SP161026

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

4

Rabu, 26 Oktober 2016

RUU Penyelenggaraan Pemilu Masih Mentah SistemPemilihan Terbuka Terbatas, LangkahMundur Demokrasi

[JAKARTA] Koordinator Nasional Jaringan Pendidik- an Pemilih untuk Rakyat ( J PPR ) Ma s y k u r u d i n Hafidz mengatakan bahwa selain terlambat dari target awal, materi legislasi RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diserahkan Presiden ke DPR masih jauh dari harapan dan sangat membu- tuhkan penyempurnaan. “Ibarat memperbaiki ru- mah, renovasi yang di- lakukan belum mendasarkan dari kerusakan yang ada. Contohnya adalah perihal s i s t em pemi l u , ” u j a r Masykurudin, di Jakarta, saat dihubungi SP , Rabu (26/10) Dalam sistem pemilu y a n g d i a j u k a n , k a t a Masykurudin, RUU men- yebutkan pemilu legislatif dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka ter- batas. Yaitu menggunakan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan peneta- pan partai politik (parpol). “Elemen sistem pemilu lainnya dalam RUU tersebut menyebutkan, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 560 dibagi dalam 78 daerah pemilihan dengan alokasi 3- 10 kursi. Metode konversi suara menggunakan sainte lague modifikasi di mana suara parpol dibagi pembi- lang 1,4; 3; 5; 7 dan seter- usnya. Ambang batas per- wakilan sebesar 3,5% untuk DPR,” katanya. Perubahan paling signifi- [JAKARTA] Dipecat dari jabatan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Yan Permenas Mandenas mengadukan nasibnya ke Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Nurdin Tampubolon. Yan Mandenas menga- takan, kalau pemecatan dir- inya penuh kejanggalan dan dilakukan secara sepihak petinggi partai pimpinan Wiranto itu. "Keputusan pemberhentian tersebut tanpa ada alasan dan klari- fikasi dari pihak DPP Hanura," kata Yan, di ruang rapat Fraksi Hanura di Lantai 16 Nusantara I kom- pleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10). Yan, yang juga menja- bat Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Papua itu, mengaku tidak pernah me- lakukan pelanggaran fatal selama menjadi kader Hanura. Karena itu dia me- nilai pencopotan sebagai ketua DPD juga tidak se-

W akil Ketua DPR Taufik Kurniawan menga- takan, sejumlah poin krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diserahkan pemerintah pada DPR. Poin krusiial itu akan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan nanti. Poin krusial pertama terkait ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ), kedua, sistem terbuka, ter- tutup atau perpaduan antara keduanya. Sementara ket- iga, persoalan penambahan kursi seiring dengan ber- tambahnya jumlah wilayah pemilihan (Dapil). “Selebihnya, biarlah proses pembahasan di DPR nantinya akan memberikan pengkayaan dan pemikiran konstruktif untuk kepentingan bersama,” ujar Taufik, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10). Dengan semangat kebersamaan, Taufik yakin semua pihak berkepentingan dengan pelaksanaan pem- ilu yang baik di masa yang akan datang. Pemilu adalah hajat bersama, karena itu tidak alasan untuk meragukan keseriusan pemerintah maupun DPR. [H-14] Tiga Poin Krusial

ANTARA FOTO/Ampelsa Aparat kepolisian bersenjata laras panjang berupaya membubarkan massa perusuh saat simulasi penanganan kerusuhan Pilkada Aceh di Banda Aceh, Aceh, baru-baru ini.

kan, kata Masykurudin, ter- jadi pada metode pemberian suara dan penentuan calon terpilih. Meskipun terdapat daftar calon, tetapi pemilih mencoblos gambar atau no- mor urut partai dan perolehan siapa yang mendapatkan kursi berdasarkan berdasar- kan nomor urut. “Ketentuan ini, seperti menjadi jalan tengah antara proporsional terbuka terban- yak dengan proporsional ter- tutup nomor urut,” ungkap dia. Ak a n t e t a p i , k a t a Masykurudin, jika diperhati- kan lebih lanjut, sistem ini tak ubahnya proporsional tertutup nomor urut. Menurut dia, ter- buka terbatas secara subtan- sial sesungguhnya tertutup. “Seakan-akan terbuka, padahal tertutup. Kedaulatan sua i mekan i sme yang ditetapkan dalam AD/ART Partai Hanura pasal 7 huruf (a) yang menyebut pember- hentian kader setelah diberikan sebanyak dua kali surat peringatan. “Tidak ada surat tegu- ran, dalam proses tahapan organisasi melalui rapat DPD dan DPC Papua. Kami tidak pernah dipang- gil untuk klarifikasi apapun juga. Tidak pernah sama sekali diberi surat peringa- tan,” terangnya. Te rka i t pe r t emuan- n y a d e n g a n Nu r d i n Tampubolon, Yan mengaku berkonsultasi terkait perso- alan yang terjadi di Papua, pascapemecatan dirinya. Karenanya kepada Nurdin Tampubolon, dia meminta agar dinamika yang terjadi di internal partai segera diselesaikan pada tempat- nya pasca pemecatan dir- inya lewat keputusan Plt Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Hanura. [H-14]

pemilih dibuat seakan-akan partisipatoris. Jalan tengah yang diambil adalah terbuka terbatas tetap membuat ke- hendak mayoritas pemilih terhalangi,” katanya. Masykurudin mengata- kan, selain sesungguhnya ter- tutup, pilihan sistem pemilu terbuka terbatas juga tidak menjawab persoalan yang se- lama ini kita alami. Menurut dia, problemmendasar dalam sistem proporsional terbuka suara terbanyak yang menye- babkan parpol lemah dan meningkatkan politik tran- saksional jawabannya bukan dengan mengubah sistem. “Namun, kelemahan sis- temproporsional terbuka suara terbanyak dapat diatasi dengan penegakan hukum yang kuat, efektif, dan berwibawa serta

prosedur pencalonan yang lebih baik,” kata dia. Menurut dia, dengan tetap mempertahankan sistem pro- porsional terbuka suara ter- banyak dan mewujudkan sis- tem penegakan hukum yang kuat serta mengatur proses pencalonan untuk memban- gun soliditas kepartaian maka harapan publik untuk mendapatkan proses pemilu yang lebih adil dan berkuali- tas semakin terwujud. “Ketentuan sistem pem- ilu ini harus benar-benar menjadi perhatian DPR, se- lain untuk perbaikan pemilu mendatang juga terkait nasib parpol itu sendiri,” katanya.

pakan usulan pemerintah. Peluang sistem itu digunakan atau tidak, bergantung pada pembahasan RUU Penye- lenggaraan Pemilu antara DPR dengan pemerintah. “Ya, kan , belum diba- has, baru usulan, artinya masih bisa berubah tergan- tung DPR bagaimana,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam sebuah kesem- patan, Tjahjo menjelaskan, pemerintah banyak mener- ima masukan dari berbagai pihak terkait sistem pemilu yang akan diterapkan. Korupsi (KPK) karena per- nah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KPK, pada tahun 2003. Sementara itu, Dian Ediana Rae diketahui per- nah menjabat sebagai Deputi Direktur Direktorat Internasional di Bank Indonesia. Kemudian, peraih gelar Master bidang Hukum Bisnis (LLM) dari University of Chicago Law School, dan gelar Doktor Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia ini juga berprofesi sebagai dosen luar biasa untuk pro- gram Pasca Sarjana Bidang Perdagangan Jasa (Trade in Service Law) Universitas Indonesia, Bidang Hukum Perbankan di Universitas 1 7 A g u s t u s 1 9 4 5 , Universitas Borobudur, dan Universitas Islam Jakarta. Ditemui sebelum up- acara pelantikan dan pem- Diusulkan Menkeu

Dikatakan, sistem pro- porsional terbuka terbatas merupakan bentuk ako- modasi pemerintah terhadap keinginan banyak pihak. Dia memahami bahwa mayoritas masyarakat men- gusulkan agar sistem pemilu tetap proporsional terbuka, sedangkan beberapa partai politik (parpol) berharap agar diberikan kewenangan menentukan calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menyebut- kan, jika proporsional terbuka terbatas menjadi keinginan pe- merintah maka harus diten- tang. [YUS/C6/H-4] bacaan sumpah, Kepala PPATK terpilih, Kiagus Ahmad Badaruddin men- gaku baru dua hari be- lakangan mengetahui jika dirinya dipercaya men- duduki jabatan yang sebel- umnya ditempati oleh M Yusuf tersebut. Kemudian, dia men- gungkapkan namanya ma- suk dalam bursa calon Kepala PPATK atas usul M e n t e r i K e u a n g a n (Menkeu) Sri Mulyani. “Kalau saya dari Ibu Menteri saya (Menkeu SMI), bahwa beliau men- gusulkan saya dan karena itu harus siap-siap dan be- lajar tentang tugas-tugas yang akan diberikan,” un- gkapnya, di Kompleks I s t ana Kep r e s i denan , Jakarta, Rabu (26/10). Sedangkan perihal pelan- tikan dirinya sebagai Kepala PPATK, Badaruddin men- gaku diberitahu oleh Menteri Sekretaris Negara (Menses- neg) Pratikno. [N-8]

Usul Pemerintah

Sistem pemilu propor- sional terbuka terbatas meru-

Ketua DPD Partai Hanura Papua Dipecat

Presiden Lantik Badaruddin dan Dian sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Tr a n s a k s i Ke u a n g a n (PPATK) dan Dian Ediana Rae sebagai Wakil Kepala PPATK periode 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/10). Keduanya dilantik berda- sarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 61M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK. Dalam sumpahnya, Kiagus dan Dian kompak menyatakan berjanji akan menjalankan tugasnya se- baik mungkin dan tidak akan menerima materi ter- kait jabatannya. Sebagaimana diberita- kan, sebelum dilantik men- j ad i Kepa l a PPATK, Kiagus menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Keuangan

istimewa Kiagus Ahmad Badaruddin

(Kemkeu). Pria kelahiran Palembang 59 tahun silam ini juga tercatat pernah menjabat sebagai Staf Ahli B i d a n g P e n g e l u a r a n Negara hingga Sekretaris Jenderal di Kemkeu. Selain itu, peraih gelar Master of Science dari University of Illinois at Urbana-Champaign ini juga salah satu perintis Komisi Pemberantasan

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker