SP150203

Utama

Suara Pembaruan

A 2

Selasa, 3 Februari 2015

Presiden Diminta Percepat Seleksi Pimpinan KPK

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mempercepat proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah itu untuk mengantisipasi jika seluruh komisioner KPK ba- kal menyandang status ter- sangka dari Bareskrim Polri, karena dugaan tindak pida- na. Saran tersebut disampai- k a n m a n t a n K e t u a Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan dua pa- kar hukum pidana Andi Hamzah dan Yenti Garnasih. “Jika kelak Bareskrim me- netapkan semua pimpinan KPK menjadi tersangka akan sangat mengkhawatir- kan,” tandas Hamdan, di Jakarta, Senin (2/2). Saat ini, pimpinan KPK tinggal menyisakan empat o r ang , ka r ena Busy r o Muqoddas sudah habis masa jabatannya pertengahan Desember tahun lalu. Dari empat komisioner yang tersi- sa, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Januari silam, de- ngan sangkaan mengarahkan kesaksian palsu saat sidang s e n g k e t a P i l k a d a Ko t a w a r i n g i n B a r a t , Kalteng, di MK, tahun 2010. Selanjutnya, terhadap ti- ga komisioner KPK, yakni Ketua Abraham Samad dan dua wakil ketua, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen, BareskrimMabes Polri meng-

isyaratkan bakal menyusul menjadi tersangka. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Ronny F Sompie mengung- kapkan, Bareskrim telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk Abraham Samad. Namun, terhadap yang bersangkut- an, belum ditetapkan seba- gai tersangka. Samad didu- ga terlibat kasus pemalsuan dokumen kependudukan un- tuk pembuatan paspor bagi seseorang, dan kasus duga- an penyalahgunaan wewe- nang dalam pertemuan de- ngan sejumlah elite Partai Demo k r a s i I n d o n e s i a Perjuangan (PDI-P) terkait proses penjaringan calon wapres tahun lalu. Menyikapi kondisi terse- but, Hamdan mendorong perlu ada tindakan darurat untuk memilih pimpinan KPK yang baru dengan pro- ses yang cepat. Kebetulan, empat komisioner KPK yang ada akan habis masa jabatannya pada akhir tahun ini. “Momentum pergantian pimpinan KPK akhir tahun ini bisa dipercepat untuk mengantisipasi jika Polri menetapkan seluruh komisi- oner KPK sebagai tersangka tindak pidana. Sehingga ti- dak ada kevakuman pimpin- an KPK agar kasus-kasus korupsi bisa tetap dita- ngani,” jelas Hamdan. Selain itu, mantan politi- si Partai Bulan Bintang

(PBB) itu juga menyarankan agar dibentuk Komite Etik KPK. Komite ini untuk me- mastikan ada tidaknya pe- nyalahgunaan wewenang oleh Abraham Samad saat bertemu elite PDI-P. “Hal ini harus diteliti lebih men- dalam. Pertama , apakah ke- jadiannya ada. Kedua , kalau ada, apakah itu pelanggaran etik atau tidak,” katanya Senada dengannya, Andi Hamzah juga menyarankan agar Presiden mempercepat seleksi pimpinan KPK. Hal ini sejalan dengan komit- men Presiden Jokowi yang tidak ingin mengintervensi proses hukum, baik yang di- lakukan Bareskrim Mabes Polri maupun KPK. Meski demikian, menu- rut Andi, percepatan seleksi pimpinan KPK sejatinya ti- dak menyelesaikan akar ma- salah. “Penyelesaian ini ha- nya sementara. Karena akar permasalahan yang sesung- guhnya adalah pertarungan kekuasaan yang belum sele- sai,” katanya. Secara terpisah, pakar hukum Yenti Garnasih me- minta Presiden Jokowi tidak berdiam diri melihat per- kembangan yang terjadi, di mana ada gejala kuat seluruh pimpinan KPK bakal menjadi tersangka. Menurutnya, ada dua hal yang bisa dilakukan Presiden. Pertama , seperti yang dilakukan Presiden Susilo B amb a n g Yu d h o y o n o (SBY) saat mengatasi kisruh

KPK dan Polri beberapa ta- hun silam. Saat itu, SBY menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua KPK guna men- cegah terjadinya kevaku- man, karena Ketua KPK Antasari Azhar terlibat ka- sus dugaan pembunuhan Dirut PT Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Kedua , mempercepat pemilihan atau pergantian pimpinan KPK dengan se- gera membentuk panitia se- leksi (pansel). “Kalau me- mang mendesak, bisa saja memilih opsi percepatan pe- milihan pimpinan KPK. Tetapi yang penting harus mempunyai dasar hukum yang kuat, dan memastikan bahwa KPK harus tetap ada dan diisi oleh orang-orang yang terseleksi dengan baik, berkompeten, integritasnya terjaga dan punya wibawa,” katanya. Menurutnya, selain du- kungan publik yang besar, ke- beradaan KPK juga bergan- tung pada dukungan atau ke- mauan politik. “Dalam hal ini di eksekutif, yaitu presiden, dan di legislatif yakni DPR,” jelasnya. Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menyarankan Presiden Jokowi segera me- ng e l u a r k a n Pe r a t u r a n Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk mengisi sece- patnya posisi komisioner KPK, apabila seluruh komisi- oner saat ini menjadi ter- sangka. “Kalau sekiranya semua komisioner dijadikan tersang- ka oleh polisi, presiden harus menyiapkan Perppu untuk mengisi secepatnya, menye- lesaikan masa tugas pimpinan KPK yang ada saat ini hingga akhir tahun,” jelasnya, di Jakarta, Selasa (3/2). Menurutnya, Presiden bisa langsung menunjuk dua calon komisioner KPK yang sudah menjalani uji kepatut- an dan kelayakan ( fit and proper test ) di DPR, yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. Dia mengungkapkan, pimpinan sementara KPK pernah terjadi, yakni saat Antasari Azhar ditahan Polri akibat terlibat dalam kasus pembunuhan, yang diikuti Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah sebagai tersangka. “Presiden SBY saat itu mengangkat tiga ko- misioner KPK baru yang di- pimpin Tumpak Hatorangan. Itu untuk melengkapi jum- lah komisioner menjadi lima orang,” ujar Martin. [YUS/MJS/E-11] Tunjuk Plt

Ada Skenario Dekatkan Jokowi ke KMP? P residen Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Kamis (29/1). Selanjutnya Jokowi bertemu pimpinan DPR yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Ketua DPR yang juga Setya Novanto (Bendahara Partai Golkar), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Waketum Gerindra), Taufik Kurniawan (Sekjen PAN), Fahri Hamzah (Wasekjen PKS), dan Agus Hermanto (Waketum Partai Demokrat), Senin (2/2). Banyak spekulasi yang bermunculan soal perte- muan Jokowi dan para petinggi KMP. Apalagi ber- embus kabar komunikasi Jokowi dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengalami kebuntuan. Informasi yang diperoleh SP , pertemuan Jokowi dengan petinggi partai di bawah naungan KMP ter- kait isu mengenai skenario pemakzulan ( impeach- ment ) Jokowi. Hal itu, terkait dengan gonjang-gan- jing pengajuan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri yang telah ditetapkan sebagai tersang- ka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut sumber SP , pengajuan Komjen BG se- bagai Kapolri yang mendapat dukungan besar dari KMP dan partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR sebenarnya menyimpan ‘duri’ bagi pemerintahan Jokowi. Di satu sisi, PDI-P yang memimpin koalisi KIH seolah “mesra” dengan KMP karena calon Kapolri yang didukung PDI-P juga mendapat dukungan penuh dari partai-partai yang bergabung di KMP, kecuali Partai Demokrat. Namun, di sisi lain, pengajuan Komjen BG yang berstatus tersangka sebagai Kapolri justru dimanfaatkan sebagai celah bagi KMP yang me- miliki kekuatan mayoritas di DPR untuk posisi tawar dengan pemerintahan Jokowi. Jika tidak, maka proses menuju pemakzulan Jokowi akan terbuka. Seiring dengan itu, beredar isu bahwa jika Jokowi dimakzulkan, PDI-P akan memanfaatkan si- tuasi tersebut untuk mendukung Jusuf Kalla menjadi presiden dan memasang Puan Maharani sebagai wa- kil presiden (wapres). “Isu impeachment Jokowi dan kemungkinan Puan diusung PDI-P sebagai wapres mendampingi JK sengaja diembuskan untuk membuat Jokowi kha- watir dan akhirnya melakukan dialog dengan pimpinan KMP. Padahal itu memang grand design untuk mende- katkan Jokowi dengan KMP dan menjauhkannya dari Megawati,” ujar sumber tersebut. Dia menambahkan, sinyal mengenai isu pemak- zulan yang dibahas dalam pembicaraan Jokowi de- ngan Prabowo dan pimpinan DPR dapat ditangkap dari pernyataan Prabowo maupun pimpinan DPR yang menegaskan akan mendukung pemerintah. “Baik Prabowo maupun Novanto dalam pernya- taan kepada pers seusai bertemu Jokowi menyatakan mereka akan mendukung pemerintahan Jokowi. Ini signal bahwa mereka menjamin tak akan terjadi im- peachment terhadap Jokowi,” kata sumber itu. [J-9]

Made with FlippingBook Annual report