SP180928

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 28 September 2018

PKS Konflik, Prabowo Was-was?

P asangan Prabowo Subi- anto dan Sandiaga S Uno dikabarkan tengah was- was terhadap tim pemenangan mereka pada Pemilihan Presi- den (Pilpres) 2019. Salah satu penyebabnya adalah mesin partai politik partai pendukung yang dikhawatirkan tidak ber- jalan maksimal. Setelah sejum- lah elite Partai Demokrat yang justru mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin, kini rasa khawatir muncul karena kon- flik di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sumber SP di Jakarta, Jumat (28/9) mengatakan,

untuk gerakan teritorial, Prabowo-Sandiaga sangat ber- gantung kepada PKS. Diban­ dingkan parpol lain, seperti PAN, Partai Demokrat, bahkan Partai Gerindra sendiri, hanya PKS yang mesin partai- nya bisa bergerak maksimam. “Masa- lahnya, PKS saat ini sedang dilanda konflik internal yang cukup besar,” ujar sumber itu. Dikatakan, konflik di inter- nal PKS dipicu adanya organi- sasi kemasyarakatan (ormas) baru bernama Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang dipelopori oleh mantan Presi-

den PKS Anis Matta. Menurut sumber itu, hampir keseluruh- an anggota dan kader dipaksa untuk melakukan sumpah ulang (baiat) oleh DPP PKS menyangkut loyalitas kepada partai. Bagi partai itu. Bila tetap tak mau tunduk, maka kader-kader itu akan dipecat dari keanggotaan partai atau jabatan-jabatannya di partai. “Ada informasi bakal ter- jadi pemecatan di Bali dalam waktu dekat. Sebelumnya, ada tokoh PKS Jawa Timur siapa pun yang meno- lak akan diajukan ke semacam pengadilan

secara pra upaya atau sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Sistem ini mendorong faskes tingkat pertama untuk bertindak secara efektif dan efisien sertamengutamakan kegiatan promotif dan preventif. BPJS Kesehatan sesuai keten- tuan, wajib membayarkan kapitasi kepada faskes tingkat pertama paling lambat tanggal 15 setiap bulan berjalan. Hal senada diungkapkan Wali Kota Depok Mohammad Idris. “Jika harus terjadi kenaikan maka kenaikan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat dan tidak membebani rakyat,” katanya seusai mendampingi Presiden Joko­ wi membagikan sertifikat tanah, Kamis (27/9). Ari Sudana, pasien BPJS yang tinggal di Bogor Timur, Kota Bo- gor, menilai kenaikan iuran sangat wajar selama BPJS Kesehatan menanggung biaya penanganan kesehatan dengan baik terutama penyakit katastropik. Terkait pengalamannya sebagai pasien, Ari mengaku masih harus ditingkatkan karena pihak BPJS Kesehatan masih belum maksimal untukmemecahkanmasalah antrean pasien yang membeludak terutama di RS tipe A dan B. Penyandang hemofilia ini meng- usulkan penyederhanaan prosedur dan standardisasi penanganan kesehatan di setiap RS. Sedangkan pasien BPJS lainnya, GerryWaluya, warga Bogor, menga- takan, iuran BPJS sebaiknya tidak perlu dinaikkan. “Saya kerap berobat dengan kartu BPJS di puskesmas. Kalau dirujuk keRS seringkali harus menunggu antrean karena pihak RS mengutamakan pasien yang tidak menggunakan kartu BPJS. Mungkin karenaRS lebih sukamenerima uang tunai,” katanya. Ivana Tanoko, seorang dokter di sebuah RS di Semarang, ber- pendapat bahwa iuran tidak perlu dinaikkan dahulu, tetapi diperluas jumlah keanggotaannya. “Saya lebih setuju jika cukai rokok dinaikkan dengan tujuan tersebut,” ujar Ivana. Ivana juga menyuarakan agar BPJS lebihmemperhatikan kesejah- teraan dokter khususnya di daerah. [RIA/161/C-6/C-7/D-13/A-16] yang mengundurkan diri karena menolak dibaiat ulang. Semua yang ikut gerakan or- mas Garbi itu dipaksa untuk dibaiat ulang,” kata sumber tersebut. Hal ini yang membuat tim sukses Prabowo was-was. Pasalnya, ujar dia, tokoh-tokoh yang terancam dipecat, telah dipecat, atau mengundurkan diri itu adalah orang-orang yang memiliki dukungan yang cukup signifikan. “Mereka adalah orang-orang yang jago di lapangan. Mereka ini simpul-simpul yang selama ini bekerja di lapangan,” katanya. [MJS/O-1]

Pemerintah Kaji Usul Kenaikan Iuran

[JAKARTA] Presiden Joko Wi- dodo (Jokowi) tengah mengkaji usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar dilakukan penyesuaian iuran bagi peserta BPJS Kesehat- an yang bukan penerima bantuan iuran (PBI). Masukan itu meru- pakan salah satu upaya mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden,Adita Irawati saat dihubungi SP , Jumat (28/9), terkait defisit BPJS Kesehatan. “Pastinya Bapak Presiden akan mengundang pihak-pi- hak t e r ka i t un t uk mengka j i masukan dari IDI,” katanya. Pihak-pihak yang akan didengar pendapatnya adalah Kemente- rian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan. “Memang sementara ini masih dikaji masukannya. Nanti kalau sudah ada, pasti akan dilaporkan. Ketemunya (dengan IDI) juga baru beberapa hari yang lalu,” imbuhnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi me- nyatakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan IDI masih dalam proses kalkulasi. “Semuanya masih dikalkulasi, semuanya. Saran dari IDI baik, tetapi apa pun harus dihitung. Pokoknya dihitung. Kalau memungkinkan  kenapa tidak?” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (25/9). Terkait hal itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan pihaknya menyadari akan terus mengalami defisit dalam menyelenggarakan programJaminas Kesehatan Nasional-Kartu Indone- sia Sehat (JKN-KIS) karena iuran yang dibayar peserta lebih rendah dari perhitungan aktuaria. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus mengimbau pemerintah menaikkan besaran iuran untuk peserta kelas II, III, dan PBI. Pihaknya sudah mengusulkan kenaikan besaran iuran sejak 2017. Kenaikan iuran tidak perlu tidak perlu drastis, tetapi secara moderat sebesar perhitungan akturia. “Kalau bicara jangka panjang untuk program ini, maka harus ada surplus iuran. Tidak mungkin kita bicara tanpa pernah menghitung besaran iuran secara aktuaria. Pasti kita akan bertemu lagi tiap tahun,

membahasmasalah yang sama, yaitu cash flow yang tidak akan pernah tuntas,” katanya. Selain iuran yang minim, terjadi perubahan morbiditas penduduk yang turut memicu defisit. Jumlah penduduk yang sakit, terutama pe- nyakit tidak menular dan berbiaya mahal, terus meningkat dari waktu ke waktu. Sampai Agustus 2018, pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai penyakit katastropik, seperti jantung, diabetes, stroke, dan gagal ginjal mencapai Rp 12 triliun atau sekitar 21,07% dari total biaya pelayanan kesehatan, padahal penyakit tersebut bisa dicegah me- lalui penerapan pola hidup sehat. Untuk itu, BPJSKesehatan telah mengusulkan subsidi khusus penyakit katastropik yang sudah diterapkan di banyak negara. Pihaknya juga mengusulkan urun biaya, tetapi be- lummenjadi keputusan pemerintah. Untukmenekan defisit, lanjutnya, BPJS Kesehatan telah mengem- bangkan sistem kendali mutu dan kendali biaya, berupa optimalisasi audit klaim dan audit medis untuk mitigasi potensi kecurangan ( fraud ). Salah satunya denganmengeluarkan tiga peraturan tentang pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan pelayanan reha- bilitasi medik. Peraturan ini tidak mengurangi manfaat, melainkan mengatur ulang tiga jenis pelayanan tersebut, sehingga lebih efisien. Tiga layanan tersebut menyedot pembi- ayaan yang menyamai pembiayaan penyakit katastropik. Layanan bayi baru lahir menyerap hingga Rp 1,17 triliun, katarak Rp 2,65 triliun, dan rehabilitasi medik Rp 965 miliar. Senada dengannya, Kepala Hu- mas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf kepada SP , Kamis (27/9), menyatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, pemerintahmenjaga keberlangsung- an program JKN-KIS dengan cara menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat, dan mengalokasikan dana tambahan dariAPBN. Khusus dana tambahan, selama 2015 sampai 2017, pemerintah telahmenyuntikkan dana Rp 15,43 triliun. “Ini adalah wujud nyata menghadirkan negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya,” kata Iqbal.

Saat ditanya usulan agar cukai rokok dinaikkan dan sebagian da- nanya digunakan untuk menutup defisit, Iqbal menyatakan pihaknya akanmenjalankan programJKN-KIS sesuai peraturan perundang-undang- an yang berlaku, khususnya dalam menjalankan strategi pengurangan defisit. Menengah ke Bawah Wacana kenaikan tarif iuran per bulan BPJS Kesehatan ditanggapi warga secara positif dengan catatan ada perbaikan pelayanan. “Jangan sampai karena kami pakai BPJS lantas dipandang sebe- lah mata, ketika dirawat dokternya jarang visitasi atau obat-obatannya kurang jos ,” kata Nasrudin (35), wargaKecamatanBeji, Depok, Jabar. Bapak satu anak ini menam- bahkan, bila ada kenaikan iuran sebaiknya tidak dibebankan untuk kelas III. Banyak peserta di kelas ini berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jika iuran di kelompok ini dinaikkan akan memberatkan peserta. “Daripada nanti malah makin banyak yang menunggak bayar kan rugi juga jadinya,” ungkap Nasrudin. Samuel (24) warga Cakung me-

nyatakan hal serupa. Pemilik kartu kelas I ini tidak keberatan iuran mandiri sebesar Rp 80.000/bulan dinaikkan. Namun, ia mengingatkan agar pihak RS dan pemerintah harus tetap memberikan layanan optimal bagi para pemegang kelas I dan kelas II yang memang tidak mendapatkan subsidi terlalu besar. Nova (35), seorang dokter yang berpraktik di kawasan Depok II, mengungkapkan, penaikan iuran BPJS harus benar-benar melalui kajian yang matang dan tidak sem- barangan karena hal ini melibatkan banyak kepentingan. Kenaikan iuran BPJSKesehatan juga akan berpengaruh pada kapi- tasi sebuah klinik swasta. Sistem pembayaran kapitasi, kata Nova, adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama khususnya pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pembayaran didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di faskes tersebut dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa. Sistem pembayaran ini, lanjut Nova adalah pembayaran di muka atau prospektif dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan

Made with FlippingBook - Online catalogs