ID170110

selasa 10 januari 2017 2 INTERNATIONAL

Oleh Leonard AL Cahyoputra MOSKOW – Pemerintah Rusia mengaku capek mem­ bantah klaim bahwa pihaknya mengganggu pemilih­ an presiden di Amerika Serikat (AS). Kremlin pada Senin (9/1) menyebut laporan peretasan ( hacking ) dari intelijen AS tidak berdasar dan amatiran.

Investor Daily/ AFP PHOTO/Justin TALLIS

mengatakan ada keyakinan tinggi di intelijen dari berbagai sumber bahwa Putin memerintahkan kampanye untuk mempengaruhi suara, tanpa mengungkapkan sumber mereka. Pada Desember 2016, Gedung Putih mengatakan intelijen militer Rusia GRU mengatur peretasan, dibantu oleh Dinas Keamanan Federal dan berbagai pihak ketiga, meskipun tanpa mengatakan persis bagaimana dugaan peretasan itu dilakukan. Tr ump tidak menolak temuan laporan itu bahwa Rusia melakukan peretasan, tetapi membantah bahwa itu mempengaruhi hasil pemilu dan menyalahkan kelalaian Komite Na- sional Demokrat untuk keamanan cyber yang longgar. Ke p a l a s t a f f

“Ini adalah tuduhan tidak berdasar tanpa bukti apa-apa, dilakukan pada level yang agak amatir, level emosi yang hampir tidak layak untuk sebuah kerja profesional dari lembaga kea- manan kelas dunia,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada para wartawan di Moskow. Ia menambahkan, Pemerintah Rusia masih tidak tahu data apa yang benar- benar digunakan oleh AS hingga sampai pada tuduhan tidak berdasar seperti itu. Peskov berkeras Kremlin menyangkal keras terhadap implikasi apa pun sebagai yang bertanggung jawab atas dugaan-dugaan peretasan tersebut. “Kami mulai agak lelah dengan tuduhan-tuduhan yang sudah menjadi

penuh perburuan ini,” kata Peskov. I a meneguh - kan klaim Donald Trump, presiden terpilih AS, men- jelang pertemuan pada Jumat waktu setempat dengan kepala badan ma- ta-mata bahwa in- formasi peretasan tersebut politis dan bertujuan un- tuk mendiskredit- kan dirinya. Peskov menam- bahkan bahwa perbur uan apa yang tak ada oleh politikus AS bi- asanya diikuti oleh para ahli yang lebih tenang dan pendekatan yang lebih bijaksana. Tujuannya untuk mencari dialog, buk a n h a l - h a l yang emosional. K o m e n t a r Kremlin adalah reaksi resmi per- tama pemerintah Rusia terhadap

yang akan men- jabat, Reince Prie- bus kepada Fox News Sunday men- gatakan bahwa dia tidak menyangkal entitas Rusia be- rada di balik pere- tasan tertentu. Presiden Ba- rack Obama, yang telah menerima pertemuan yang sama, mengata- kan pada Minggu bahwa ia mere- mehkan dampak peretasan Rusia dan bahwa ini adalah sesuatu yang Putin telah melakukan untuk beberapa waktu di Eropa. K l a i m p e r e - tasan mendorong hubungan antara AS dan Rus i a , yang sudah di ti- tik terendah sejak Perang Dingin karena Ukraina dan Suriah, ke titik nadir baru.

“Ini adalah tuduhan tidak berdasar tanpa bukti apa-apa, dilakukan pada level yang agak amatir, level emosi yang hampir tidak layak untuk sebuah kerja profesional dari lembaga keamanan

Akibat Mogok Awak Kereta Bawah Tanah Para komuter antre di halte bus Victoria di London pusat, Inggris, Senin (9/1) pagi waktu setempat karena aksi mogok 24 jam awak kereta api bawah tanah. Pemogokan ini terkait la­ pangan kerja dan tiket ini menimbulkan kekacauan karena hampir seluruh stasiun tutup dan layanannya dibatalkan.

kelas dunia.” l Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin

kan, fokus kebijakan perpajakan oleh Kementerian Keuangan pada 2017 adalah meningkatkan kepatuhan dan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Awan mengatakan, inti kebijakan perpajakan tersebut berangkat dari dua masalah utama, yaitu tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah dan kapasitas DJP yang bermasalah. “Terlepas dari kebutuhan pereko- nomian akan dana segar, penye- lenggaraan amnesti pajak esensinya adalah bagaimana mengatasi masalah kepatuhan yang rendah dan kapasitas DJP yang bermasalah,” kata dia. Awanmengakui masalah kepatuhan wajib pajak adalah tantangan yang riil. Berdasarkan data pada akhir periode kedua amnesti pajak, wajib pajak yang mengikuti program tersebut hanya sekitar 3% dari 20 juta orang yang tercatat wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Selain berupaya maksimal di pe- riode terakhir amnesti pajak, Awan mengatakan pihaknya juga akan melakukan intensifikasi dan ekstensi- fikasi pemanfaatan data hasil amnesti pajak. “Secara garis besar, topik kami adalah bagaimana optimalisasi data untuk mendorong kepatuhan. Paralel dengan itu, momentum juga akan digunakan untuk mereformasi DJP,” ucap dia. Reformasi perpajakan yang telah dibentuk pemerintah memiliki pilar- pilar antara lain menyangkut sumber daya manusia, teknologi informasi, organisasi, proses bisnis, dan peratu- ran. Awan mencontohkan mengenai reformasi terkait organisasi, di mana penyelenggaraan kantor pajak tidak bisa disamakan di semua wilayah melainkan harus memiliki standarnya masing-masing mengingat adanya perbedaan kualitas dan kuantitas perekonomiannya. (ant/jn) menurut kita layak,” kata kader Partai Republik itu. Trump telah membuat kesal Tiong- kok dengan menerima panggilan telepon ucapan selamat dari Tsai setelah ia memenangkan pemilihan presiden, memutarbalikkan dekade preseden diplomatik di mana Gedung Putih telah menghindari komunikasi langsung dengan pemimpin Taiwan. Tiongkok menganggap pulau itu men- jadi provinsi yangmemisahkan diri un- tuk dibawa kembali dalam otoritasnya dengan kekerasan jika perlu. Trump telah mengancam untuk bersikap keras dengan apa yang ia lihat bahwa praktek perdagangan Tiongkok tidak adil, dan menduga bahwa satu kebijakan Tiongkok bisa menjadi tawar-menawar dalam seng- keta lainnya. (afp/leo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani men- jelaskan, tim ini memiliki fungsi untuk mempersiapkan dan mendukung pe- laksanaan serta penguatan reformasi yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia (SDM), infra- struktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis dan teknologi informasi. Dari sisi perpajakan, pembentukan tim reformasi ini berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan basis data maupun admin- istrasi perpajakan serta mendorong in- tegritas dan produktivitas aparat pajak. Darrusalammenyebutkan program amnesti pajak juga diharapkan men- jadi awal dari reformasi pajak secara komprehensif. Dia berpendapat, reformasi pajak di Indonesia sebaiknya dilakukan dengan menciptakan desain ulang sistempajak agar di satu sisi menjamin kesinambungan penerimaan, dan di sisi lain meminimalkan sengketa. “Oleh karena itu, dibutuhkan para- digma baru yaitu kerangka kepatuhan pajak yang berbasis enhanced relation­ ship ’ atau sering disebut cooperative compliance ,” kata Darrusalam, yang juga menjadi bagian dalam tim refor- masi pajak tersebut. Dia menjelaskan, paradigma baru tersebut mensyaratkan adanya hubun- gan yang dibangun atas adanya trans- paransi, par tisipasi, keterbukaan, saling percaya, dan saling memahami antara wajib pajak, otoritas pajak, dan konsultan pajak. Dengan demikian, isu pajak yang berpotensi menjadi sengketa dapat diidentifikasi dan didiskusikan sebe- Cruz, yang kalah atas Trump dalam konvensi Partai Republik, mengata- kan tetap melakukan pertemuan itu meskipun ditentang Tiongkok. Dia mengatakan delegasi kongres Hou- ston telah menerima surat pertanyaan dari Konsulat Tiongkok yangmeminta tidak ada yang bertemu dengan Tsai. “Republik Rakyat Tiongkok perlu memahami bahwa di Amerika, kita membuat keputusan tentang per- temuan dengan pengunjung untuk diri kita sendiri. Tiongkok tidak bisa memberi kita hak veto atas orang- orang dengan siapa mereka bertemu. Kami akan terus bertemu dengan siapa pun, termasuk Taiwan, apa yang pemerintah untuk membalas den- dam. Tidak ada ruang untuk tawar- menawar,” kata surat kabar itu dalam editorial Minggu (8/1).

memenuhi target penerimaan pajak pada 2017. Salah satu faktor tersebut yaitu dengan adanya pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang diproyeksi- kan lebih tinggi. “Lebih realistis, sehingga kemungk- inan besar penerimaan pajak terhadap target APBN tahun 2017 akan terca- pai,” kata Hendrawan. Reformasi Pajak Sementara itu, pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengungkap- kan, rumus keberhasilan reformasi pajak adalah melalui pengupayaan penyederhanaan atau simplifikasi peraturan perpajakan. “Tidak ada reformasi pajak yang memberikan kepastian hukum tanpa simplifikasi peraturan perpajakan. Maka ke depan, kita upayakan refor- masi aturan yang sifatnya simplikasi,” kata Darussalam. Menurut Darussalam, penyeder- hanaan peraturan perpajakan tersebut antara lain dilakukan dengan mengu- rangi biaya administrasi pemungutan pajak bagi otoritas pajak dan mengu- rangi biaya kepatuhan wajib pajak. “Sehingga arah perpajakan 2017 adalah bagaimana meletakkan kerangka dasar reformasi perpaja- kan,” kata dia. Sebelumnya, pemerintah te- lah membentuk tim reformasi perpajakan dan tim penguatan refor- masi kepabeanan dan cukai agar in- stitusi pajak serta bea dan cukai dapat lebih efektif dalam mengawal pener- imaan negara dan mampu melayani dengan tingkat integritas yang tinggi. Pembentukan tim reformasi perpa- jakan ini ditegaskan melalui Keputu- san Menteri Keuangan Nomor 885/ KMK.03/2016, sedangkan tim refor- masi penguatan kepabeanan dan cukai melalui KeputusanMenteri Keuangan Nomor 909/KMK.04/2016. telah meminta Pemerintah AS untuk melarangnya dari wilayah udara AS. “Kami dengan tegas menentang keterlibatan pemimpin Taiwan dengan para pejabat AS dengan dalih transit, dan usahanya untuk melemahkan hubungan Tiongkok-AS,” kata juru bi- cara Kementerian Luar Negeri Tiong- kok Lu Kang pada konferensi pers. Dia mendesak AS untuk mematuhi kebijakan Satu Tiongkok dan hati-hati menangani masalah Taiwan terkait. Surat kabar Global Times menegas- kan, Tiongkok sepenuhnya siap untuk memutuskan hubungan dengan AS andai Trump mengabaikan kebijakan tersebut, kata, yang seringmengambil nada nasionalistik. “Jika Trump setelah menjabat in- gkar pada kebijakan Satu Tiongkok, rakyat Tiongkok akan menuntut

BEIJING – Pemerintah Tiongkok pada Senin (9/1) mengatakan secara tegas menentang pertemuan antara Presiden Taiwan Tsai Ing Wen dan Senator Amerika Serikat (AS) Ted Cruz. Surat kabar pemerintah meng- ingatkan akan ada balas dendam terhadap Presiden terpilih AS Donald Trump andai ia mengabaikan kebija- kan Satu Tiongkok. Tsai bertemu Cruz di Houston se- lama akhir pekan lalu. Tokoh Partai Republik dari Texas ini mengatakan dalam sebuah pernyataan, pertemuan membahas penjualan senjata, per- tukaran diplomatik, dan hubungan ekonomi. Pemimpin Taiwan itu transit dalam perjalanan ke Amerika Tengah, yang mana ia akan bertemu sekutu diploma- tik regionalnya. Pemerntah Tiongkok

Obama pada Desember 2016 merilis 35 mata-mata Rusia yang dicurigai dan menjatuhkan sanksi terhadap badan-badan intelijen utama Rusia atas skandal itu. Putin menolak untuk membalas dendam karena Rusia menggan- tungkan harapan pada Tr ump, yang secara terbuka memuji Putin, untuk meningkatkan hubungan. Peskov mengatakan Kremlin belum berhubungan dengan tim Trump dan untuk saat ini tidak membuat rencana untuk per temuan tatap muka”setidaknya sampai Presiden terpilih menjadi Presiden akhir bulan ini. (afp)

laporan terbuka dari AS, yang seten- gah dari versi rahasianya disampaikan kepada Presiden Barack Obama dan Presiden terpilih Donald Trump. Badan-badan intelijen AS pada Ju- mat (6/1) merilis sebuah laporan yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi meme­ rintahkan kampanye peretasan dan manipulasi media untuk mengalahkan kampanye calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Laporan intel AS yang dideklasi- fikasi menyimpan sebagian besar informasi sumber untuk menunjuk- kan bahwa media pemerintah Rusia mengikuti deretan pro-Trump dan

 Sambungan dari hal 1

Realisasi sementara defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN-P 2016, yaitu Rp 296,7 triliun (2,35% terhadap PDB). Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol menyatakan, pihaknya sudah menyelesaikan per- soalan kerangka hukum internasional ( international legal framework ) ter- kait standar AEoI. Namun, masih ada yang belum diselesaikan yakni primary legacy seperti UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dan UU Perbankan, serta se­ condary legacy yang berupa peraturan turunannya. “Setelah itu kami akan melihat per- siapan Indonesia sesuai janji amnesti pajak untuk melaksanakan AEoI. Ini adalah spirit dari masyarakat inter- nasional untuk melaksanakan trans- paransi dan keterbukaan,” kata Jhon dalam diskusi perpajakan, di Jakarta, Senin (9/1). Ia mengatakan, pemerintah perlu segera melakukan konvergensi terh- adap regulasi di dalam negeri untuk mengakomodasi empat minimum standar yang dideklarasikan dalam Base Erotion and Profit Shifting (BEPS). Keempat standar yang dimak- sud adalah harmful tax practices , treaty abuse , transfer pricing documentation , dan dispute resolution . Saat ini, Indonesia sudahmemenuhi standar transfer pricing documentation . “Ini sangat menarik, karena Indonesia termasuk negara yang sudah siap melaksanakan country by country report (CbCR). Jika standar ini tidak dilaksanakan, Indonesia akan terping- girkan dari pergaulan internasional,” kata Jhon. Jika kerja sama tersebut telah berjalan, Jhon optimistis target pajak sekitar Rp 1.300 triliun tahun ini dapat

itu, ia mengimbau masyarakat untuk ikut amnesti pajak. Sebab, hingga memasuki periode ketiga ini (Jan- uari-Maret 2017) baru 3% dari total wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Jhon menyarankan agar wajib pajak tidak mengikuti program tersebut pada akhir periode ketiga. Sebab, perilaku seperti itu berisiko men- yebabkan kesalahan, baik dari sisi manusianya maupun teknologinya. “Jangan sampai ada pengulangan peristiwa sunset policy . Ketika sunset policy berakhir yang ada penyesalan, kenapa tidak ikut?,” kata Jhon. Anggota Komisi XI DPR RI Hen- drawan Soepratikno sebelumnya men- gatakan, target penerimaan pajak pada 2017 lebih realistis denganmemperha- tikan beberapa aspek pendukungnya dalam mencapai target tersebut. Ia menyebutkan ada sejumlah faktor yang cukup berperan dalam

tercapai. Bahkan, pemerintah bisa memperoleh penerimaan pajak lebih tinggi jika mendapatkan data terkait wajib pajak Indonesia dari berbagai negara. “Bayangkan kalau pengemplang pajak sudah susah simpan uang di luar negeri, ini yang kami inginkan. Kalau ini terwujud, saya yakin target pajak Rp 1.300 triliun itu kekecilan,” tambah Jhon. Terkait aturan, pemerintah juga berencana menyelesaikan revisi empat undang-undang perpajakan yang meliputi UU Pajak Pertamba- han Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Revisi ini di- lakukan terkait semangat reformasi perpajakan. Ia berharap program tax amnesty dapat menjadi jembatan bagi pemer- intah dalam menghadapi era keter- bukaan perpajakan nanti. Karena

lum menjadi pokok sengketa. Fokus Perpajakan 2017

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh mengata-

Made with FlippingBook flipbook maker