SP160716

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 16-17 Juli 2016

Kahar Muzakir Ketua Fraksi Golkar?

P artai Golkar ketua fraksinya di DPR. Hal itu seiring telah terpilihnya Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar dalam munaslub di Bali, perte- ngahan Mei lalu. Informasi yang diperoleh SP menyebutkan, politisi senior (PG) akan sege- ra mengganti

Kahar Muzakir akan menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.

Jakarta, Jumat (15/7). Ia menjelaskan Kahar dipilih karena dia sangat dekat dengan Novanto. Kahar ada- lah ketua tim pemenangan Novanto saat Munaslub, Mei lalu. “Pak Novanto lebih memilih Kahar karena sudah dipercaya. Pak Kahar sudah paham apa maunya Pak Nov. Jadi pilihan itu sudah pas,” ujarnya.

Dia menambahkan Kahar kemungkinan akan melepas jabatan sebagai ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Jabatan itu akan diserahkan ke loyalis Novanto lainnya. “Kalau tidak dalam bulan ini, paling lama bulan Agustus nanti sudah ada pergantian. Kemungkinan bersamaan dengan jabatan-jabatan lain di DPR,” tutupnya. [R-14]

Dia menggantikan

Novanto.

“Dalam waktu dekat akan segera ada pergantian. Pak Novanto mengundurkan diri dan fokus urus partai. Pak Kahar menggantikannya,” ujar sebuah sumber di

Pembatalan Reklamasi Sebaiknya oleh Presiden Nasib Pulau GDibahas di Rapat Kabinet

[JAKARTA] Proyek 17 pulau reklamasi di pesisir utara Jakarta melahirkan polemik antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, aliasAhok. Pernyataan Menko Rizal mengenai keputusan penghentian proyek reklamasi Pulau G, sesuai reko- mendasi Komite Bersama Reklamai, dipertanyakan oleh Ahok. Menanggapi polemik tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih keputusan terkait nasib pulau -pulau reklamasi, terutama Pulau G. Pasalnya, rekomendasi Komite Bersama, tidak serta merta mem- batalkan atau menghentikan rekla- masi Pulau G, sebab rekomendasi tersebut bukanlah produk hukum. “Apa pun bentuknya, harus ada produk hukum yang minimal setara atau lebih tinggi dari produk hukum sebelumnya, sehingga bisa memba- talkan produk hukum tersebut. Jika pengaturan reklamasi Pulau G di kawasan pantai utara Jakarta dalam bentuk keputusan presiden (Keppres), maka untuk membatalkan reklama- si Pulau G, Presiden harus keluarkan lagi Keppres,” ujar Refly di Jakarta, Jumat (15/7).  Refly menilai, rekomendasi dari Komite Bersama harus ditindak- lanjuti dengan penerbitan Keppres oleh Presiden, jika memang kepu- tusan akhir harus dihentikan pem- bangunannya. “Rekomendasi tidak bisa menghentikan atau membatal- kan reklamasi yang pengaturannya mengacu pada Keppres. Sebab, rekomendasi bukan putusan hukum atau produk hukum. Rekomendasi itu berisi analisis-analisis, tetapi bukan putusan hukum. Kecuali kalau ada putusan hakim atau pengadilan, maka bisa berlaku dengan sendirinya,” terang dia. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak memiliki legalitas apapun, kecuali kalau Presiden Jokowi menerbitkan Keppres baru berdasarkan reko- mendasi tersebut. Sehingga, jika Pemprov DKI tidak menjalankan rekomendasi, tidak ada konseku- ensi hukum apa pun. Hal senada diungkapkan oleh pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, AsepWarlanYusuf. Menurut Asep, Presiden Jokowi perlu mengeluar- kan Keppres yang bersifat kompre- hensif terkait reklamasi, sehingga

pi keputusan Komite Bersama,” ungkap Safri, yang juga Ketua Tim Teknis Komite Bersama. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Wijayanti mengatakan, dalam tinjauan lingkungan, KLHK menemukan berbagai hal yang memerlukan kajian mendalam. Dari berbagai diskusi publik dan kajian mendalam tersebut, KLHK menemukan adanya indi- kasi penanganan dampak saat reklamasi tidak berjalan baik. Selain itu ada desakan keresahan masya- rakat yang diduga akibat pence- maran dan kerusakan. Pada 1995, rencana reklamasi awal sudah dilakukan analisis dampak lingkungan, dan dinyatakan tidak layak oleh KLH saat itu. Kemudian proses kelayakan dise- rahkan ke pemda dengan mengubah desain menjadi 17 pulau. “Dalam kajian kami, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang disusun Pemprov DKI Jakarta sudah banyak merekomendasi langkah-langkah penanganan, tetapi ada problem di implementa- sinya,” katanya.

Hal tersebut tampak dari belum tuntasnya pelaksanaan seluruh kegiatan pendukung. Misalnya, penanganan sosial dan kadang dilakukan terfragmentasi sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Dalam hasil telaah tersebut, berbagai masukan muncul yakni tidak melanjutkan reklamasi yang terbukti mengganggu infrastruktur dan tidak menaikkan kualitas daya dukung di jangka panjang. Kemudian ada arahan untuk meninjau kembali dan melanjutkan KLHS-nya pada tatanan perenca- naan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur), serta tata ruang laut nasional. Selain itu ditekankan pula bahwa prioritas DKI Jakarta harus ada penanganan kebencanaan ( disaster ) sebagaimana menjadi dasar berpi- kir National Capital Integrated Coastal Development. Di samping itu perlu pula mengubah penanganan masalah sosial, terutama agar menyesuaikan proporsi dan durasi beban sosial yang diderita masyarakat yang rentan. Perlu pula ada penyesuaian tindakan sesuai sanksi administra- tif. [YUS/C-6/R-15]

foto-foto:dok sp

Pramono Anung

Refly Harun

tidak ada lagi ada tumpang tindih aturan. “Saya mendorong Presiden Jokowi segera menerbitkan Kepres yang sifatnya menyeluruh terkait reklamasi sehingga reklamasinya dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Bila perlu ada undang-undang khusus terkait reklamasi,” imbuh Asep. Dibahas di Kabinet Secara terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan polemik proyek rekla- masi akan dibahas di rapat kabinet terbatas. Presiden Jokowi yang akan memimpin rapat tersebut dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat dirapatterbatas- kan,” kata Pramono, Jumat (15/7). Terkait hal itu, Presiden juga berencana memanggil Menko Rizal Ramli dan menteri terkait lainnya. Ketika ditanya apakah Presiden telah menerima surat dari Gubernur DKI terkait keputusan penghentian reklamasi Pulau G oleh Menko Maritim dan Sumber Daya. “Pokoknya pekan depan akan ada ratas (rapat kabinet terbatas) terka- it itu,” ujar Pramono. Sementara itu, Deputi IVBidang Koordinasi, Sumber Daya Manusia, Iptek dan Maritim, Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Safri Burhanuddin, mene- gaskan, keputusan penghentian reklamasi Pulau G sesuai dengan hasil keputusan rapat pembahasan Komite Bersama Reklamasi. Keputusan tersebut atas pertim- bangan kajian teknis reklamasi juga aspek sosial, ekonomi dan peratur- an perundangan yang berlaku. Menurutnya, lokasi Pulau G berada dalam kawasan terlarang (radius kurang dari 500 meter),

infrastruktur strategis nasional yakni pipa gas bawah laut, pengoperasi- an pembangkit listrik tenaga uap, masuk areal dilarang labuh jangkar, tidak ada kajian sumber bahan urugan, dan potensi konflik dengan masyarakat nelayan. Dia menambahkan, dalam pembahasan komite bersama ini, perwakilan dari Pemprov DKI juga hadir, diwakili Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang. “Tunggu surat- nya saja, yang keluar dari Komite Bersama bukan rekomendasi teta-

ANTARA/Widodo S Jusuf

Foto udara kawasan reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Made with FlippingBook flipbook maker