SP170222

Utama

Suara Pembaruan

2

Rabu, 22 Februari 2017

Lembaga Pemantapan Pancasila Tak Efektif?

M araknya aksi pada upaya mengusung paham baru dalam kehidup- an kebangsaan, memuncul- kan pemikiran untuk mem- perkuat kembali upaya menggali nilai-nilai Pancasila. Hal itu seiring dengan kesadaran bahan ajaran mengenai Pancasila di sekolah masih sangat minim. massa yang dite- ngarai mengarah

Pada Desember 2016, muncul wacana untuk mem- bentuk Unit Kerja Presiden

baga baru tersebut seperti- nya dikhawatirkan tidak efektif di tengah kesulitan pendanaan dari pemerintah. Kondisi ini menyebabkan upaya memben- tuk UKP PIP ini bakal tidak jelas. Apalagi, pada saat yang sama, pemerintah jus- tru meninjau dan mengeva- luasi sejumlah lembaga negara yang tidak berfungsi efektif.

“Keberadaan unit kerja ini sangat diperlukan. Tetapi pemerintah masih kesulitan. Pengalaman sejumlah lembaga yang dibentuk menjadi tidak efektif dan mulai dihapus,” ujar sumber SP , di Jakarta, Rabu (22/2) Jika dipaksakan untuk dibentuk, kata sumber itu, berarti pemerintah harus lebih ekstrahati-hati dan bisa optimal berperan dengan dana yang sangat terbatas. [H-12]

bidang Pemantapan Ideologi Pancasila

(UKP PIP). Unit kerja ini diharap- kan mampu memobilisasi sega- la upaya untuk menggali dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila ke selu- ruh elemen dan lapisan masyarakat. Sekalipun dini- lai perlu, keberadaan lem-

Pemerintah Tak Gentar Digertak Freeport

[JAKARTA] Kalangan DPR maupun tokoh masyarakat Papua, praktisi hukummem- berikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah terka- it kerja sama dengan peru- sahaan tambang PT Freeport Indonesia (FI). Pemerintah diharapkan konsistensi mengubah rezim kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sesuai dengan amanat UUMinerba sebagai langkah nyata mewujudkan Indonesia baru. Sikap ini diyakini akan memperkuat posisi pemerintah atas sega- la pengelolaan aset kekayaan sumber daya mineral. Sementara itu pemerintah tak gentar menghadapi ger- takan PT FI yang bakal menempuh jalur arbitrase karena menolak IUPK dan berpegang pada KK yang disepakati pada 1991. Menteri ESDM, Ignasius Jonan menyatakan, pemerintah pun bisa membawa PT FI ke arbitrase internasional seper- ti yang tertuang dalam KK. Hanya saja dia berharap segera tercapai kesepakatan dengan PT FI sehingga tidak perlu sampai ranah arbitrase. Jonan mengingatkan, Indonesia merupakan negara berdaulat yang memiliki Konstitusi. Artinya, semua aturan turunannya harus mengacu kepada UUD 1945. Dengan demikian, semua perjanjian dan perikatan perdata pun harus mengikuti landasan pada dasar konsti- tusi. "Sejak 1961 dan 1963, Resolusi PBB mengakui bahwa setiap negara berdau- lat itu berhak mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan konstitusi," ujarnya. Jalur arbitrase internasi- onal adalah alternatif terakhir. "Mudah-mudahan mencapai titik temu. Kalau tidak terca- pai titik temu memang hak masing-masing untuk bisa bawa ke arbitrase. Bukan hanya Freeport yang bisa bawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa," ujarnya. Baik pemerintah maupun PT FI memiliki peluang kalah-menang yang sama di

jalur hukum. Indonesia pernah menang atas Newmont soal kebijakan divestasi saham, melawan gugatan dua buron Bank Century yaitu Hesham AlWaraq dan RafatAli Rizvi, serta gugatan yang diajukan Churchill Mining. Namun, Indonesia pernah kalah saat digugat kontraktor listrik panas bumi, Karaha Bodas. Me nu r u t p e ng ama t hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, Teuku Rezasyah, ancaman PT FI menggugat ke arbitrase merupakan ben- tuk ketidaksiapan mental perusahaan tambang tersebut menghadapi Indonesia yang baru. "Freeport sudah puluhan tahun di Indonesia dan dia tidak siap mental menghadapi Indonesia yang sedang ber- giat membangun good gover- nance , maka pemerintah harus konsisten dan Freeport harus menaati hukum di Indonesia, jangan membangkang karena mereka sampai sekarang juga belummembangun smelter ," katanya. Dikatakan, baik pemerin- tah maupun perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu punya peluang kalah dan menang dalam arbitrase internasional. Kalau meman- faatkan ruang negosiasi untuk menghindari arbitrase, peme- rintah diharapkan tidak lengah, sebab Freeport sudah men- ciptakan isu-isu di Papua yang berpontesi menimbulkan pergolakan. Di sisi lain, jika polemik tersebut berkelanjutan, bukan tidak mungkin kerugian lebih buruk bakal dialami Freeport. Misalnya, saham yang nilai- nya terus jatuh, atau perusa- haan-perusahaan AS di Indonesia lainnya terkena dampak negatif yang bisa mengganggu kenyamanan berusaha di Indonesia. "Terpenting lagi, jangan sampai saat renegosiasi kita tidak mawas diri. Jangan lupa di Darwin, Australia, ada pangkalan militer AS, kalau ada kekacauan di Papua mereka dalam hitungan jam bisa datang membawa pasuk-

Ia meminta pemerintah tetap menjalankan kebijakan demi kedaulatan negara. Satya mengapresiasi Ignasius Jonan yang tidak terlalu dipusingkan dengan masalah arbitrase. Anggota VII DPR lainnya Kurtubi, menyarankan masalah peri- zinan Freeport tak perlu sampai ke arbitrase. Freeport juga masih perlu mempelajari bentuk IUPK. “Sebab dalam bentuk IUPK pun Freeport m a s i h a k a n u n t u n g . Kekhawatiran Freeport sebe- narnya berlebihan,” katanya. President dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, sebe- lumnya telah memberikan pernyataan sikap resminya. Dalam Pernyataan sikap tersebut, PT FI dengan tegas menyatakan tidak dapat menerima IUPK. Bahkan akan mengambil langkah penolak- an dan melakukan arbitrase dalam menyelesaikan perbe- daan pandangan tersebut. Sementara itu, Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya MineralAMPI Todotua Pasaribu menyatakan konsep IUPK tersebut diyakini akan memperkuat penguasaan dan keberadaan pemerintah atas segala pengelolaan aset keka- yaan sumber daya mineral yang terkandung dalam bumi wilayah kedaulatan Republik Indonesia. "Pemerintah perlu segera mempersiapkan segala hal terkait Pelaksanaan Kebijakan IUPK yang telah diputuskan, di mana apabila Freeport McMoran Inc keluar dari Penge l o l a an Tambang Grasberg maka tidak ada kekosongan Pengelolalan Korporasi yang mengakibat- kan kerugian bagi Pemerintah RI dan Rakyat Papua," kata Todotua. Saat ini, menurutnya, pemerintah juga dapat meng- ambil tindakan yang strategis menyikapi efek pemberhen- tian operasi tambangGrasberg oleh Freeport. Mengingat, nasib puluhan ribu karyawan dan kepentingan rakyat Papua secara umum juga tidak boleh diabaikan. [Y-7/H-14/E-11]

ANTARA/Hafidz Mubarak A Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2). Pertemuan tersebut membahas antara lain polemik Freeport.

an dengan alasan right to protect . Maka selain konsis- ten dan solid, pemerintah harus memiliki langkah-lang- kah an t i s i pa s i , " j e l a s Rezasyah. Dalam beberapa kasus, Indonesia pernah memenangi arbitrase internasional seper- ti, gugatan yang diajukan dua buron Bank Century yaitu HeshamALWaraq dan Rafat Ali Rizvi. Kemudian meme- nangi arbirase yang diajukan Churchill Mining. Namun, Indonesia pernah dipermalu- kan kontraktor listrik panas bumi, Karaha Bodas, dan harus membayar 340 juta dolar AS. Reza berharap pemerintah konsisten mengubah rezim KK menjadi IUPK sesuai dengan amanat UUNo 4/2009 tentang Minerba. Artinya, pemerintah harus siap dan tidak gentar menghadapi gertakan arbitrase dari PT FI yang meno l ak IUPK. "Pemerintah harus solid dan konsisten. Kalau mau mene- gakan aturan hukum maka bersikap tegas," katanya, Selasa (21/2) malam. Arbiter Indonesia Frans Hendra Winarta menilai, kekuatan pemerintah jika Freport membawa kasus

tersebut ke arbitrase sangat bergantung pada perjanji- an-perjanjian yang telah disepakati antara pemerintah dengan Freeport. Dan yang meme r i k s a ny a a d a l a h International Centre for Settlement of Investment D i s p u t e s ( I CS I D ) d i Washington DC, AS. "Arbiter yang dipilih harus dari negara ketiga dan tidak boleh dari yurisdiksi para pihak yang bersengketa. Kekuatan pemerintah dalam meregulasi produksi harus sesuai kontrak yang disepakati para pihak, karena pelang- garan atas isi kontrak dengan Freeport harus diyakini tidak melanggar isi kontrak yang ditandatangani bersama," kata Frans. Frans mengatakan, peme- rintah harus bisa meyakinkan regulasi yang dikeluarkan tidak menyalahi isi KK yang ditandatangani bersama Freeport pada 1991. Sebab, aturan main di ICSID, setiap perubahan atau pergantian regulasi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak merugikan investor. "Kalau Freeport ingin menjaga hubungan baik dengan Pemerintah RI, seba- iknya tidak dibawa ke ICSID

dan bernegosiasi dengan pemerintah," kata Frans. Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto mengata- kan, pemerintah tidak memi- liki banyak pilihan alternatif selain menghadapi jalur arbitrase. “Peluang kita menang cukup besar karena memang batas waktu sudah kita tentukan. Freeport selama ini sudah sangat beruntung dapatmenambang di Indonesia puluhan tahun,” katanya, Rabu (22/2). Diuntungkan Dari sidang arbitrase akan terlihat siapa yang diuntung- kan dan siapa yang dirugikan selama ini. Ia juga meminta pemerintah untuk bertarung dengan menyiapkan kuasa hukum yang berpengalaman dalam hukum pertambangan dan hukum internasional. “Sambil menyusun dan mengumpulkan data data untuk menghadapi jalur ar- britase, kita menuntut audit profesional secara terbuka terhadap Freeport selama beroperasi di Indonesia,” katanya. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Yudha meminta pemerintah tidak khawatir atau takut menghadapi PT FI.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online