SP180905

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 5 September 2018

Safari Sandiaga Incar Pendukung Jokowi?

B akal calon wakil abarkan sudah melakukan safari ke sejumlah daerah. Terakhir, gerak gesit mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu sempat menemui pemilih milenial, yakni mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta. “Tentu saja safari poli- tik Bang Sandi ke berbagai daerah sebagai upaya men- gerek elektabilitasnya dan menarik suara pendukung sebelah. Itu penting kami lakukan untuk meyakinkan publik bahwa calon kami presiden (cawapres) Sandiaga Uno dik-

harus menang,” kata sumber SP , di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9) malam. Secara khusus sumber itu mengungkapkan, langkah Sandi yang pernah meng- hadiri perayaan ulang tahun mantan ketua umum Partai Gol- perluas suara pem- ilih, mengingat Golkar merupakan partai yang berada di barisan pendukung bakal capres Joko Widodo. “Ini untuk mencari dukungan. Bagi kami, tak ada kar Akbar Tandjung sebagai upaya mem-

garis pembatas apapun dalam politik, karena semuanya serba mungkin terjadi hingga akhir permainan,” katanya. Kemudian, ungkapnya, kunjungan Sandi ke sejum- l a hdaerah, seperti Band- ung dan Yogyakarta, juga untuk menemui anak muda serta kalangan ibu-ibu. Hal itu menjadi indikator isu ekonomi dan pemilih milenial menjadi sasaran Sandi. “Sandi ingin meyak- inkan, jika terpilih, perso- alan ekonomi yang dirasa- kan kalangan emak-emak

akan diatasi. Begitupun kaum milenial yang jumlah- nya signifikan. Tentu ini juga bisa menarik suara pen- dukung Jokowi ke Prabowo- Sandi,” katanya. Dia menambahkan, dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Sandi juga sempat menyu- arakan kepada ratusan anak muda dan kaum emak-emak mengenai program OK Oce yang digagasnya ketika masih menjabat wakil gubernur DKI. “Kami harus mencuri perhatian publik, karena kami ingin menipiskan elektabilitas dengan sebelah,” katanya. [W-12]

Caleg Koruptor Parpol Bisa Jadi Solusi Pelomik KPU-Bawaslu

[JAKARTA] Partai politik berperan besar dalammenga- tasi polemik KPU-Bawaslu soal calon legislator (caleg) mantan terpidana kasus korupsi. Menurut Ketua Pengurus PusatMuhammadiyahBusyro Muqqodas, partai politik partai politik sebagai peserta pemilu 2019 mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak mencalonkan mantan koruptor menjadi bakal caleg. “Betul, yangpunyakewen- angan otoritatif itu parpol,mau apalagi kalau parpol sudah menarik ataumencoretmantan koruptor yang nyaleg. Nah sekarang satu-satunya jalan adalah parpol bersikap tegas tidak mencalonkan mantan koruptor,” ujar Busyro seu- sai diskusi bertajuk “Pemilu Berintegritas” di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (4/9). Apalagi, tambahnya, partai politik telah menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkanmantankoruptor. Pakta integritas ini merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan KPU No 20/2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mela- rangmantan koruptormenjadi bacaleg. “Parpol harus menarik atau menjaga sikapnya se- suai dengan pakta integritas. Calon-calon yang disetujui itu ditarik lagi untuk kepentingan bangsa dan parpol. Kita perlu merawat parpol sebagai lem- baga demokrasi,” tandas dia. Busyro menegaskan, elite partai politik meru- pakan pranata sosial politik yang merepresentasikan demokrasi. Menurut dia, jika parpol membiarkan mantan koruptor menjadi bacaleg, maka parpol akan kehilangan fungsi demokratisnya atau mengalami cacat.

Ia sangat mengapresiasi Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan koruptor. PKPU tersebut sangat respon- sif terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti kasus korupsi di KotaMalang yang melibatkan puluhan anggota DPRDKotaMalang. “PKPU itu sendiri kan responsif terhadap pendeka- tan berbasis fenomenologis. Bagus itu dari segi metodel- ogi berpikirnya. Mengapa Bawaslu justrumemborbardir. Masalahnya di situ,” katanya. Senada dengan itu, Direk- tur Eksekutif Perludem Titi Anggrainimenilai peran partai politik sangat penting untuk menghentikan langkah para mantan koruptor. Pasalnya, yang berhak mencalonkan anggota legislatif adalah partai politik. “Di PKPU 20, jelas diatur bahwa larangan mantan terp- idana kasus korupsi menjadi syarat pencalonan, bukan syarat calon lagi. Karena menjadi syarat pencalonan, maka partai politiklah yang bertanggung jawabuntuk tidak mencalonkanmantankoruptor. Partai harus tunjukkan ikap dan dukungan pada upaya pemberantasankorupsi dengan konsisten dengan PKPU ini,” pungkas Titi. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ah- mad Riza Patria menilai berlarut-larutnya polemik mengenai larangan mantan napi koruptor menjadi caleg akibat lambatnya putusan dari Mahkamah Agung (MA). Untuk itu,MAharusmemper- cepat putusan gugatan PKPU No 20/2018. “Sebenarnya mudah saja selesai apabila MA segera memutuskan terkait gugatan soal napi koruptor. KalauMA memutuskan selesai masalah- nya,” ujar Riza di Jakarta, Rabu (5/9).

diputuskanolehMA, termasuk jika MA menyatakan PKPU bertentangan dengan UU dan meminta KPU memasukkan nama-nama mantan terpidana kasuskorupsi kedaftar bacaleg. MenurutArief, sampai saat ini PKPUyangmelarangman- tan koruptor menjadi bacaleg masih berlaku dan sah karena MA belum membatalkan. Karena itu, pihaknya telah mengirimkan surat kepada KPU daerah agar menunda semua putusan Bawaslu yang meloloskan kembali mantan koruptor menjadi bacaleg. “Kami bukan menolak putusan Bawaslu, tetapi menunda putusan tersebut sampai adanya putusanMA,” kata dia. 17 Bacaleg Bawaslu mengaku telah melakukan rekapitulasi data para mantan terpidana kasus korupsi dari 12 provinsi. Dari 12 Provinsi tercatat sebanyak 17 mantan koruptor menjadi bakal caleg DPRD dan calon anggota DPD. Anggota Bawaslu Mo- chammad Afifuddin men- gungkapkan, ke-17 mantan koruptor tersebut telah men- gajukan sengketa penetapan bakal caleg DPR dan bakal calon anggota DPD kepada Bawaslu di daerah. “Sementara data yang data terima dari 12 (provinsi),” ujarAfifuddin saat dihubungi, Selasa (4/9). Afifuddin menjelaskan, dari 12 daerah, sudah ada yang diputuskan, ada yang gugur dan ada sengketanya masih dalam proses penyelesaian. Rekapitulasi tersebut dilakukan hingga Selasa (4/9) dan bisa bertambah. “Masih bisa bertambah se- bab beberapa on going (proses sengketa masih berjalan dan menanti putusan),” ungkap dia. [YUS/Y-7]

Ketua Bawaslu, Abhan

Hingga saat ini,MAmasih menghentikan sementara proses uji materi PKPU terse- but.MAmelakukanpenundaan dengan alasan masih terjadi judicial review terhadap UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umumdi Mahkamah Konsti- tusi (MK). Sesuai aturan, MA tidak bsia memutuskan gugatan mengenai PKPU karena UU rujukan PKPU yakni UU Pemilu sedang dalam proses judicial review. Menurut Riza, kedua lem- baga tersebut tidak memiliki keberanian untuk memu- tuskan. Padahal, masalah

itu sudah lama diajukan ke MA. Rapat Tripartit Ketua Dewan Kehor- matan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengun- gkapkan bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan tripartit antara DKPP, KPU danBawaslu, di kantor DKPP, Rabu (5/9). HarjonoberharapKPUdan Bawaslumempunyai kemauan bersama untukmenyelesaikan perbedaan pendapat dan ke- bijakan soal mantan koruptor menjadi bacaleg. Pasalnya, penyelesaian perbedaan

tersebut sangat tergantung kemauan kedua belah pihak. “Harus adakemauankedua belah pihak. Kita tidak bisa memaksa,” katanya. Namun menurut Ketua KPU Arief Budiman, hanya membahas hasil pertemuan dengan MenkoPolhukamdan Mendagri. “KPU berharap penyelesaian dari polemik ini adalah putusan MA sebagai lembaga yang bisa menilai apakah PKPU bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak,” ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (5/9). KPU siap menghormati danmenjalankan apa punyang

Made with FlippingBook Online newsletter