SP161124

Suara Pembaruan

28

Kamis, 24 November 2016

Berantas Pungli, DKI Diminta Fokus ke 7 Area

[JAKARTA] Pemprov DKI Jakarta menggelar apel da- lam rangka deklarasi bersa- ma sapu bersih pungutan liar dan kesiapsiagaan bencana di Silang Monas Selatan, Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/11). Para peserta apel itu ter- diri atas para petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pasukan Biru, Pasukan Oranye, Pasukan Hijau, Pasukan Kuning dan selu- ruh Pegawai Harian Lepas (PHL) di seluruh lingkung- an Provinsi DKI Jakarta serta para Kepala Sekolah dan Tata Usaha. Pelaksana Tugas (Plt) I n s p e k t u r J e n d e r a l Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuni yang menyam- paikan sambutan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, setidaknya ada tujuh area

yang harus diperhatikan ka- rena rentan terhadap praktek pungutan liar (pungli). Tujuh area tersebut ada- lah perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawai- an, pendidikan, dana desa, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa. Apabila tujuh area tersebut bebas pungli, katanya, ma- ka pemerintahan yang baik dan terpercaya akan diraih. "Dengan demikian, sege- ra lakukan pengawasan ketu- juh area tersebut kepada Inspektorat DKI. Segera ber- gegas bekerja, gerak cepat, dan tindak tegas praktek pungli yang ada," katanya. Tidak hanya itu, pihak- nya juga meminta supaya menerapkan tiga hal dalam mencegah praktik pungli ini, yakni dengan pahami, cegah, dan hentikan terjadi- nya pungli. Pahami, supaya dipa-

janjikan sesuatu terkait ke- wenangannya, menerima hadiah atau gratifikasi dan tindakan yang dimaksud dengann menguntungkan diri sendiri. "Kemudian cegah, saya mendorong DKI untuk la- kukan penguatan, pengen- dalian dan pengawasan pungli. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap ke- handalan SOP pelayanan yang ada. Sosialisasikan SOP pelayanaan secara massal," terangnya. Dengan demikian apa- bila ada aparatur yang me- nyeleweng, maka atasan agar tidak segan melakukan tindakan disiplin dan tidak melindungi terhadap mere- ka yang melakukan pungli. Selain itu, mereka yang berprestasi juga dibeirkan tunjanga yang ada untuk memotivasi mereka supaya bekerja lebih baik lagi.

"Lalu hentikan pungli, dimana telah diinstruksikan kepada Pemda seluruh Indonesia, termasuk DKI un- tuk hentikan praktek pungli tanpa terkecuali, krena pung- li terbukti merusak sen- di-sendi birokrasi," katanya. Semen t a r a i t u , P l t Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, pi- haknya akan menyebar tim saber pungli di semua loka- si. Akan tetapi pihaknya ti- dak ingin menyebutkan lo- kasi mana yang akan dise- bar para petugas itu, karena merupakan tim intelijen. Sedangkan untuk ang- garan tim saber pungli itu disebutkannya tidak ada ka- rena program ini dibentuk secara tiba-tiba tahun 2016 ini. Dengan demikian biaya yang digunakan adalah biaya dukungan yang lain mengi- ngat biayanya tidak mencu- kupi untuk optimalisasi.

"Tahun 2017 kami berikan operasional," pungkasnya.

Pungli Bogor

S e m e n t a r a i t u , Pemerintah Kota (pemkot) berencana membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Tim terdiri nantinya terdiri dari bidang i n s p e k t o r a t p emk o t , Polresta Bogor, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor, Pengadilan Negeri Bogor, dan lainnya. Para Satgas Saber Pungli ini nantinya akan menyasar pungli yang kerap terjadi di organiasi perangkat daerah. Kepala Inspektorat Aim Halim Hermana mengatakan, setelah diluncurkannya Perpres 87 Tahun 2016 ten- tang Saber Pungli dan Surat Edaran Mendagri tentang p e n j a b a r a n p e r p r e s , Inspektorat langsung berge- rak ke lapangan. [VEN/D-14]

dok sp

Sumarsono

hami apa yang dimaksud dengan pungli supaya pe- merintahan tidak terjerat dalam persoalan hukum pi- dana. Dalam UU 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan UU 30 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, pungli paling ti- dak terdiri dari tindakan be- rupa penerima suap, peme- rasan, memberi atau men-

Made with FlippingBook - Online catalogs