SP190513

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 13 Mei 2019

Parpol Dukung Kabinet Zaken?

S aat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), pekan lalu, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan agar Jokowi membentuk kabinet zaken jika kembali terpilih sebagai presiden. Kabinet zaken adalah menteri-menteri yang terdiri atas para ahli dan kalangan profesional. Lantas, apakah par- tai-partai politik (parpol) pendukung Jokowi mene- rima usulan itu? Menurut sumber SP di Jakarta, Ming- gu (12/5), kalangan parpol

sangat sepakat dengan usul- an Dewan Pengarah BPIP itu. Dikatakan, parpol ingin agar pemerintahan Jokowi di periode kedua nanti bisa benar-benar bekerja untuk rakyat, terutama dalam menjalankan program-program pembangunan yang belum tuntas. “Namun, parpol memi- liki syarat terkait kabinet zaken ini. Parpol ingin agar calon-calon menteri nanti tetap dibahas bersama oleh partai-partai anggota koalisi,

meski akhirnya menjadi hak prerogatif presiden,” kata sumber itu. Apakah itu berarti tetap ada peluang kader parpol masuk kabinet? “Peluang tetap ada. Tentu partai akan mengusulkan nama-na- ma yang ahli di bidangnya, bukan politisi biasa. Kami yakin Presiden Jokowi akan menerima usulan ini,” ujarnya. Dia menegaskan, ma- sukan dan saran dari parpol terkait dengan nama-na- ma menteri bukan bentuk

intervensi politik dari partai pengusung. Partai hanya memberikan saran, tetapi keputusan akhir tetap di tangan Jokowi. Dikatakan pula, pemben- tukan kabinet zaken memang perlu didorong oleh pemerin- tahan Jokowi agar kepenting- an rakyat bisa terwujudkan. “Kami, di partai pengusung, juga ingin agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Itu hanya bisa terwujud jika pemerintahan diisi oleh orang-orang yang profesional dan ahli,” kata sumber itu. [O-1]

Tak Perlu People Power

[JAKARTA] Ketidakpuasan terha- dap hasil pemilihan umum (pemilu) seharusnya disalurkan melalui ca- ra-cara demokratis. Tidak perlu ada pengerahan massa yang berlebihan ( people power ) bila ada pihak yang merasa telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelengga- raan pemilu. Gunakan mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk membuktikan adanya kecurangan dan pelanggaran tersebut. Ada salah kaprah soal people power untukmenyikapi pelaksanaan Pemilu 2019, apalagi bila dibanding- kan dengan kekuatan rakyat pada Reformasi 1998. Ketika itu, people power terjadi karenademokrasi buntu. Institusi hukumtidak berjalan dengan baik, terjadi pelanggaran HAM, korupsi merajalela, dan tidak ada transparansi dalamsistempemilu.Hal itu yang membuat rakyat bergerak dengan sendirinya. Peneliti ForumMasyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, dorongan people power tampaknyadimobilisasi olehpara elite dengan menjadikan rakyat sebagai tameng. Menurut Lucius, rakyat dimanfaatkan agar kepentingan elite terwujud setelah pemungutan suara Pemilu 2019. “Gerakan people power yang didengungkan sekelompok orang tampaknya lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi rakyat untuk kepentingan elite politik. Rakyat digunakan sebagai tameng untuk tujuan politik elite,” kata Lucius kepada SP di Jakarta, Senin (13/5). Lucius mengatakan, tidak berle- bihan untuk menilai people power sebagai gerakan demi kepentingan elite. Pasalnya, rakyat sebenarnya sudah bergerak menggunakan hak pilih dengan penuh antusias pada 17April 2019. Dalam hal ini, rakyat sudah menjalankan tugas demokra- sinya dengan penggunaan hak pilih. Lucius juga beranggapan bahwa tudingan kecurangan sebenarnya hanyamengarah pada beberapa kesa- lahan yang terjadi karena kekeliruan atau situasi lain yang secara tak sadar menyebabkan adanya kesalahan. Dia juga tidak menampik jika mungkin ada beberapa kasus yang memang

dilakukan secara sengaja. “Tetapi, kesalahanataupelanggara itu belum sampai pada kesimpulan adanya rekayasa atau kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, danmasif (TSM) untuk kepentingan sepihak pemerintah yang sah atau calon presiden yang merupakan seorang petahana,” kata dia. Tak Cukup Alasan Pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati mengatakan, saat ini tidak ada cukup alasan melakukan people power , seperti layaknya awal reformasi 21 tahun lalu. Ketika itu, kata dia, people power yang dimotori gerakanmahasiswa berhasil menum- bangkan rezim Suharto. “Karena, saat itu rakyat memang sudah lama ingin menegakkan demokrasi. Saat itu juga ada krisis ekonomi. Pertanyaannya, bila saat ini diadakan people power , motivasinya apa dulu?” ujar perempuan yang akrab disapa Nuning itu kepada SP di Jakarta, Senin (13/5). Menurutnya, saat ini tidak akan terjadi gerakan people power seperti yang sudah digembar-gemborkan pihak tertentu. Bahkan, gerakan dimaksud sudah disuarakan dan menjadi bentuk ancaman jika ada salah satu kubu yang kalah dalam pemilu. “Saya rasa, saat ini tak akan terjadi people power seperti 1998. Rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak mau melakukan people power hanya untuk mendukung kekuasaan sepihak,” ucap Nuning. Dikatakan, saat ini people power adalah kata-kata yang berkonotasi dengan pengerahan massa atas ketidakpuasan atas situasi yang ada atau tidak sepaham. Sukses atau tidak people power itu harus diketahui dari motivasi atas munculnya gagasan tersebut. Selain faktor motivasi, Nuning meyakinkan bahwa tidak mudah melakukan gerakan people power karena aparat keamanan, baik itu Polri maupun TNI, masih solid. Aparat keamanan tidak akan tinggal diam begitu melihat ada gejala pe- ople power , apalagi bila mengarah pada makar. “Kita harus menghindari moboc- racy (pemerintahan yang dibentuk denganmemanfaatkan emosi rakyat,

Red), suatu bentuk movement yang memaksakan kehendak dengan menggunakan pengerahan massa, walau bertentangan dengan sikap mayoritas dan kebenaran, bukan pembenaran,” kata Nuning. Pengamat politik dari Univer- sitas Padjajaran, Bandung, Muradi mengatakan, gerakan people power merupakanupayauntukmemaksakan kehendak berkuasa. People power tidak bisa digunakan untuk menolak hasil pemiluyang sudahdilaksanakan secara demokratis. “Bagi saya, ini bukan soal perlu atau tidak dilakukan people power , tetapi lebih pada keinginan yang dipaksakan untuk berkuasa,” ujar Muradi. Di dalamnegara demokratis, ujarnya, people power seharusnya dilaksanakan pada pemungutan suara pemiluuntukmenentukanpemimpin. Siapa pun yang ingin berkuasa, harus bisamemenangkan kontestasi sesuai denganmekanisme yang demokratis. Salah Kaprah Politikus PDI-P, Adian Napit- upulu mengatakan, banyak yang salah kaprah soal people power . Dikatakan, pada Reformasi 1998, people power terjadi karena de- mokrasi buntu. Saat pemerintahan Orde Baru (Orba), orang sudah tahu siapa yang akan menang pemilu dan siapa yang akan menjadi presiden sebelum pemilu dilakukan.

“ People power 1998 terjadi karena masyarakat juga merasakan muak akan kejahatan, pelanggaran HAM, korupsi, perampasan tanah rakyat, pembungkaman, dan lain -lain. Kalau saat ini, apa yang mau di- people power- kan?” kata Adian. Mantan aktivis 1998 itu mengingat- kan, kondisi dulu berbeda dengan saat ini.Aturan tentang pemilu sudah jelas dan secara transparan bisa di- awasi. Bila ada dugaan kecurangan pemilu, aturan sudah menyiapkan mekanisme maupun institusi untuk menanganinya. Hal yang sama juga berlakuuntuk kebebasan berpendapat, yang diatur mekanismenya oleh undang-undang. “Betul, berdemonstrasi adalah untuk menyalurkanpendapat.Yangmenjadi masalah, bila demonstrasi yang di- sebut people power itu adalah untuk menolakhasil pemilu. Padahal pemilu itu keputusan rakyat. Pemilu adalah produk bersama rakyat,” kataAdian. Sementara, politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, calon presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan untuk memilih jalur konstitusi dan perundangan terkait adanya kecurangan. “Pak Prabowo selalu sampaikan, kami ini konstitusional dalam mengikuti pemilu. Semua sesuai ketentuanUUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya. Dikatakan, rakyat secara indi-

vidu maupun jumlah besar berhak mengutarakan pendapatnya di ruang publik. “Kalau rakyat merasa perlu memberikan dukungan, menyampai- kan keluhan, dan lain-lain, itu adalah hak rakyat Indonesia,” kata dia. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, AndreRosiademenambahkan, pihak- nya akan selalu menempuh langkah yang sesuai konstitusi dalam proses Pemilu 2019. Salah satu langkah sesuai koridor hukum itu, antara lain dengan mendatangi Bawaslu untuk melaporkan dugaan kecurangan yang bersifat TSM. BPN, kata dia, menduga telah terjadi kecurangan terkait pemenangan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Kecurangan itu terjadi dari sebelumhingga hari penyelenggaraan pemungutan suara berlangsung. “Kamimendugakecuranganterkait pemenanganpasangan01yang terjadi tidak hanya saat tahap pencoblosan. Kecurangansudah terjadi dari sebelum pencoblosan,” ujarnya. Andre menegaskan, pihaknya tidak memaksakan gerakan  people power dalammenyikapi hasil Pemilu 2019. BPNmenyerahkan gerakan pe- ople power kepada rakyat, karena itu merupakan kehendak rakyat. [YUS/MJS/Y-7/C-6/H-14]

> 4

Terkait halaman

Made with FlippingBook - Online catalogs