SP170616

Utama

Suara Pembaruan

2

Jumat, 16 Juni 2017

Ciri-ciri Bakal Capres

ketiga prosedurnya salah. Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 1.350 responden mengungkapkan bahwa 65% rakyat menolak penggunaan hak angket. “Di kalangan mereka yang menolak, mayoritas atau 51,6% menganggap hak angket digunakan DPR untuk melindungi anggotanya dari proses hukum KPK,” ujar Direktur ProgramSMRCSirojuddin Abbas, Kamis (15/6). Hasil itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik pada KPK jauh berada di atas kepercayaan pada DPR. Sebanyak 64,4%warga menyatakan lebih percaya pada KPK dari pada DPR, hanya 6,1% yang menyatakan lebih percaya DPR dibandingkan KPK. Yangmenarik, kataAbbas, adalah P ilpres masih dua tahun lagi. Meski demikian, hawa kompetisi sudah mulai terasa. Sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai menegas- kan sikap politik mengenai siapa yang akan diusung menjadi bakal capres. Tak hanya parpol, sejum- lah tokoh politik juga ada yang terang-terangan menyatakan bakal maju. Sejauh ini, baru ada dua tokoh yang kemungkinan besar maju menjadi bakal capres. Keduanya adalah kontestan saat Pilpres 2014, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Di luar dua nama tersebut, sejumlah tokoh ditengarai juga tengah bergerilya untuk dapat

masuk bursa bakal capres. Seorang petinggi di negeri

tujuannya supaya lebih populer,” jelasnya. Kedua , ciri orang yang berambisi menjadi bakal capres adalah materi pembicaraannya selalu mengenai isu-isu kebang- saan. “Yang bersangkutan selalu mengangkat isu-isu kebang- saan dan melontarkan gagasan mengenai apa yang terbaik agar Indonesia menjadi lebih baik dan hebat,” jelasnya. Adapun ciri ketiga , yang bersangkutan juga menyinggung soal kepemimpinan nasional. “Karena modal utama maju menjadi capres adalah kepem- impinan, makanya dia getol berbicara mengenai leadership . Tujuannya masyarakat bisa menilai jiwa kepemimpinannya,” katanya. [A-17]

hasil survei ini juga menemukan bahwa seluruh pendukung partai politik yang memiliki kursi di DPR saat inimendukungKPK. Sekitar 70% pendukung dua partai politik dengan jumlah kursi terbesar di parlemen (PDI-P dan Gerindra) menyatakan lebih percaya KPK daripada DPR. Persidangan KPK segera merampungkan penyidikan kasus dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan yang menjerat mantan Fraksi Hanura, Miryam S Haryani. Ber- kas perkara akan rampung dan dilimpahkan ke tahap penuntutan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menurut Jubir KPK, Febri Diansyah, dalam persidangan nanti KPK bakal membuka Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam, ini menuturkan, ada sejumlah ciri sese- orang yang berambisi menjadi bakal capres. “Masyarakat sebenarnya bisa melihat dan menganalisis sendiri, siapa punya ambisi maju ke Pilpres 2019. Ada ciri-ciri yang menonjol,” tuturnya, di Jakarta, Kamis (15/6). Ciri-ciri dimaksud, pertama , yang bersangkutan rajin meng- hadiri seminar. “Kalau ada tokoh yang sangat sering menjadi pembicara seminar di sela-sela tugas utamanya, patut diduga dia punya ambisi. Dia sangat rajin memenuhi undangan kampus, or- mas, atau komunitas-komunitas,

KPKMelawan Hak Angket Rekaman Pemeriksaan Miryam Akan Dibuka di Persidangan

[JAKARTA] Hak angket terhadap KPK terus bergulir meski mayoritas masyarakat menentang. KPK melawan. KPK telah meminta pendapat para pakar hukum tata negara. Lebih dari seratus akademisi hukum pidana menyatakan bahwa hak angket tersebut cacat hukum. Sejak awal KPK menolak permintaan DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, terkait perkara megakorupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Miryam ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan palsu karena sebagai saksi persidangan, Miryam mengaku ditekan oleh penyidik dan mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Padahal dalam BAP, anggota Komisi II DPR ini mengaku ditekan oleh aggota DPR lainnya agar tidak memberikan keterangan mengenai aliran dana e-KTP. Pansus Angket DPR pekan depan mengagendakan memanggil Miryam yang saat ini ditahan KPK. Pemanggilan tersebut harus seizin KPK. Namun, KPK justru berencana membawa Miryam ke persidangan sehingga publik bisa melihat bersama-sama bagaimana proses pembuk t i an i nd i kas i keterangan tidak benar, dan siapa saja pihak-pihak yangmemengaruhi Miryam sehingga ia mencabut BAP. KPK belum menerima surat permintaan dari Pansus Hak Angket yang berniat mendatangkan Miryam. “Nanti kami lihat dulu surat itu dasarnya apa, kami akan pelajari lebih lanjut kebutuhannya apa. Sebagai lembaga penegak hukum, kami ingin memastikan dulu apa pun yang dilakukan harus sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Jubir KPK Febri Diansyah. Kemungkinan KPK terkena Pasa l Penyande r aan sepe r t i diatur dalam KUHP jika tidak mengizinkanMiryam datang dalam rapat Pansus, Febri menyatakan, KPK tetap akan membaca terlebih

dahulu surat permintaan itu. Sementara terkait tindakan hukumyang akan diambil menyikap HakAngket itu, Febri mengatakan KPK akan memutuskannya setelah mengambil kesimpulan dari semua masukan dari para ahli hukum yang mengkaji keabsahan Hak Angket itu. “Dengan catatan KPK harus mematuhi peraturan Undang- Undang yang berlaku dan yang terpenting aspek independensi KPK tidak terganggu,” kata Febri. Sebelumnya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN- HAN) menilai pembentukan Pansus Hak Angket di DPR cacat hukum. Menurut Ketua Umum DPP APHTN-HAN Mahfud MD, subjeknya (KPK) yang keliru, kedua karena objeknya keliru, dan

saat yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP. Seperti diberitakan, BAP dan rekaman pemeriksaan Miryam ini menjadi pemicu bergulirnya hak angket di DPR. Di akhir Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, Komisi III DPRmeminta KPKmembuka BAP dan rekaman pemeriksaan Miryam yang menyebut adanya tekanan dari sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengakui aliran dana terkait proyek e-KTP. Namun, KPK menolak permintaan Komisi III DPR karena BAP dan rekaman pemeriksaan hanya dapat dibuka di proses persidangan atau atas perintah hakim. “Bagaimana proses pembuktian indikasi itu, siapa-siapa saja pihak yang diduga mempengaruhi (Miryam, Red) akan diperdengarkan kepada publik, termasuk akan diperlihatkan video rekaman pemeriksaan yang menyebutkan s e j um l a h n ama d a n v i d e o pemeriksaan Miryam sebagai saksi e-KTP saat itu,” katanya. Bila hal ini terjadi maka rekaman dan BAP Miryam yag diminta DPR, tidak hanya menjadi konsumsi DPR saja melainkan publik bisa mengetahuinya. DPR sebenarnya juga tidak perlu repot membentuk Pansus Hak Angket yang menelan anggaran hingga Rp 3,1 miliar. Febri mengatakan, jika tujuan DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan BAP Miryam, Pansus Hak Angket dapat mengikuti proses persidangan kasus Miryam dan melihatnya di sana. Febri membantah dikebutnya penyidikan kasus Miryam ini berkaitan dengan desakan Pansus Hak Angket. Ia memastikan, pelimpahan berkas kasus ini semata berdasarkan kecukupan bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan. [YUS/F-5]

Made with FlippingBook - Online catalogs