SP200711-P

Sabtu-Minggu, 11-12 Juli 2020

Pol i t ik & Hukum

2

Suara Pembaruan

Paham Khilafah Jangan Dibawa dalam Kehidupan Kebangsaan Video Ketua DPRDCirebon Tuai Sorotan

Pakar HTN Dorong Penerapan Hukum Keadaan Darurat

[JAKARTA] Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie mendo- rong perlunya penerapan hukum keadaan darurat. Menurutnya, hukum normal tidak dapat dipakai dalam situasi darurat seperti pan- demi Covid-19. “Saya sangat berharap di fakultas-fakultas hukum, a d a k u r i k u l um h u k um dalam keadaan darurat. Jadi dalam keadaan darurat eng- gak boleh kita berlakukan rezim hukum normal,” kata Jimly dalam diskusi daring b e r t a j u k “ R e a l i s a s i P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n d a n Efektivitas Kabinet Jokowi dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, Jumat (10/7). Dia pun meminta lulu- san sarjana hukum, me- nolong para pejabat nonhu- kum. Tujuannya agar meli- hat hukum bukan hambatan untuk kemajuan. Dia mene- gaskan hukum merupakan sarana yang membebaskan dan membangun eman - sipasi. “Hukum itu jangan dis- alahpahami untuk meng- hambat dan mengontrol, maka harus dipahami hu- kum i t u membeba s kan . Jangan disalahpahami seak- an-akan hukum mengham- bat kreativitas dan seb- againya,” ujarnya. Dia menuturkan banyak sekali yang bisa dipelajari dari pandemi Covid-19. Menurutnya pandemi juga akan berdampak panjang. “Bukan hanya dari segi kes- ehatan, ada juga dampak so- sial dan ekonomi. Ilmu hu- kum pun harus memetik hikmah dari peristiwa besar ini,” katanya. Pilihan Sementara itu, Ketua Bidang Studi HTN Fakultas Hukum UI, Fitra Arsil men-

[JAKARTA] Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah ke dalam kehidupan kebangsaan. Sebab hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam wujud Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Ketua DPRD Kota Cirebon Klarifikasi Video Ikrar Setia Pancasila dan NKRI

sampai pada poin ketiga. “Kami bersumpah akan men- j aga Nega r a Ke s a t uan Republik Indonesia dari pen- garuh paham komunisme dan khilafah,” ucap Affiati. Massa dan hadiri di ruan- gan DPRD justru terdiam, dan meminta ikrar itu dibatal- kan. “Batal batal batal, di- ulang Bu, tidak sah,” pekik sejumlah orang. Affiati lantas mengulang kalimat poin keti- ga dengan menghapus kata khilafah. “Demi Allah, kami ber- sumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh komunisme, liberalisme, leninisme, dan sekulerisme,” ucap politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut. Sementara itu, mantan Panglima Negara Islam I n d o n e s i a ( N I I ) K e n ifikasi yang telah disusunnya. Dia menjelaskan ikrar yang dibacakan bersama dan vide- onya viral di media sosial, bermula saat menerima per- [CIREBON] Ketua DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat Affiati mengklarifikasi terkait video viral ikrar setia Pancasila dan NKRI yang menghilangkan kata khilafah, pada saat menemui per- wakilan pengunjuk rasa peno- lak RUU HIP beberapa waktu lalu. “Kali ini saya akan meng- klarifikasi saja, tanpa ada tan- ya jawab,” tegasnya di Cirebon, Jumat (10/7) seperti dilansir Antara. Affiati membacakan klar- [ JAKARTA] Di r ek t u r Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki skenario cadangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020. Mengingat sampai dengan saat ini masih ada banyak zona merah. Selain itu ang- ka penularan Covid-19 juga terus bertambah. “Kalau tidak dikelola dengan ba i k , P i l kada Serentak ini saya khawatir malah ambyar, terutama dengan daerah-daerah yang (berzona) merah,” kata Ari dalam diskusi Syndicate Forum bertema “Pilkada di T e n g a h P a n d e m i : Mendongkrak Partisipasi Pemilih, Mencegah Pilkada Ambyar”, di Jakarta, Jumat (10/7). Dia mengingatkan jika penyelenggara telah memi- liki skenario cadangan, ma- ka akan memengaruhi selu- ruh tahapan pelaksanaan pilkada. “Ketika penyebaran Covid-19 tidak terkendali, apakah pemerintah punya second skenario. Misalnya apakah pilkada serentak bi- sa disesuaikan sesuai klaster wilayah,” ungkapnya. Menurutnya tingkat par- tisipasi pemilih juga berpo- tensi turun drastis. Tidak hanya itu, pilkada pun dapat menimbulkan persoalan ba- ru menyangkut penularan Covid-19 . “Jangan sampai ketika dipaksakan tanpa pr- otokol kesehatan yang tepat,

Setiawan mengingatkan saat ini paham khilafah memang sudah menjalar kemana-ma- na. “Ini fakta bahwa ternyata paham khilafah udah me- nyasar ke mana mana,” kata Ken menanggapi beredarnya video tersebut. Dia mengungkap pada 2011 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar telah menelusuri informasi adanya keterlibatan 1.400 orang pegawai negeri sipil (PNS) di Cirebon yang disebut-sebut s e b a g a i a n g g o t a N I I . Menurutnya, jumlah anggota NII di wilayah tersebut tentu sudah bertambah banyak. “Ini dulu. Sekarang tambah marak,” ucapnya. Ketua Bidang Advokasi Gerindra, Habiburokhman menyatakan seharusnya Affiati tak perlu membacakan sumpah kesetiaan NKRI. wakilan Forum Cirebon Bersatu. Saat dialog berlang- sung terkait penolakan RUU HIP, aspirasi tersebut ditang- gapi oleh DPRD. Pimpinan DPRD memberikan kesem- patan kepada Wakil Ketua DPRD Fitria Pamungkas Wati dari Fraksi PDI-P. Fitria menawarkan agar hadirin membacakan naskah yang su- dah disiapkan. “Naskah terse- but sudah disusun oleh Ibu Fitria Pamungkas Wati dari Fraksi PDIP,” ungkapAffiati. Dia mengaku tidak tahu secara persis, karena pada saat akan dibacakan Fitria, audiens tidak berkenan. Audiens berharap Affiati yang membaca ikrar. kami khawatir tidak hanya partisipasi rendah, namun penyebaran juga naik,” ucapnya. Sekadar diketahui, KPU telah menargetkan partisi- pasi pemilih sebesar 77,5%. Target itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan realisasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang mencapai 81%. Target 77,5% masih terbilang cukup besar apala- gi kalau KPU tidak meny- iapkan skenario memadai. Peneliti Pusat Kajian P o l i t i k U n i v e r s i t a s Indonesia, Delia Wildianti menjelaskan, partisipasi pe- milih merupakan salah satu i nd i ka t or kebe rhas i l an pilkada. Pemilih akan men- jadi tulang punggung selu- ruh proses pilkada. Menurutnya pertaruhan penyelenggara pemilu yaitu memberikan jaminan ke- amanan dan keselamatan pemilih di Pilkada Serentak 2020. Perspektif new nor- mal atau normal baru di pilkada, lanjutnya, sepatut- ny melahirkan penyelengga- ra pemilu yang bisa lebih berpartisipasi aktif. “Tahapan paling krusial adalah pada hari H. Kalau asumsi ada penurunan parti- sipasi, sangat mungkin ter- jadi karena Covid-19 . Kalau dalam kondisi tertentu, ka- lau bercermin dalam perspe- ktif HAM (hak asasi manu- sia), hak untuk hidup dan selamat jauh lebih penting ketimbang hak pilih,” te- gasnya.

“Sumpah kesetiaan tak perlu. Karena anggota DPRD sudah mengucapkan sumpah ja- batan pada saat pelantikan,” tegasnya. Ketika disinggung terkait kemungkinan Gerindra me- nindak Affiati, Habibu­ rokhman menyatakan, belum ada rencana itu. Dia optimis- tis masyarakat Cirebon nanti- nya yang mengoreksi, jika tindakan Affiati dianggap kurang tepat. “Kalau tindakan dia (Affiati) tak tepat, ya biar dia dikoreksi masyarakat Cirebon,” imbuhnya. Rohaniawan Antonius Benny Susetyo menegaskan Pancasila merupakan ideologi final Indonesia. Sikap Affiati yang menghapus kata khila- fah dalam ikrar setia Pancasila dan NKRI dinilai mencederai nilai-nilai Pancasila. [MJS/C-6/Y-7] ya bingung dalam menyusun urutan bacaannya, karena ju- jur bahwa ide dan konsep ikrar bersama datangnya mendadak dari ibu Fitria. Jadi beliaulah yang paling mengerti susun kalimat poin ketiga,” ungkapnya. [C-6] Kemudian, kata Affiati, pada saat dia memimpin pem- bacaan ikrar tersebut, seb- agaimana permintaan audi- ens, begitu jatuh pada poin ketiga dalam naskah hanya terdapat kata komunisme dan khilafah. Di bawahnya terdapat tambahan berupa tulisan tan- gan yakni liberalisme, lenin- isme dan sekularisme. “Inilah yang membuat sa- Dia menuturkan banyak cara untuk mendongkrak partisipasi. Misalnya den- gan menanamkan keper- cayaan di tengah masyara- kat terhadap penyelengga- ra, hingga sosialisasi men- genai protokol kesehatan secara masif. Koordinator Nasional J a r i n g a n P e n d i d i k a n Pemi l i h un t uk Rakya t ( J P P R ) , A l w a n O l a Riantoby menilai KPU telah menargetkan partisi- pasi dengan angka cukup tinggi. Kalau pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi, menurutnya, tar- get tersebut akan sulit dica- pai. “Partisipasi akan rendah dan merupakan tantangan bersama, dan semuanya itu akan mempengaruhi kuali- tas pilkada. Partisipasi agar tidak rendah, keamanan dan keselamatan pemilih h a r u s d i j a m i n . Penyelenggara harus punya kesiapan teknis, sehingga psikis pemilih merasa nya- man,” kata Alwan. Menurutnya, komponen partisipasi Pilkada Serentak bukan tugas KPU saja, tapi semua komponen masyara- kat, termasuk partai politik. “Jangan sampai jumlah positif meningkat, yang disalahkan pilkadanya. Masyarakat pemilih pent- ing diberikan pengetahuan dan pendidikan pemilih, termasuk pengetahuan pe- milih terhadap kandidat,” ucapnya. [Y-7]

“Bagi Muslim, tak boleh dia mambawa paham-paham lain dalam kehidupan kebang- saan kita itu. Termasuk misal- nya orang membawa sistem khilafah karena dianggapnya sebagai sesuatu yang islami,” kata Ma'ruf belum lama ini. Dia juga menyatakan se- harusnya tak ada lagi dikoto- mi antara nasionalis dan aga- mis di Indonesia. Pasalnya para pendiri bangsa sudah menyelesaikan persoalan hubungan agama dan negara melalui kesepakatan nasional. Dia menekankan bahwa khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepaka- tan. Artinya bukan karena persoalan tidak islami. Menurutnya seorang muslim Indonesia sepatutnya menjadi Muslim nasionalis sekaligus agamis. “Saya mengatakan kita itu harus muslim dan Indonesia, harus Indonesia yang muslim. Islam kita adalah islam yang memiliki kesepakatan,” te- gasnya. Tuai Sorotan Rekaman video pemba- caan sumpah ikrar setia Pancasila dan NKRI oleh DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar) bersama per- wakilan pengunjuk rasa peno- lak RUU HIP beredar di me- dia sosial. Video tersebut menuai sorotan, karena kata khilafah yang tertulis dalam teks dihilangkan. Mantan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh

antara

Jimly Asshiddiqie

gungkap terdapat tiga pili- han yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mengata- si situasi darurat. Pertama , kedaruratan dengan basis konstitusi. Dia menjelaskan sekitar 90% konstitusi di dunia mengatur masalah ke- daruratan. Kedua , ada nega- ra yang yang memakai un- dang-undang (UU). “Di du- nia ini negara-negara pada umumnya punya UU kedar- uratan kesehatan dan ben- cana,” ujarnya. Ketiga , ada negara yang baru membuat UU ketika keadaan darurat. “Dalam kondisi ketiga ini, catatan- nya soal partisipasi publik. Bi asanya pa r t i s i pas i nya rendah, karena dibentuk o l e h k e k u a t a n e l i t e , ” katanya. Dia menyatakan Indonesia memiliki Pasal 12 UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya. Menurutnya, UU 23/1959 tidak cocok digunak- an pada situasi darurat non- keamanan. “Pemerintah enggak me- milih Pasal 12 UUD 1945 ma u p u n UU 2 3 / 1 9 5 9 . Sekarang yang digunakan berdasarkan UU 6/2018 ten- t a n g K e k a r a n t i n a a n Kesehatan dan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana,” ucapnya. [C-6]

sp/joanito de saojoao

Ma'ruf Amin

Indonesia (Adeksi) Armuji menyayangkan peristiwa tersebut. “Kesetiaan mereka akan Pancasila patut dipertan- yakan,” kata Armuji kepada SP. Menurutnya, pimpinan DPRD maupun para pihak yang hadir dalam pertemuan tentu sudah mengetahui adan- ya kata khilafah. Armuji men- egaskan apabila sudah isi teks disepakati, maka semestinya tidak perlu diralat. “Kalau memang gentle , kenapa diralat? Pemerintah sudah secara tegas melarang berkembangnya paham khila- fah. NKRI harga mati sudah enggak bisa diganggu lagi. Enggak boleh bentuk negara diubah-ubah,” tegasnya. Sekadar diketahui, pemb- acaan ikrar dipimpin Ketua DPRD Affiati, Senin (6/7). Affiati sempat berhenti melanjutkan isi ikrar ketika

KPU Diminta Matangkan Skenario Cadangan Pilkada Serentak 2020

Mayoritas Publik Ingin ASN Netral

ial seperti Facebook , Twitter , Instagram menjadi tempat fa- vorit para kandidat untuk kampanye. “Di situ ruang jebakan ter- buka lebar, karena kanal membuka ruang interaksi juga antara kandidat dengan pe- milih. Bisa saja komentar atau tanda jempol sebagai bentuk dukungan menjadi model ad- uan terbanyak,” katanya. Menurutnya ASN sepatut- nya mematuhi setiap regulasi agar masyarakat tidak terus mendukung pencabutan hak politik. Selain itu, lanjutnya, ASN wajib menolak jika di- tarik ke arah dukung-mendu- kung kandidat, terutama oleh petahana. Dia menyebut publik ma- sih menaruh harapan terhadap keterlibatan ASN dalam me- nyukseskan perhelatan pemi- lu. Publik menganggap, ASN dapat berperan maksimal dalam kontestasi elektoral tanpa menanggalkan muruah sebagai ASN. Di Brebes, 58% beranggapan ASN sangat per- lu dan perlu terlibat dalam menyukseskan atau berparti- sipasi dalam pemilu. Di Sukabumi, mencapai 77%. Sementara untuk riset Pemilu 2019 lalu mencapai 53% dan Pilkada 2020 mencapai 62%. Dia berharap besarnya ke- percayaan publik terhadap A S N d i p e r t a h a n k a n . Menurutnya apabila ASN masuk dalam pusaran politik seperti pemilu, niscaya pub- lik akan mengecam. Hal itu sangat wajar karena publik terkena imbas berupa pelay- anan menjadi tidak maksi- mal. [R-14]

ANTARA/Gusti Tanati Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua mengikuti apel gabungan di halaman kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, belum lama ini. ASN dari berbagai instansi di Provinsi Papua mulai bekerja dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan saat relaksasi kontekstual Papua setelah tiga bulan bekerja dari ru- mah akibat pandemi Covid-19.

[ JAKARTA ] L emb a g a S i n d i k a s i P em i l u d a n Demokrasi (SPD) melakukan riset terhadap netralitas apara- tur sipil negara (ASN) dalam perhelatan kontestasi pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Mayoritas publik menginginkan ASN menjaga netralitas. Peneliti senior SPD Dian Permata mengungkap pada riset pemilu 2019, sebanyak 82% publik berharap ASN netral, se- dangkan menjelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, an- gkanya mencapai 84%. “Jadi mayoritas publik, ingin ASN netral dalam pemilu,” katanya di Jakarta, Jumat (10/7).

Dia menuturkan terdapat tren kenaikan aduan pelangg- aran netralitas ASN mulai Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018. “Potensi kenaikan aduan pelanggaran netralisat ASN setiap pilkada mencapai 5-6 kali lipat. Secara rata-rata dari 270 wilayah yang akan melaksanakan pilkada, setiap daerah mempunyai peluang ada satu hingga dua laporan aduan,” kata Dian. Menurutnya juga publik mendukung pencabutan hak politik ASN. Berdasarkan ri- set SPD, di Brebes, Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 25% sangat setuju dan setuju hak politik ASN dicabut.

Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, mencapi 24%. Menurutnya untuk kon- teks pemilu nasional menca- pai 30%. Dia menuturkan wa- lau pilkada baru digelar 9 Desember 2020, ada 28% ma- syarakat sudah setuju pen- cabutan hak politik ASN. “Angka setuju cabut hak poli- tik ASN di tingkat nasional sudah mencapai 30 persen. Ini menjadi perhatian serius kare- na angka kenaikannya terus meningkat,” ujarnya. Dia menyatakan potensi aduan masyarakat atau lain- nya menyoal netralitas ASN di pilkada akan bergeser di dunia maya. Kanal media sos-

Made with FlippingBook Publishing Software