ID190927

JUMAT 27 SEPTEMBER 2019 2 INTERNATIONAL

SAUL LOEB / AFP

mengecam parlemen karena menge- sahkan “tindakan menyerah” yang mengharuskannya berusahamenunda Brexit, jika dia gagal mencapai kesepa- katan dengan Uni Eropa tepat waktu. Johnson – yang sempat menying- gung anggota parlemen yang meng- khianati referendum – telah diminta untuk berbicara lebih pelan oleh teman-teman Jo Cox, seorang anggota parlemen anti-Brexit yang dibunuh oleh simpatisan Nazi selama kampa- nye referendum. Namun Johnson berdalih, bahwa cara terbaik untuk menghormati kenangannya adalah dengan menye- lesaikan Brexit, seraya mengabaikan kehawatiran salah satu aggota parle- men perempuan yang mengaggapnya sebagai pembual. Suami Cox, Brendan mengatakan, pertukaran itu membuatnya tampak “agak sakit” - sementara saudara per- empuan Johnson, Rachel mengatakan pada hari Kamis bahwa pernyataan itu “hambar”. Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn pun menuduh Johnson meng- gunakan bahasa yang “tidak bisa dibedakan dari sayap kanan”. Bahkan beberapa anggota Kon- ser vatif Johnson tampak terkejut dengan bahasa yang digunakannya, yang muncul di tengah meningkatnya serangan terhadap anggota parlemen di segala penjuru. UE Masih Menunggu Ada pula kritik yang datang datang dari pejabat Uni Eropa (UE) paling senior di Inggris, Komisaris Julian King mengatakan bahasa Johnson “kasar dan berbahaya. Namun juru bicara Johnson me- nolak untuk meminta maaf atas re- torikanya. “Dia percaya kita perlu menyelesaikanmasalah Brexit, karena telah menyebabkan kecemasan dan perasaan tidak nyaman di negara ini,” pungkasnya. Di sisi lain, fakta bahwa parlemen tidak akan reses pekan depan, walau tidak menghentikan konferensi partai Konser vatif di masa depan, tetapi dapat mempengaruhi waktu-waktu penyampaian pidato yang penting. Johnson dijadwalkan menyampai- kan pidato penutupan besar pada pertemuan di Manchester pada Rabu, tetapi ia sekarang harus kembali untuk dimintai keterangan di Dewan Rakyat. (afp)

Oleh Grace Eldora  LONDON – Langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kembali mengalami kemunduran pada Kamis (26/9), setelah anggota parlemen menolak permintaannya untuk reses sejenak demi menyeleng- garakan konferensi Partai Konservatif-nya. Penolakan itu menyoroti permusuhan yang dihadapi Johnson di parlemen, apalagi waktu yang tersisa untuk Brexit tinggal beberapa pekan lagi.

Proses Pemakzulan Donald Trump Presiden AS Donald Trump tiba untuk melakukan konferensi pers di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Rabu (25/9/2019) waktu setempat. Gedung Putih merilis transkrip percakapan kontroversial antara Donald Trump dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelen- sky, yang memicu proses pemakzulan terhadap sang presiden Amerika Serikat. Ketua DPR AS Nancy Pelosi beberapa waktu lalu mengu- mumkan bahwa DPR akan meluncurkan secara formal penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Trump.

tetapi ancamannya untuk keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober dengan atau tanpa kesepakatan penarikan dengan UE, telah menempatkannya pada jalur yang kerap berbenturan dengan anggota parlemen. Pemungutan suara Kamis adalah yang ketujuh kali berturut-turut yang selalu menempatkan Johnson dalam kekalahan di Dewan Rakyat (House Johnson untuk me- nangguhkan parle- men selama lima minggu adalah tindak­ an melanggar hukum karena menimbulkan

Acara tersebut bertepatan dengan Hari Statistik Nasional. Pada saat yang sama, BPS memberikan penghargaan kepada tiga institusi. Penghargaan Mitra Terbaik Kategori Kementerian/ Lembaga diberikan kepada Kemen- terian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penghargaan Mitra Terbaik Kategori Media Massa diberikan kepada Inves- tor Daily . Penghargaan Mitra Terbaik Kategori Perusahaan/Asosiasi diberi- kan kepada Gaikindo. Kementerian PPN/Bappenas mem- prediksi, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030-2040, yakni jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)lebih besar dibandingkan pen- duduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Penduduk usia produktif diperkirakan 70-75%. Sementara itu, saat ini, Indonesia menghadapi sejumlah masalah. Pen- dudukmiskin 25,1 juta atau 9,41%. Dari total angkatan kerja sekitar 136,18 juta pada Februari 2019, pengangguran terbuka 6,82 juta orang atau 5,01%. Gini ratio juga masih 0,382 per Maret 2019. Sedangkan Indeks Pembangunan Ma- nusia (IPM) 71,39 pada 2018, membaik dibandingkan 66,53 tahun 2010. Sedangkan dari peringkat daya sa- ing global, Indonesia juga masih kalah dari negara tetangga di Asean seperti Malaysia dan Thailand. Indonesia di peringkat 45 tahun 2018, dibanding Malaysia di posisi 25 dan Thailand 38. Tingkatkan Investasi Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia harus membuka banyak lapangan kerja. Ini dilakukan de­ ngan harus menarik investasi asing, termasuk foreign direct investment (FDI) besar-besaran. Iklim investasi Indonesia harus diperbaiki, mengingat daya saing Indonesia masih rendah. “Pemerintah harus mewaspadai ledakan jumlah penduduk usia pro- duktif. Saat ini, jumlah penduduk usia produktif mencapai 180 juta jiwa atau separuh lebih dari penduduk Indo- nesia, sementara itu penduduk usia produktif yang masuk angkatan kerja baru 136 juta jiwa. Selain melakukan perbaikan dari sisi suplai dengan Menurut laporan, anggota parle- men menggelar pemungutan suara dan memilih menolak permintaan “libur” selama tiga hari agar Johnson dapa mengadakan konferensi tahunan par tai Konser vatifnya. Penolakan tersebut menjadikannya sebagai kekalahan ketujuh kali berturut-turut di parlemen. Parlemen memang biasanya me­ lakukan reses apabila ada pelaksan- aan konferensi partai utama. Tetapi pemungutan suara yang dihasilkan memicu ketegangan di antara ang- gota parlemen sampai mencapai titik didih sehubungan dengan rencana keluarnya Inggris dari blok Uni Eropa (UE) pada bulan depan. Sebelumnya, Mahkamah Agung Inggris memutuskan pada Selasa (24/9), bahwa keputusan Johnson untuk menangguhkan parlemen selama lima minggu adalah tindakan melanggar hukum karena menim- bulkan dampak frustasi di kalangan anggota parlemen menjelang batas waktu Brexit. Anggota parlemen kemudian berkumpul kembali pada Rabu (25/9), namun Johnson sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dan malah berjanji untuk terus maju dengan ren- cananya untuk keluar blok Uni Eropa, tidak peduli apa pun yang terjadi. Kalimat Johnson yang bernada menghasut menuai berbagai tud- ingan – termasik dari saudara per- empuannya, Rachel – karena bakal memicu perpecahan di suatu negara yang masih dalam keadaan terpecah belah pasca referendum 2016 untuk Brexit. Johnson baru menjabat pada Juli,  Sambungan dari hal 1

secara acak dan, dibandingkan dengan aksi demonstrasi marah di jalan-jalan Hong Kong pada musim panas ini, suasananya di dalam stadion olahraga tempat pertemuan itu berlangsung tampak aman terkendali. Meski demikian, ada ribuan orang berkumpul di luar lokasi pertemuan, untuk meneriakkan slogan-slogan protes. Setelah pertemuan berakhir, polisi anti huru hara membentuk barikade di jalan-jalan di dekatnya saat keru- munan kecil demonstran bertopeng berjaga-jaga di belakang. Tidak diketahui dengan jelas apakah iring- iringan mobil Lam dapat meninggal- kan kompleks. Menurut laporan, jutaan orang telah turun ke jalan-jalan, sementara para aktivis garis keras kerap bentrok den- gan polisi. Peristiwa tersebut menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan Tiongkok sejak penyerahan Hong Kong oleh Inggris pada 1997. Dari 30 orang yang dipilih untuk berbicara sepanjang malam, seban- yak 24 secara terbuka mengkritik pemerintah, dua orangmenyampaikan komentar netral, sementara empat lainya menyatakan bersimpati terha- dap pemerintahan Lam. Namun, masih tidak jelas apa yang bisa ditawarkan Lam. (afp/eld)

“Polisi telah menjadi alat politik pemerintah dan saat ini tidak ada cara untuk memeriksa penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi,” kata seorang wanita yang memggunakan masker bedah pada wajahnya. “Semua orang kehilangan keper- cayaan pada polisi,” tambah peserta dialog lainnya. Sedangkan peserta lain mengatakan polisi telah dibiar- kan berurusan dengan masalah yang hanya bisa diselesaikan secara politis. Peserta lain menyerukan hak pilih universal. Pasalnya, saat ini kepala eksekutif dipilih oleh komite pro- Tiongkok dan hanya setengah anggota parlemen kota yang dipilih secara langsung. “Anda mengatakan ingin menden- garkan warga, padahal warga telah menyuarakan tuntutanmereka selama tiga bulan,” ungkap seorang peserta pria. Seorang pembicara wanita men- gibaratkan Hong Kong sedang sakit kanker. “Dan Anda inginmenyembuh- kan penyakit dengan beberapa obat penghilang rasa sakit,” pungkasnya. Lebih dari 20.000 orang dilaporkan telah mendaftar untuk menghadiri pertemuan yang diadakan pada Kamis, namun pihak berwenang hanya me- milih 150 orang melalui cara diundi. Pertanyaan-pertanyaan juga dipilih

HONG KONG – Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mendapat kritik be- sar-besaran dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan di balai kota pada Kamis (26/9) malam. Rentetan kemarahan dari perwakilan warga seluruh kota dilampiaskan dalam sesi dialog bersama Lam, setelah aksi protes pro-demokrasi berbulan-bulan dan kerap diwarnai dengan tindakan kekerasan. Pada per temuan Kamis malam, Lam menolak tuduhan bahwa perte- muan itu merupakan latihan dalam menjalin hubungan bermasyarakat. Dia mengaku, kedatangannya ke sesi pertemuan adalah untuk mendengar- kan, mengingat kepercayaan warga kota pada pemerintahannya telah “terjun bebas”. “Tanggung jawab terbesar ada pada diri saya sendiri, saya tidak akan mengelak dari tanggung jawab,” ujarnya. Lam juga menerima sedikit sim- pati dari anggota perserta dialog yang mengelilinginya dengan berbagai pidato yang menyoroti serangkaian keluhan terhadap pemerintahannya. Sebagian besar peserta meminta dia untuk meluncurkan komisi penyelidi- kan independen atas tuduhan kebruta- lan polisi dan bagaimana protes telah ditangani.

dampak frustasi di kalangan anggota parlemen menjelang batas waktu Brexit.

of Commons). Alhasil, dia tidak lagi memiliki suara mayoritas dan seba- gian besar anggota parlemen menolak Brexit tanpa kesepakatan. Suasana tegang pun mencapai titik puncak pada Rabu malam dalam debat agresif selama tiga jam di mana John- son mengecam putusan pengadilan dan menuduh anggota parlemen berusaha merusak Brexit. Bahkan Johnson berulang kali

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah juga harus melakukan perbaikan dari sisi permintaan ( demand ), dengan terus menumbuhkan industri yang mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja,” kata Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Kamis (26/9) malam. Ia menuturkan, jumlah angkatan kerja RI terus meningkat, namun ketersediaan lapangan kerja masih belum mampu mengimbanginya. In- donesia, lanjut dia, menghadapi bonus demografi, namun di sisi lain sejumlah industri di Tanah Air mengalami per- tumbuhan yang melandai. “Kondisi jumlah usia produktif yang tinggi ini harus diwaspadai oleh pe- merintah, oleh karena itu perlu segera mengatasinya dengan melakukan dua pendekatan suplai dan permintaan itu. Meski patut diwaspadai, kondisi Indonesia masih jauh beruntung ketimbang negara maju yang justru mengalami pertumbuhan penduduk negatif seperti Jepang,” kata Eko. Eko menjelaskan, dari sisi suplai, pemerintah harus meningkatkan kual- itas SDMsehingga benar-benar adaptif terhadap dunia kerja. Salah satunya dengan melakukan pelatihan, baik yang sifatnya formal maupun informal, mengubah kurikulum pendidikan seh- ingga lulusan sekolah lebih siapmasuk dunia kerja, dan benar-benar mengim- plementasikan kartu prapekerja yang rencananya dimulai tahun depan. “Ini bagaimana membuat ketika mahasiswa lulus kuliah, bisa punya keahlian dan keterampilan yang bisa siap kerja, siap menghadapi revolusi industri ke-4. Jangan sampai setelah lulus bingung mau kerja di mana dan tidak mampu menghadapi dunia kerja,” ujar dia. Sedangkan dari pendekatan per- mintaan, kata Eko, pemerintah harus membangkitkan lagi industri-industri yang pertumbuhannya merosot se­ perti industri manufaktur. Pemerintah juga perlu memperbesar peran indus- tri berbasis jasa, seperti pariwisata dan industri kreatif, yang saat ini tengah booming seiring berkembangnya industri teknologi dan informasi (TI). “Industri yang mampu berkembang harus dirawat dan ditumbuhkan, seperti industri berbasis digital atau e-commerce. Diam-diam industri ini

menyumbang besar terhadap serapan tenaga kerja,” ucap dia. Pemerintah, lanjut dia, juga se- harusnya tidak lagi memberi pembatas antara sektor formal dan informal. Pasalnya, saat ini, sejumlah pekerjaan di sektor informal justrumenyumbang pajak yang besar, seperti para youtuber yang pendapatannya relatif tinggi. Sensus 2030 Online Kecuk mengatakan lebih lanjut, Sensus Penduduk 2020 juga menjadi langkah perwujudan dari Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bila pelaksanaan sensus penduduk 2020 bisa berjalan dengan baik, diharapkan sensus 2030 bisa dilakukan melalui metode online . Kecuk menjelaskan, dalam pelak- sanaan sensus penduduk nanti akan ada dua perubahan. Pertama dalam penghitungannya, BPS menggunakan data Direktorat Jenderal Kependudu- kan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data. Diharapkan kerja sama ini akan menguntungkan kedua pihak.

Baik BPS maupun Dukcapil bisa memperbarui data masing-masing sehingga bisa menghasilkan kualitas data kependudukan yang lebih baik. “Salah satu poin kerja sama ini ada- lah kami akan memiliki data jumlah penduduk baik de jure dari KTP mau- pun secara de facto yang berdasarkan tempat tinggal. Kedua jenis data ini dibutuhkan untuk menentukan kebi- jakan,” ucap Suhariyanto. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) ini menjadi sensus penduduk pertama lndonesia yang memanfaatkan data registrasi penduduk, yang disebut Combined Method (Metode Kombi- nasi). Dengan Metode Kombinasi ini, data administrasi yang tersedia pada Ditjen Dukcapil akan dikombinasikan dengan pencacahan lapangan baik melalui pendataan mandiri (sensus penduduk online ) maupun door-to-door. Iamengatakan, selain lndonesia, ada 54 negara yang juga akan melakukan sensus penduduk/perumahan pada 2020. Beberapa di antaranya juga akan menerapkanMetode Kombinasi, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Estonia, dan sebagainya.

memperbarui data diri sehingga tidak perlu dilakukan sensus penduduk. Oleh karena itu, pihaknya ter us mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tidak hanya mengenai pentingnya statistik tetapi juga partisipasi masyarakat untuk memperbarui data diri sendiri. “Saya minta partisipasi anda se- mua karena kita berprinsip sensus penduduk adalah milik bersama. BPS memang menjadi pelaksana tetapi perlu diketahui sensus pen- duduk adalah pekerjaan suatu ne- gara,” ucapnya. (tl)

“SP2020 akan diawali dengan sen- sus penduduk online selama bulan Februari hingga Maret 2020. Pada tahap ini, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengisi formulir elektronik SP2020 melalui sensus.bps. go.id. Di bulan Februari nanti, untuk pertama kalinya, kami akan mengim- bau seluruh masyarakat Indonesia agar memperbarui data diri sendiri lewat website sensus penduduk,” ucap Kecuk. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka pada sensus penduduk berikutnya di tahun 2030, seluruh penduduk bisa

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online