SP161029

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 29-30 Oktober 2016

Ruhut Sitompul Batal Dipecat?

D ewan Kehormatan (Wanhor) DPP Partai Demokrat telah menge- luarkan rekomendasi pemecat- an Ruhut Sitompul dan Hayono Isman dari keanggota- an Partai Demokrat. Keputusan Wanhor itu sesuai dengan rekomendasi Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat. Kepada wartawan, Ruhut mengaku tidak masalah jika dirinya dikeluarkan dari Partai Demokrat. “Kalau tetap dipe- cat, tidak ada masalah. Kalau

aku dipecat, hati-hati partai yang memecat. Ini Ruhut, lho , oplahnya gede,” kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Namun, menurut

menyeret sejumlah petinggi Partai Demokrat ke meja hijau. “Bang Ruhut ini banyak tahu dapurnya

DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Terlalu berisiko jika SBY berani memecat Ruhut. Bisa terjadi tsunami besar di partai yang didirikannya itu. Oleh karena itu, SBY dan petinggi Demokrat lain akan berha- ti-hati bertindak,” ujarnya. Rekomendasi pemecatan oleh Wanhor keluar terkait dengan sikap Ruhut dan petinggi Demokrat lainnya, Hayono Isman, yang mendukung calon gubernur petahana, Basuki T Purnama alias Ahok. [H-14]

Demokrat. Kalau dia murka, bisa berakibat fatal dan terbongkar sejumlah kasus besar

sumber SP , Ruhut tidak akan tinggal diam dengan sikap Wanhor tersebut.

yang selama ini mangkrak,” kata sumber itu di Jakarta, Jumat (28/10). Sehingga, ujar- nya, tidak mengherankan kalau Ruhut selalu menegas- kan yang berhak memecat dirinya adalah Ketua Umum

Bahkan, menurutnya, mantan pengacara kondang itu memi- liki “kartu truf” beberapa petinggi Partai Demokrat. Ruhut, ujarnya, memiliki data-data yang kuat, yang bisa

Tangkal Hate Speech di Media Sosial

[JAKARTA] Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 yang berlangsung selama 4 bulan, hingga Februari mendatang, dikhawatirkan bakal marak beredar berita palsu, isu seputar suku, agama, ras, dan antar- golongan (SARA), serta penebaran kebencian (hate speech) di media sosial (medsos). Situasi politik yang panas men- jelang Pilkada Serentak bisa diman- faatkan kelompok-kelompok radikal untuk memengaruhi pikiran peng- guna dunia maya agar ikut agenda perjuangan mereka. Penebaran kebencian itu harus ditangkal karena bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Aparat keamanan diharapkan tidak ragu untuk bertin- dak tegas terhadap pihak-pihak yang menebar kebencian tersebut. “Saya setuju jika akun-akun yang menebarkan kebencian itu harus ditindak. Akun-akun yang tidak sekadar menyinggung SARA, tetapi juga yang terkait etika moral,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepada SP di Jakarta, Sabtu (29/10). Menurutnya, pihak kepolisian jangan hanya menunggu aduan masyarakat terlebih dahulu untuk melakukanpenindakan. “Kalauboleh, sebaiknya itu menjadi delik umum, bukan delik aduan. Artinya, polisi bisa bergerak tanpa aduan. Patroli cyber crime (kejahatan dunia maya) di Polri bisa langsung menangkap pemilik akun yang menebarkan kebencian,” tegasnya. Dia menyatakan, nasionalisme bangsa akan terganggu apabila ujar- an kebencian itu dibiarkan tumbuh berkembang di medsos. “Mula-mula, kita dipecah belah dari sudut moral, isu SARA, kemudian masuk keku- atan tertentu yang membuat pecah konflik horizontal atau perang sau- dara di Indonesia. Jika didiamkan, ini berbahaya,” ujarnya. Emrus mengungkapkan, keba- nyakan pemilik akun medsos tidak memahami soal ruang publik. Hal itu yangmembuat muncul pesan dan gambar yang sifatnya menabrak nilai-nilai kewajaran, seperti SARA. Dia pun mengusulkan agar pemilik akun saat mendaftar di medsos diwajibkan mencantumkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Jadi, kalau ada yang membuka

harus diletakkan bukan dalam ruang publik, tetapi dalam ruang privat milik masing-masing individu,” katanya. Ketimbangmenggelontorkan isu SARA, ujarnya, setiap kandidat dan para pendukungnya lebih baikmeng- gunakan pola berpolitik yang benar. Menurutnya, dalam politik yang demokratis, pola berpolitik yang benar adalah politik yang rasional. “Dalam politik yang demokratis, pola berpolitik yang benar adalah politik yang rasional yakni meng- utamakan visi, misi, dan program kerja dalam menjaring dukungan publik,” ujarnya. Al Araf juga meminta aparat keamanan untukmenegaskan netral­ itas dalam kontestasi pilkada.Aparat keamanan jangan ragu untuk menin- dak siapa pun pihak yang menebar- kan kebencian di medsos dengan menggunakan instrumen SARA. “Pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk pengkondisian sesuatu sudah harus menghindari kerja-kerja seperti itu. Aparat pertahanan dan keamanan harus bersikap netral. Tidak ada yang boleh bermain politik dalam pilkada dan melakukan upaya-upaya peng- kondisian,” katanya. Agar penindakan penyebaran kebencian secara proporsional dan tidak bertabrakan dengan kebebasan bereksprsi, Al Araf meminta peme- rintah dan DPR segera membuat aturan penyebaran kebencian men- jadi lebih baik dan tidak lagi rentan disalahgunakan. Salah satunya dengan memformulasikan aturan mengenai penyebaran kebencian itu dalam satu regulasi yang khusus. Sementara, untuk menghadapi Pilkada Serentak 2017, aparat pene- gak hukum harus melibatkan para ahli dalammemberikan pertimbang- an terhadap kasus penebaran keben- cian. Dengan keterlibatan pihak ketiga itu, aparat penegak hukum tidak akan dicap tidak netral dalam menangani kasus penebaran keben- cian yang terkait dengan pilkada. “Dalam upaya menindak harus melibatkan ahli untuk memberikan pertimbangan, apakah memenuhi unsur pidana atau tidak.Ahli itu bisa dari macam-macam, seperti Komnas HAMatau akademisi, untuk menilai apakah suatu kasus terkait dengan isu penebaran kebencian atau tidak,” katanya. [C-6/Y-7/F-5]

Jumlah Pengguna Internet yang Terjerat UU ITE hingga 2015:

Tahun

Jumlah Kasus

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2 2 1 3 7

20 41 44

TOTAL

120

antara

Ilustrasi kampanye damai di media sosial.

Sumber: Safenet

akunmedsos, dimulai dengan nomor KTP, supaya ketahuan siapa me- ngirim apa. Bisa saja punya akun satu atau seribu, tetapi semua milik- nya dimulai dengan KTP yang bersangkutan agar ada tanggung jawabnya. Dengan identitas KTP, polisi juga mampu langsung mene- lusuri. Ini bukan berarti melarang kebebasan berpendapat, tetapi kebe- basan itu ada aturannya dan harus bertanggung jawab,” katanya Perang Informasi Pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati mengingatkan, saat ini isu seputar (SARA) dan penebar- an kebencian sudah dalam tahap yang cukup mengkhawatirkan. “Isu SARA belakangan ini sudah meng- khawatirkan. Dalammenghadapi ini harus melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menembalikan kekuatan Pancasila, terutama kesa- tuan dan persatuan bangsa,” ujar perempuan yang akrab disapaNuning itu kepada SP di Jakarta, Sabtu (29/10). Untuk menghentikan penyebar- an isu SARA, semua pihak terutama tokoh agama, pemangku adat, LSM, aparat penegak hukumhingga instan- si terkait harus membuat strategi untuk menghadapi itu. “Perang informasi ini, apa pun teknologinya, embrionya adalah niat manusia yang melaksanakannya,” ujar Nuning. Menurutnya, penyebaran isu SARA dan penebaran kebencian sangat mirip dengan cara penyebar- an terorisme. Setidaknya, terdapat tiga agenda besar cyber war yang

dilakukan oleh kelompok teroris di seluruh dunia. Pertama , mereka melakukan agenda kampanye gagasan radikal di dunia maya. Dalam agenda itu, mereka menyerang pola pikir dan paradigma pengguna dunia maya agar ikut dengan perjuangan mereka atau setidaknya menjadi simpatisan aktif yang mau ikut menyebarkan ( broadcast dan share ) pemikiran kelompok teroris. Kedua , mereka melakukan serangan siber ( cyber attacking ) langsung kepada objek pemerintah dan aparat keamanan negara di dunia maya. Ketiga , melakukan hacking terhadap situs dan sistem perbankan dan perdagangan. Untuk agenda ketiga ini, motif mereka sudah sangat jelas, yaitu soal pendanaan gerakan terorisme. Menurut Nuning, penyelesaian penyebaran isu SARA di medsos tidak bisa hanya diselesaikan dengan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau hukuman pidana lainnya. Satu-satunya cara menghentikan penyebaran isu SARA adalah dengan mengembalikan penanaman karakter kebangsaan. “Saya rasa, penyelesaianmasalah SARA ini tak sekadar dengan UU ITE, tetapi dengan mengembalikan karakter bangsa, yakni menanamkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nasionalisme harus dibangkitkan lagi. Nation character building yang ditanamkan Bung Karno harus terus diajarkan, tentunya dengan tema- tema kekinian,” kata Nuning. Hal senada dikatakan Direktur

Eksekutif Imparsial Al Araf. Menurutnya, penyebaran kebencian atas dasar SARA dalam kontestasi pilkada di medsos sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Dinamika penye- baran kebencian menggunakan isu SARA sudah membuat seolah kon- testasi pilkada, terutama di Jakarta, layaknya pemilu nasional. Masing- masing kandidat dan pendukungnya serta publik digiring ke dalam kontestasi yang keras dan menjadi- kan isu SARA sebagai bagian instrumen untuk saling menyerang. Membangun Bangsa Padahal, ujarnya, pilkada hanya bagiankecil dalamupayamembangun bangsa. Jangan sampai pilkada menyeret isu SARA yang dapat meruntuhkan eksistensi bangsa. “Kita harus memandang dan melihat kon- testasi pilkada sebagai bagian kecil dari upaya membangun bangsa ini. Sehingga, cara-cara menebarkan kebencian lewat isu SARA akan menjadi sesuatu yang sangat meru- gikan dan mempertaruhkan eksis- tensi bangsa,” tuturnya. Untuk itu,AlAraf meminta agar kandidat dan para pendukungnya serta masyarakat secara luas untuk menghindari dan menghentikan penyebaran kebencian atas dasar SARA. “Dinamika saling serang dengan isu SARAsebaiknya dihen- tikan demi bangsa ini. Penyebaran kebencian dengan dasar SARAbisa menimbulkan problem dan konflik sosial. Serangan-serangan atas dasar SARA dalam kontestasi pilkada seharusnya dihindari. Isu-isu SARA

Made with FlippingBook Learn more on our blog