SP180711

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 11 Juli 2018

Pekan Ini Jokowi Umumkan Cawapres?

J okowi dikabarkan dalam waktu dekat bakal mengu- munkan nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019. “Sayup-sayup angin malam dan pertemuan intens internal elite dan ketua umum kami, cawapres pendamping Jokowi itu bakal diumumkan pekan ini,” sumber SP , di ka- wasan Kemang, Jaksel, Selasa (10/7) malam. Sumber itu mengungkap-

kan, keputusan untuk menen- tukan cawapres pendamping Jokowi harus dipercepat karena batas waktu pendaftaran ting- gal bulan depan. Namun, tentu tidak serta-merta pengu-

tenang, baru kami umumkan terbuka. Pekan ini baru an- cang-ancang sambil mapping ,” katanya. Lantas siapa tokoh yang bakal mendampingi Jokowi? Sumber SP hanya tersenyum. “Pokoknya yang ‘gila kerja’. Gila kerja buat siapa? Ya , buat bangsa ini. Tidak mengotak-kotakkan. Untuk semua anak bangsa. Kalau pa- rameter lainnya kan sama saja.

Misalnya, ketokohan, prestasi, kecerdasan, diterima semua kalangan, religius, nasionalis,” katanya. Bagaimana bila ada koalisi di 2014 yang pindah gerbong? Sumber itu menegaskan, itu pilihan politik parpol. “Kami sama sekali tidak was-was jika ada yang pengin pindah ke gerbong sebelah. Tapi, apakah yakin elektabilitas calon yang diusung tinggi?” katanya. [W-12]

muman cawapres itu bakal terbuka. “Menunggu kepastian koalisi dan

apakah perlu mengevaluasi parpol yang mendukung atau tidak. Arah angin harus mereda dulu nih . Kalau angin mulai

Mahkamah Konstitusi Harus Selektif

[JAKARTA] MahkamahKonstitusi (MK) diminta untuk selektif dalam melanjutkangugatanperselisihanhasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 ke proses pengadilan. MK patut memperhatikan syarat undang-undang dalam menyeleksi gugatayangmasuk,mulaidariambang batas selisih suara (0,5%hingga 2%) hinggapelanggaranbersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Jika tidakmemenuhi syarat-syarat tersebut, MK sebaiknya langsung menolak gugatan tersebut. Hal ini penting agar proses hukum berjalan cepat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa segera menetapkan pa- sangan calon kepala daerah terpilih sebagai pemenang. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Per- ludem) Titi Anggraini mengatakan, MK harus mengedepankan proses persidangan yang bisa memberikan keadilan pemilu bagi para pihak. “Ini bukansoal banyakatausedikit perkara, tetapi mengajukan sengketa hasil ke MKadalahmekanisme yang dijamin atau diberikan oleh undang-undang bagimereka yang keberatan atas hasil pilkada yang ditetapkan oleh KPU di daerah masing-masing,” ujar Titi kepada SP di Jakarta, Rabu (11/7). Menurut dia, MK sudah mem- punyai pengalaman dan kemampuan untuk menangani dan mengelola berbagai sengketa yang masuk. Khusus pilkada serentak, saat ini menjadi pengalaman ketiga bagiMK setelah 2015 dan 2017. Dengan demi- kian, Titi berharap MK bisa bekerja dengan profesional, transparan, dan akuntabel dalammemeriksa berbagai permohonan yang diajukan. Dikatakan, MK biasanya akan memperhatikanketerpenuhanambang batas maksimal selisih suara antara pasangan calon sebagaimana diatur oleh Undang Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Kendati berdasarkan pengalaman penyelesaian sengketa hasil Pilkada Serentak 2017, MK bisa sajamengabaikan ambang batas selisih hasil yang ditetapkan KPU di daerah apabila hasilnya merupakan produk dari suatu perbuatan yang manipulatif atau dihasilkan dari suatu perbuatan curang. Titi berharap MK betul-betul melihat permohonan sengketa hasil pilkada serentak sebagai bagian dari mewujudkan keadilan pemilu. “MK

Syarat Pengajuan Gugatan Sengketa Pilkada

Gugatan Sengketa Pilkada Serentak

Tahun 2015 2017 2018

Pilkada

Gugatan

Syarat Pengajuan Gugatan (Pasal 158) Tingkat Provinsi:

264 101 171

147

53 44

- Jumlah penduduk 0-2 juta jiwa, perbedaan suara 2% dari suara sah - Jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa, perbedaan suara 1,5% dari suara sah - Jumlah penduduk 6 juta-12 juta jiwa, perbedaan suara 1% dari suara sah - Jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, perbedaan suara 0,5% dari suara sah Tingkat Kabupaten/Kota: - Jumlah penduduk 0-250.000 jiwa, perbedaan suara 2% dari suara sah - Jumlah penduduk 250.000-500.000 jiwa, perbedaan suara 1,5% dari suara sah - Jumlah penduduk lebih dari 500.000-1 juta jiwa, perbedaan suara 1% dari suara sah - Jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, 0,5% dari suara sah

Catatan: - Data Pilkada 2018 hingga Rabu (11/7) pukul 11.00 WIB. - 44 gugatan Pilkada Serentak 2018 berasal dari 39 daerah, yang terdiri atas 3 provinsi, 12 kota, dan 29 kabupaten.

Sumber: Mahkamah Konstitusi

memiliki kewajiban untukmemasti- kan bahwa pilkada yang berlangsung diselenggarakan secara jujur, adil, dan berintegritas,” tuturnya. Peneliti Perludem, Fadli Ramad- hanil menambahkan, MK memang harus selektif dalammemilih gugatan melalui proses pemeriksaan dan pem- buktian di persidangan. “Tidak bisa gugatan dibatasi dengan pendekatan karena terlalu banyak,” katanya. Hakekat perselisihan di MK, ujarnya, adalah mencari keadilan pemilu. Oleh karena itu sepanjang ada dalil dan dapat dibuktikan, maka hal tersebut tidak boleh harus tetap menjadi perhatian para hakim MK. Siap Sementara, MK menegaskan kesiapan mereka untuk menangani seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihanpadaPilkadaSerentak2018. Dengan jadwal yang telah disusun, sembilan hakim MK yang dibagi dalam tiga panel diyakini dapat me- nyelesaikan perkara sengketa pilkada selama rentang 45 hari kerja sejak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, hingga Selasa (10/7) pukul 17.00 WIB tercatat terdapat 45 permohonan yang telah diterima MK, baik secara langsung maupun daring. Permohonan melalui daring itu difasilitasi MK agar pemohon yang berada di luar Jakarta dapat mengajukan permohonan tanpa me- lewati tenggat waktu tiga hari setelah penetapan KPU. “Kami menyiapkan aplikasi melalui situs MK untuk mengantisi- pasi agar pemohon tidak ketinggalan mengejar tenggat tiga hari kerja mengajukanpermohonan,misalnyadi tempat-tempat yang jauh dari Jakarta, bisa saja mengajukan secara daring, permohonannya, surat kuasanya.

Memangmereka harusmenyerahkan berkas asli, tetapi tenggat waktu itu tidak terlampaui,” kata Fajar kepada SP di Jakarta, Selasa (10/7). Fajar mengaku tidak dapat mem- prediksi jumlah gugatan yang akan diajukankepadaMK.Melihat trendua pilkada serentak sebelumnya, jumlah gugatan sekitar 50% dari jumlah daerah yang menggelar pemilihan. Meski demikian, ujarnya, tren tersebut belum tentu akan terulang pada tahun ini.Tidak tertutupkemung- kinan jumlah gugatan yang diajukan lebih sedikit ketimbang dua pilkada sebelumnya. Yang pasti, kata Fajar, berapa pun gugatan yang diajukan, MK siap menuntaskannya dalam 45 hari kerja, sesuai aturan. “Dicatat dalam buku perkara itu 23 Juli. Di situMKakanmeregistrasi secara serentak permohonan yang datangnya tidak serentak ini, supaya selesainyajugaserentak.Kalaumelihat jadwal yang disusun, 45 hari kerja itu adalam sampai 26 September. Kami menjadwalkan pengucapan putusan dalam rentang 18 September sampai 26 September,” tuturnya. Dikatakan, jadwal itu disusun dengan estimasi terjadinya lonjakan jumlah perkara. Untuk itu, jadwal tersebut dapat lebih cepat jika gugatan yang diajukan lebih sedikit. “Sudah pasti selesai. Kalau pun sedikit, bisa jadi lebih cepat. Itu estimasi kami ketika terjadi lonjakan jumlahperkara. Maksimal harus itu. Sebab, kalau (kasusnya) tidak selesai, tentu akan bermasalah secara hukum,” katanya. Syarat Berdasarkan peraturan MK, sejumlah syarat yang harus dipenuhi penggugat, antara lain uraian identitas pemohon dan kuasa jika mengguna- kan kuasa serta legal standing atau kedudukan hukum pemohon dalam perkara yangdigugat. Selain itu, harus

diyakinkan bahwa permohonan yang diajukan menjadi kewenangan MK untuk memutus dan gugatan yang diajukan masih memenuhi tenggat. Permohonan tersebut juga harus dilampiri Surat Keputusan KPU tentang perolehan hasil suara dan minimal dua alat bukti. “Dalam per- selisihanhasil pilkada, yangdiberikan legal standing itu pasangan calon. Sepanjang dia bisa membuktikan sebagai pasangan calon yangmerasa keberatan terhadap objek gugatan atau permohonan dalam hal ini SK KPU. ItudibuktikandenganSKKPU, misalnya penetapan calon dan SK tentangnomor urut. Sementara, dalam hal calon tunggal, legal standing -nya selain pasangan calon, pemantau pilkada terakreditasi juga bisa. Dikatakan, seluruh permohonan gugatan itu akan diregistrasi dan menjadi perkara. Dengan demikian, seluruh gugatan akan diputusmelalui persidangan, termasuk untuk permo- honan yang secara kasat tidakmeme- nuhi persyaratan, seperti melewati batas waktu atau tidak mempunyai legal standing . Dalamsidangpendahuluandengan agenda mendengarkan penjelasan permohonan pemohon, MK sudah mengundang KPU sebagai pihak termohon pemenang pilkada, dan Bawaslu sebagai pihak terkait. Setelah mendengar keterangan para pihak, MK akan memutus melalui putusan dismissal untuk melanjutkan suatu perkara ke proses persidangan pe- meriksaan atau perkara tersebut tidak dapat diterima dan tidak dilanjutkan. MK menjadwalkan putusan dismissal dibacakan pada 9Agustus hingga 15Agustus. “Proses adminis-

trasi hanya prosedural, tidak melihat dulu substansi isi permohonan. Soal substansi diserahkan kepada hakim melalui proses-proses persidangan. Jadi, dilihat dan didengarkan dulu. Asasnya, pengadilan tidak boleh menolak perkara dalam arti dihen- tikan sejak awal karena ada hak konstitusional para pemohon yang harus dihormati,” katanya. Seperti diketahui, dalam UU Pilkada disebutkan mengenai se- jumlah syarat pengajuan gugatan hasil pilkada. Syarat itu, antara lain selisih suara minimal di bawah 2%. Dalam pemilihan gubernur, ada empat kategori syarat mengajukan sengketa pilkada. Kategori pertama, yaitu daerah dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 2 juta jiwa. Syaratnya adalah selisih suara sebesar 2%. Sementara, daerah dengan jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta jiwa selisihnya 1,5%. Jumlah penduduk 6 juta sampai 12 juta jiwa, selisihnya 1%. Provinsi berpenduduk di atas 12 juta jiwa, syarat selisih sebesar 0,5%. Sementara, untuk pemilihanwali kota atau bupati juga terdapat empat kategori syarat pengajuan sengketa. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 250.000 jiwa, syaratnya harus selisih 2% suara. Daerah dengan penduduk mencapai 250.000-500.000 jiwa, selisihnya 1,5%. Kategori ketiga berlaku untuk daerah dengan jumlah penduduk 500.000 hingga 1 juta jiwa yang mensyaratkan selisih 1%. Untuk daerah yang penduduknya lebih dari 1 juta jiwa, selisih suaranya harus 0,5%. [D-14/F-5]

Made with FlippingBook HTML5