SP171108

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 8 November 2017

Kader PDI-P untuk Cawagub Jabar?

P DI-P belum juga menentukan siapa (cagub) dan bakal calon wakil gubernur (cawagub) yang akan diusung pada Pilkada Jawa Barat. Baru pada akhir bulan ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P akan mengumumkan siapakah calon yang akan diusung. Informasi yang beredar selama ini menyebutkan bahwa PDI-P telah menyi­ apkan Puti Pramathana Puspa Seruni Paundriana- gari Guntur Soekarno Putri bakal calon gubernur

atau yang lebih dikenal den- gan Puti Guntur Soekarno. Tampaknya Puti yang saat ini adalah anggota DPR RI bukan ditempatkan un- tuk menjadi cagub. Sumber SP menyebutkan, bila PDI-P jadi mengusung Puti maka yang paling masuk akal adalah memasangnya sebagai cawagub. “Dari internal dijagokan ibu Puti. Tetapi masih dinamis karena bergantung partner koalisi,” katanyadi Jakarta, Rabu (8/11).

Ia menjelaskan jika PDI-P jadi mendukung Ridwan Kamil sebagai cagub maka partai berlam- bang kepala banteng ini meminta cawagub- nya adalah Puti demikian pula jika PDI-P men- dukung Deddy Mizwar maka Puti pun bakal dipasang sebagai cawagub. “Bisa juga Dedi Mulyadi- Puti untuk Jabar. Alternatif lainnya, mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan berpasangan dengan Puti,” katanya.

Jika Ridwan Kamil atau Deddy Mizwar tidak melirik Puti, PDI-P akan membentuk poros sendiri untuk Jabar. Meski memi- liki kursi yang memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri, masih terbuka peluang PDI-P mencari partner koalisi. Kemung- kinan Partai Hanura diambil untuk menambah jumlah kursi di DPRD sebagai persyaratan. Jika berkoalisi dengan Hanura maka kader Hanura sebagai cawagub, sementara Puti sebagai cagub. [R-14]

Inpres Antigaduh Jamin Efektivitas Pemerintahan Dikhawatirkan Ada Menteri “Mencari Panggung” dengan Pernyataan Kontroversial

[JAKARTA] Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 t en t ang Pengamb i l an , Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan, atau yg populer disebut Inpres Antigaduh, dinilai positif untuk menjamin berlang- sungnya pemerintahan secara efektif. Sebab, menjelang tahun politik 2019, iklim politik di Tanah Air harus dijaga agar tidak gaduh. Inpres tersebut ditujukan ke- pada para menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI. Inti dari Inpres tersebut agar para pejabat dimaksud membatasi memberikan pernyataan yang terkait rancangan kebijakan yang belum matang di internal pemerintahan, dan tidak mengungkap perbedaan pendapat antarmenteri. Pakar politik J Kristiadi me- nilai, terbitnya Inpres Antigaduh bisa membuat pemerintah berjalan efektif selama dua tahun sisa ke- pemimpinan Jokowi. Setidaknya, Inpres tersebut meminimalisasi potensi kegaduhan dari internal pemerintahan. Sebab, tak bisa dimungkiri menjelang tahun poli- tik, ada menteri atau pejabat yang berupaya “mencari panggung” dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait rancangan kebijakan atau persoalan sensitif yang dihadapi pemerintah. “Saya kira ini baik dan sangat penting, sehingga pemerintah bisa efektif bekerja, tidak hanya gaduh di antara sesama menteri dan sibuk mencari panggung dengan mengeluarkan pernyataan yang berbeda dengan apa yang disepakati di internal kabinet,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (8/11).  Dengan Inpres Antigaduh ini, kata Kristiadi, Presiden Joko Wi- dodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa dirinya merupakan kepala pemerintahan yang tertinggi. Karena itu, jalur koordinasi dan komunikasi para menteri harus melalui dia, khususnya jika ada kebijakan-kebijakan yang penting dan strategis. 

“Termasuk kebijakan yang sifatnya lintas lembaga atau lintas kementerian. Karena itu, perlu jalur koordinasi dan komunikasi yang jelas,” tandas dia. Kristiadi menambahkan, Inpres Antigaduh akan mencegah ter- jadinyamiskomunikasi antarmenteri atau pejabat negara terkait suatu kebijakan, terutama kebijakan lintas kementerian. Pasalnya, jika tidak ada batasan yang jelas, dik- hawatirkan antarmenteri memberi pernyataan terkait suatu rancangan kebijakan yang berbeda, hanya sesuai dengan domain tugasnya. Padahal, substansi pernyataan yang disampaikan belum menjadi kesepakatan. “Jangan sampai rancangan kebijakan itu belum tuntas dibahas di internal kabinet, tetapi sudah ada menteri yang mengeluarkan

pernyataan dengan menonjolkan kementerian atau kepentingannya,” ungkap dia. Kristiadi mengingatkan, jika hal semacam itu dibiarkan akan sangat berbahaya karena bisa membuat publik mendapat informasi yang berbeda dan simpang siur men- genai suatu rancangan kebijakan atau penyikapan pemerintah ter- hadap satu isu tertentu. Menurut dia, informasi yang berbeda tersebut membuat publik menjadi bingung.  “Pada akhirnya ini akan men- jatuhkan kredibilitas kabinet, karena antarmenteri atau pejabat terkesan beda pendapat dan sikap terkait satu rancangan kebijakan atau persoalan yang harus disikapi oleh pemerintah secara bersama. Pemerintah harus satu suara,” tegasnya.

Walaupun sudah ada Inpres Anti- gaduh, untuk meningkatkan koordi- nasi di tingkat kementerian, presiden harus berkali-kali mengingatkan saat rapat kabinet. Langkah itu jauh lebih efektif,” katanya. Menurutnya, untuk isu-isu yang sifatnya lebih sensitif, Presiden bersama seluruh kementeriannya harus melakukan pembahasan terlebih dahulu di rapat kabinet. Selanjutnya menunjuk siapa yang paling tepat untuk menyampai- kannya ke masyarakat melalui media massa. “Jangan sampai setiap muncul isu sensitif, setiap menteri memi- liki pandangan sendiri-sendiri. Ini berbahaya, karena ada potensi menteri atau pejabat justru terke- san menunggangi dan mengambil keuntungan dari isu tersebut. Akibatnya malah masyarakat men- jadi bingung dan menghilangkan wibawa presiden sendiri selaku pemegang mandat tertinggi di pemerintahan. Menteri dan pejabat harus bisa menahan diri dan menaati apapun keputusan di kabinet,” jelasnya. Suko menambahkan, mis­ komunikasi atau perbedaan pandangan antarmenteri terjadi tidak hanya di pemerintahan saat ini tetapi juga di masa lalu, dan di masa yang akan datang. Di pemerintahan saat ini, dia memberi contoh, miskomunikasi dan perbedaan pendapat terlihat dari isu dugaan makar, reklamasi, dan munculnya paham komunis. Menurutnya, jika ada menteri atau pejabat yang kerap menyam- paikan informasi yang kontrover- sial dan sudah berkali-kali sudah diingatkan, Presiden seharusnya bisa langsung mencopot karena mengganggu jalannya pemerin- tahan. Hal ini diperlukan untuk menjamin efektivitas pemerintahan hingga 2019. Langkah tegas dari presiden Jokowi harus bisa kembali dibukti- kan agar masyarakat tidak kehilan- gan kepercayaan dan kewibawaan dari Presiden. Dengan demikian, pemerintahan dapat berjalan tanpa kegaduhan. [YUS/Y-7]

Diingatkan Langsung

Hal senada disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Negeri Malang (UNM), SukoWiyono. Dia juga mengapre- siasi diterbitkannya Inpres 7/2017. “Dengan adanya Inpres tersebut, diharapkan dapat menghindari perbedaan pandangan ataupun miskomunikasi antarmenteri atau pejabat negara, terkait suatu ke- bijakan, terutama kebijakan lintas kementerian atau lintas sektoral,” ujarnya. Namun demikian, pakar hukum tata negara itu juga mengingatkan, peningkatan koordinasi di tingkat kementerian tetap akan jauh lebih efektif jika Presiden Joko Widodo terus mengingatkan bawahannya secara langsung saat rapat kabinet. “Perbedaan pandangan di tingkat kementerian memang sering terjadi.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online