SP170711

Utama

Suara Pembaruan

2

Selasa, 11 Juli 2017

Pres-T dan Isu Reshuffle

P emerintah dan pa- nitia khusus (Pan- sus) RUU Pemilu berkali-kali gagal mene- mukan kata sepakat dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ( presiden- tial threshold /Pres-T). Hingga Senin (10/7) malam, lobi-lobi yang dila- kukan pemerintah dengan sejumlah fraksi belum membuahkan hasil. Pemerintah mengaju- kan angka Pres-T di posisi 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% dari jumlah suara. Tiga fraksi pendu- kung pemerintah yakni

PDI-P, Golkar dan Nas- dem setuju dengan usulan pemerintah tersebut. Sementara empat fraksi lain yang juga koalisi pemerintah yakni

bargaining bila meneri- nya dijamin tidak kena perombakan. Idealnya partai yang ada kadernya masuk kabinet kerja seha- rusnya mendukung

sisi pemerintah, menurut- nya, bisa saja mengganti menteri dari parpol yang tidak mendukung. “Nanti kita lihat setelah 20 Juli. Di situ akan ke- lihatan apakah Pres-T ini sesuai harapan pemerintah atau tidak. Kalau tidak saya kira reshuffle (kabi- net) sudah menunggu,” katanya. Ia mengatakan, ke- pentingan setiap fraksi berbeda di RUU Pemilu. Namun, sebagai partai pendukung pemerintah seharusnya loyal dalam pengambilan keputusan penting di DPR. [H-14]

Hanura, PPP dan PAN, serta PKB menginginkan Pres-T diturun- kan di bawah

opsi pemerintah. Saya melihat ada manuver-manuver di fraksi pendukung

pemerintah,” ujar sum- ber SP di Jakarta, Selasa (11/7). Ia menyatakan, tujuh fraksi koalisi pemerintah seharusnya dapat dengan mudah mengambil kepu- tusan di DPR. Nyatanya tarik ulur soal Pres-T masih alot. Sementara dari

15%. Sementara fraksi lainnya seperti Gerindra, PKS dan Demokrat tetap di posisi 0%. Sumber SP menyebut- kan bahwa wacana reshuf- fle juga mengemuka dalam lobi terkait pres-T. “Ada juga yang mau menaikkan

Bubarkan Pansus Hak Angket

[JAKARTA] HakAngket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai upaya me- lemahkan lembaga antikporupsi karenamempersoalkan kewenangan penyidikan dalam kasus megak- orupsi e-KTP di mana sebagian anggota DPR terjerat. Setiap upaya pelemahan KPK harus dihentikan. Pansus HakAng- ket KPK sebaiknya bubar. Selain karena maksud pembentukannya melemahkan KPK, anggota Pan- sus juga terdiri dari sosok yang terjerat kasus korupsi. Mekanisme pengawasan terhadap KPK selama ini sudah ada. Publik bisa melihat laporan tahunan KPK. DPR bisa memanggilnya dalam rapat dengar pendapat serta BPK mengaudit penggunaan anggaran. Penye- lewengan dalam penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan bisa dilawan melalui proses hukum se- peri praperadilan maupun peradilan di tingkat lanjut. Demikian pendapat ahli hukum tata negara yang diwawancarai SP terkait sejumlah langkah yang ditempuh Pansus Angket KPK. Direktur Pusat Studi Konsti- tusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumbar, Feri Amsari menyatakan, Pansus Hak Angket sebaiknya bubar karena pemben- tukannya menyalahi prosedur dan eksistensinya menunjukkan sesat pikir terhadap KPK karena diisi politisi yang diduga terlibat perkara korupsi. ”Bisa (bubar) apalagi bukan kewenangan DPR mengajukan angket ke KPK. Tidak perlu (me- lalui paripurna) bubar saja. Kan, jelas telah menyalahi prosedur,” kata Feri, Selasa (11/7). Feri meyakini pembentukan Pansus telah menyalahi prosedur karena tidak melalui mekanisme voting seperti diatur dalam Pasal 199 Ayat (3) UU MD3. ”Mekanis- me ini tidak dijalankan oleh DPR sehingga Pansus yang berjalan saat ini cacat prosedur pembentukan. Konsekuensi sebuah tindakan lembaga negara yang tidak sesuai prosedur adalah batal demi hukum. Pansus HakAngket harus dianggap

Apa yang sudah dilakukanKPK, yakni mengusut tuntas segala ma- cam praktik korupsi di Tanah Air adalah keinginan atau suara rakyat yang harus diperjuangkan, bukan malah dipolitisasi sedemikian rupa. “Langkah Pansus KPK, mulai dari menemui narapidana kasus korupsi dan meminta pendapat pakar yang juga politikus adalah upaya membangun opini negatif kepada KPK,” ungkapnya. Terkait penyelidikan Pansus untuk mengungkap adanya dugaan penyelewengan KPK dalam proses penyidikan, menurut Agustinus, seharusnya yang keberatan adalah kuasa hukum dari napi korupsi. KPK Eksekutif Menurut Yusril, KPK meru- pakan organ dari eksekutif, yang hidup dalam demokrasi bersama organ yudikatif dan legislatif. KPK bukanlah bagian dari yudikatif sebab KPK tak bertugas memutus perkara. KPK hanya melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK juga bukanlah masuk organ legislatif yang bertugas memproduksi UU. Adapun aturan yang dibuat KPK sekadar peraturan internal yang wajib berlaku di in- ternal lembaga itu. “Maka Apakah KPK masuk ke dalam eksekutif? jawab saya iya,” kata Yusril. Namun terkait substansi hak angket, Yusril mengaku tak ber- wenang menelaahnya. Pihak KPK enggan menanggapi pendapat Yusril yang menyebut lembaga antikorupsi bisa menem- puh jalur hukum jika tak setuju dengan pembentukan Pansus yang dibentuk DPR. Ketimbang menggugat Pansus KPK lebih memilih menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menjadi pekerjaan rumahnya. “Belum ada rencana kami untuk judicial revi- ew atau upaya hukum yang lain karena KPK lebih memilih saat ini mengalokasikan energinya untuk menangani perkara besar yang sedang kami tangani,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/7) malam. [YUS/E-11/MJS/F-5/Y-7]

ANTARA/M Agung Rajasa Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar (tengah) didampingi Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi (kiri) dan Dossy Iskandar (kanan) manyambut dua pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Zain Badjeber saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). Rapat tersebut meminta penjelasan dua pakar hukum tata negara soal keberadaan hak angket DPR, sejarah penyusunan RUU KPK dan posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

tidak pernah ada karena hal itu,” katanya. Pemaksaan hak angket terhadap KPK secara nyata menunjukkan konflik kepentingan karena berka- itan dengan perkara hukum yang sedang ditangani KPK. Selain itu, Pansus telah me- langgar konsep independensi KPK yang diatur dalam perundang-un- dangan. Adanya kelemahan dalam penyelidikan hingga penuntutan oleh KPK menjadi ranah kekuasa- an kehakiman untuk mengoreksi, bukan ranah parlemen. Legitimasi Pansus yang sejak pembentukan hingga kini terus dipertanyakan, seharusnya dijadikan dasar bagi DPR untuk mengevaluasi Pansus. Upaya Pansus mendatangi napi korupsi di Lapas Sukamiskin untuk meminta keterangan mengenai kinerja KPK dinilai Feri bertujuan

mengumpulkan informasi berbasis kebencian kepada KPK. “Tentu narapidana tersebut menyatakan hal-hal negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum,” jelasnya. Dirinya juga menyayangkan sikap Pansus yang terus menggali keterangan dari pihak-pihak yang ti- dak kredibel. “Semestinya ahli yang diundang lebih murni sebagai ahli yangmenjalankan profesi akademik atau penelitian, dibandingkan ahli yang memiliki dua label sebagai advokat. Advokat tentu saja profesi mulia, tetapi profesi ini dirancang untuk berpihak pada kepentingan kliennya,” kata Feri. Setelah menyambangi para koruptor di Lapas Sukamiskin Bandung, Pansus Angket KPK mengundang pakar hukum tata negaraYusril Ihza Mahendra, Senin (10/7). Yusril yang juga politikus

Partai Bulan Bintang ini menyatakan DPR berhak untuk melaksanakan hak angket terhadap KPK karena bagian dari eksekutif yang bertu- gas melaksanakan UU, dan boleh diawasi dalam pelaksanaan UU itu. Pakar hukumpidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan menilai, mengundang pakar seperti Yusril menambah kesan subjektivitas dalam tujuan pembentukan Pansus. “Kalau mau meminta pendapat mengenai KPK janganmengundang pakar atau guru besar yang juga politikus. Kan ada banyak asosiasi dosen ilmu hukum atau tata negara,” kata Agustinus, Selasa (11/7). Anggota DPR adalah wakil rakyat dan dibayar menggunakan uang rakyat. Seharusnya men- dengarkan suara konstituennya ketimbang suara-suara yang hanya mementingkan segelintir kelompok.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online