SP171030

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 30 Oktober 2017

Dukungan Rp 1 Miliar per Kursi?

S ebanyak 171 daerah tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Juli 2018 menda- tang. Sejumlah kader partai politik, tokoh masyarakat, hingga pengusaha mu- lai mencari “jembatan” untuk bisa maju di Pilkada tersebut. Bagi bakal calon yang memiliki banyak uang dan sponsor, tentu tak sulit untuk mencalonkan diri

dari partai.

sebagai calon bupati, dir- inya harus merogoh kocek hingga ratusan juta untuk satu kursi wakil rakyat di daerah. “Di tingkat kabupaten, satu kursi dukungan saja dibandrol Rp 400 juta hingga Rp 500 juta. Itu paling minim. Kalau kita harus kumpulkan 12 dukungan kursi sebagai syarat maju artinya harus keluarkan Rp 6 miliar,” ujar sumber itu. Sedangkan untuk maju

sebagai bakal calon guber- nur, untuk mendapatkan dukungan satu kursi senilai Rp 1 miliar. “Itu masih biaya syarat dukungan saja. Belum lagi biaya kampa- nye harus disetor ke parpol dan biaya tetek-bengek lainnya. Kalau ditotal pengeluaran untuk bupati saja bisa habis setidaknya Rp 50 miliar,” katanya. Atas besarnya mahar politik, sumber itu men- gaku membatalkan niatnya maju di Pilkada. [H-14]

Sementara yang memi- liki dana minim, masih berupaya mencari dukung­ an langsung dari rakyat untuk maju dari jalur independen. Jalur independen

jauh labih murah ketimbang harus maju dari partai politik.

Sumber SP di Jakarta, Senin (30/10) mengung- kapkan, untuk mendapatkan dukungan sejumlah parpol

Pilkada Serentak 2018 Elektabilitas Masih Faktor Utama

[JAKARTA] Partai poli- tik (parpol) dinilai masih mengedepankan elektabilitas untukmenentukan bakal calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada 2018. Bobot yang tinggi terhadap elektabilitas dikhawatirkan membuat aspek lain yang jauh lebih penting, yakni kapasitas, kapabilitas, visi, dan integritas dinomorduakan. Hal tersebut juga berba- haya, mengingat elektabilitas seseorang bisa dimanipulasi melalui hasil survei yang proses dan hasilnya diarahkan sedemikian rupa untukmene- mpatkan seseorang memiliki elektabilitas tertinggi. Di samping itu, elektabilitas juga bisa dimanipulasi melalui be- sarnya setoran kepada oknum pengurus partai. Untuk itu, parpol kembali diingatkanuntukmeninggalkan praktik mahar politik kepada para kandidat calon kepala daerah, serta lebih menguta- makan pada aspek kapasitas, kapabilitas, visi, dan integritas. Mahar politik terbuktimenjadi pintumasukpraktikkorupsidan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah terpilih saat mereka menjabat. Selain itu, mengukur elektabilitas seorang calon harus berdasarkan survei oleh lembagayangkredibel dan dilakukan secara independen. Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indo Ba- rometer M Qodari, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Re- searchandConsulting (SMRC) Djayadi Hanan, serta peneliti Populi Center Nona Evita, secara terpisah,Minggu(29/10) dan Senin (30/10). Menurut Qodari, parpol sejatinya dapat menghindari permintaan mahar politik ter- hadap calon kandidat kepala daerah. “Tapi itu bergantung partainya. Ada partai yang punya komitmen tidak minta mahar dan saya lihat ada beberapapartaiyangbisacukup konsisten menjalankannya,” kata Qodari. Dia takmenampik, perso-

alan mahar politik umumnya bergantung pada kondisi masing-masing partai. Ada partai yang memiliki “nafas panjang”, ada pula yang seba- liknya. “Partai yang nafasnya panjang itu artinya yang punya kemandirian, terutama dukun- ganfinansial yangkuat. Sebali- knya, ada juga yang pimpinan dan kadernya (kemampuan finansial) terbatas. Partai yang semacam ini biasanya lebih rentan dengan praktik (mahar) seperti itu,” ungkapnya. Disinggung mengenai potensi manipulasi dalam mengukur elektabilitas seorang kandidat, Qodari menuturkan, parpolumumnyasudahmenge- tahuimanalembagasurveiyang kredibel dan independen, dan mana yang tidak. Namun, dia tidakmenampikadanyaoknum dijajaranpimpinanpusatparpol yang tidakmenyeleksi lembaga survei yang digunakan untuk mengukur elektabilitas figur- figur yang mendaftar sebagai calon kepala daerah. “Sebetulnya parpol tahu mana lembaga survei yangbisa dipercaya, mana yang tidak. Tetapi, di DPP juga macam- macam.Ada yang betul-betul seleksi lembaga-lembaga yang mereka inginkan, ada juga yang agak terlalu longgar, sehingga kualitasnya enggak baik,” katanya. Menurutnya, apabila sebuah lembaga survei mem- punyai reputasi bagus, maka praktik survei manipulatif tak akanbisadilakukan. “Biasanya yang seringmain-main begitu, (lembaga) yangbaru, laluyang dari daerah. Kualitas pengawa- san atau kredibilitasnya sering bermasalah.Adajugayangsaya lihat, oknumataupimpinanpar- tai yang mungkin mendorong lembaga-lembaga tertentuyang notabenekredibilitasnyakurang kuat,” ujarnya. Praktik semacam itu yang menjadi bentuk laindarimahar politik. Sebab, tidak tertutup kemungkinan lembaga survei yang ditunjuk sudah “main mata”denganoknumpengurus

di DPP. Selain itu, cara yang lain adalahmenyetor sejumlah uang kepada oknumpengurus di DPP. Oknum pengurus inilah yang lantas berinisiatif menggelar survei yanghasilnya diarahkan sedemikian rupa, se- hinggamenempatkankandidat yang sudahmenyetormemiliki tingkat elektabilitas tertinggi. Figur Berintegritas Sementara itu, Djayadi Hanan mengingatkan, survei yangdigelar secara independen tidak mungkin menghasilkan datayangdimanipulasi. “Walau seseorang didorong dari pusat, tapi kalau tidak populer ya enggak bisa. Survei enggak bisa dibuat-buat, ketahuan nanti,” kata Djayadi. Senada dengan Qodari, Djayadi menyatakan, secara umum parpol menggunakan

lembaga-lembaga survei yang kredibel untukmengukur elek- tabilitas seorang calon kepala daerah. Memanipulasi orang yang tak populer dan elekta- bilitasnya rendah, meskipun disokongpimpinanpartai, agak sulit terwujud. “Bisa saja kalau partai menggunakan lembaga survei yangmaumemanipulasi metode survei,” tegasnya. Namun, dia menyoroti, figur-figur bakal calon kepala daerah yang merajai survei, umumnya mantan pejabat serta para petahana. Dengan demikian, semestinyakapasitas dan kapabilitas serta integritas calon pemimpin daerah sudah teruji. “Mulai terlihat pola dalam pilkada itu yang ber- tarung umumnya orang-orang yang punya pengalaman,” ujarnya. Menyoroti rekrutmen

bakal calon kepala daerah, dia menyatakan, pola yang digunakan parpol umumnya tidak berubah. Faktor elekta- bilitas dan popularitas, masih menjadi pertimbangan utama hampir di seluruh daerah. Hal itu mengingat partai menyadari pentingnya Pilkada Serentak 2018. “Citranya nanti agak kurang baik untuk persiapan Pemilu 2019, kalau calonnya kalah di pilkada. Karena itu, partai masih cari calon populer yang besar peluangnya memenangkan pilkada,” tuturnya. Secara terpisah, Nona Evita menegaskan, survei bukanlah alat atau sarana un- tukmemanipulasi popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah. Menurut Nona, survei seharusnya dijadikan indikator evaluasi.

Menurut dia, hasil survei menunjukkan sejauh mana penilaianmasyarakat terhadap elektabilitas dan popularitas calon yang diusung. “Hasil survei inilah nantinya yang menjadi salah satupertimbang­ an parpolmengusung kandidat tertentu. Hasil survei itumen- jadi bahan pertimbangan dan evaluasi parpol,” tandas dia. Mengenai survei internal yang manipulatif, kata Nona, survei memangmengarahkan opini publik.Namun, dia yakin masyarakat juga pasti bisame- nilai,lembagasurveimanayang memiliki hasil yang “berbeda sendiri”, danmana yang sesuai dengan yang dihasilkan oleh lembaga survei yang kredibel. Tren Baru Nona menambahkan, menjelang Pilkada Serentak 2018,muncultrenbaru,dimana parpol saat ini sudah bergerak merekrut calon kandidat yang potensial, berintegritas, dan memiliki kapabilitas. Hal ini terbukti dari deklarasi dukung­ an terhadap calon yang bukan berasal dari partainya. “Seperti Nasdem, PKB, dan Golkar yang mendukung RidwanKamil di Pilgub Jawa Barat. Padahal saat pemilihan wali kota Bandung 2013, Ridwan diusungGerindra dan PKS,” jelasnya. Demikian pula dukungan PDI-PterhadapSaifullahYusuf alias Gus Ipul yang memiliki latar belakang kader PKB, untuk maju di Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa saat ini, mau tidak mau partai harus mengusung berdasarkan kapa- bilitas dari kandidat tersebut. “Ini tidak mengherankan karena pertimbangan utama masyarakat dalam memilih kandidat yaitu berpengalaman, berkapabilitas, dan memiliki integritas. Jika hal ini menjadi pertimbangan semua parpol, pilkada bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas,” ujarnya. [YUS/C-6]

foto:istimewa

Made with FlippingBook flipbook maker