SP160920

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

4

Selasa, 20 September 2016

Pengukuhan Doktor Ilmu Hukum UPH

Politik Dinasti dan Kegagalan Parpol Pemilihan Langsung Dimanipulasi

[JAKARTA] Sekitar 65 daerah mempraktikkan politikkekerabatanataubiasa dikenal dengan istilah politik dinasti yang tidak menye- jahterahkanrakyat.Pemilihan langsung dimanipulasi dan transaksional sehingga mengaburkanmakna demo- krasi yang sebenarnya. Demikian disampaikan peneliti utamaLembaga Ilmu PengetahuanIndonesia(LIPI) Siti Zuhro dalam diskusi bertajukKorupsi danDinasti Politik di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (19/9). "Dinasti politik ini virus menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Virus menjangkit ini kayak flu burung. Menurut catatan Kemdagri telah ada 58 dae- rah pada 2013, 2016 awal tahun sudah di atas 65 dae- rah," kata Siti. Padahal, ungkapnya, sejarahmembuktikanbahwa praktik politik dinasti di Tanah Air tidak mensejah- terahkan masyarakat tetapi sebaliknya hanya untuk keuntungan dari lingkaran dinasti tersebut. Berdasarkan penelitian- nya, terungkap bahwa politik dinasti ini tumbuh dengan memanfaatkan adat

yang ada di daerah masing -masing dan dibungkus sistemyang seolahmodern. Akibatnya, demokrasi yang seharusnya transparan dan akuntabel berubah menjadi politik dinasti. "Demokrasinyamenjadi bertopeng, partai politiknya juga ikut bertopeng karena tidakmelakukan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) dengan benar," ujarnya. Oleh karena itu, dia menyayangkan demokrasi yang dimulai dengan pemi- lihankepala daerah langsung yang justru menimbulkan perilaku menyimpang. Untuk memberantas politik dinasti, Siti mene- kankan betapa pentingnya penegakkan hukum yang optimal dan tanpa pandang bulu. Disamping itu, peng- awasan dari elemen masya- rakat juga sangat penting. Namun, tegas Siti, yang paling penting adalah reformasi partai politik. Dalam artian, partai harus menjalankan tanggung jawabnya yaitu melakukan kaderisasi dengan baik, memberikan pendidikan politik dan menjalankan sistem meritokrasi sehing- ga menghasilkan kader yang berkualitas. [N-8]

Investor Daily / Emral

Politik Uang Itu Korupsi CEO BeritaSatu Media Holding Irwan Djaja (kedua kiri) menyampaikan disertasi untuk pengukuhan doktor ilmu hukum dengan tema "Penataan Hukum Konvergensi dalam Penyelenggaraan Usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Regulasi dan Regulator” di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Selasa (20/9). Hadir sebagai penguji Rektor UPH Dr (Hon) Jonathan L Parapak, MEng.Sc, Promotor dan Dekan Fakultas Hukum UPH Prof Bintan Saragih,  Ko-Promotor dan Staf Khusus Menkominfo Danrivanto Budhijanto,  Co-Founder UPH-IEALP Maria G Soetopo Conboy, Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Henry Subiakto, Prof Dr Valerine JL Kriekhof, SH, MA, Dr V Henry Soelistyo Budi, SH, LLM, dan pengacara Dr Bernard Nainggolan.

[JAKARTA] Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar politik uang masuk dalam delik korupsi sebagai upayamenebas politik dinasti yang selama ini marak di sejumlahdaerahdan terbukti menyuburkan praktik kolusi, korupsi, dannepotisme (KKN). Koordinator ICW Adnan Topan Husodo memaparkan bahwa dengan memasukkan politik uang hanya dalam pelanggaran pemilihan umum (pemilu) maka tidak akan menimbulkan efek jera. Jadi, memasukkannya sebagai delik korupsi diharapkan mampu menimbulkan efek jera. "Negara-negara yang ber- hasil membangun politik mereka secara lebih bersih, Singapura, Hong Kong itu sudah memasukkan politik uang dalam pemilihan umum itu bukan delik pidana pemilu yang punyamasawaktu hidup yang sangat pendek. Jadi, kalau tidakdilaporkansetelahperiode itu maka kejahatannya diang- gap tidak ada atau gugur. Saya kira supaya ini menjadi bagian dari alat memicu efek jera dan menjadi bagian dari cara memberantas korupsi maka muman pendaftaran berlang- sung pada 19 September - 20 Oktober 2016. Sosialisasi pendaftaran berlangsung pada 20 September - 21 Oktober 2016. Sedangkan penerimaan p e n d a f t a r a n d i mu l a i 25 September - 3 November 2016. Penelitian administrasi dilakukan pada 15 November - 22 November 2016. Hasil penelitian adminis- trasi diumumkan pada 25 November 2016. Selanjutnya,

politik uang harus dianggap sebagai delik korupsi karena intinya sama-sama suap," kata Adnan dalam sebuah diskusi di Kantor PPMuhammadiyah, Jakarta, Selasa (19/9). Apalagi, lanjut Adnan, dijeratnya kepala daerah den- gan kasus korupsi diharapkan menjadimomentumperbaikan daerah tersebut. Contohnya Banten, terjeratnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dianggap sebagai momen perbaikan dari politik dinasti yang sebelumnya identik dengan korupsi tetapi tidak mudah diproses hukum. Ketika penegakkan hukum sudah tegas, lanjut Adnan, maka giliran partai politik (parpol) melakukan tugasnya, seperti pendidikan politik dan pengkaderanyangbaik.Dengan harapan, menghasilkan kader yang berkualitas. "Rekayasa perbaikannya dengan memperkuat pendi- dikan politik masyarakat jauh lebih penting sekarang dari- pada fokus pada rekayasa aturan yang melarang atau membatasi karena pada akhirnya mereka (politisi) juga punya cara lain untuk Timsel meminta masukan dan tanggapan masyarakat terkait rekam jejak bakal calon pada 25 November - 15 Desember 2016. “Kami berikan waktu tertentu kepada masyarakat untukmengajukan klarifikasi. Kami akan mengatur itu agar nantinya proses yangmelibat- kan orang di luar timsel tidak mengganggu proses wawan- cara,” kata Ketua Timsel Saldi Isra.

menghapus itu semua," ungkapnya. Kepentingan Sebagaimana diketahui, politik uang diatur dalam Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam Pasal 73 ayat 1 men- gatakan calon dan/atau tim kampanyedilarangmenjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Bahkan, disebutkan pem- beri uang maupun penerima, dapat diancam hukuman penjara paling singkat 36 bulan dan maksimal 72 bulan, serta denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Namun, dalampenjelasan pasal 73ayat 1mengatur bahwa yang tidak termasukmemberi- kan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makanminumpeserta kampa- nye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada perte- muan terbatas dan/atau perte- muan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya. Bakal calonakanmenjalani sejumlah tes.Tes tertulis dilang- sungkanpada6Desember2016. Tes kesehatan dan psikologi pada 7-10 Desember 2016. Hasil tes seleksi tahap dua diumumkanpada16Desember 2016. Timsel kemudian men- gundang kembali masyarakat memberikan tanggapan pada 17Desember - 25 Januari 2017. Pemeriksaan kesehatan lanjutan dilaksanakan dua hari yakni 16-17 Januari 2017.

Sedangkan, mengenai politik dinasti, MK dalam putusannya tahun 2015 telah menghapus pasal pembatasan larangan politik dinasti dalam Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pilkada. Saat memba- cakan putusannya ketika itu, Ketua MK Arief Hidayat mengatakan bahwa Pasal 7 huruf r bertentangan dengan UUD1945sehinggadibatalkan. Dalam Pasal 7 huruf r memang mengatur tentang bagaimana cara menjadi seo- rang pemimpin daerah. Dalam pasal itu, seseorang yang mempunyai hubungan darah atau konflik kepentingan den- gan incumbent tidak diper- bolehkan maju menjadi pemimpin daerah. Adapun yang dimaksud ‘tidakmemiliki konflikkepent- ingan dengan petahana’adalah tidakmemiliki hubungandarah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke sampingdenganpetahanayaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak,menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. [N-8] Dinamika kelompok calon anggota berlangsung pada 18-19 Januari 2017. Wawancara calon anggota Bawaslu digelar pada 20-21 Januari 2017. Sedangkan wawancara calon anggota KPU digelar 23-25 Januari 2017. Menurut Saldi, hasil akhir dari Timsel untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo dijadwalkan pada 30 Januari 2017. [C-6]

KPU "Goes To School"

ANTARA/Lucky R Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama puluhan pelajar menunjukkan brosur menolak golput dalam kegia- tan 'KPU Goes To School' di SMA Negeri 5 Tangerang, Banten, Senin (19/9). KPU kota Tangerang melakukan sosial- isasi kepada para pelajar di seluruh Kota Tangerang yang memiliki hak pilih untuk dapat memanfaatkan suaranya dengan bijak jelang pilkada serentak mendatang.

Kader Parpol Dilarang Daftar KPU dan Bawaslu

[JAKARTA] Kader partai politik (parpol) tidak dapat mengikuti seleksi calon ang- gotaKomisi PemilihanUmum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Baik ang- gota KPU, maupun Bawaslu harus netral dan tidak memi- hak. “Kalau masih bersatus kader (parpol) enggak boleh. Ada persyaratan anggotaKPU dan Bawaslu itu harus inde- penden,” kata anggota Timsel

Nicolaus TBHarjanto kepada SP , Senin (19/9). Salah satu persyaratan pendaftar yaknimengundurkan diri dari keanggotaan parpol 5 tahun sebelumwaktupendaf- taran. Dia menyatakan, Timsel akan memeriksa secara rinci administrasi dari pendaftar. Pendaftar yang lolos nantinya juga diumumkan ke media massa. Seperti diketahui, pengu-

Made with FlippingBook flipbook maker