SP170630

Utama

Suara Pembaruan

2

Jumat, 30 Juni 2017

Lingkaran Cikeas Masuk Kabinet?

I su perombakan kabinet ( reshuffle ) kembali terde- ngar. Sejumlah menteri Kabinet Kerja kabarnya bakal diganti, bahkan kemungkinan jumlahnya lebih dari empat orang. Reshuffle dalam skala yang cukup besar ini disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, ada menteri yang dinilai tak mampu me- wujudkan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden Jokowi dalam beberapa kali

kesempatan mengingatkan evaluasi bagi menteri-menteri yang gagal mencapai target di bidang tugasnya. “Ya memang kabarnya dalam waktu dekat ada reshuf-

masuk kabinet. “Mayoritas calon menterinya dari profesi- onal,” ujarnya. Sumber itu mengungkap- kan, salah satu tokoh yang dikenal dekat dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan didorong satu parpol di DPR untuk masuk kabinet. “Tokoh di lingkaran Cikeas itu pernah menjadi bagian di Kabinet Indonesia Bersatu,” ungkapnya. Dia menambahkan, reshuf- fle kali ini diyakini merupakan

yang terakhir. Artinya, hingga Pemilu 2019, tidak akan ada lagi reshuffle. “Terkecuali, apabila ada menteri yang maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 dan maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019,” ujarnya. Dalam isu reshuffle kali ini, lanjutnya, kemungkinan ada pengurangan kursi menteri bagi parpol koalisi pemerintah. “Parpol itu dicap kerap berse- berangan dengan sikap parpol koalisi lainnya,” tegasnya. [C-6]

fle . Cukup banyak menteri yang di- ganti, karena faktor kinerja,” kata sumber SP , Jumat (30/6).

Menurut sumber tersebut, kader-kader partai politik (par- pol) dipertimbangkan mengisi beberapa pos kementerian. Namun, kalangan profesional disinyalir lebih diutamakan

Waspadai Meluasnya ISIS Sebanyak 70 WNI Pejuang ISIS Diduga Pulang ke Indonesia

[JAKARTA] Aksi teroris semakin intensif terjadi di Tanah Air. Meskipun dalam skala kecil, aksi teror marak terjadi belakangan ini, dan selalu menimbulkan korban jiwa. Dari rangkaian aksi teror tersebut, memiliki benang merah yakni para pelakumerupakan simpatisan dan anggota jaringan teroris internasional ISIS. Hal ini tentu perlu diwas- padai, mengingat ISIS sendiri sudah terpukul di tempat asal- nya, yakni di Irak dan Suriah. Jaringan itu kini mencari basis perjuangan baru. Indonesia dianggap menjadi tempat yang potensial, mengingat di Filipina mereka juga semakin terdesak. Untuk itulah, perlu pengu- atan langkah preventif oleh Polri untuk membendung meluasnya ISIS di Indonesia. Polri perlu diberi wewenang tambahan untuk dapat me- ningkatkan pengawasan dan jika perlumengambil tindakan terhadap WNI yang terbukti pernah bergabung dan turut berjuang bersama ISIS di luar negeri, dan kini telah kembali ke Tanah Air. Pengawasan serupa juga perlu dilakukan terhadap warga asing yang dicurigai merupakan aktivis ISIS. Demikian pandangan ma n t a n Ke p a l a Ba d a n Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai, Jumat (30/6).Ansyaad menilai, revisi UU 15/2003 tentangPemberantasanTindak Pidana Terorisme (UUAnti- terorisme) memiliki urgensi untuk dilakukan, terutama memperkuat bidang pence- gahan ketimbang penindakan. “Selama hukum di Indonesia lembek, sampai kapan pun terorisme menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia,” tandasnya. MenurutAnsyaad, urgensi penguatan langkah preventif melalui revisi UUAntiteror- isme sangat dirasakan para

Tetapi sekarang kelompok teroris di lapangan dan radikal itu nyambung , ada link -nya, mendapat angin, terinspirasi dari orasi-orasi dari tokoh kelompok radikal. Ini yang juga harus diwaspadai, dan UUharus bisamengantisipasi itu,” ungkapnya. Hal senada disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto. “KitaberharapDPRmenerima usulan kita yang sudah disam- paikan melalui pemerintah, agarmemperkuat upaya-upaya preventif sehingga bisa me- lumpuhkan serangan teroris sebelum terjadi,” ujarnya. Setyo mengakui bahwa UU 15/2003 belum meng- akomodasi langkah-langkah preventif serangan teroris secara optimal. Dia men- contohkan, Polri belum bisa mengambil tindakan terhadap WNI yang berdasarkan bukti awal pernah bergabung men- jadi kombatan dari jaringan teroris internasional di luar negeri, dan kini pulang ke Indonesia. “Jika mengacu pada UU sekarang, Polri tidak bisa mengambil tindakan sejauh dia (para kombatan) tidak melakukan tindak pidana di Indonesia, meskipun ada bukti pernah bergabung dengan jaringan teroris internasional,” jelas dia. Padahal, para kombatan ini mempunyai kemampuan luar biasa dan menunggu kesempatan yang baik dan tepat untuk melakukan serangan. “Para kombatan ini pulang menjadi tukang sepatu, menjual es cendol, jual pulsa, jual jus, tetapi mereka tetap mengamati situasi yang ada. Mereka berjualan untuk bertahan hidup. Begitu ada kesempatan, mereka langsung melakukan aksinya yang su- dah dirancang secara matang, siapa yangmenjadi target, ba- gaimanamelumpuhkan target, bagaimana menghilangkan jejak,” terangnya. [YUS/Y-7]

ANTARA/Irsan Mulyadi Personel Brimob berjaga di dekat pos polisi Mapolda Sumut pascaperistiwa penyerangan, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (25/6). Pada Minggu dini hari pos penjagaan Polda Sumut diserang dua orang pelaku, yang mengakibatkan satu personel polisi tewas dan pelaku penyerangan yang diduga berafiliasi ke ISIS.

aparat Detasemen Khusus Antiteror di lapangan. Pa- salnya, UU yang ada hanya memberi payung hukum bagi petugas untuk bertindak setelah kejadian.  “Jadi sifatnya sangat reak- tif. Sekarang petugas lapangan dianggap oleh masyarakat kebobolan, kenapa tidak bisa mencegah. Karena memang payung hukum itu lembek sekali,” tandasnya. Dicontohkan, sudah beberapa kali warga negara Indonesia (WNI) yang per- nah bergabung dan berjuang bersama ISIS bisa pulang ke Indonesia tanpa ada langkah hukumyangmemadai. “Seba- liknya, di Malaysia dihukum, ditangkap, dan ditahan. Tetapi ketika sampai ke sini dilepas karena tidak ada dasar hukum- nya. Padahal niatnya jelasmau perang. Risikonya,masyarakat kini diintai oleh orang-orang yang berambisi mendirikan khilafah, memerangi kafir, berjihad, membunuh, dan lain-lain,” ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap aparat keamanan jangan hanya menjadi pemadamkebakaran. Caranya, harus diberikan payung hukum yang mem- berikan kewenangan untuk bertindak sebelum kejadian. “Dari pengalaman saya belasan tahun menangani teroris, dari 1.000 teroris yang sudah ditangkap jawabannya selalu sama, jihad, mendirikan khilafah, dan lain sebagainya. Orang-orang ini sesungguhnya adalah korban penyesatan pi- kiran.Agama apapun padahal melarang keras. Orang-orang ini ada karena ada pihak-pihak yangmenanamkan kebencian, permusuhan,” ujarnya. Oleh sebab itu, dia meng- ingatkan, orang yang terbukti sudah berniat untuk bergabung dengan organisasi, seharusnya sudah bisa ditindak, apalagi jika sudah ada yang pulang ke Tanah Air. “Pembuktiannya bisa dilihat dari niatnya saat membuat paspor, melihat visa perjalanan ke negara konflik

atau negara-negara yang sela- ma ini dikenal menjadi pusat gerakan teroris,” jelasnya. WNI Pejuang ISIS Ansyaad juga mengung- kapkan, saat ini setidaknya ada 669WNI yang sudahmenjadi terrorist fighter (pejuang tero- ris) di Suriah dan sekitarnya. Dari jumlah itu, sedikitnya 87 orang yang tewas. “Jumlah ini menunjukkan mereka memiliki jiwa militansi yang tinggi dan sangat berbahaya,” katanya.  Dari 669 orang itu, yang sudah kembali ke Indonesia ada sekitar 70 orang. Dari jumlah itu pun hanya 12 orang yang sudah ditindak. Mereka yang ditindak karena sebelum berangkat sudah berstatus masuk DPO (Daftar Pencarian Orang). “Sisanya, mau kita apakan orang-orang seperti ini? Kita bisa mencontoh Inggris yang selalu terbelenggu masalah HAM. HAM tentunya harus kita hormati. Tapi HAMkon-

teksnya dalam hal terorisme, kita dilema antara melindungi HAM seorang terduga teroris dan HAM-nya publik. Kita harus pilih yang mana?” ujarnya. Kewenangan yang sema- ngatnya memperkuat upaya preventif, lanjut Ansyaad, seharusnya diakomodasi da- lam revisi UUAntiterorisme yang dibahas pemerintah dan DPR. “Dalam penguatan UU itu, hal yang tak kalah pentingnya adalah melihat keterkaitan antara kelompok teroris dan kelompok gerakan radikalisme. Berbeda dengan sebelumnya, kedua kelompok ini sekarang sudah memiliki keterkaitan,” ujarnya. Jangan sampai isu teroris- me dan radikalisme menjadi kabur karena sudah diman- faatkan menjadi komoditas politik. “Dulu kelompok teroris dibedakan dengan kelompok radikal. Radikal sebelumnya diidentikkan dengan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat.

Made with FlippingBook Online newsletter