhir bulan ini tidak sampai seminggu,” ungkappengamatmiliter dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati, Jumat (27/9) di Jakarta. Menurutnya, RUU Siber ber- peluang membungkam kebebasan berekspresi dan mengancam privasi. Padahal, negara seharusnyamemberi jaminan perlindungan data pribadi warga negara, bukan sebaliknya. “Hal paling penting sekarang untukwarga sebenarnyaperlindungan dari praktik pengerukan data oleh korporasi. Bukan sebaliknya,membe- rikan kewenangan pada BSSNuntuk mengintervensi privasi warga negara di ranah digital. RUU Perlindungan Data yang sebenarnya penting untuk masyarakat malah terbengkalai pem- bahasannya,” ujar wanita yang akrab disapa Nuning ini. Dia menjelaskan, RUU Siber memberi kewenangan yang luar bisa besar kepada BSSN, mulai dari sertifikasi, akreditasi, dan perizinan. Kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan kebutuhan regulasi tentang penggunaan teknologi siber di alam demokrasi. “Keamanan siber sudah menjadi kebutuhan bersama seluruh aktor keamanan nasional. Jadi, yang ter- libat pun tidak boleh hanya BSSN.

berhubungan dengan dunia internet.  Sementara itu, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Aribowo Sasmito menuturkan, pengesahanRUUSiber sebaiknyaditunda.DPRdanpemerin- tahmenyosialisasikannya secara luas kepadasemuapemangkukepentingan, untuk mendapat masukan. “Harus lebih banyak sosialisasi lagi. Dikoordinasikan juga dengan institusi danpemangkukepentingan,” kataAribowo. Dia tidakmenampik saat inimulai muncul ancaman siber di Tanah Air, sehingga perlu payung hukum yang komprehensif.Hal ini untukmencegah kontenmaupun informasi hoax , fitnah, danujarankebencianyangdisebarkan pihak tidak bertanggung jawab. Namun, regulasi untukmencegah itu jangan sampai justrumenghambat kebebasan berpendapat. “Kita tahu betapa maraknya hoax . Ini memang harus ditangani. Tapi tidak boleh kebebasan berpendapat dihambat,” tegasnya. Aribowo mengungkapkan, Indonesia juga memerlukan RUU Perlindungan Data Pribadi. Sebab, masyarakat kerap menerima pesan singkat yang berisi penipuan atau penawaran produk tertentu. “Dari manamerekamendapatdatakita?Lalu banyak yangmengontak terkait kartu kredit.Hal-hal begini yang seharusnya juga diatur,” kataAribowo. Diingatkan,masalahperlindungan data menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. “Fokuspemerintah danDPR seharusnya ke RUUPerlin- dungan Data Pribadi, baru mungkin RUU Siber,” tuturnya. Di sisi lain,Aribowomenyatakan, belakangan ini publikmempersoalkan kinerjaDPRyangterkesankejartayang untuk mengesahkan sejumlah RUU. “Pembahasanhinggapengesahanbebe- rapaRUU relatif senyap.Masyarakat banyak curiga, kenapa parlemenyang kerjanya enggak ketahuan lima tahun, tahu-tahu di masa-masa akhir banyak RUU dikebut untuk ditetapkan. Ada apa?,” ujar Aribowo. [Y-7/C-6]

Pasal tersebut berpotensi digu- nakan memidanakan mereka yang berpendapat ataumenuliskan sesuatu, tanpamelalui proses yang transparan, akuntabel serta penetapanpengadilan. Artinya, tindakan pemblokiran ter- hadap suatu konten, misalnya, bisa terus-menerus terjadi tanpa ada proses hukum lebih dahulu. Kelemahannya, tidak ada ada mekanisme banding yang dibuat. “Hal ini sebenarnya sudah ter- jadi saat ini yang dilakukan oleh Kominfo (KementerianKomunikasi dan Informatika), dan banyak men- dapatkan kritik masyarakat karena pada praktiknya ada saja pemblokiran salah sasaran. Prinsipnya pelaksanaan teknisnya sering bermasalah,”” ucap ahli keamanan siber itu. Menurut Pratama, jika RUU tersebut disahkan apa adanya, maka BSSN menjadi regulator yang kuat memutuskanmanakontenyangsesuai dan boleh naik di internet atau tidak. Selainitu,diPasal14ayat(2)huruf f,mencantumkankewajibanmelakukan pemutusanhubungankoneksidatadari sistemelektronik ke sistemelektronik lainnya yang didugamenjadi sumber ancaman siber. Pasal itu jugadianggap membiarkan penyelenggara internet mengambil tindakan tanpa penilaian menyeluruh. Padahal setiap tindakan pemutusan hubungan koneksi harus ada pelanggaran hukumterlebih dulu. Pratamamengungkapkan,pemerin- tah saat ini sudah tiga kali melakukan pemutusan hubungan koneksi, yakni di Jakarta dan Papua. Padahal aturan baru tersebut belum disahkan.  Selain itu, juga ada Pasal 31 yang

mencantumkan adanya kewajiban untuk terkoneksi pada pusat operasi BSSN. Kondisi ini tentunya perlu memperhatikanaspekperlindunganhak privasi karenamenyangkut kumpulan besar data pribadi, yang bila tidak dibatasi akanmenimbulkanpersoalan pelanggaran privasi dan kecurigaan penyadapan massal. Secara terpisah, dosen diplomasi siberUniversitasParamadina, Shiskha Prabawaningtyas menambahkan, aturan-aturan dalam RUU Siber bertabrakan de- ngan prinsip diplomasi internasional. “Dalam RUU itu ada usulan untuk mengangkat dubes atau atase Siber, ini rancu karena bertentangan dengan fungsi diplomat,” katanya.  Dia menilai, pasal tersebut harus melibatkanKementerianLuarNegeri terkait sistem diplomasi siber yang diinginkan. “Kalau tiba-tiba disahkan, ini justru akanmenimbulkanmasalah baru,” ujarnya.  Jaminan Privasi Direktur Eksekutif SoutheastAsia Freedom of Expression Network (SAFENet), Damar Juniarto meni- lai, dalam penyusunan RUU Siber, masyarakat sipil sama sekali tidak dilibatkan. “Kalau tiba-tiba disahkan, itu mengkhianati prinsip pembuatan undangundangyangharusmendengar aspirasi rakyat,” kata Damar.  Menurutnya, RUU Siber saat ini jugamengancamkebebasan individu di ranah siber. Jika BSSN diizinkan membukadata siber tanpabatas,maka hampir dapat dipastikan tidak ada lagi jaminan atas privasi seseorang yang

dok sp

Susaningtyas NH Kertopati

Pihak yang terlibat seharusnya juga BIN, TNI, Polri, dan semua lembaga yang memiliki kewenangan siber,” ungkapnya. Nuning mengingatkan, dalam penyusunan RUUSiber harus dijaga jangan sampai efektivitasnya tidak dipikirkan karena hanya berorientasi peningkatan kewenangan sebuah lembaga dan anggaran. “RUU harus dibahaslebihseksamasehinggalemba- gapelaksanakewenangannyadibatasi dengan ketat agar lebih bertanggung jawab,” katanya. Hal Konten Negatif Senada denga itu, Ketua Lem- baga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha, menilai, jaminan kebe- basan berekspresi dan perlindungan atas privasi warga di wilayah siber kurang mendapakan penekanan di RUU Siber. “Di RUU Siber tersebut ada beberapa pasal yang berpotensi mendegradasi hak berinternet kita,” ungkapnya. Dia mencontohkan, dalam Pasal 11 RUU Siber tertulis bahwa tugas BSSN adalah memitigasi risiko dan meresponsadanyaancamansiber.Salah satunyamengenai konten bermuatan destruktif dan/atau negatif.

Made with FlippingBook - Online magazine maker