SP161117

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 17 November 2016

Buruh Tunggangi Demo 25/11?

K asus dugaan penista- an agama yang dila- kukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada September 2016 menyulut aksi unjuk rasa besar pada 4 November lalu, yang menuntut proses hukum terhadap Ahok. Sebagai tindak lanjut dari tuntutan itu, Polri menggelar proses hukum, yang beru- jung pada penetapan ter- sangka kepada Ahok pada Rabu (16/11). Namun, ditengarai masih ada upaya sejumlah kelompok untuk menggelar

aksi demo lanjutan pada Jumat (25/11) pekan depan. Sejak awal, intelijen mene- ngarai, demo yang digelar pada 4 November silam tidak murni diikuti kelom- pok yang sungguh-

Sumber SP mengung- kapkan, kelompok tersebut tidak sekadar menghendaki Ahok menjadi tersangka, tetapi Ahok harus segera menyatakan mundur dari pencalonannya seba- gai gubernur DKI. Selain itu, kelompok ini dicurigai juga mempunyai kepentingan politik menginginkan Jokowi turun dari kursi Presiden RI. Karena itu, kelompok ini mendekati sejumlah organisasi mahasiswa dan buruh. Sebagian buruh sudah diberi uang. Menurut

sumber SP, buruh yang akan ikut unjuk rasa 25 November dibayar Rp 300.000 per orang. “Buruh akan menuntut penista agama dihukum serta menuntut kenaikan upah. Intinya mereka mau buat kekacauan agar wiba- wa Presiden turun,” kata sumber itu, Kamis (17/11). Menurut sumber itu, buruh-buruh yang akan ber- unjuk rasa dan dibayar itu dikhawatirkan melakukan tindakan anarkistis. “Dengan itu maka akan ter- jadi chaos , kacau,” kata sumber itu. [E-8]

sungguh ingin Ahok diproses secara hukum. Ada pihak lain

yang dicurigai menunggangi demo tersebut, tentu dengan kepentingan atau tujuan politik lain. Kelompok terakhir inilah yang dicuri- gai kembali bermaksud turun ke jalan menggelar demo besar pada 25/11.

Amnesty International: Hentikan Penyidikan Kasus Ahok

[JAKARTA] Amnesty International meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghentikan penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon guber- nur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Penetapan Ahok sebagai tersangka itumenjadi kontroversial karena para penyidik beda pendapat. Hal tersebut disampaikanDirektur Amnesty International untuk Asia Tenggara danPasifik, Rafendi Djamin di Jakarta, Kamis (17/11). Rafendi menilai, penetapan Ahok sebagai tersangka sebagai sesuatu hal yang kontroversial, karena para penyidik berbeda pendapat tentang apakah P utra sulung Basuki mendapat banyak pertanyaan dari sejumlah teman kuliahnya. Pertanyaan tentu saja seputar berita yang sedang hangat saat ini, “... kenapa papamu jadi ter- sangka? Gimana perasaanmu?" Pertanyaan-pertanyaan itu muncul setelah Ahok, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, ditetapkannya ia sebagai tersangka kasus dugaan penis- taan agama, Rabu (16/11). Apa yang dialami putranya itu diceritakan kembali oleh Ahok saat ia bertemu warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11). "Saya bilang sama mereka ber- tiga (anak), kalian harus bang- ga. Kalau ada yang bully , kali- an harus bilang, 'kami bangga Papa tersangka bukan karena korupsi. Papa kami lagi mene- gakkan NKRI, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika," lanjutnya. Dengan gaya jenaka Ahok menceritakan, ketika ia menyampaikan kepada ketiga anaknya, Nicholas, Tania, dan Daud, agar tetap bangga, putri keduanya hanya merespons ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, Nicholas Sean Purnama,

kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok itu bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Penetapan Ahok sebagai ter- sangka, lanjutnya, jugamenunjukkan pemerintah tidak sepenuhnya melin- dungi semua pemeluk agama di Indonesia. Padahal, selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang toleran. Rafendi juga mendesakpemerintahuntukmencabut aturan hukum tentang penistaan yang digunakan untuk menjerat pihak-pi- hak tertentu dari kelompokminoritas. Sementara itu, Koordinator Tim Hukum Basuki Tjahaja Purnama, Sirra Prayuna memastikan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan dengan diam saja sedangkan putra bungsunya terkantuk- kantuk. “Saya bilang sama anak saya kita harus bangga. Terus anak saya bilang, 'iya kita jadi patriot ya, Pa’," katanya. Ahok menyatakan tidak mau mengajukan praperadilan supaya kasus yang menjadikan- nya tersangka ini bisa masuk ke pengadilan. "Biar cepat masuk ke pengadilan, biar semua nonton apakah saya punya maksud, niat, catatan menista, menghina agama?" katanya. Ahok juga menyebut bahwa sejak kecil ia tinggal di Belitung Timur yang 93% warganya mus- lim. Tidak hanya itu, orang tua angkat Ahok juga muslim, sau- daranya muslim, sepupunya pun menjadi muslim. "Jadi bagaimana mungkin saya hina Islam?” ujarnya. Ahok mengatakan, proses hukum kasusnya ini merupakan suatu hal yang baik. Yang ter- penting, katanya, tanggal 15 Februari 2017 nanti masyarakat datang beramai-ramai dan memilih nomor dua. "Kita harus satu putaran," pungkasnya. [D-14]

praperadilan setelahAhok ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Hal tersebut dipu- tuskan setelah Sirra berkomunikasi denganAhok. Keputusan tidak akan mengajukan praperadilan itu dalam rangka menghormati proses yang sudah dilakukan Polri secara profe- sional. “PakAhok sangat menghormati proses hukum yang dilakukan Polri. Sebagai warga negara yang taat hukum, dia akan menjalani proses ini dengan baik. Terkait dengan pandangan dan pertanyaan berbagai pihak apakah akan lakukan pra- peradilan, kami tidak akan mengam- bil langkah hukum praperadilan,” ujar Sirra. Dijelaskan, praperadilan meru- pakan mekanisme yang menguji proses penegakan hukum, apakah syarat formal terhadap seseorang dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap suatu tuntutan sudah memenuhi asas-asas hukum pidana. Dikatakan, apabila praperadilan diajukan, maka pihaknya mengang- gap ada yang salah dalam proses hukum itu. “Saya sudah berkomu- nikasi dengan beliau (Ahok, Red). Pandangan kami sependapat bahwa kami tidak akan mengajukan pra-

peradilan untukmenyikapi penetapan status tersangka,” terangnya. Kendati memastikan tidak akan mengajukan praperadilan, Sirra mengatakan, pihaknya sudah memi- liki solusi yang akan ditempuh untuk menyikapi status tersangka itu. Sirra meyakini ada alasan objektif untuk bisa meringkan Ahok tanpa harus melalui jalur praperadilan. “Di antaranya, sikap Pak Ahok yang sangat kooperatif. Tanpa ada panggilan pun, dia datang sendiri ke Bareskrim Polri untuk diperiksa. Kemudian, ketika dipanggil, Ahok datang tepat waktu. Lalu, tidak ada barangbukti yangdihilangkan. Semua sudah ada di Mabes Polri. Beliau inginproses ini cepat selesai,” ujarnya. Tidak Ada Alasan Sirra juga menegaskan, setelah Ahok menjadi tersangka, maka tidak ada lagi alasan bagi sekelompok masyarakat untukmenolak kampanye calon petahana itu. Untuk itu, dia berharap publik membiarkan Ahok untukmenjalankan hak konstitusinya untukberkampanyedi seluruhwilayah DKI Jakarta. Dia berharap tidak ada lagi cerita bahwa Ahok dan Djarot ditolak olehwarga saat berkampanye. Ketua Komisi Pemilihan Umum

(KPU) DKI Jakarta Sumarno me- ngatakan, selama proses hukummasih berlangsung dan belum ada keputus­ an hukumyangmengikat, makaAhok masih memiliki kesempatan untuk mengikuti proses Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, ujarnya, bila nantinya ada keputusan hukum mengikat bahwaAhok bersalah setelahmenang di Pilgub DKI dan dilantik menjadi gubernur, makaAhok diberhentikan dari jabatannya. “Wakil gubernur terpilih yang menjadi pasanganAhok saat Pilgub DKI 2017, Djarot Saiful Hidayat, otomatis akan naik menggantikan posisiAhok sebagai gubernur. Kalau proses hukum berikutnya membuk- tikan calonyangbersangkutan terbukti melakukan kejahatan, maka calon yang bersangkutan diberhentikan dan diganti oleh wagub terpilih,” ujarnya. Mengenai adanya rencana demo besar yang menuntut KPU DKI membatalkan pencalonan Ahok, Sumarno menegaskan, pihaknya hanya bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang (UU). Selain itu, KPU tidak memiliki otoritas untuk tetapmelanjutkan ataumembatalkan pencalonan seseorang tanpa ketentuan UU. [LEN/BAM/D-14]

“Kita Jadi Patriot, Ya, Pa...”

SP/Joanito De Saojoao Tim pemenangan Ahok-Djarot memberi keterangan pers terkait penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama oleh Bareskrim Porli di Jalan Borobudur 18, Jakarta Pusat, Rabu (16/11).

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online