SP200715-P

Rabu, 15 Juli 2020

Pol i t ik & Hukum

2

Suara Pembaruan

DPR Sahkan Perppu 2/2020 Terkait Pilkada [JAKARTA] Rapat Paripurna DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2020 terkait pemilihan kepala

daerah (pilkada) menjadi undang-undang (UU). Regulasi ini akan menjadi payung hukum Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Berdasarkan UU 10/2016 tentang Pilkada, pelaksanaan pesta demokrasi memilih pemimpin daerah digelar 23 September 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan Perppu 2/2020 yang mengatur penundaan pilkada hingga 9 Desember 2020. Hal ini meng- ingat adanya pandemi Covid-19. Pengesahan Perppu 2/2020 di- setujui seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna di GedungDPR, Jakarta, Selasa (14/7). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. KetuaKomisi II DPRAhmad Doli Kurnia mengatakan pi- haknya berharap seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Menurutnya protokol kesehatan pencegahanCovid-19 sepatutnya diimplementasikan secara ketat pada setiap tahapan pilkada. “Kini giliran pihak penye- lenggara untuk melaksanakan tugasnya yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (BadanPengawasPemilu),DKPP ( D e w a n K e h o r m a t a n Penyelenggara Pemilu), beserta seluruh jajaran pemerintah. Maksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya demi terlak- sananya pilkada pada Desember 2020 dengan menerapkan pro- tokol kesehatan Covid-19,” katanya saat rapat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemer-

intah mengapresiasi pimpinan dan anggota DPR yang telah melaksanakan pembahasan Perppu 2/2020. Demikian halnya dengan berbagai pertimbangan, masukan, dan saran konstruktif yang diberikan, sehingga terca- pai kesepakatan bersama. Dia menyatakan bagi pemer- intah aturan ini sangat strategis. karena memberi payung hukum pelaksanaan pilkada. Dia men- egaskan pilkada di tengah pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk masyarakat bersama penyelenggara negara bisa bangkit. Dia menyatakan pilkada juga sepatutnya menjadi ajang adu gagasan, dan bertindak untuk meredam laju Covid-19. “ P i l k a d a S e r e n t a k 9 Desember 2020 jadi peluang bagi masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik yang unggul, inovatif, amanah, dan efektif untuk menghadapi krisis pan- demi Covid-19,” katanya. Dia mendorong peserta pilkadamelakukan gerakan di- siplin agar masyarakat menger- ti, menyadari dan memahami bahaya Covid-19. Misalnya melalui pembagian masker agar menumbukan disiplin masyara- kat. “Kemudian sosialisasi ger- akan cuci tangan dengan bahan pelarut lemak usai memegang benda atau alat yang kemung- kinan telah disentuh orang lain,

menjaga jarak minimal 1,5 meter, serta menghindari keru- munan dan kampanyemakskimal 50 orang dengan protokol kes- ehatan,” ujarnya. Dia optimistis dengan men- gangkat pencegahan penyebaran Covid-19, isu-isu primordial yang sering kali menjadi konflik dapat berkurang. Pengumuman Calon Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyantomenyatakan pihaknya akan mengumumkan sejumlah pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada Serentak 2020, secara terbatas melalui layanan telekonferensi pada 17 Juli 2020. Menurutnya, PDI-P telah merampungkan rekomendasi dukungan untuk calon di wilayah basis suara. Dia menegaskan pilkada ini diperlakukan sebagai momentum untukmemperkuat kelembagaan partai dalam menyiapkan pe- mimpin. “PDI-Psudahmenyelesaikan rekomendasi di daerah basis, dan kini fokus kami menyele- saikan rekomendasi daerah klaster III, yaitu daerah dengan perolehan kursi di bawah 10%,” katanya. Dia menuturkan pasangan yang diumumkan bersifat sim- bolik sebagai representasi provinsi. Sebab PDI-Pmemper-

ANTARA/Puspa Perwitasari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung (kiri) menyerahkan dokumen UU Pilkada kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Mendagri Tito Karnavian disaksikan pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel saat Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7). DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang.

timbangan kondisi bangsa dan negara yang saat ini sedang fokus menghadapi pandemi Covid-19. Dia juga mengungkap PDI- P bekerja sama dengan seluruh kekuatan partai koalisi pendu- kungpemerintahan JokoWidodo- Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Setelah nantinya diumumkan, dia menjelaskan setiap calon akan mengikuti sekolah partai untuk memperkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Sekolah partai itu juga mem- berikanmateri-materi antara lain

kebijakan legislasi dan anggaran, tata pemerintahan yang baik dan bersih, program kerakyatan berbasis Trisakti Bung Karno, dan strategi pemenangan pe- milu berbasis gotong royong. “Partai terus memperkuat militansi kader termasuk para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semua solid bergerak untuk Indonesia yang lebih berkeadaban, lebih makmur, lebih adil, dan terus menggelor- akan semangat berdikari, serta mendorong Indonesia yang

berkepribadian dalam kebuday- aan,” tegasnya. Sementara itu, Siti Nur Azizah tampaknya sedang beru- saha menaikkan namanya di kalangan warga Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.Azizah maju sebagai calon wali kota berkolaborasi dengan aktor kenamaan Raffi Ahmad untuk menarik pemilih milenial. Video pertemuan antara Azizah dengan Raffi bersama istrinya Nagita Slavina itu diung- gah di akun Youtube pasangan

tersebut.Azizah didampingi oleh suaminya, Rapsel Ali yang juga teman akrab Raffi. “Jadi saya kunjungi Raffi supaya bisa mengirim sinyal ke pemilih pemula dan kaum milenial,” kata Azizah. Dia mengaku terus mema- tangkan persiapan menghadapi Pilkada Tangsel. “Saat ini saya sudah mengantongi nama calon wakil yang dalam waktu dekat akan segera diumumkan. Jadi ya tunggu tanggal mainnya saja,” imbuhnya. [MJS/R-14/C-6] ranLNS sebaiknya didahulukan terhadap lembaga yang diben- tuk dengan Keppres. “Lembaga yang dibentuk dengan Keppres beda legiti- masi dengan lembaga yang dibentuk melalui undang-un- dang. Lembaga negara yang dibentukdenganundang-undang pasti secara legitimasi dan kekuatan hukum jauh lebih kuat dibanding lembaga yang diben- tukmelalui Keppres. Kita akan melihat mana yang dibentuk melalui Keppres yang tidak efisien, itu yang kita lihat,” ungkapnya. Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mardani Ali Sera pun mendu- kung wacana pembubaran 18 LNS sebagaimana disampaikan Presiden.Mardani tetapberharap pemerintah melakukan kajian mendalam agar tak menjadi persoalan di kemudian hari. [MJS/C-6] saya kira yang terbaik. Kita kembali kepada prinsip good governance itu, di mana yang pertama adalah sejauh mana melibatkan partisipasi masyara- kat,” katanya. Selain itu, menurutnya, Baleg juga mengutamakan akuntabilitas. Dia tidak meng- inginkan DPR tak mau dipuji sebagai lembaga yang produk- tif membuat undang-undang, namunakuntabilitaspembuatan- nya nihil. “Dipuji sebagai lembaga yang produktif, eh ternyata nanti kalah di Mahkamah Konstitusi. Sebagai kedewasaan kita, kita utamakan prinsip- prinsip good governance , par- tisipasi, akuntabilitas, dan prosedur hukumnya,” ucapnya. [MJS/C-6]

AHY Silaturahmi dengan MUI

DPR Dukung Rencana Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Nonstruktural

[JAKARTA] RencanaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mem- bubarkan 18 lembaga nonstruk- tural (LNS) didukungolehDPR. Sebab banyak LNS yang kin- erjanya dinilai kurang optimal, bahkan tidak perlu lagi diper- tahankan. Wakil Ketua DPR Sufmi DascoAhmadmenyatakanDPR sangat memahami semangat Presiden Jokowi untuk me- mangkas birokrasi sekaligus mengefektifkan kerja LNS. Menurutnya, sejauh ini DPR belum menerima secara rinci LNSyang nantinya dibubarkan. “Rencana pembubaran itu patut kita apresiasi, namun memang perlu dibahas nanti mana saja lembaga-lembaga yang perlu dibubarkan, karena kita harus lihat nanti apa dam- pak terhadap tatanan negara dan efek-efek lain yang akan terjadi,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7). Dia mengatakan memang [JAKARTA] Badan Legislasi (Baleg) DPR berusaha meya- kinkan bahwa sejumlah rancan- gan undang-undang (RUU) yang dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 merupakan upaya realistis. Baleg juga fokus untuk memastikan kualitas isi legislasi. Wakil KetuaBalegAchmad BaidowimengungkapProlegnas Prioritas 2020 awalnya berjum- lah 50 RUU ditambah empat RUU lanjutan periode sebel- umnya. Menurutnya 50 RUU itu diusulkan atas kesepakatan fraksi-fraksi di DPR. Dia men- egaskan pembahasan legislasi bukan hal yang mudah. Dia menuturkan ketika sudah diputuskan 50 RUU, faktanya tak dapat dibahas,

ada LNS yang dianggapnya peninggalan masa lalu dan sekarang tidak begitu dibutuh- kan. Demi objektivitas, dia enggan menyebut institusi tersebut. Menurutnya agar objektif tim ahli pemerintah yang menyampaikan kepada Presiden Jokowi, berdasarkan studi komprehensif. “Kalau kita lihat memang ada yang belum berfungsi maksimal, namun ya kita lihat dari bagian dari tim yang akan ditunjuk oleh Presiden. Secara kelembagaan DPRmasih tidak akan memberikan masukan kepada Presiden,” ungkapnya. WakilKetuaKomisi IIDPR Saan Mustopa menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji pernyataan Presiden yang akanmembubar- kan 18 LNS. Menurutnya ha- rus dipikirkan nasib dari aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja di lembaga-lembaga itu. apalagi di tengah pandemi Covid-19, mayoritas anggota DPR terkendala untuk melak- sanakan rapat. “Ternyata dari 50 RUU itu ya kita memang tidak rasional, jumlahnya kebanyakan,” kat- anya dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Revisi Prolegnas 2020, Berdampak Tingkatkan Kinerja Legislasi DPR?”, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7). Dia menuturkan Prolegnas Prioritas 2020 akhirnya disusun ulang. Fraksi-fraksi kembali diminta memilih RUU yang lebih prioritas. Bukan hanya itu, DPD dan pemerintah juga diminta memberi pendapat. Hasilnya, 16 RUU dicabut. Dia menegaskan langkah ini penting karena Proglegnas

“Kita akan evaluasi dan akankita kaji dari sekianbanyak lembaga, yang akan dibubarkan mana yang bisa paling duluan kita eksekusi. Sambil kita pikirkan nanti mereka yang ada di lembaga tersebut,” kata Saan. Menurutnya perlu diperha- tikan pelimpahan kerja dari ASN yang akan terdampak. Demikian halnya para pejabat eselon yang tentunya berpo- tensi menjadi beban anggaran jika dilimpahkan ke lembaga lainnya. Dia mengaku pihaknya sudah meminta daftar lembaga yang akan dibubarkan kepada Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara danReformasi Birorkasi. Menurutnya ada sekitar 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien, bahkan cenderung membebani negara. Komisi II sendiri akan men- gevaluasi danmengkaji laporan tersebut. Dia menyatakan pembuba- kerap menjadi sorotan LSM dan media massa. “Jadi yang jelas Baleg selalu berusaha memastikanDPRbekerja secara hati-hati. Jangan lupa, DPR ini juga lembaga politik yang di- dalamnya fraksi-fraksi yang memiliki hak dalam pengam- bilan keputusan,” tegasnya. Pada kesempatan itu, AnggotaBalegdari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sodik Mudjahid mengatakanDPRbukan 'indus- tri', sehingga tidak bisa diukur produktivitasnya dengan jumlah RUU yang diselesaikan. Menurutnya, Baleg DPR lebih mengutamakan pendekatan kualitatif yaitu memastikan aspirasimasyarakat benar-benar termaktubsebelumsebuahRUU. “Jadi pendekatan kualitatif

ANTARA/M Risyal Hidayat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi (kiri) saat berkunjung ke kantor MUI di Jakarta, Selasa (14/7).

Terlibat Peredaran Narkoba, Petugas Lapas Bakal Dijebloskan ke Nusakambangan

[JAKARTA] Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Reynhard Silitonga berjanji bakal menindak tegas petugas yang terbukti terlibat peredaran narkoba. Para petugas nakal tersebut bakal dijebloskan dan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah. Ha l i n i d i s amp a i k a n Reynhard saat membuka Konsultasi Teknis (Konstek) Intelijen Pemasyarakatan dan P e n c e g a h a n G a n g g u a n Keamanan danKetertibanTahun 2020 di Jakarta, belum lama ini. “Petugas yang terbukti main dan terlibat narkoba, setelah diputus pengadilan langsung dibawa ke Nusakambangan dan ditempatkan di one man one cell lapas super maksimum,” tegasnya. Dia juga mengungkapkan pentingnya deteksi dini oleh pengamanan untuk meminimal-

isasi gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini juga berlaku dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran nar- koba di dalam lapas. “Ada tiga kunci sukses pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini gangguan ke- amanan dan ketertiban, berantas narkoba, serta sinergi dengan aparat penegak hukum (APH). Pengamanan harus bisa men- dahului, menyertai, serta men- gakhiri atas gangguan ke- amanan dan ketertiban,” kat- anya. Dia juga menekankan per- lunya sinergi dengan APH dan media massa. Hal tersebut di- lakukan sebagai salah satu langkah deteksi dini. Dia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi penguatan bagi seluruh peserta. Dia tidak mengingink- an peserta yang mengikuti konsultasi teknik ini justru menjadi orang yang pertama dibawa dan dijebloskan ke Nusakambangan. “Ingat pesan-pesan saya.

Jangan main-main dengan narkoba, jangan jadi contoh. Kita lihat siapa yang jadi contoh pertama masuk Nusakam­ bangan,” tegasnya. K o n s t e k I n t e l i j e n Pemasyarakatan dan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2020 diselenggara- kan pada 13-17 Juli 2020. Kegiatan ini diikuti 99 peserta da r i Di r ek tor a t Jende r a l Pemasyarakatan, KantorWilayah Kemkumham DKI Jakarta dan Banten, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, serta terhubung dengan UPT Pemasyarakatan dari se- luruh wilayah dengan mener- apkan protokol kesehatan. Narasumber kegiatan ini berasal dari Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Center for Detention Studies . [F-5/C-6]

Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Upaya Realistis Baleg DPR

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online