SP181113

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 13 November 2018

Koalisi Capres Tak Solid?

P artai-partai politik satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil pre- siden (cawapres) dikabarkan tidak solid dalam memberi- kan dukungan. Bahkan, ada partai yang membebaskan kadernya memilih pasangan lain, selain yang telah didu- kung partai itu. Partai itu tidak akan memberikan sanksi kepa- da kader yang membelot, mendukung pasangan lain. Alasannya, partai tersebut yang telah menyatakan dukungan kepada salah

menjunjung tinggi demo- krasi di internal mereka. “Jadi, dukungan partai terhadap pasangan cap- raes-cawapres, terutama di salah satu kubu,

Ada partai yang tidak all out mendukung, sehingga koalisi terancam pecah. Se- benarnya, kondisi ini sudah

dan akhirnya memilih men- dukung pasangan lain. “Pimpinan partai sudah tahu sejak lama, sebelum koalisi terbentuk. Tetapi, bila mereka diberi sanksi, akan banyak kader potensi- al yang mengundurkan diri. Jadi, pimpinan membiarkan masing-masing kader me- nentukan sikap. Makanya, kita lihat saja ada partai yang kurang bergaung dalam mengampanyekan capres-cawapres yang diusung,” ujar sumber itu. [H-14/O-1]

terlihat sejak awal koalisi terbentuk,” ujar sumber itu. Alasan utama dukungan tak solid

sangat rapuh,” ujar sumber SP di Jakarta, Selasa (13/11).

itu, ujar sumber tersebut, karena salah satu partai se- benarnya ingin kader mereka yang diusung, baik seba- gai capres atau cawapres. Setelah koalisi memutuskan pasangan lain, banyak kader partai itu yang tidak setuju

Dikatakan, sikap in- konsisten salah satu partai pendukung itu mengganggu suasana kebatinan di koalisi. “Sekarang ini di internal kubu pendukung capres-ca- wapres serba tidak menentu.

Jumlah Perokok Belia Meningkat Harga Rokok Terjangkau Uang Jajan Anak-anak

[JAKARTA] Jumlah perokok usia belia meningkat dari tahun ke tahun. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan Kemen- terian Kesehatan menunjuk- kan prevalensi merokok pada anak yang berusia 10 hingga 18 tahunmencapai 9,1%. Jika populasi pada kelompok usia itu sekitar 40,6 juta jiwa, maka sudah ada sekitar 3,9 juta anak yang merokok. Jumlah itumengalami tren kenaikan. Berdasarkan Ris- kesdas 2013, prevalensi pada kelompok usia yang sama sebesar 7,9%, dan berdasarkan Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 meningkat menjadi 8,8%. Dengan demikian, target pemerintah menurun- kan prevalensi menjadi 5,4% pada 2019 besar kemungkinan tidak tercapai. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kese- hatan (Kemkes), Cut Putri Arianie, mengakui, Riskesdas 2018menunjukkan prevalensi perokok anak meningkat. Menurutnya, kenaikan jum- lah perokok anak dipastikan karena akses atau jangkauan mereka terhadap rokok sangat mudah dan murah. “Rokok dijual bebas dan murah di warung-warung, sehingga dengan uang jajan anak-anak bisa membelinya,” jelasnya, Selasa (13/11). Selain itu, anak-anak juga terpapar iklan rokok yang kian masif baik di dalam maupun luar ruang. “Bahkan iklan rokok sekarang makin kreatif dengan mencantumkan harga termurah, misalnya Rp 2.500 per batang, yangmemengaruhi pikiran anak bahwa uang jajannya yang sebesar Rp 10.000 cukup untuk membeli rokok,” ujarnya. Sesuai kewenangannya, Kemkes berupaya keras mengurangi konsumsi rokok, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Upaya yang dila-

istimewa

Cut Putri Arianie

kukan di antaranya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung ZatAdiktif Be- rupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini melarang rokok dijual ketengan, tetapi faktanya banyakwarung yang menjual rokok per batang. “PP ini juga melarang penjualan kepada anak di ba- wah umur 18 tahun. Faktanya anak-anak bebas membelinya di warung tanpa kontrol orang dewasa maupun penjual,” ungkapnya. Cut menambahkan, PP 109/2012 sebenarnya juga mewajibkan pemerintah daerah membuat peraturan daerah (perda) tentang Ka- wasan Tanpa Rokok (KTR). Tetapi kenyataannya, dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya 30 yang sudah menerapkan perda KTR. “PP yang sama membatasi iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Tetapi kenyataannya iklan masih saja bebas, bahkan marak di kawasan sekolah,” ujarnya. Cut mengingatkan, tang- gung jawabmenurunkan kon- sumsi rokok pada anak-anak bukan hanya pada Kemkes. “Jadi kalau tanya mengapa perokok anak naik, jangan tanya ke Kemkes. Tanya juga ke kementerian lain soal pemberian izin, penjualan,

ANTARA/Yulius Satria Wijaya Seorang siswa di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, membentangkan poster kampanye larangan menjual rokok kepada anak-anak. Kampanye semacam ini perlu lebih digencarkan mengingat jumlah perokok usia belia yang terus meningkat.

pengawasan, dan lain-lainnya. Mengapa rokok dijual murah di warung-warung, mengapa iklan bebas di sekolah-se- kolah, dan mengapa sampai sekarang FCTC (kerangka kerja konvensi pengendalian tembakau) tidak diratifikasi,” tuturnya. Terkait hal itu, Kemkes juga mendorong pemda membuat perdaKTR. Namun, kendati sudah ada perdaKTR, tingkat kepatuhan terhadap aturan ini belum maksimal. “Tidak semua pemda dipaksa untuk menerapkan KTR, karena sebagian dari mereka juga menjadikan iklan rokok sebagai sumber pendapatan Satu-satunya regulasi yang bisa memaksa seluruh pemda untuk menerapkan perda KTR, lanjut Cut, ada- lah kalau Indonesia sudah meratifikasi FCTC. Regulasi internasional ini menerapkan secara ketat pengendalian daerah,” katanya. Ratifikasi FCTC

konsumsi rokok, mulai dari penerapan cukai tinggi, peri- ngatan kesehatan bergambar, pemberlakuan KTR, hingga larangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Di negara-negara yang telah ratifikasi FCTC, umum- nya menetapkan tarif cukai rokok yang tinggi, hingga 80%. Hal ini membuat pen- dapatan negara dari cukai meningkat dan di sisi lain prevalensi perokok turun. Di Indonesia, tarif cukai rokok maksimal 55%. Pemerintah bahkanmembatalkan rencana kenaikan cukai rokok 10% yang sedianya diterapkan tahun depan. “Sepanjang kita tidak meratifikasi FCTC, maka perjuangan kita untuk me- ngendalikan konsumsi rokok berkali-kali lipat lebih berat dari negara yang sudah rati- fikasi,” kata Cut. Dia menambahkan, sejak lama Kemkes mendorong bahkan memaksa agar FCTC diratifikasi, tetapi selalu gagal

karena tidak didukung sektor lain, terutama perindustrian, pertanian, dan perdagangan. “Kewenangan untuk menye- tujui ratifikasi ini berada di DPR dan Presiden,” jelasnya. Longgarnya pengendalian rokok di Indonesia tidak hanya menjadikan negeri ini sebagai “tong sampah” industri rokok, tetapi juga negara tujuan uta- ma untuk mengembangkan bisnis mereka. Anak-anak sebagai perokok pemula adalah sasaran utamanya. Indonesia, kataCut, dalam berbagai pertemuan kesehat- an internasional kerap malu karena disebut-sebut sebagai negara dengan perokok pe- mula usia termuda di dunia. Di tahun-tahun lalu, perokok termuda di Indonesia adalah 5 tahun, tetapi sekarang ditemu- kan perokok anak 2,5 tahun. “Ini bukan hanya kete- ledoran orang tua dan ling- kungan, tetapi juga kegagalan negara dalam memberikan perlindungan pada anak dari bahaya rokok,” tandasnya.

Perda KTR

Terkait dengan pengen- dalian konsumsi rokok, khususnya di kalangan remaja dan anak-anak, Pem- kab Kulonprogo, DIY telah mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang KTR. Perda itu melarang segala bentuk iklan rokok luar ruang ( outdoor ). Dengan kebijakan tersebut, Menteri Kesehatan menganugerahi Kulonprogo dengan Piagam Penghargaan Pastika Awya Pariwara. Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo beberapa waktu lalu mengatakan, terbitnya Perda KTR dilatarbelakangi maraknya iklan dan sponsor rokok di pinggir-pinggir jalan besar maupun area publik lainnya. “Supaya tidak memprovokasi anak muda untuk merokok. Pasalnya, secara nasional, lebih dari 60% anak muda perokok itu sudah mulai merokok ketika usianya kurang dari 19 tahun dan kini semakinmuda,” kata Hasto. [D-13/152]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker