SP190312

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 12 Maret 2019

Delegitimasi Pemilu, Sistematis?

U paya mendelegitimasi Pemilu 2019 nyata. Upaya itu dari hari ke hari makin menguat dan disebut-sebut sistematis. “Anda bisa lihat bukan ha- nya berbentuk hoax melainkan juga kabar dan aksi-aksi yang menggiring opini masyarakat untuk tidak lagi memercayai penyelenggaraan pemilu,” kata seorang sumber SP , di Jakarta, Selasa (12/3). Menurut sumber itu, hoax yang paling kelihatan adalah kabar adanya kontainer yang memuat surat suara. Kabar itu menyebar luas dalam waktu singkat di media sosial dan sempat menjadi bahan pe- wartaan pers nasional karena berasal dari elite politik.

Ia menambahkan contoh. Kotak suara yang mengguna- kan bahan kardus “digoreng” jauh setelah keputusan itu di- ambil oleh penyelenggara pe- milu dan sudah disetujui DPR. Kotak suara berbahan karton atau kardus kedap air itu diamplifikasi sebagai sebuah ske- nario kecurangan. “Isu ini muncul bukan saat pembahasan bersama DPR, melainkan jauh setelah itu. Ini kan jelas kelihatan bahwa mereka yang mengusung isu ini punya kepentingan tertentu. Kenapa mereka tidak me- nyuarakannya ketika sedang dibahas sehingga masih mungkin untuk mengubah

keputusan,” katanya. Ironisnya, komposisi pimpinan Komisi II DPR yang memutuskan soal kotak suara kardus terdiri dari Golkar, PKB, Gerindra, PKS dan Demokrat. Artinya, unsur pimpinan waktu itu cukup mewakili kelompok koalisi pemerintah dan kelom- pok oposisi sehingga tak perlu diperdebatkan lagi. Sumber tersebut menilai, tujuan kelompok yang mengu- sung isu-isu tersebut sejatinya hanya ingin membuat ribut dan membangun opini bahwa pemilu diselenggarakan tidak profesional sehingga bila ke- lompoknya kalah maka pemilu dianggap tidak sah.

“Jadi kalau ada isu kotak suara kardus, tujuan mere- ka bukan agar kotak suara diubah jadi aluminium atau lainnya. Tujuan mereka hanya sampai pada membuat opini publik kacau. Mereka tidak peduli apakah bahan kotak suara diubah atau tidak yang penting publik punya pemi- kiran bahwa penyelenggara pemilu meragukan, tidak kredibel,” katanya. Menurutnya, pers punya peran mencegah delegitimasi pemilu. Pers harus tetap kritis pada proses penyelenggaraan pemilu dan pada KPU, tetapi

jangan sampai ikut gende- rang kelompok yang memi- liki agenda mendelegitimasi pemilu. [A-15/H-14] Waspadai Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

[JAKARTA] Pemungutan suara Pilpres 2019 belumber- langsung, tetapi belakangan ini terlihat upayamendelegitimasi hasil pesta demokrasi tersebut. Kabar bohong, seperti tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos dan isu kotak suara kardus memper- mudah kecurangan, disebar. Daftar pemilih tetap (DPT) terus dipersoalkan. Beberapa pihak juga menggulirkan isu KPU dan Bawaslu tak netral dengan tujuanmendelegitimasi lembagapenyelenggarapemilu. Hasil survei Saiful Mujani ResearchConsulting ( SMRC) menunjukkan sebagian besar respondenmasihpercaya terha- dap KPU dan Bawaslu, tetapi perlu diwaspadai sikap 11% sampai 13% responden yang kurang percaya, bahkan tidak percaya. Mobilisasi terhadap kelompok ini dikhawatirkan dapat menodai pelaksanaan Pilpres 2019. PerkumpulanuntukPemilu dan Demokrasi (Perludem) mengakui adaupayayangkon- stan untuk membangun opini negatifmengenai kinerjaKPU danBawasludalampenyeleng- garaan Pemilu 2019. Opini negatif yang terus dibangun ini dikhawatirkan akan men- delegitimasi penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2019. “Harus diakui, ada upaya konstan untuk membangun opini kurang baik soal kinerja KPUdanBawaslu terkait pro- ses penyelenggaraan pemilu 2019.Apabiladibiarkan, sangat mungkinbisamendelegitimasi pemilu,”kataDirekturEkseku- tif Perludem, Titi Anggaraini kepada SP , Selasa (12/3).  Menurutnya, kepercayaan publik sangat penting bagi legitimasi pemilu, khususnya menyangkut kepemimpinan yang dihasilkan dari proses tersebut. Ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu akan menimbulkan potensi

ketidakpercayaan pada hasil pemilu.  Ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu akan memperkuat apatisme ma- syarakat pada Pemilu 2019. Bahkan, dengan kepercayaan masyarakatyangmenurunpada pemilu, bisa menimbulkan tindakkekerasan, termasuk ter- hadap penyelenggara pemilu. Titi mengatakan upaya membangun dan memperta- hankan kepercayaan publik menjadi tantangan besar bagi KPU dan Bawaslu, sekaligus menjawab harapan masya- rakat akan terselenggaranya pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis. “Masih ada lebih dari 10% pemilih yang tidak percaya KPUdanBawasluakanbekerja secara jujur dan adil. Hal ini mudah sekali dikapitalisasi menjadi ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu apabila berkelindan dengan hoax , fitnah, dan berbagai misinformasi dan disinformasi kepemiluan lainnya yang menyerang penyelenggara,” katanya.  Dengan kondisi tersebut, TitimemintaKPUdanBawaslu semakin cermatmelaksanakan tugas, fungsi, dankewenangan- nya.Keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas kerja-kerja KPUdanBawasluharus diper- kuat untuk menangkal fitnah dan hoax yang bisa dipastikan akan terus menyerang KPU dan Bawaslu.  Se n a d a d e ng a nny a , anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP,AchmadBaidlowi mengingatkan bahwa saat ini ada kelompok yang diduga memang berupaya mendele- gitimasi KPU. Hal itu terlihat dari banyaknya hoax yang menyerang institusi KPUma- upun pribadi para komisioner. “Bahkan ada yang meng- ancammembubarkan lembaga tersebut,” imbuhnya.

Menurut Baidlowi, se- baiknya KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selama penyelenggara pemilu tunduk pada peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan dan hasil pemilu pasti diakui. Juru bicara Tim Kam- panye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga menyatakan pi- haknya menilai kinerja serta integritas KPU dan Bawaslu masih berjalan baik dan tetap terjaga. Namun, diamengakui ada pihak-pihak yang sengaja mendeletigimasi KPU dan Bawaslu. Mereka berupaya menggiring opini publik agar tidak memercayai lembaga penyelenggara pemilu.   Aryamengatakanpihaknya menyerukan semua pihak agar berhenti melakukan upaya mendelegtimasi KPUdan Ba- waslu, sebab selama ini kedua lembaga itu melaksanakan tugasnya dengan baik. “Kitaharapkanmasyarakat tidak terpengaruh. KPU dan Bawaslu juga harus membuk- tikan dengan kerja-kerjanya,” kata Arya. Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Nizar Zahromenyatakan hasil

survei SMRCmerupakan tan- tanganbagiKPUdanBawaslu. Kedua lembaga tersebut harus menunjukkan kinerja yang netral dengan tidak memihak ke capres tertentu. Adanya keraguan terha- dap integritas penyelenggara pemilu, antara lain terlihat dari DPT yang karut marut, termasuk WNA yang bisa menjadi pemilih. Selain itu, dugaan kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral, juga tidak ditindak tegas oleh pengawas pemilu. Namun,Nizartidakmelihat upaya pihak tertentu untuk mendelegitimasi penyeleng- gara serta hasil pemilu. Meski demikian, apabila ternyata kelak ditemukan pelanggaran dan kecurangan pada pemilu, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Kon- stitusi (MK). Hoax Secara terpisah, k omi- si- oner KPU, Wahyu Setiawan mengaku bersyukur karena di tengahgempuran hoax terhadap KPU, tingkat kepercayaan publik masih mencapai 79% sampai 80%, sebagaimana hasil survei SMRC. Menurut Wahyu, 11% sampai 13% responden yang ragu dengan

KPU kemungkinan disebab- kan hoax. “ Hoax itu jadi problem utama saat ini. Upaya kami semua dan juga upaya peme- rintah dalam menyelengga- rakan pemilu terkendala atau terganggu dengan hoax ,” ujar Wahyu dalamdiskusi bertajuk “MenjaminLegitimasiPemilu” di kantorKemkominfodi Jalan MedanMerdekaBarat, Jakarta Pusat, Senin (11/3).  Menurut Wahyu, harus diakui bahwa sekarang ada pihak tertentu yang dengan sengaja memproduksi hoax untukmendelegitimasi pemilu dan penyelenggara pemilu. Yang lebih berbahaya, kata dia, adalah masyarakat juga sudahmulai percayapada hoax. “Berdasarkan hasil survei juga, masyarakat tertentu sebagian mulai memercayai hoax. Ini tentumenyedihkan,” katanya. Lebih lanjut, Wahyu me- ngatakan KPU selalu bekerja dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu, penyelenggaraan setiap tahapan pemilu dilakukan secara transparan dan terbuka.  “Jadi, jika ada pihak yang masihmeragukanKPU, maka kami selalu terbuka untuk menerima keluhannnya. KPU sudah menjalankan setiap ta-

hapan pemilu secara terbuka, transparan, dan kredibel,” katanya. Anggota Bawaslu Moc- hammadAfifuddinmengatakan pihaknya dan jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia akan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam meng- awasi pelaksanaan Pemilu 2019. Pria yang biasa disapa Afif ini menyatakan Bawaslu melakukan hal tersebut untuk meyakinkanpublikyangmasih ragu terhadap integritas KPU dan Bawaslu. “Ini kabar gembira se- kaligus pengingat buat pe- nyelenggara pemilu. Kabar baiknya adalah masih banyak respondenyangpercayakepada penyelenggara daripada yang tidak. Jumlah yangmeragukan tersebut jadi catatan kita untuk diantisipasi dan meyakinkan mereka,” ujar Afif saat dihu- bungi, Selasa (12/3).  Afif tidakmembantah jika ada pihak atau oknum yang berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu dengan menyebarkan hoax atau berita yang tidak bertanggung jawab. Namun, kata Afif, pihaknya tetapmelakukan kerja standar sesuai aturan perundangan yang memberi kewenangan

kepada Bawaslu.  [F-5/YUS/H-14]

Made with FlippingBook flipbook maker