ID200704

SABTU/MINGGU 4-5 juli 2020 2 INTERNATIONAL

Mario Tama / Getty Images / AFP

apan anggaran bidang kese- hatan yang baru mencapai 4,68% karena adanya gap antara re- alisasi keuangan dan fisik seh- ingga perlu percepatan proses administrasi dan penagihan. Ia merinci, untuk klaim peng- gantian biaya perawatan pasien Covid-19 telah terealisasi se- banyak 62,5% dari total klaim yang diajukan oleh rumah sakit, sedangkan sisanya masih me- nunggu kelengkapan dokumen. “Insentif tenaga medis men- capai 21.080 nakes (tenaga kesehatan) atau 11,82 persen terutama di RS yang khusus menangani Covid-19,” ujarnya. Dia memastikan anggaran untuk bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pan- demi Covid-19 sebesar Rp 87,55 triliun cukup hingga Desember 2020. Kunta mengatakan hal terse- but terjadi karena pemerintah dalam mendesain anggaran untuk bidang kesehatan telah memperkirakan berbagai po- tensi yang akan terjadi, seperti melonjaknya jumlah pasien Covid-19. Realisasi Pemulihan UMKM Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencatat realisasi belanja untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus untuk sektor koperasi dan UMKM baru men- capai Rp 250,16 miliar pada Rabu (1/7). Realisasi ini baru mencapai 0,2% dari total pagu yang ditetapkan sebanyak Rp 123,46 triliun. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah TetenMasduki tidak menampik serapan dana PEN memang tergolong masih rendah. Padahal, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta agar bantuan dari pemerintah untuk UMKM dan koperasi agar bisa bertahan dari dampak buruk Covid-19 dipercepat. “ Sebena r nya , bebe r apa lembaga penyalur termasuk perbankan sudah mencairkan bantuan fiskal. Hanya saja, bank- bank tersebut masih banyak yang belum melakukan klaim atas dana-dana yang sudah disalurkan kepada UMKM” ucap Teten Masduki dalam pernyata­ an resmi yang diterima pada Jumat (3/7). Jumlah UMKM yang mener- ima program PEN per 1 Juli 2020 total yang disampaikan Rp 250,16 miliar. UMKM dan koperasi yang dapat dana se- banyak 212.846 unit. “Kecilnya melanggar komitmen Tiong- kok berdasarkan Deklarasi 2002 tentang Aturan Main Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan untuk menghindari kegiatan yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan, dan memengaruhi perdamaian dan stabilitas,” demikian pernyataan dari otoritas Vietnam. Deklarasi yang ditandatangani olehnegara-negaraPerhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), menyebutkan, bahwa semua pihak akan menghindari kegiatan yang akanmemperumit atau meningkatkan perselisihan dan memengaruhi perdamaian dan stabilitas. Menurut laporan, latihan itu merupakan kegiatan terbaru dari serangkaian aksi Tiongkok untuk menegaskan klaim mar- itim yang melanggar hukum dan merugikan negara-negara tetangga Asia Tenggara di Laut Tiongkok Selatan. Pentagon pun mendesak su- paya semua pihak menahan diri dan tidak melakukan kegiatan militer yang dapat memperparah perselisihandiwilayah itu.Mereka mengatakanakanterusmemantau kegiatan militer Tiongkok. Seperti dikabarkan sebelumn- ya, Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah memasan peralatan militer nya untuk memperkuat klaim teritorialnya di Pulau Woody, pulau utama Paracels. Pihak ber wenang membangun pulau-pulau buatan di daerah itu dan mempromo- sikannya sebagai objek wisata patriotik. Tetapi AS menolak klaim teri- torial Tiongkok atas sebagian besar LTS, termasuk Paracels. Kemudian pada 31 April, Tiong- kok menciptakan unit adminis- trasi baru untuk pulau Paracel dan Spratly, yang sekarang bera- da di bawah pemerintahan kota Sansha – sebuah kota buatan Tiongkok yang terletak di dekat Pulau Woody, pada 2012. (afp)

Oleh Happy Amanda Amalia  WASHINGTON – Departemen Pertahanan (Dephan) Amerika Serikat (AS) atau Pentagon mengungkapkan keprihatinan tentang lati- han militer Tiongkok yang dilakukan sekitar kepulauan yang dipersengketakan di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Pentagon mengingat- kan bahwa manuver-manuver tersebut akan membuat kawasan itu semakin tidak stabil.

kredit ini sudah dinantikan per- bankanmaupun debitur UMKM. Pemerintah sebelumnya telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun pada bank-bank pe- merintah yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN agar dapat disalurkan kembali menjadi kredit modal kerja lebih besar hingga Rp 90 triliun kepada UMKM dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. “Bank yang akan menyalur- kan kredit modal kerja ini kan janjinya Rp 30 triliun dikalikan tiga, di- leverage menjadi Rp 90 triliun, ini memang akan sangat menunggu launch program penjaminan ini,” ujarnya. Adapun penempatan uang negara di bank umum itu diatur dalamPeraturanMenteri Keuan- gan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan PEN. Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani meminta pemerintah memberi- kan penjaminan kredit dan men- dorong perbankan mengucur- kan kredit modal kerja. Program restr ukturisasi utang tanpa pengucuran kredit tidak akan optimal dan tidak mendorong pemulihan ekonomi yang ter- dampak pandemi Covid-19. Rosan mengatakan, setelah dilakukan restrukturisasi pin- jaman nasabah, perbankan bisa dikatakan belum memberikan kredit modal kerja. Kebutuhan kredit modal kerja untuk meng- gerakkan kembali dunia usaha di Tanah Air ini diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 600 triliun. “Nah, seperti dilakukan nega- ra-negara lain, pemerintah Indo- nesia perlu memberikan penja- minan kredit sekitar 80-90% dan sisanya perbankan agar tidak ada moral hazard . Untuk penem- patan dana pemerintah di empat bank Himbara Rp 30 triliun untuk pengucuran kredit juga harus dengan bunga rendah. Yang paling penting implemen- tasi cepat, jangan sampai yang sudah mengalami kelumpuhan temporary jadi kelumpuhan per- manen. Kehadiran pemerintah dalam program penyelamatan ini harus cepat sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” katanya dalam pertemuan Otori- tas Jasa Keuangan dengan Kadin Indonesia, Apindo, dan Hipmi di Negeri Tiongkok Zhao Lijian dalam konferensi pers. Sebagai informasi, Paracels adalah sekelompok pulau me- miliki jarak yang sama dari pantai Tiongkok dan Vietnam. Gugusan pulau itu juga diklaim oleh kedua negara maupun Taiwan, dan merupakan sumber ketegangan rutin. Pemerintah AS sendiri kerap melakukan operasi navigasi bebas di Laut Tiongkok Selatan guna melawan Pemerintah Neg- eri Tirai Bambu dengan men- girimkan kapal-kapal perang Angkatan Laut AS ke Paracels. Wilayah tersebut diyakini me- miliki cadangan minyak dan gas yang berharga. Sebelumnya pada April, kapal Tiongkok dilaporkan telah me- nabrak dan menenggelamkan kapal nelayan Vietnam di dekat Kepulauan Paracel, sehingga meningkatkan ketegangan anta- ra kedua negara. Tidak Mengulang Pelanggaran Menanggapi tindakan Tiong- kok, Pemerintah Vietnam kemu- dian mengirimkan nota protes kepadaTiongkok, danmengingat- kan untuk tidak mengulangi pel- anggaran serupa di masa depan. “Latihan semacam itu juga

“Kalau sudah existing itu su- dah ada di APBN 2020, jadi dia sudah jalan, lebih gampang dari pada program baru. Yang pro- gram yang sudah jalan seperti kartu sembako, PKH kan sudah sejak dulu. Yang agak perlu kita dorong adalah BLT dana desa,” tutur dia. Kemudian, untuk progres re- alisasi penyerapan anggaran bi- dang kesehataan baru mencapai 4,68% atau setara Rp 4,09 triliun dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp 87,55 triliun. Lebih lanjut, untuk serapan sektoral dan pemda baru mencapai 4,01% atau setara Rp 4,2 triliun dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 106,11 triliun. Adapun untuk progres sera- pan stimulus bagi UMKM men- capai Rp 28,07 triliun atau setara 22,74% dari pagu sebesar Rp 123,46 triliun, dan terakhir untuk serapan stimulus insentif usaha sudah mencapai 15% atau setara Rp 18,09 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun. Penjaminan Kredit Modal Kerja Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fis- kal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menerangkan, pe- merintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melun- curkan program penjaminan kredit modal kerja kepada pe- laku usaha pada Senin (6/7) depan. Program penjaminan kredit modal kerja diharapkan mampu membangkitkan geliat usaha di tengah pandemi Covid-19. Kredit modal kerja yang di- luncurkan pemerintah akan direalisasikan melalui dana yang ditempatkan pemerintah di empat bank BUMN (Himbara) sebesar Rp 30 triliun. “Dalam waktu bersamaan pe- merintah ada program penjami- nan kredit modal kerja, semoga Senin bisa diluncurkan, dan segala kontrak Jamkrindo juga launch,” jelas Febrio. Menurut dia, Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi kontrak kerja sama dengan PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, bank-bank BUMN diharapkan dapat mulai menyalurkan kredit kepada para pengusaha kecil tersebut pekan depan. Di sisi lain, ia mengata- kan bahwa program penjaminan Kehadiran militer Tiongkok yang meluas di wilayah perairan yang disengketakan itu pun memicu kekhawatiran beberapa negara tetangga. Amerika Seri- kat juga menolak klaim teritorial Tiongkok atas sebagian besar wilayah itu, termasuk Kepulauan Paracel. “Depar temen Per tahanan prihatin dengan keputusan Re- publik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk melakukan latihan militer di sekitar Kepulauan Paracel di Laut Tiongkok Selatan pada 1-5 Juli. Kegiatan itu semakin membuat situasi tidak stabil di wilayah yang diklaim oleh Tiongkok, Vietnam dan Tai- wan,” demikian pernyataan dari Pentagon, Kamis (2/7). Namun Tiongkok mengakhiri kecaman itu, dengan menga- takan pada Jumat (3/7) bahwa latihan yang mereka lakukan masih dalam lingkup kedaulatan wilayah Tiongkok. “Beberapa negara di luar wilayah ini kerap melakukan perjalanan jauh ke Laut Tiong- kok Selatan untuk melakukan latihan militer berskala besar, untuk unjuk kekuatan mereka. Ini adalah alasan mendasar yang memengaruhi stabilitas situasi Laut Tiongkok Selatan,” kata Juru bicara Kementerian Luar  Sambungan dari hal 1

Laporan Kasus Covid-19 Harian di AS Melonjak Sejumlah pengunjung menikmati suasana matahari terbenam di tengah pandemi virus corona Covid-19 di Santa Monica, California, Amerika Serikat (AS), Kamis (2/7/2020) sore waktu setempat.Mulai 3 Juli 2020, pantai dan dermaga di Los Angeles County akan ditutup hingga liburan akhir pekan 4 Juli menda- tang untuk menekan penyebaran wabah virus corona.AS melaporkan kasus baru Covid-19 mendekati 55 ribu pada Kamis, 2 Juli 2020.Otoritas kesehatan AS telah memperingatkan sebelumnya kalau pertambahan kasus harian di AS pekan ini dapat mencapai 100 ribu jika tidak ada langkah-langkah berskala nasional untuk melambatkannya.

adanya isu pengalihan pengawa- san perbankan kembali ke BI. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan melakukan bauran kebijakan dalam rangka memulihkan ekonomi nasional. Adapun sebelum OJK ber- diri, fungsi pengawasan, peneli- tian dan pengaturan perbankan berada di lingkup tugas BI. Fungsi terkait perbankan di BI kemudian dilebur sesuai Un- dang-undang Tahun 2011 yang menaungi keberadaan OJK. Pengawasan sektor perbankan itu beralih dari BI ke OJK pada 31 Desember 2013. Sebatas Rumor Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menjelaskan, pemerintah belum pernah membicarakan usulan pengembalian fungsi pengawa- san dan pengaturan industri per- bankan dari lembaga regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI). Fathan mengatakan, peruba- han fungsi dan wewenang lem- baga regulator industri keuan- gan (OJK) semestinya dilakukan tidak terburu-buru dan harus dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif. Fathan menganggap kabar akan kem- balinya fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI masih sebatas rumor. “Memang sektor keuangan sedang menghadapi tekanan yang berat. Namun saya kira kita harus berpikir komprehensif danmatang sebelummengambil keputusan itu,” ujar dia seperti dilansir Antara . Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso yang di- hubungi untuk mengklarifikasi kabar tersebut enggan berko- mentar lebih jauh. Sedangkan Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo melalui keterangannya men- yebutkan, kabar pengembalian fungsi pengawasan perbankan ke BI tak jelas asalnya. “OJK mengharapkan seluruh pegawainya tetap fokus dengan pelaksanaan UU dan berkon- sentrasi untuk menjadi bagian penanganan Covid-19 yang dib- utuhkan oleh masyarakat,” kata dia. OJK, kata Anto, telah proaktif mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Sesuai kewenangannya sebagai regulator, OJK telah mengelu- arkan program restrukturisasi pada 26 Februari 2020 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan OJK 11/2020 pada 16 Maret 2020. India telah lamamemiliki hubun- gan yang berduri. Kedua pihak saling menyalahkan atas ben- trokan dan sejak itu mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah tersebut. Kedua pihak juga telah men- gadakan beberapa putaran pem- bicaraan tingkat militer. Kedua negara menginginkan penye- lesaian lewat negosiasi, tetapi belum banyak kemajuan. Di tengah kemarahan di me- dia sosial, pemerintah India berusaha menekan Tiongkok secara ekonomi. Pekan ini pemerintah melarang 59 aplika- si ponsel Tiongkok termasuk TikTok yang sangat populer, dengan alasan keamanan na- sional. (afp/eld)

han ekonomi nasional yang dig- elontorkan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun bersifat sangat fleksibel tergantung perkemban- gan Covid-19. Menurutnya, biaya pemulihan ekonomi nasional tanpa mema- sukkan penanganan Covid-19 atau anggaran kesehatan men- jadi Rp 607,65 triliun diarahkan untuk mendorong sisi demand side dan supply side khususnya mengurangi tekanan di sisi mas- yarakat dan dunia usaha. Kendati begitu, ia menilai implementasi sisi demand side lebih mudah dibandingkan sup- ply side dalam impelementasinya memiliki beragam tantangan. Namun pemerintah akan terus memastikan implementasi di lapangan terlaksana dengan baik. “Perkembangan realisasi ber- variasi, seperti cash transfer itu makin mudah dan realisasi semakin jelas. Sementara untuk ke arah supply side dan program menolong sektor usaha kenda- lanya besar, ingin menghindari moral hadzard ,” jelasnya. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Ubaidi S Hamidi menambahkan, pemerintah akan terus mengevaluasi kebija- kan fiskal dan moneter terkait program pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Kami ingin melihat dan mengevaluasi ke depan, di- namikanya akan seperti apa, dalamhal pelaksanaan kebijakan atau koordinasi antarinstitusi, baik fiskal, moneter dan sektor keuangan untuk mendukung percepatan PEN,” ujar Ubaidi S Hamidi dalam media briefing ‘Tanya BKF’, Jumat (3/7). Ia mengatakan, selama ini pemerintah bersama BI dan OJK selalu berkoordinasi dan melak- sanakan bauran kebijakan antara sisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Selain itu, pemerin- tah juga melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat terkait implementasi dari setiap kebijakan yang dib- uat. “Penting bagaimana bisa dilakukan koordinasi bersama terkait pelaksanaan kebijakan,” imbuh Ubaidi. Hal ini merupakan respons atas pertanyaan awak media tentang isu yang berkem- bang terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembalikan regulasi per- bankan ke Bank Indonesia (BI) dari posisi sekarang di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kendati begitu, Ubaidi ti- dak secara tegas menjelaskan Kemarahan) yang ditempatkan di sana. Tanpa menyebut Tiongkok, Modi menambahkan era ek- spansionisme telah berakhir dan sejarah telah menunjukkan bagaimana ekspansionisme mendorong umat manusia men- uju kehancuran. “India selalu mengejar jalan perdamaian di dunia. Tetapi pada saat yang sama, mereka yang lemah tidak pernah bisa memulai langkah-langkah perdamaian. Keberanian dan keteguhan hati adalah pra- syarat untuk perdamaian,” tambahnya. Saling Menyalahkan Pemerintah Tiongkok dan

Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp 4,5 triliun. Hingga Kamis (2/7) sudah 71.065 desa atau setara dengan 95% dari 74.835 desa yang telah menyalurkan BLT Dana Desa. “Dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp 4,5 tri- liun ada 7,5 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang telah menerima BLT dana desa,” ucap Menteri Desa dan Pem- bangunan Daerah Transmigrasi dan Ter tinggal Abdul Halim Iskandar dalan konferensi pers secara virtual, Kamis (2/7). Abdul Halim menuturkan, dari 7,5 juta KPM ini melingkupi beberapa kelompok pertama, yakni kelompok yang kepala keluargnya adalah perempuan sebanyak 2,3 juta orang. Kedua, KPMyang anggota keluarganya menderita penyakit kronis/ menahun sebanyak 283.392 keluarga. Ketiga, kelompok yang kehilangan mata pencahar- ian sebanyak 1,4 juta KPM. Tera- khir, yaitu petani dan buruh tani sebanyak 6,6 juta KPM. Untuk kelompok yang kepala keluargnya adalah perempuan, pihaknyamemberikan perhatian secara khusus. Dengan jumlah penerima terbanyak ada di Pulau Jawa mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan bila dillihat dari komposisi pekerjaan maka pro- fesi petani dan buruh tani berada di peringkat teratas, dengan jum- lah penerima sebanyak 6,6 juta orang. Namun permasalahan yang terjadi adalah petani yang menerima BLT adalah petani buruh dan petani yang rata-rata hanya memiliki lahan seluas 0,4 hektare. Kelompok kedua terbanyak yaitu pedagang dan pedagang dan pelaku UMKM sebanyak 394.000 orang. Ketiga, yaitu nelayan dan buruh nelayan se- banyak 315 ribu orang. Keempat yaitu buruh pabrik yaitu 152 ribu orang. Terakhir, yaitu penduduk yang berprofesi sebagai guru sebanyak 44 ribu orang. Evaluasi Program PEN Febrio Kacaribu menambah- kan, pemerintah akan menge- valuasi secara berkala untuk implementasi program penan- ganan pandemik dan program penanganannasional (PEN) yang menyangkut berbagai sektor. “Evaluasi proram, ketika tahu implementasi program terken- dala, maka diperlukan langkah lainnya,” ujarnya dalam media briefing, Tanya BKF, Jumat (3/7). Ia mengatakan, program pen- anganan Covid-19 dan pemuli- raksasa Asia. Pemerintah Tiongkok juga mengakui ada korban di pihak­ nya, tetapi menolak untuk mem- bocorkan jumlah korban. Didampingi oleh kepala mi- liter dan tentara India, Modi mengunjungi sebuah kamp mi- liter seluas sekitar 100 kilometer (km), sebelum bertemu dengan tentara yang terluka di rumah sakit militer. “Dalam keadaan sulit ini, kamu adalah perisai dari tanah air. Musuh-musuh Ibu India tel- ah melihat api dan amarahmu,” kata Modi, Jumat (3/7). Ia mengenakan jaket parker hijau khaki, kacamata hitampen- erbang, dan topi baseball dari korps Fire and Fury (Api dan

penyaluran ini mungkin bank sudah melakukan, tapi belum klaim ke kita. Baru Bank BRI yang sudah mengajukan klaim subsidi bunga KUR,” kata Teten. Un t uk dana PEN y ang menjadi tanggung jawab Ke- menkop-UKM melalui Badan Layanan Umum (BLU) yaitu LPDBKUMKMsebesar Rp 1 tri- liun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja bagi koperasi yang terdampak Covid-19. “Dari anggaran Rp 1 triliun tersebut, yang sudah disalurkan sebesar Rp 237,2 miliar atau setara 23,72 persen”, ucap Teten. Sementara itu, untuk dana yang sudah disalurkan atau sudah diklaim lembaga penyalur di luar dari tupoksi LPDB adalah sebesar Rp 12,96 miliar. Dana ini diwujudkanmelalui pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada Juli ini, pihak Kemenkop UKM menar- getkan sudah 50% (dari dana Rp 1 triliun yang menjadi Tupoksi LPDB KUMKM). “Tapi itu tergantung koperas- inya, mengajukan atau tidak. Sebab, ada koperasi yang hanya butuh relaksasi saja dan tidak mau mengajukan yang baru,” tutur Teten. Teten menegaskan bahwa seluruh dana PEN yang ditetap- kan senilai Rp 123,46 triliun harus sudah bisa tersalurkan maksimal pada September men- datang. Oleh sebab itu, pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan terus melakukan koordinasi agar bisa dipercepat penyalu- rannya. “Kami sebagai user pelaksana PEN untuk koperasi dan UKM akan ter us mendorong dan mengakselerasi pelaksanaan PEN agar bisa segera diterima UMKM dan koperasi sesuai arahan Presiden,” kata Teten. Untuk diketahui, pagu angga- ran untuk PEN khusus untuk sektor UMKM dan koperasi se- besar Rp 123,46 triliun tersebut terbagi dalam beberapa skema penyaluran, yakni melalui pro- gram subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, melalui program belanja imbal jasa penjaminan sebesar Rp 5 triliun, dan PPh Final UMKM ditanggung pe- merintah sebesar Rp 2,4 triliun. BLT Dana Desa Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Trans- migrasi dan Tertinggal telah menyalurkan Bantuan Langsung SRINAGAR – Perdana Men- teri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan men- dadak untuk menunjukkan dukungan kepada pasukan- nya di dekat perbatasan yang dipersengketakan dengan Tiongkok pada Jumat (3/7). Ia mengatakan kepada anggota militernya, musuh negara telah melihat api dan amarah menyu- sul bentrokan perbatasan yang mematikan bulan lalu. Insiden di Lembah Galwan, Ladakh menyebabkan 20 ten- tara India terbunuh dalam baku tembak yang brutal. Ini adalah pertama kalinya dalam 45 tahun tentara tewas dalam pertempu- ran di perbatasan Himalaya yang dipersengketakan oleh raksasa-

Jakarta, Kamis (2/7). Realisasi Anggaran Kesehatan

Kunta Wibawa Dasa juga mengatakan, realisasi penyer-

Made with FlippingBook Ebook Creator