SP170121

Suara Pembaruan

28

Sabtu-Minggu, 21-22 Januari 2017

Sylviana Murni Akan Kembali Diperiksa

[JAKARTA] Pemeriksaan awal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni sebagai saksi kasus dana ban- sos Kwarda Pramuka DKI senilai Rp 6,8 miliar telah selesai dilakukan, Jumat (20/1). Namun, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Mabes masih akan memeriksa Sylviana kembali. “Proses pemeriksaan kasus bansos dana Kwarda Pramuka DKI Jakarta berjalan lancar sesuai prosedur. Untuk melengkapi penyelidikan, kami akan menjadwalkan lagi kehadiran Sylviana. Saat ini Bareskrim masih konsentra- si penyelidikan dana bansos terkait. Soal pemeriksaan Sylviana dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan masjid di kompleksWali Kota Jakarta Pusat, penyidik sedang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi lainnya,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes [JAKARTA] Polisi meng- amankan pembawa bendera Merah Putih bertuliskan Arab, berinisial NF, di dae- rah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (19/1) malam. Hingga Sabtu (21/1) pagi, polisi masih memerik- sa motifnya. Namun, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. "Kita sudah mengaman- kan satu orang laki-laki asalnya Klender, Jakarta Timur, tapi kita amankan di Pasar Minggu. Jadi yang bersangkutan berinisial NF ya, dan yang bersangkutan ini pada waktu unjuk rasa FPI di depan Mabes Polri membawa bendera," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono. Menyoal apakah yang bersangkutan merupakan anggota FPI, Argo belum bisa menjelaskannya. "Pada saat unjuk rasa FPI dia ikut di situ ya. Barang bukti yang disita ada ben- dera yang dicoret, sepeda motor juga ada yang dipakai pada saat kegiatan itu," ungkapnya. Ia menyampaikan, saat ini penyidik masih melaku- kan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk mengungkap motif.

untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Menurut Boy, total warga yang diperiksa ada 20 saksi terkait kasus tersebut. Sebelumnya, Sylviana Murni dicecar pertanyaan oleh penyidik Direktorat Tindak PidanaKorupsi BadanReserse danKriminal (Bareskrim) Polri selama tujuh jam. Usai diperiksa, Sylviana, menjelaskan sejumlah hal termasuk jika pemanggilannya itu seharusnya tidak berkaitan dengan dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kwarda Gerakan Pramuka 2014 dan 2015. ”Dalam surat panggilan memang dipanggil nama saya, tapi di sini ada kekeliruan. Di sini (ditulis diperiksa untuk) pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta, tetapi ini bukan dana bansos, ini adalah dana hibah. Saya akan menyampaikannya dengan

bukti yang jelas,”kataSylviana. Menurutnya, dana ini berdasarkan SK Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 ter- tanggal 14 Februari. SK itu, menurutnya, ditandatangani oleh Gubenur DKI Jakarta masa itu yakni JokoWidodo. ”Di sana disampaikan bahwa biaya operasional pengurus Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta dibe- bankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBDmelalui belanja hibah. Jadi jelas di sini bukan bansos tetapi hibah,” tegasnya. Selanjutnya, Sylviana melanjutkan, dana yang diku- curkanRp6,8miliar.Dia sudah mengelola dana itu bersama pengurus Kwarda kepengu- rusan 2013-2018. Hasil kegi- atan pada 2014 menurutnya sudah ada auditor independen yangmenyatakanbahwa semua kegiatan adalah wajar. Di tempat terpisah, calon

gubernur DKI Jakarta, Agus HarimurtiYudhoyono (AHY), menilai pemanggilan cawa- gubnya, Sylviana Murni, oleh kepolisian bernuansa politis. Agus pun menyayangkan hal itu. Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu meng- aku sulit memahami ketika Agus Yudhoyono bersikap reaksioner terhadap kepolisian yangakanmemeriksa cawagub Sylviana Murni atas dugaan keterlibatannya dalam bebe- rapa kasus korupsi saat men- jabat di PemprovDKI Jakarta. "Tudingan cagub Agus Yudhoyono bahwa pemang- gilan polisi terhadap Sylviana Murni bernuansa politis adalah sikap kekanak-kanakan. Ini merendahkan profesionalisme kepolisiandalammelaksanakan tugas penegakan hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Masinton. [C-6/H-14/G-5]

SP/Joanito De Saojoao Calon wakil gubernur DKI no urut 1 Sylviana Murni (tengah) menjawab pertanyaan wartawan, usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/1).

Polri Irjen Pol Boy RafliAmar yang dikonfirmasi SP Sabtu (21/1) pagi. Juru bicara Mabes Polri mengatakan, pengaduan kasus dugaan korupsi dana Bansos Pramuka DKI tersebut meru-

pakan laporanwarga, dan tidak ada hubungan dengan politik. Saat ini sedang dalam penye- lidikan intensif Polri. Karena itu, penyidik polisi harus melakukan pemanggilan ter- hadap semua pihak terkait

Pembawa Bendera Merah Putih Bertuliskan Arab Diancam 5 Tahun

"Masih diperiksa. (Ada pihak lain yang menyuruh?) Nanti kami akan dalami lagi. Nanti ditanyakan," katanya. Ihwal apakah penang- gungjawab akan diperiksa juga, Argo menyampaikan, bergantung pemeriksaan penyidik nanti. "Ya nanti itu perkem- bangan dari penyidik. Kalau ada arah ke sana, ya kita panggil. Kalau ada, ya kami periksa," jelasnya. Laporan Atas perbuatannya, NF terancam dijerat hukuman 5 tahun kurungan penjara. "Nanti kita kenakan ke Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 t en t ang Lambang Negara, ancaman 5 tahun," tandasnya. NF membawa bendera tersebut saat unjuk rasa FPI, di depan Gedung Baharkam Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/1). Polisi tidak perlu menunggu masyarakat melapor untuk mengusut kasus ini, karena dapat membuat laporan model A. "Itu kan ada yang diru- gikan. Negara dirugikan di situ. Kalau kita melihat seperti itu laporan model A juga bisa. Tapi, nanti kita lihat dulu. Kalau ada pelapor kita tindaklanjuti. Kalau

tidak ada kita membuat sendiri laporan polisi model A," ujar Argo. Sementara itu, Polda Metro Jaya akan memerik- sa imambesar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, terkait kasus dugaan adanya gambar palu arit di uang rupiah, Senin (23/1). "Jadi nanti hari Senin, pak Rizieq akan kita agen- dakan, kita panggil sebagai saksi," ujar Argo. Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat,menyambangi Polda Metro Jaya, meminta agar polisi segera menang- kap Rizieq Shihab, lantaran sudah banyak laporan yang masuk dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. "Saya tidak membuat laporan polisi, sayamenyam- paikan surat yang intinya minta perhatian institusi Polri. Kenapa ke Polda karena ada beberapa lapor- an itu ditangani PoldaMetro Jaya," ujar Henry. Dikatakan, kapasitas dirinya ke Polda Metro sebagai anggota DPR dan melaksanakan salah satu kewajiban konstitusi yaitu, mengutamakan, mengede- pankan kepentingan masya- rakat untuk keutuhan NKRI. Kemudian, menyerap dan menyalurkan aspirasi masya- rakat. [BAM/G-5]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker