SP181113

Suara Pembaruan

28

Selasa, 13 November 2018

Lelang ERP Anies Konsultasi dengan Kejaksaan Agung

[JAKARTA] Untuk me- mastikan proses lelang ja- lan berbayar elektronik ( e l e c t ron i c road p r i - cing -ERP) tidak menyalahi aturan hukum, Gubernur DKI Anies Baswedan akan b e r kon s u l t a s i d e ng a n Kejaksaan Agung. “Intinya adalah kita ingin proses tender (lelang) itu mengikuti semua keten- tuan yang ada. Dan ada be- berapa aspek dari proses yang mungkin perlu dikon- s u l t a s i k a n d u l u k e Kejaksaan Agung,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (13/11). Kon s u l t a s i d e ng a n Kejaksaan Agung, katanya, sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya per- masalahan ke depan, teruta- ma bila muncul ketidakpu-

“Tidak ada yang me- nyimpang. Sesuai ketentu- an. Jadi kami belum bisa menentukan cepat-cepat si- apa pemenangnya atau be- rapanya,” jelasnya. Anies sendiri sudah me- ngetahui ada tiga peserta lelang ERP yang telah lolos pra kualifikasi, yaitu PT Bali Towerindo Sentra, Kapsch Traffic Com AB, dan Qfree ASA. Seperti diketahui, be- sok, Rabu (14/11), Dinas Perhubungan DKI akan me- laksanakan tahap proof of concept (PoC) atau uji sis- tem ERP yang ditawarkan ketiga peserta lelang. Uji sistem akan dilaku- kan di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam tahap- an ini, akan melibatkan 250

kendaraan roda dua, roda empat, bus dan truk. Uji co- ba teknis dan sistem ERP ini akan berlangsung sela- ma 20 hari. Sementara itu, Kepala Pengelola Transportasi J a b o d e t a b e k ( BP T J ) Bambang Prihantono me- nyatakan, kebijakan ganjil genap akan terus berlaku sebelum jalan berbayar atau ERP diterapkan. "Saya sarannya kalau bisa diperpanjang terus, sampai ERP jadi," kata Bambang, Senin. Dia mengatakan, saat ini masih dilakukan studi dan butuh waktu sampai satu ta- hun, sehingga ERP baru bisa diimplementasikan pada akhir 2019. [LEN/W-11] Berlaku

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA Kendaraan melintas di bawah alat "electronic road pricing" (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau ERP secara terbatas pada 14 November mendatang.

asan terhadap hasil lelang. Pemprov DKI bisa menja- wabnya dengan pendam- pingan dari Kejaksaan Agung.

“Lebih baik diperbaiki semua ketentuannya,” ujar- nya. Jadi, lanjutnya, konsul- tasi dengan Kejaksaan

Agung akan dilakukan un- tuk memastikan proses le- lang ERP berjalan dengan benar dan sesuai aturan hu- kum yang ada.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker