SP190427

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 27-28 April 2019

Fenomena Post-Truth Saring Informasi

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif) Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina Direktur Pemberitaan: Primus Dorimulu Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: ME Aditya Laksmana Yudha Editor at Large: John Riady

Memihak Kebenaran SP

Tajuk Rencana

Ancaman Post-Truth F enomena pasca-kebenaran ( post-truth ) tengah melanda Indonesia. Fenomena ini marak digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan-tujuan pragmatis. Secara sederhana, post-truth dimaknai sebagai suatu kondisi saat kebenaran material dan substansial mulai diabaikan. Masyarakat lebih memercayai informasi yang sebetulnya tidak benar, tetapi lantaran terus-menerus digaungkan dan direproduksi melalui semua saluran komunikasi publik, pada akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Dengan kata lain, masyarakat mencari pembenaran atas apa yang diyakininya, daripada mencari kebenaran. Istilah post-truth sendiri baru dipopulerkan pada 2016, saat Donald Trump memenangi Pilpres AS, dan pada tahun yang sama referendum yang digelar di Inggris menghasilkan keputusan keluarnya negara monarki tersebut dari Uni Eropa. Akan tetapi, fenomena post-truth mulai menggejala di Tanah Air pada Pilpres 2014 yang menghadirkan kontestasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Saat itu, serangan fitnah terhadap capres Jokowi gencar dilakukan. Narasi-narasi yang mempertanyakan asal-usul keluarganya, agamanya, etnisnya, serta keterkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) marak membanjiri ruang-ruang publik. Bahkan serangan tersebut dilakukan secara sistematis dengan diterbitkannya tabloid Obor Rakyat . Tentu saja hal itu jauh dari kebenaran. Selanjutnya, pada Pilgub DKI Jakarta 2017, fenomena post-truth kembali muncul, saat kontestasi politik menghadirkan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah rumor yang jauh dari kebenaran diviralkan, di antaranya jika yang bersangkutan memenangi pilgub, maka pulau-pulau reklamasi sudah disiapkan untuk menampung membanjirnya warga etnis tertentu dari luar Jakarta. Namun, lagi-lagi informasi tersebut hanyalah isapan jempol yang sengaja diembuskan untuk tujuan politik. Dalamkontestasi Pilpres 2019 yang kembali mempertemukan Jokowi dan Prabowo, fenomena post-truth semakin marak. Informasi yang tidak benar, meluncur deras tak terbendung. Fitnah terhadap Jokowi sebagaimana yang dilontarkan saat Pilpres 2014, kembali direproduksi dan menyeruak ke ruang-ru- ang publik. Narasi-narasi yang jelas-jelas hoax (berita bohong) tersebut, ironisnys dipercaya oleh sebagian masyarakat. Pihak yang memproduksi hoax paham betul bahwa tingkat literasi sebagian masyarakat terhadap banyak hal masih sangat ren- dah. Kalangan ini dengan mudah dicekoki berita-berita bohong, karena mereka tidak terbiasa melakukan klarifikasi ke sumber informasi lain. Era media sosial menjadi zona nyaman bagi post-truth . Para produsen hoax sengaja memilih media sosial sebagai saluran komunikasi. Cara ini terbukti efektif, karena penyebarannya menembus ruang dan waktu. Efek penyebarannya bak bola salju menggelinding liar tak terbendung. Kebiasaan sebagian kelompok masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sumber informasi tunggal, membuat hoax dalam sekejap men- jelma menjadi sebuah hal yang diyakini sebagai kebenaran. Kondisi ini jika dibiarkan akan mendistorsi kehidupan masyarakat. Gejala yang mulai tampak adalah menajamnya polarisasi atau keterbelahan antara mereka yang memercayai kebenaran material, dan mereka yang lebih meyakini kebe- naran versi hoax. Tanpa upaya serius untuk mengatasi dan mencegah penyebarannya, akan mengancam kohesi sosial dan persatuan nasional. Dalam situasi saat ini, kampanye untuk meningkatkan literasi masyarakat harus digencarkan dengan membiasakan untuk mencari klarifikasi atas setiap informasi yang diperoleh. Akses informasi harus semakin dibuka dan diperlebar, sehingga setiap orang dengan mudah mencari klarifikasi. Hal yang juga penting adalah peran pers. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan terhadap media-media arus utama. Menghadapi era post-truth , pers berperan penting menjadi pen- yaring ( clearing house ) berbagai informasi yang diterima publik. Untuk itu, pengelola dan awak lembaga media massa di- tuntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, serta bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Di sisi lain, pemerintah dan semua pihak wajib memberi ruang kepada pers agar leluasa menjalankan fungsinya sebagai pen- yampai kebenaran kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang digencarkan pemerintah saat ini tidak hancur oleh serbuan hoax di era post-truth.

foto-foto: istimewa

Bambang Wibawarta

Setyo Wibowo

Radhar Panca Dahana

[JAKARTA] Sebagian masyarakat Indonesia kini dilanda fenomena pos- t-truth (pasca-kebenaran) . Ciri yang paling menonjol adalah mereka lebih percaya pada informasi dan data palsu, sertamenganggapnyasebagaikebenaran. Informasidandatapalsuterusdireproduksi dan disebarluaskan, terutama melalui media sosial, sehingga menimbulkan distorsi dalamkehidupanbermasyarakat. Dalamkondisi seperti ini, pers berperan pentingmenjadi clearing house , tempat semua informasi yang beredar disaring dengan saksama. Agar bisa menjadi clearing house informasi, media massa harusbekerjadenganbenar sesuai prinsip jurnalistikdanperannyasepertidiamanat- kanUUPers. Selain itu, bijak bermedia sosialmerupakan salah satu cara ampuh melawan post-truth, sekaligus menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Budayawan Universitas Indonesia BambangWibawartamenuturkan istilah post-truth sebenarnya sudah ada sejak 1990-an.Namun,semakinmarakdiguna- kan pada era Brexit dan era keterpilihan DonaldTrumpsebagai presidenAmerika Serikat. Post-truth dapatdiartikansebagai fenomena yangmembuat ada kebenaran lagi yangsejatinyamerupakankebenaran semu yang dibuat untuk menutupi kebe- naran yang sebenar-benarnya. “ Post-truth inimembuat satuwacana yang berbeda dengan kebenaran yang ada. Pascakebenaran. Ya tentunya pasti jadi tidak benar,” ujar Bambang kepada SP , Sabtu (27/4). Terkait dengan pascakebenaran atau mencarikebenaransemu, post-truth sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan dari hoax , manipulasi, dan fakenews. Dalam hidup, sejatinya seseorang terus didorong untuk selalu mencari kebenaran serta tidak boleh keluar dari koridor kebenaran, terlebih bagi para akademisi dan jurnalis.Ketika seseorang mencari kebenaran, maka dia pasti akan dihadapkan pada sejumlah fakta yang memaparkan kejujuran. Kemunculan post-truth di Indonesia yangmenyebarmasif sangat dipengaruhi oleh media sosial. Saat ini media sosial memiliki pengaruhbesardanmasifuntuk menyebarkansesuatu,terutamabilasama dengan pandangan orang tersebut. Kunci untuk mengatasi post-truth adalah denganmengasah sertamening­ katkan kemampuan literasi dalam me- mahami gempuran hoax . Banyaknya berita bohong seolah dipersepsimenjadi benardisebabkanrendahnyakemampuan

literasi seseorang. Padahal, ada banyak carayangdapatdilakukanuntukmenggali kebenaran, terlebih di era digital seperti saat ini. “Di sinilah sayamerasa peranmedia massa mainstream harus benar-benar dijalankan dengan berpihak kepada kebenaran. Jangan pernah tinggalkan kebenaran, sehingga media bisa men- jadi sumber referensi tepercaya untuk memihak kebenaran,” tutur Bambang. Feodal Senada dengannya, staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Setyo Wibowo kepada SP , Jumat (26/4) menyatakan post-truth bisa dikaitkan dengan post-modernism , yakni kritik-kritik filsafat yang berkem- bang pada 1970-an sampai 1990-an dan sempat populer Indonesia pada 1990-an. Dalam post-truth , kebenaran dan fakta direlatifkandanmulai teramplifikasi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Setiap orang akhirnya bisamembuat tulisan yangmenurutnya benar, kemudian disebar melalui media sosial. Tak hanya tulisan, foto-foto dan video palsu pun dibuat dan disebar. Bagi masyarakat yang melek pengetahuan, seperti di Amerika dan Eropa, dampak post-truth tidak akan separah dibanding di negara-negara yang cenderung feodal dengan masya- rakat kurang berpendidikan dan tidak memiliki tradisi membaca, termasuk di Indonesia. Kata-kata seorang pemimpin atau orang yang dituakan cenderung diikuti. Masyarakat tidak mau berpikir sendiri, lalumereproduksi segala sesuatu yang disampaikan panutannya. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk menye- barkan informasi dan data palsu demi kepentingan pihak tertentu. “Kita belum sampai pada tingkatan knowledge base society , tetapi sudah menggunakanmediaatau teknologi yang sama. Orang lebih gampang percaya kepadapanutannya atauelitenya. Ini bisa lebih berbahaya,” kata Setyo. Dalamhidupbermasyarakat, juga di dalamkehidupansosial-politik,kebenaran tak bisa dipaksakan. Dalam tindakan manusiaharus adanegosiasi dandiskusi, sehingga post-truth bisa berbahaya. “Kehidupan sosial-politik tidak bisa mutlak-mutlakan. Apabila setiap orang mengklaim kebenarannya sendiri, bisa chaos . Kita juga harus mendengar pen- dapat orang lain dan tidakmemaksakan pendapat sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, Setyo Wibowo mengimbau para tokoh untukmengajak masyarakat kembali ke kewajaran dan komitmen hidup bersama. Fondasinya adalahPancasila danUUD1945. Klaim kebenaranyangdipertontonkanparaelite politik dikhawatirkan menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam perpecahan dan bisamenimbulkan chaos. Para elite hendaknya membangun spirit hidup bersama sebagai bangsa dengan tidak memaksakan kehendak dan kembali meneguhkan kesepakatan bersama, yakni taat pada peraturan perundangan yang berlaku. Apabila, peraturan per- undangan yang ada dirasakan tidak adil bagi sekelompok orang, bisa dilakukan revisi secara konstitusional.“Kebebasan berpendapat tidak bisa dibatasi, tetapi apabila kebebasan itu digunakan un- tuk menghina orang atau membunuh karakter seseorang, bisa dijerat dengan undang-undang. Kebebasan tidak boleh diberangus, tetapi harus bertanggung jawab,” katanya. Fake-Truth  Budayawan Radhar Panca Dahana lebih memilih menggunakan istilah fake-truth (kebenaran palsu) daripada post-truth. Menurutnya, fake-truth lebih bisamerangkumfenomenadankecende- runganmasyarakatsaatini,terutamaanak mudayangmemahami kebenaranhanya berdasarkan keyakinan pribadinya saja. Dalamkehidupanmasyarakat yang dilanda fake-truth, kaum yang labil di- jadikan alat oleh para elite yang sedang berkompetisi untukmendapatkan keku- asaaan. Para elite berusahamenggoreng berbagai isu dan memanfaatkan kaum labil untukmembenarkan hal itu, seperti mereka meyakini agamanya.  Mediasosial,lanjutRadhar,berkontri- busimemperluasruanglingkup post-truth . Dalammediasosial,gejala post-truth bukan hanyamenyoal urusanpolitik, tetapi juga telah masuk ke ranah sosial dan agama. Hoax semakin mudah disebarkan dan diyakini masyarakat sebagai kebenaran.  “Semua otoritas yang kita kagumi selama ini, hancur dimedia sosial.Tidak ada otoritas yang bisamenegakkan diri­ nya di media sosial, karena setiap orang sudahmenegakkankebenarannyasendiri. Kebenaran sudah menjadi preferensial, padahal kebenaran itu bersifat universal. Setiap orang bisa memahami hal yang samadanmengikutinorma,sertamoralitas yang sama, ” terangnya. [RIA/DFA/A-16]

Made with FlippingBook Annual report