ID170920

RABU 20 SEPTEMBER 2017 2 INTERNATIONAL

Investor Daily/ANTARA FOTO/HO/Toni/pd/1

Oleh Iwan Subarkah  NEW YORK – Presiden Amerika Serikat (AS) Do­ nald Trump mengingatkan para pemimpin dunia di Sidang Umum (SU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (19/9), bahwa negaranya mungkin terpaksa harus menghancurkan Korea Utara (Korut) jika rezim bersenjata nuklir pimpinan Kim Jong Un itu mengancam negara-negara tetangganya.

Myanmar Aung San Suu Kyi menga- takan pada Selasa (19/9) bahwa dia tidak takut atas pengawasan global mengenai krisis Rohingya. Ia berjanji untuk menahan para pelanggar hak asasi manusia namun menolak untuk menyalahkan militer atas kekerasan yang telah menyebabkan 421.000 Ro- hingya keluar dari negaranya. Di hadapan SU PBB, dia meminta dunia untuk bersabar dan memahami krisis yang memburuk di demokrasi negaranya yang masih rapuh. Dia berjanji untuk memulangkan kembali sebagian pengungsi namun tidak memberikan solusi untuk meng- hentikan apa yang oleh PBB disebut pembersihan etnis oleh tentara di negara bagian Rakhine, yang mana tentara dituduh mengusir Muslim Rohingya dari rumah mereka. Dalam pidato selama 30 menit, Suu Kyi mengulurkan tangan kepada para kritikus yang telah mengutuk kega- galannya untuk berbicara kepada Ro- hingya yang tanpa kewarganegaraan. Ia mengatakanMyanmar siap untuk memulangkan pengungsi sesuai den- gan proses verifikasi yang disetujui Bangladesh pada awal 1990an. “Mereka yang telah diverifikasi sebagai pengungsi dari negara ini akan diterima tanpa masalah,” kata Suu Kyi. Tidak jelas berapa banyak yang akan dipulangkan. Richard Horsey, se- orang analis independen yang berbasis di Myanmar, menilai janji pemulangan dari Suu Kyi baru dan signifikan. Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya akan memungkinkan kembalinya mereka yang dapat membuktikan ke- diamannya di Myanmar , daripada kewarganegaraan. Tapi di gubuk-gubuk yang dilanda hujan di Bangladesh, terdapat ke­ sedihan di kalangan para pengungsi mengenai bagaimana mereka bisa memenuhi persyaratan apapun. “Kami tidak punya dokumen. Jika pemerintah berbicara jujur ​untuk me- nyelesaikan krisis kita maka kita siap untuk kembali sekarang. Tidak ada yang ingin hidup dalam kondisi ku- muh seperti pengungsi,” kata Abdur Razzak (55 tahun). (afp/leo)

 Sambungan dari hal 1 “AS memiliki kesabaran sangat tinggi, tapi jika terpaksa harus memb- ela diri atau para sekutunya, kami mungkin tidak ada pilihan selain menghancurkan total Korea Utara. Si Roket ini dalam misi bunuh diri bagi dia sendiri dan rezimnya,” seru Trump, sambil menggunakan sebutan baru untuk Jong Un. Ia menambahkan bahwa AS siap, mau, dan sanggup, tapi semoga langkah tersebut tidak sampai perlu diambil. Dalam pidatonya itu, Trump juga menyinggung sejumlah isu geopolitik yang lain. Termasuk krisis di Venezue- la, Iran, dan Laut Tiongkok Selatan. Di forum sama yang dihadiri 193 negara anggota, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, kecemasan global terkait perang nuklir saat ini berada dalam level tertinggi dalam beberapa dekade. Guterres mengata- kan itu saat membuka SU PBB, yang didominasi krisis nuklir Korut. Ia mengatakan, jutaan orang saat ini diliputi ketakutan karena Korut beberapa kali dalamwaktu berdekatan meluncurkan rudal dan nuklir. “Penggunaan senjata nuklir semes- tinya tidak terpikirkan. Tapi, kece- masan global hari ini terkait senjata nuklir berada dalam level tertinggi sejak berakhirnya Perang Dingin,” tutur Guterres. Ketakutan terhadap perang nuklir, tambah dia, tidak tak nyata. Jutaan orang saat ini hidup dalam bayang- bayang ketakutan oleh uji coba rudal dan nuklir yang provokatif oleh Korut. AS, didukung oleh Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan sekutu-sekutu Baratnya mendorong respons kuat internasional terhadap Korut, setelah bulan ini meluncurkan uji coba nuklir terbesar dan keenam, serta meluncur- kan lagi rudal melintasi wilayah Jepang. Tapi, Tiongkok dan Rusia mengin- gatkan bahwa opsi-opsi militer yang diutarakan oleh AS untuk mengatasi krisis Nuklir bakal menimbulkan ben- cana. Kedua negara ini mendorong solusi diplomatik. Suu Kyi tentang Rohingya Sementara itu, pemimpin de facto Agus Marto mengatakan, aturan batas maksimum dan standardisasi biaya isi ulang uang elektronik bakal berlaku bagi isi ulang yang dilakukan melalui infrastruktur di luar bank ( off us ) maupun di internal bank ( on us ). Gubernur BI tidakmengungkapkan secara detail batasanmaksimumbiaya isi ulang uang elektronik yang bakal diatur BI. Dia hanya mengatakan, transaksi isi ulang secara off us akan dikenai biaya lebih rendah dari praktik yang terjadi selama ini. Adapun transaksi isi ulang secara on us yang selama ini tidak dikenai biaya, akan tetap dikenakan, namun dalam batasan nominal tertentu. “Yang pasti, biaya top-up secara on us akan jauh lebih rendah dari biaya top-up secara off us ,” tandas dia. Di pihak lain, menurut Gubernur BI, bank sentral akan membuat batasan bebas biaya untuk isi ulang uang elek- tronik hingga nilai tertentu. “Misalnya kalau mau top-up sampai Rp 200 ribu harus nol rupiah biayanya. Intinya, kami harus melindungi jangan sampai kalau mau top-up dibebani biaya lagi, sehingga tidak efisien,” papar dia. Agus Marto menegaskan, adanya biaya isi ulang uang elektronik dimak- sudkan agar bisnis uang elektronik berkembang lebih baik. Selain itu, biaya itu bisa dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pengem- bangan infrastruktur yang lebih baik. “Kami perkenankan bank mengam- bil margin yang wajar, namun tidak boleh berlebihan. Biaya itu pun bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk investasi infrastruktur,” tandas dia. Direktur Eksekutif Departemen Ko- munikasi BI Agusmanmenambahkan, peraturan yang bakal segera dikelu- arkan BI adalah tentang pengenaan biaya isi ulang uang elektronikmelalui infrastruktur di luar bank (off us). Selama ini, isi ulang uang elektronik dikenai biaya Rp 6.500 jika menggu- nakan infrastruktur bank lain. Untuk transaksi on us atau meng- gunakan infrastruktur bank sendiri akan ditetapkan gratis sampai batas

Kunjungi Fasilitas Energi Korea Selatan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Bambang Brodjonegoro (kedua kiri) didampingi Deputi Menteri Bidang Sarana dan Prasarana Wismana Surya Adibrata (kanan) dan Deputi Menteri Bidang Pendanaan Pembangunan Kennedy Simanjuntak (kedua kanan) mendengarkan penjelasan perwakilan Korea Electric Power Corporation (KEPCO) Seongku Kim, mengenai fasilitas energy storage system (ESS) KEPCO di Jeollanam-do, Korea Selatan, Selasa (19/9). Kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Korea Selatan dalam rangka menghadiri Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) tanggal 20-21 September 2017 yang bertujuan meningkatkan investasi infrastruktur Korea Selatan di Indonesia melalui skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), khususnya di sektor energi, jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, dan manufaktur.

Roquefort. Langkah tiba-tiba itu yang hanya sedikit penjelasan, mulai berlaku meski standar keamanan pangan na- sional baru untuk keju lebih dari dua tahun dalam perkembangan belum diumumkan. “Ini sangat mengejutkan, dan kita tidak bisa memahami alasan di baliknya,” kata Harborn. Kamar UE dalam laporannya men- yatakan aturan baru Tiongkok yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2017 tersebut memerlukan sertifikat ins- peksi bahkan untuk produk makanan tertentu yang berisiko rendah. Aturan tidak sesuai dengan praktik interna- sional, dan dapat secara dramatis men- gurangi impor pertanian, makanan dan minuman. Menanggapi keluhan tersebut, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lu Kang menyatakan dalam sebuah konferensi pers reguler pada Selasa, bahwa Tiongkok dengan tegas mendukung ekonomi terbuka dunia dan memperbaiki lingkungan bisnis- nya. “Kami adalah advokat, kontribu- tor dan arsitek rezim perdagangan multilateral,” ujar dia. (afp/leo) isi ulang uang elektronik. Uji publik, kata dia, diperlukan untuk mengetahui keinginan masyar- akat atas kebijakan tersebut. “Intinya, jangan sampai tarif isi ulang justru kontraproduktif terhadap gerakan na- sional transaksi nontunai yang sedang digalakkan pemerintah. Harus dikaji lagi dengan melakukan uji publik,” kata Bhima kepada Investor Daily. Bhima juga menyoroti kebijakan penyeragaman tarif isi ulang uang elektronik. Seharusnya, BI justru membuat kebijakan tarif nol rupiah untuk isi ulang e-money . “Yang dikeluh- kan selama ini adalah pembangunan infrastruktur dan perawatan me- sin EDC. Padahal dengan sharing cost antara bank dan penyedia jasa layanan, pemilik e-money tidak perlu dikenai tarif saat isi ulang. Atau biaya ditanggung berdua antara bank dan merchant. Kalau begini tidak membe­ ratkan konsumen,” papar dia. Dia mengemukakan, sekalipun biaya isi ulang maksimum hanya Rp 1.000, itu tetap akan membebani konsumen, terutama masyarakat menengah ke bawah. Indonesia se- harusnya meniru Hong Kong yang sukses menerapkan e-money untuk segala aktivitas masyarakatnya. Di negara tersebut, bertransaksi dengan e-money justru mendapatkan insentif sehingga masyarakat beramai-ramai menggunakan e-money . “Di Hong Kong yang rasio peng- gunaan e-money dibanding total uang kartalnya sudah sudah 90%, tidak ada tarif untuk isi ulang. Indonesia yang rasionya pada 2016 baru 1,14% justru sebaliknya. Jadinya ini malah meng- hambat peningkatan penggunaan e-money di Indonesia,” tutur dia. Menurut Bhima Yudhistira, hingga saat ini penerbit e-money di Indonesia terlalu banyak. Untuk kelompok bank saja sudah ada lima bank yang men- erbitkan e-money dengan mesin EDC sendiri-sendiri. Alhasil, itu menjadi tidak efisien. Idealnya, mesin EDC cukup satu dan disediakan pemerintah. “Konsep e-money di Indonesia cenderung tidak efisien, mesin EDC terlalu banyak. Contohnya di e-money kereta api, banyak orang memilih beli kartu single trip karena untuk membeli kartu e-money cenderung mahal, tidak sebanding dengan pulsa atau saldonya,” papar dia. (is/tl/az)

kata Harborn. Investasi Uni Eropa turun 23% lebih jauh pada kuar tal per tama 2017. Sebuah survei yang diterbitkan oleh Kamar Dagang pada Mei 2017 menunjukkan 54% perusahaan UE yang beroperasi di Tiongkok merasa diperlakukan lebih buruk daripada rekan-rekan lokal. Sebuah studi pada Januari oleh Kamar Dagang Amerika di Tiongkok menemukan lebih dari empat dari lima perusahaan AS merasa bahwa negara tersebut kurang ramah terhadap bis- nis asing daripada di masa lalu. Pada Senin (18/9), Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer menge- cam pendekatan Tiongkok terhadap ekonominya, menyebut kebijakan Beijing sebagai ancaman perdagangan yang belum pernah terjadi sebel- umnya yang tidak dipersiapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Harbon juga mengeluhkan langkah Bea Cukai Tiongkok dalam beberapa pekan terakhir yang melarang impor keju matang dengan cetakan tertentu, yang telah lama digunakan di Eropa termasuk Camember t, Brie dan masih wajar, tapi biaya untuk top-up akan membebani konsumen dan mes- tinya tidak perlu,” kata Eric kepada In- vestor Daily di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, bank-bank ber- harap bisa memperoleh pendapatan berbasis biaya ( fee based income ) dari pembelian kartu dan isi ulang uang eletronik. “Tetapi kalau penetapan biaya ini sepihak oleh bank, kon- sumenlah yang terbebani,” ucap dia. Eric menyarankan adanya pemba- hasan bersama antara perwakilan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), DPR, kalangan perbankan, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regula- tor, sebelum aturan itu dikeluarkan. Anggota Komisi XI DPR Muham- mad Sarmuji mengatakan, pengenaan biaya top-up uang elektronik akan memberatkan masyarakat. Untuk itu, perlu dipikirkan agar masyarakat mendapatkan manfaat jika akhirnya kebijakan itu diterapkan. “Kompen- sasinya harus jelas, agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh kebijakan ini, misalnya ada diskon untuk e-toll dan jenis layanan lainnya,” papar dia. Di pihak lain, Direktur Riset Cen- ter of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menge- mukakan, pengenaan biaya isi ulang uang elektronik tidak tepat. “Selainmenjadi disinsentif dari upaya mendorong cashless , perbankan saat ini dalamposisi profit yang tinggi. Net inter- est margin (NIM) rata-rata tinggi, begitu pula rasio BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional), rata- ratamasih tinggi. Jadi, terlaluberlebihan jika top-up harus kena fee lagi,” tegas dia kepada Investor Daily . Menurut dia, seharusnya perbankan ikut berkontribusi mendorong peng- gunaan sistemuang nontunai ( cashless system ) dengan tidak mengenakan fee. “Alasan lain, juga karena para peng- guna tidak diberikan pilihan untuk cash lagi, semua mesti via e-money . Jadi, ini sifatnya pemaksaan dan me­ Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan, pemerintah harus melakukan uji publik terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan tarif rugikan,” ucap dia. Lewat Uji Publik

dimana salah satu syaratnya meng- haruskan perusahaan teknologi meny- impan data pengguna di dalam negeri. Tanpa transparansi yang lebih besar dari pihak Tiongkok, undang- undang yang ditulis secara samar kemungkinan hanya menjauhkan asas persaingan yang sehat dan mengu- rangi kepercayaan. “Kurangnya keper- cayaan benar-benar merugikan untuk menarik investasi asing,” ucap dia. Harborn menjelaskan perusahaan Tiongkok tidak menghadapi pem- batasan di pasar UE dan mendesak Partai Komunis yang berkuasa untuk mengganti kata-kata dengan tindakan nyata dan memberikan akses timbal balik ke pasarnya. “Kami sekarang menyerukan penghapusan undang- undang investasi asing,” kata dia kepada wartawansebelumrilis laporan tersebut. Ia menyatakan pemerintah mem- buat iklim investasi Tiongkok terlalu kompleks, tidak dapat diprediksi dan buram untuk menarik modal asing. “Angka-angka berbicara sendiri. Investasi Tiongkok di Eropa naik 77% tahun lalu, sementara investasi Uni Eropa di Tiongkok turun seperempat,” masyarakat tidak terbebani 100%,” ucap dia. Maryono sebelumnya mengatakan, bank-bank BUMN telah sepakat tidak membebankan biaya pengisian ulang uang elektronik kepada konsumen. Dengan demikian, biaya isi ulang uang elektronik khusus di kalangan anggota Himbara tetap gratis. Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Jahja Setiaatmadja menjelaskan, adanya biaya top-up bisa mengurangi masalah pelayanan yang selama ini kurang baik. “Kalau mau pelayanannya excellent maka harus timbal balik,” tegas dia. Soalnya, menurut dia, BCA men- geluarkan biaya yang relatif besar untuk membangun infrastr uktur uang elektronik. Biaya itu termasuk untuk pembuatan kartu, perawatan, instalisasi di mesin EDC, gerbang tol, dan biaya lainnya. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, top-up di ATM internal bank tidak dikenai biaya. Namun, untuk transaksi yang menggunakan vendor pihak lain, seharusnya ada bi- aya yang dikenakan. “Ke depan, kami harapkan teknologi sudah mengarah ke NFC ( near field communications ), sehingga transaksi biaya top up tidak perlu komisi,” tutur dia. NFC adalah pengembangan dari teknologi kartu radio frequency identi- fication (RFID). RFID berbentuk dan berfungsi sama dengan kartu ATM. Bedanya, kar tu RFID tidak perlu digosok ( contactless ) sehingga tidak perlu dikeluarkan dari dompet dalam proses pembayarannya. Pengguna cukup mendekatkan dompetnya ke terminal pembayaran ( reader ). Jadi Disinsentif Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi mengatakan, pengenaan biaya top-up uang elektronik bisa menjadi disentif bagi penggunaan e- money untuk pembayaran tol dan konsumen jalan tol. Masyarakat tidak punya pilihan lain karena tidak lagi bisa pakai cash mulai Oktober. “Kalau utntuk biaya pembelian kartu

BEIJING – Kamar Dagang Uni Eropa (UE) pada Selasa (19/9) menga- takan perusahaan-perusahaan Eropa telah lelah menunggu janji Tiongkok untuk membuka pasar, yang tidak kunjung dilakukan. Dewan tersebut mengeluarkan laporan tahunan setebal 400 halaman, yang merinci hambatan peraturan yang terus menghambat investasi di ekonomi terbesar kedua di dunia. Dalam laporannya, Kamar Dagang UE menyatakan kalangan bisnis Eropa telah lelah dengan akumulasi janji, setelah menyaksikan sejumlah jaminan dalam beberapa tahun tera- khir tidak pernah terwujud. Pembatasan yang dikenakan pada investasi asing memaksa perusahaan dari luar negeri untuk bermitra den- gan perusahaan lokal dan sering ber- bagi teknologi vital, jika menolak akan dilarang sama sekali untukmengakses pasar tertentu. Presiden Kamar Dagang UE Mats Harborn juga mengungkapkan ke- prihatinannya atas hukum keamanan siber Tiongkok yang ketat, yang sejak diimplementasikan pada 1 Juni 2017,

dikeluarkan bank denganmendapatkan margin yang wajar. Margin yang diter- ima ini nantinya digunakan untuk men- ingkatkan kenyamanan dan keamanan para pengguna. “Kami ingin harga yang ditetapkan tidak semena-mena, ada teori dan prin- sip yang diterapkan, juga berdasarkan best practices di luar negeri,” tegas dia. Hal terpenting lainnya adalah tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen. “Kami ingin menjamin ke- pentingan masyarakat yang selama ini tidakmembayar biaya top-up , misalnya di kereta commuter line ,” tutur dia. Rencananya, kata dia, peraturan tentang biaya isi ulang uang elektronik dikeluarkan setelah BI menyempur- nakan peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai uang elektronik. ”Nanti keluarnya dalam bentuk peraturan anggota dewan gubernur (PADG) setelah PBI e-money keluar sebelum akhir tahun ini,” ujar dia. Ada Promosi Ketua Umum Himpunan Bank Negara (Himbara) yang juga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Maryono meng­ ungkapkan, pihaknya akan menaati ketentuan yang dikeluarkan BI menge­ nai biaya isu ulang uang elektronik. “Kami pun akan melakukan simu­ lasi, sehingga biaya top-up bisa mengu- rangi beban masyarakat. “Nanti ada gimmick atau promosi, sehingga

tertentu, namun dengan batas maksi- mum. Begitu pula transaksi melalui gerai ( merchant ) atau toko serba ada ( convenience store ), bakal dikenai bi- aya, baik melalui on us maupun off us . Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi BI Aribowo mengung­ kapkan, penertiban biaya isi ulang uang elektronikbertujuanmenetapkanharga yang wajar . Selama ini tarifnya bervari- asi, terutama di toko serba ada. Adanya harga yang wajar bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam transaksi nontunai. “Ini juga bertujuan memberikan ruang kompetisi dalam memberikan layanan,” ucap dia. Aribowo menjelaskan, kebijakan harga ( pricing ) yang diterapkan BI pada isi ulang uang elektronik bertu- juan menciptakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, namun tetap memerhatikan kompetisi yang wajar dan sehat. Aspek lain yang diperhatikan BI dalam menetapkan aturan ini adalah mendorong adanya inovasi dalam instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan isu ulang uang elektronik. “Kami inginnya top-up bisa dilakukan melalui berbagai channel , seperti an- jungan tunai mandiri (ATM), electronic data capture (EDC), mobile banking , dan instrumen lainnya yang berasal dari inovasi bank,” ujar dia. BI, menurut Aribowo, jugamemerha- tikan prinsip cost recovery atau pengen- aanbiaya isuulang sesuai investasi yang

Made with FlippingBook - Online catalogs