SP170530

Utama

Suara Pembaruan

2

Selasa, 30 Mei 2017

Polri Perlu Payung Hukum untuk Cegah Aksi Terorisme

Bima Arya Bakal Cawagub Jabar?

W ali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dikabarkan siap apa- bila partai yang sudah membe- sarkannya mencalonkan dirinya untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018 mendatang. “Sebagai kader PAN (Partai Amanat Nasional) tentu beliau harus siapa menerima apa- pun keputusan partai. Seperti apabila partai me- minta beliau untuk maju dalam Pilgub Jabar, dia harus siap dan menjalankan amanat tersebut,” ka- ta sumber SP , di kompleks parlemen, Senin (29/5) malam. Dia mengungkapkan, partainya memang te- ngah menggodok peluang Bima untuk diduetkan dengan salah satu calon kuat yang kemungkinan diajukan Partai Golkar, Dedi Mulyadi. Dedi, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat terse- but, saat ini masih menjabat sebagai bupati Purwakarta. Ditanya mengenai sikap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, sumber itu mengatakan, sudah pa- ham dengan skenario tersebut. “Pak ketua umum mengumumkan ada dua orang pengurus partai yang akan diusung pada Pilgub Jabar 2018 nan- ti,” katanya. Namun, dia mengakui, keputusan tersebut se- benarnya masih belum final. Sebab, masih ada be- berapa kader terbaik partai yang juga besar ke- mungkinan akan diusung untuk maju di Pilgub Jabar. “Masih ada 1 kader lagi. Kita lihat survei internalnya,” katanya. Dia menambahkan, Zulkifli Hasan sudah ber- tandang ke Purwakarta menemui Dedi Mulyadi. “Istilahnya, ketua umum kami sudah ngopi-ngopi sama Kang Dedi,” katanya. [W-12]

ANTARA/AGR/IZAAK Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). Rapat tersebut membahas beberapa isu terkini, di antaranya kesiapan Polri dalam pengamanan Pilkada 2017.

[BOGOR] Revisi Undang- Un d a n g (UU) Nomo r 1 5 / 2 0 0 3 t e n t a n g Pembe r an t a s an Ti ndak Pidana Terorisme harus se- gera dituntaskan. Aturan ter- sebut nantinya bakal meng- optimalkan aparat berwe- nang dalam melakukan pen- cegahan sekaligus pembe- rantasan terorisme. Hingga saat ini, Polri tidak memiliki kewenangan untuk melaku- kan langkah pre-emptive , yakni menangkap dan mena- han pihak yang terbukti se- dang mempersiapkan aksi terorisme. Dalam cara berpi- kir teroris, tidak ada jihad tanpa iddad (persiapan dan latihan). Jihad itu haram tan- pa pelatihan. Karena itu, persiapan untuk melakukan tindak terorisme seharusnya bisa dikriminalisasi. Aturan ini sebaiknya di- cantumkan jelas dalam UU Antiterorisme yang rancang- annya kini tengah dibahas DPR. Dengan masuknya ISIS di Indonesia, aksi teror- isme kian menakutkan. Oleh karena itu, pembahasan RUU Antiterorisme perlu segera dituntaskan agar para penegak hukum mendapat- kan payung hukum untuk melakukan tindakan pre-em- ptive . Presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, Senin (29/5), me- nyatakan keinginannya agar RUU Antiterorisme segera diselesaikan. “UU Antiterorisme harus dikejar ke DPR. Pak Menko Polhukam agar bisa segera diselesaikan secepat-cepat- nya, karena ini sangat kita perlukan dalam rangka pa-

yung hukum untuk memu- dahkan aparat-aparat kita bertindak di lapangan,” kata J o k o w i d i I s t a n a Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap teror di Kampung Melayu Rabu (24/5) malam dapat dijadikan momentum untuk menyelesaikan RUU Antiterorisme. UU 15/2003 lahir dari penguatan Perppu 1/2002. Isinya mengatur proses hu- kum perbuatan yang diang- gap sebagai tindak pidana t e ror i sme , t e t ap i pada umumnya yang bisa ditin- dak hanyalah peristiwa yang terjadi di puncak gunung es. UU yang ada awalnya memberikan kelancaran da- lam hukum acara bagi pene- gak hukum, misalnya masa penangkapan dari satu hari menjadi tujuh hari. Tetapi, saat ini aturan tersebut tidak cukup. Sejak 2002 - 2017 polisi sudah menangkap le- bih dari 1.000 orang. Polisi sudah mulai memahami peta organisasi, sistem pendana- an, hubungan luar negeri dan dalam negeri kelompok -kelompok teror. Untuk itu perlu UU yang lebih kuat karena perlu ada pencegah- an dan penindakan yang le- bih kuat. Masalah pencegahan ju- ga harus ada. Rehabilitasi juga harus dimasukkan agar ada upaya sistematis pasca- penindakan. Menurut Tito, dalam cara berpikir teroris tidak ada jihad tanpa iddad (persiapan dan latihan). Jihad itu haram tanpa pela- tihan. Karena itu, pelatihan

kelompok teroris itu seha- rusnya bisa dikriminalisasi. Yang selama ini bisa di- tindak hanya iddad yang menggunakan senjata api, sedangkan dengan kayu, air softgun , latihan fisik di pe- gunungan dan tempat teriso- lasi, tidak bisa ditangkap. Lalu harus ada daftar organi- sasi teror sehingga siapa saja yang bisa dibuktikan masuk ke organisasi itu, bisa dikri- minalisasi. Tito berharap Pansus RUU Antiteror yang sudah dibentuk selama satu tahun sejak bom Sarinah bisa sege- ra menyelesaikan tugasnya. Dia berharap bom bunuh diri di Kampung Melayu menja- di momentum untuk mera- patkan barisan. Demi keamanan nasio- nal, maka ada konsekuensi kebebasan sipil yang ter- dampak, misalnya terkait hak asasi manusia (HAM). Namun, dampak itu tidak masalah untuk hidup lebih aman dan menghindari ja- tuhnya korban tidak berdo- sa. Pengama t i n t e l i j en , Mardigu Wowiek Prasantyo mengungkapkan, mengenai masalah pelanggaran HAM terkait pencegahan teroris- me maka negara menerap- kan prinsip yang benar yakni nation right lebih tinggi dari p a d a h u m a n r i g h t . Menurutnya, siapa pun bisa diambil tindakan tegas jika mengancam negara dan itu tidak dipersalahkan. "Dalam UU terorime (yang akan terbit) harus di setujui bersama, bahwa na- tion right lebih tinggi dera- jatnya dari human right ,"

ujarnya.

Oleh karena itu, ia meng- usulkan sejumlah pasal yang tegas guna menanggulangi terorisme. Pertama , setiap warga negara Indonesia yang pernah “berperang” di negara lain atas pilihannya sendiri dan bukan tugas ne- gara dianggap tidak nasiona- lis dan hilang hak kewarga- negaraannya. Tidak bisa kembali ke Indonesia dalam bentuk apapun. Kedua , mereka yang me- lakukan pelatihan militer menggunakan senjata serang baik itu hanya simulasi mau- pun senjata benar, dikenai pidana 10 tahun penjara. Ketiga , setiap perkataan dan perbuatan yang secara hara- fiah jelas dan mudah dipa- hami mengatakan anti-Pan- casila, menghina simbol ne- gara, menggerakkan massa untuk mengubah dasar nega- ra dengan cara inkonstitusi- onal , radikal dan di luar ca- ra sah UUD, dikenai penjara 20 tahun. Keempat , setiap warga yang terjerat pidana radika- lisme dan terorisme dan di- vonis penjara berapa pun la- manya, baru bisa keluar se- telah mendapat tugas tam- bahkan yakni membuat ma- kalah tentang NKRI, kebine- kaan, dan sejarah bangsa. Sementara itu terkait keterlibatan TNI, menurut Mardigu, pemberantasan terorisme di seluruh dunia memang melibatkan tentara karena terorisme adalah extraordinary crime dan di- anggap telah mengganggu nation right , sehingga ten- tara harus turun tangan. [N-8/MJS/C-6]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker