SP161026

Utama

Suara Pembaruan

2

Rabu, 26 Oktober 2016

Politisi Incar Posisi Dubes Korsel? P emerintah akan segera mengganti duta besar (dubes) yakan ( fit and proper test ) terhadap para calon dubes yang diajukan pemerintah. “Semua ang-

Korsel adalah negara maju yang memiliki banyak investasi di Indonesia. “Dia ingin bisa meningkatkan kerja sama yang ada. Dia ingin mengkapitalisasi sema- ngat nge- fans masyarakat Indonesia terha- dap budaya Korsel sebagaimana yang terjadi saat ini,” kata sumber tersebut di Jakarta, Senin (24/10). Sumber itu menjelaskan, politisi itu tidak akan kesulitan mewujudkan harapannya, terutama di internal Komisi I yang nantinya akan melakukan uji kepatutan dan kela-

paham tugas dan tang- gung jawab seorang dubes. Budaya Korsel tidak terlalu jauh berbeda dengan Indonesia. Sesama negara Asia sangat mudah dipahami oleh siapa saja,” tutur- nya. Ditambahkan, ketua umum parpol yang ber- sangkutan sudah meres- tuinya. “Dari internal partai sudah tidak ada masalah. Bahkan sang ketua umum telah meminta secara khusus kepada Presiden Jokowi agar dia ditempatkan di Korsel. Tinggal menung- gu penetapan dari peme- rintah saja,” ujarnya. [R-14]

di beberapa negara. Penggantian dilakukan karena telah selesai masa tugasnya. Salah satunya adalah dubes Indonesia untuk Korea Selatan (Korsel). Beberapa nama telah disiapkan untuk mengisi jabatan yang kini dipegang John Prasetio tersebut. Salah satunya adalah politisi dari parpol pen- dukung pemerintah yang kini duduk di Komisi I DPR. Informasi yang diperoleh SP menyebut- kan, alasan politisi yang bersangkutan karena Korsel sangat strategis.

gota Komisi I mendu- kung. Sekarang bergan- tung pada usulan peme-

rintah,” tuturnya. Dari sisi kemam- puan, lanjut sum- ber tersebut, tidak

perlu diragukan. Sebab, yang bersangkutan sudah lima tahun menjadi ang- gota Komisi I. Sekarang adalah masa jabatan untuk periode kedua. Selain itu, yang bersang- kutan juga fasih berbaha- sa Inggris dan menguasai perkembangan budaya Korsel. “Dia sudah sangat

Plt Gubernur Diminta Menjaga Jakarta AhokMasih Persoalkan Kewenangan Plt Menandatangani RAPBD

[JAKARTA] Menteri DalamNegeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menunjuk Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, menjadi PelaksanaTugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, selama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani cuti kampanye pilgub hingga 11 Februari 2017. Plt Gubernur DKI Jakarta diharapkan mampu menjaga kinerja gubernur definitif, agar pembangunan Jakarta tidak terbengkalai. TerkaitpembahasanRAPBD2017, juga diminta mampu menutup celah anggaran siluman. Selain itu, juga diharapkan mampu menjaga disiplin aparat Pemprov dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara akun- tabel dan transparan. Mendagri Tjahjo Kumolo mene- kankan, Plt juga perlu melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undang- an. “Program pembangunan daerah sebagaimanakeputusanyangdisahkan bersama DPRD setempat harus dija- lankan. Jaga hubungan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang efektif, efisien, taat kepada hukum,” ujarnya, Rabu (26/10). SelainSumarsono,Mendagri juga menunjuk empat pejabat eselon I Kemdagri menjadi Plt Gubernur. Mereka adalah Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemdagri, Nata Irawan (Plt Gubernur Banten),

Sekretaris Jenderal Kemdagri, YuswandiATemenggung(PltGubernur Ba ngk a Be l i t ung ) , Di r j e n Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri, ZudanArif Fakrulloh (Plt Gubernur Gorontalo), serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, Soedarmo (Plt Gubernur Aceh). Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpesan kepada Plt Gubernur yang akan menggantikannya untuk mengontrol pekerjaan di lapangan. Ahok tak khawatir dengan pro- gram-program infrastruktur yang sedang dikerjakan di lapangan. Hal itu lantaranadanyaPeraturanGubernur (Pergub) yangmengharuskan seluruh dokumentasi rapat diunggah ke situs jejaring sosial Youtube . Dengan demi- kian, Plt pun harus melakukannya. “KecualiPltmengatakan,misalnya, saya tidak mau rapat-rapat kami di- upload ke Youtube , semua kepu- tusan untuk izin-izin properti tidak boleh di- upload , berarti kita curiga dong ada apa nih ?Waktu saya pulang (kembali menjabat), saya periksa semua, jangan sampai izin lama muncul lagi. Tapi saya kira tidak akan terjadi. Plt tentu profesional. Kalau tidak, malu dong Mendagri,” katanya. Soal RAPBD Hal yangmasihdipersoalkanAhok adalah siapa yang harus menandata-

ngani RAPBD 2017 saat dia cuti. “Apakah Plt yang menandatangani RAPBDbisadianggapsahatau tidak?” ujarnya. Hal tersebut, lanjut Ahok, masih dipertanyakankeMahkamahKonstitusi (MK). Oleh karenanya terkait pem- bahasan RAPBD 2017, dia memper- cayakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda)DKI JakartaSaefullah,Kepala BadanPerencanaandanPembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati, serta Kepala Badan PengelolaanKeuangandanAsetDaerah (BPKAD) Heru Budi Hartono. “Karena yang saya persoalkan adalah apakah boleh Plt Gubernur diberiwewenangmengurusiRAPBD? Dalam UUD 1945 sampai UU KeuanganDaerah, tandatanganAPBD itu adalah hak gubernur, tidak ada Plt. Persoalannya apakah Permendagri bisa mengalahkan UUD? Itu yang sedang diuji di MK. Kalau soal cuti sih tidakmasalah, yang saya persoal- kan soal membahas anggaran,” terangnya. Sementara itu, sejumlah kalangan mengingatkan semua pihak untuk tidak mempersoalkan pejabat Plt kepala daerah. Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, Plt yang ditun- juk memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan pejabat definitif. “Dia paham terhadap rutinitas biro- krasi di institusi tersebut. Harapannya agar (birokrasi) tidak ketinggalan,” kata Cecep. Dengan demikian, Plt yang akan ditunjuk seharusnyamemiliki kemam- puan untuk menjaga roda pemerin- tahan dan birokrasi yang sudah ter- bangun oleh kepala daerah definitif. Hal senada disampaikan pakar politik LIPI, Siti Zuhro. Plt untuk menggantikan sementara tugas guber- nur dan wakil gubernur yang cuti kampanye akan ditunjuk pejabat eselon 1Kemdagri. Dengan level ini, kata Siti, pejabat yang bakal meng- gantikan sementaraAhok dan Djarot bukan orang yang asing dengan birokrasi. Sebaliknya, Plt tersebut

Sumarsono: Tugas Saya Melanjutkan Kebijakan

[JAKARTA] DirjenOtonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, ditunjuk Mendagri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta selama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani cuti dalam rangka kampanye menjelang Pilgub 2017. Dia pun berkomitmen memimpin Jakarta melanjutkan program guber- nur definitif. “Saya akan melaksanakan tugas

untuk melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh gubernur sesuai KUA PPAS (Kebijakan UmumAnggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang telah ditetapkan, sehingga bisa berkelanjutan antara sebelum cuti dan setelah cuti,” kata pria yang akrab dipanggil Soni ini, Selasa (25/10). Soni yang juga pernah ditunjukmenjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) itu menjelaskan, posisi dirinya sebagai Plt Gubernur DKI berperan menjembatani pembahasan RAPBD 2017. “Itu yang prinsip dari sisi perencanaan terkait RAPBD 2017, sehingga nyambung kare- na sifatnya kita mengisi kekosongan,” ujarnya. Dia juga mendukung penuh upaya yang telah dilakukan Gubernur Ahok dalammewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. “Bebas dari korupsi. Ini komitmen saya. Amanah Permendagri 74/2016 akan kami laksanakan, tentu tetap sesuai petunjuk dan bimbinganMendagri,” tandasnya. [C-6] istimewa Sumarsono

justru atasan dari birokrasi yang ada di pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Plt akan diawasi oleh unsur penga- wasan yangmelekat seperti Bawasda dan Inspektorat. Kalaupun pengawas- an ini tidak berjalan efektif, Plt juga akan diawasi oleh BPK, Kemdagri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian jugamengingatkan, peng- angkatan Plt gubernur DKI Jakarta oleh Mendagri tidak perlu menjadi polemik. “Pemerintahpusat tahuyang terbaik untuk daerah. Kita harus dukung,” ujarnya.

Politisi Golkar itu mengatakan, kompetensi dari Sumarsono sebagai Plt gubernur DKI tak perlu diragu- kan lagi. Sumarsono telah memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Politisi PDI-PerjuanganMasinton Pasaribu jugamengungkapkan, peng- angkatan Plt gubernur DKI Jakarta oleh pemerintah pusat seharusnya tak perlu dipermasalahkan. Sebab, peng- angkatan Plt merupakan amanat UU. “Semua pihak harus menghormati keputusan pemerintah itu. Kita lihat saja kinerja Plt yang ditunjuk,” katanya. [C-6/D-14/F-5/H-14]

> 24

Terkait halaman

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker