SP160716

Metropolitan

Suara Pembaruan

28

Sabtu-Minggu, 16-17 Juli 2016

Baru 70% Pemudik Balik Jakarta

[JAKARTA] Polda Metro Jaya memprediksi akan ter- jadi peningkatan volume kendaraan arus balik pada Sabtu (16/7) ini dan Minggu (17/6) besok. Polisi telah mempersiapkan langkah antisipasi mengatasi kema- cetan di jalur mudik. " Ya , kalau kita lihat data mudik baru 70% yang kem- bali ke Jakarta. Situasi di Jakarta juga belum seperti biasanya," ujar Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, Sabtu (16/7). Dikatakan, anggota poli- si dan stakeholder lainnya telah diploting di tem- pat-tempat rawan kemacetan dan kecelakaan. "Tetap kami antisipasi kembalinya pemu- dik. Kami sudah ploting ang- gota seperti di Tol Cikarang Utama. Ada anggota Polda Metro, Korlantas Polri, dan stakeholder lain," ungkap- nya. Ia menyampaikan, jika terjadi kemacetan polisi akan melakukan rekayasa arus la- lu lintas seperti contra flow atau pengalihan arus. "Kalau di jalan tol, se- andainya nanti sudah macet [JAKARTA] Kepa l a Dinas Pendidikan (Disdik) K o t a B o g o r E d g a r Suratman menyatakan, pi- haknya akan memberikan sanksi tegas pada sekolah yang memberlakukan perp loncoan pada siswa baru. “Sesuai peraturan dari Kemendikbud, kita tegas- kan pada semua sekolah di Kota Bogor tidak ada per- peloncoan, bahkan tidak ada lagi masa orientasi se- kolah (MOS). Kita ganti dengan masa pengenalan l i n g k u n g a n s e k o l a h (MPLS), yang memberikan pengenalan juga guru-guru, bukan siswa,” kata Edgar kepada SP , Sabtu (16/7). Dia juga menjelaskan, sekolah negeri tidak diper- kenankan memungut uang gedung atau pangkal dari siswa. “Kalau SPP silakan, tapi kalau uang gedung atau sumbangan dalam bentuk apa pun kita larang. Kalau ada yang masih me- nerapkan hal ini kita beri sanksi,” tegasnya. Guru SMA Budi Mulia Bogor Felix Parmanto me- nerangkan, sejak 1991 atau

Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi. "Kami mendata para pendatang baru berdasarkan surat keterangan pindah-da- tang penduduk, laporan pendataan dari setiap RT- RW-hingga ke kelurahan. Semua data tersebut diaku- mulasi dan didapati angka yang dijadikan acuan jum- lah pendatang baru," kata Kepala Bidang Proyeksi d a n P e n g e m b a n g a n Kependudukan Disdukcapil Kota Bekasi, Jamus Rasidi, Jumat (15/7). Dia mengatakan, butuh waktu lama untuk menghi- tung secara akurat angka pendatang baru di Kota Bekasi. "Pastinya tidak seha- ri-dua hari selesai menghi- tungnya. Ada rentang wak- tu lama untuk melakukan penghitungan," ungkap- nya.

Dia menjelaskan secara berkala juga mendapat data dari Kementerian Dalam Negeri terkait populasi ko- ta/kabupaten. "Secara berkala, setiap satu semester, kami menda- pat data jumlah penduduk kota/kabupaten yang diter- bitkan oleh Kementerian Dalam Negeri," ujarnya. Semester pertama, kata dia, data dikirim pada bulan J un i a t a u awa l J u l i . Sedangkan semester kedua, data jumlah penduduk dibe- rikan Kementerian Dalam Negeri pada Desember atau awal Januari. "Selanjutnya, kami akan mencocokkan data yang di- terima dari Kementerian Dalam Negeri dengan data yang diolah oleh Disdukcapil Kota Bekasi, sehingga mun- cul lah jumlah angka penda- tang baru di Kota Bekasi," tuturnya. [BAM/160]

ANTARA/Risky Andrianto Kendaraan warga dan pemudik sepeda motor melintas di kawasan Kalimalang arah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (10/7). Pada H+4 Lebaran arus balik kendaraan roda dua yang melintas di jalan tersebut dari pagi hingga petang tercatat sebanyak 6.680 roda dua.

sampai 5 kilometer, kami akan koordinasi dengan pi- hak tol untuk melakukan rekayasa. Contra flow kami siapkan," katanya. Budiyanto menyebut- k a n , s e l ama Op e r a s i Ramadniya 2016, polisi menilang 17.569 dan mene- gur 30.116 pengendara. Terjadi peningkatan diban- ding 2015, dengan jumlah tilang 13.719 dan teguran 8.202. Ia menambahkan, terjadi juga peningkatan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pada dibukanya pendaftaran kali pertama di sekolah tersebut tak pernah mengenal istilah perploncoan. “Yang ada pa- ra siswa baru kami bekali dengan arahan tentang pe- ngenalan sekolah, visi dan misi sekolah. Tidak ada ke- kerasan,” ungkapnya. Sementara itu, sum- bangan awal tahun yang di- bebankan kepada orangtua murid baru di jenjang pen- didikan SMA/SMK Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat, dikeluhkan para orangtua siswa. Para orangtua murid mesti membayar uang hingga sebesar Rp 3 juta lebih untuk bisa mendaftar ulang anaknya. Seperti yang terjadi di SMKN 11 Seroja, Bekasi Utara, para orangtua dipun- gut biaya hingga Rp 3 juta per murid. Dana tersebut digunakan untuk biaya se- ragam sekolah dan uang gedung. "Saya kaget dikenakan biaya Rp 3 juta lebih untuk uang bangunan dan sera- gam sekolah. Tidak boleh dicicil," ungkap orangtua dari murid bernama Ari S

2015, terjadi 82 kasus kece- lakaan dengan korban me- ninggal dunia enam orang, luka berat 32 orang, luka ri- ngan 75 orang, dan kerugian materi Rp 117 juta. "Tahun ini jumlah kecelakaan 147 kasus. Korbannya 191 orang, meninggal dunia 14 orang, luka berat 53 orang, luka ri- ngan 124 orang, dan kerugi- an materi Rp 302 juta," tan- dasnya.

Jawa Barat, memastikan be- saran angka para pendatang baru di wilayahnya sebesar 10.000 orang, dianggap cu- kup akurat. Hal ini berda- sarkan penghitungan dari surat keterangan pindah dan datang yang terdata di Dinas Kependudukan dan

Metode Akurat

S e m e n t a r a i t u , Pemerintah Kota Bekasi,

Plonco, Sekolah Diberi Sanksi

Sandika, Kamis (14/7). Dia mengungkapkan, pungutan Rp 3 juta lebih diminta oleh pihak sekolah saat melakukan daftar ulang ke sekolah. "Katanya guru yang meminta uang tersebut, pungutan tersebut sudah menjadi kebijakan wali kota," ungkapnya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Rudi Sabarudin, mengatakan ke- tentuan tersebut sudah ditu- angkan dalam Peraturan Wali (Perwal) Kota Bekasi. Ka b i d P e n d i d i k a n Me n e n g a h ( D i kme n ) Disdik Kota Bekasi, U'u Saeful Mikdar, mengatakan Perwal Kota Bekasi terse- but mengatur sumbangan awal tahun yang dibeban- kan kepada orangtua murid untuk mengurangi biaya operasional sekolah. "Besarannya berbe- da-beda. Paling tinggi seki- tar Rp 2,5 juta dan diakumu- lasi dengan uang SPP Rp 150.000 per siswa per bulan, biaya seragam sekolah dan sebagainya," ujar U'u. [LEN/160/161]

Made with FlippingBook flipbook maker