ID181009

SELASA 9 OKTOBER 2018

24

banking Bank Muamalat dapat award , ini bukti lebih baik dibandingkan dengan mobile banking bank konven- sional,” lanjut dia. Purnomo menambahkan, selain produk DPK, produk pembiayaan perumahan juga telah di- rebranding menjadi KPR Hijrah. Terdapat dua produk KPR, yakni KPR angsuran super ringan, yang mengakomodasi nasabah dengan angsuran diawal yang ringan, hal tersebut bisa men- ingkatkan kemampuan pembelian rumah pegawai untuk bisa memilih tipe rumah lebih besar. Kedua, produk KPR fix and fix , yakni produk yang mengakomodasi nasabah yangmenginginkan kejelasan nilai angsuran dari awal hingga akhir pembayaran angsuran selesai. “Ini untuk nasabah yang tidak mau kaget, jadi misalnya tenor KPR 10 tahun, dia tahu berapa angsuran yang diba- yar dari pertama sampai angsuran terakhirnya,” papar dia. Hingga saat ini, total jaringan kantor cabang Bank Muamalat sebanyak 276 kantor dengan 1,5 juta nasabah. Jaringan tersebut didukung oleh 103 mobile branchless dan 710 mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Kami akan sesuaikan Islamic segment ,” ungkap Permana. Fasilitasi Masyarakat Sementara itu, Direktur Bisnis Ritel Bank Muamalat Purnomo B Soetadi mengungkapkan, perseroan melihat fenomena berhijrah di Indonesia, hal tersebut membuat perseroan berinisi- atif untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berhijrah, khususnya di sisi finansial untuk menabung di bank syariah. “Semua produk yang kami berikan dan layanan akan sama dengan produk dan layanan bank kon- vensional, jadi semua bisa difasilitasi oleh BankMuamalat,” jelas Purnomo. Dia juga menyebutkan, perseroan juga telahmengembangkan sisi tekno- logi, yakni dengan mobile banking yang dapat digunakan untuk memper- mudah para nasabah untukmelakukan transaksi secara digital. “Produk ini bukan hanya ganti nama menjadi Hijrah saja, tapi juga memfasilitasi hijrahnya masyarakat muslim dari konvensional ke syariah. Jadi kami pertajam fitur produk dan layanan sehingga nasabah tidak kecewa, kar- ena fiturnya sama bahkan lebih dari produk bank konvensional, mobile

Bank Muamalat ingin berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui gerakan Ayo Hijah tersebut. Adapun, saat ini Bank Muamalat berkontribusi terhadap 15% pangsa pasar bank syariah secara nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan di Indonesia tahun 2016 baru mencapai 29,16%, dengan tingkat kesadaran literasi keuangan syariah pada tahun yang sama hanya 8,11%. Di sisi lain, pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih berada di kisaran 5,7%. Permana juga menuturkan, untuk tahun ini pihaknya belum akan ek- spansif dalam pembiayaan, pasalnya perseroan masih akan memperbaiki infrastruktur. Setelah infrastruktur cukup kuat, barulah perseroan mulai agresif memberikan pembiayaan kepada nasabah. “Kalau dilihat, kami belum agresif di pembiayaan karena kami tidak memberikan pembiayaan pada debitur baru, kami hanya berikan pada debitur eksisting saja, mungkin ada penurunan. Sebab, kami melak- ukan konsolidasi dan perbaiki in- frastruktur, teknologi, dan segmentasi.

Muamalat untuk mendaftar haji. Selain itu, untuk Haji Plus, sebesar 49% market share dipegang oleh Bank Muamalat. Menurut dia, kampanye Ayo Hijrah dilandasi oleh cita-cita perseroan yang ingin menjadi pusat ekosistem ekonomi syariah di Indone- sia. Bank Muamalat juga ingin turut membangun industri halal di dalam negeri yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi digital. Di samping itu, programAyo Hijrah merupakan salah satu upaya perusa- haan untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Bank Muamalat ingin menjadi salah satu perbankan fasilitator bagi nasabah yang ingin memperbaiki sistem finansialnya. “Peluang bank syariah untuk tumbuh masih amat besar. Mayoritas pendu- duk Indonesia beragama Islam dan pertumbuhan ekonomi juga cukup baik,” lanjut dia. Permana juga mengatakan, tahun ini pihaknya masih fokus melak- ukan rebranding pada produk DPK. Perseroan juga akan me- rebrand- ing produk pembiayaannya dengan menyematkan kata Hijrah pada setiap produk. Selain itu, sebagai bank syariah pertama di Indonesia,

Oleh Nida Sahara

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun depan sebesar 28% secara tahunan ( year on year /yoy). Hal tersebut seiring dengan langkah perseroan yang memperkenalkan nama baru ( rebranding ) untuk produk layanan perbankan dengan menyematkan kata Hijrah pada produk DPK.

Hijrah Haji, Tabungan iB Hijrah Rencana, Tabungan iB Hijrah Prima, Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah, Deposito iB Hijrah, dan Giro iB Hijrah. “Dengan campaign ini kami harap tahun 2019 DPK bisa naik 28%, khususnya di CASA, itu harapan kami. Kalau tahun ini DPK kami targetkan tumbuh 10%,” ungkap Permana di Muamalat Tower, Jakar ta, Senin (8/10). Permana menjelaskan, terdapat 110 ribu pendaftar haji tiap tahun yang masih mempercayakan Bank

Chief Executive Of ficer (CEO) Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, dengan rebranding terse- but diharapkan pertumbuhan DPK perseroan bisa lebih tinggi diband- ingkan dengan tahun ini, khususnya pada produk tabungan dan giro atau dana murah ( current account saving account /CASA). Hingga akhir tahun ini perseroan menargetkan penghim- punan DPK meningkat 10% (yoy). Permana menyebutkan, beberapa produk yang di- rebranding adalah Tabungan iB Hijrah, Tabungan iB

ANTARA FOTO/Anis Efizudin/pras/18.

BNI TapCash Petugas menunjukkan kartu BNI Tapcash di kantor BNI Nusa Dua, Bali, Senin (8/10). BNI menerbitkan 2.000 kartu BNI TapCash berlogokan Voyage to Indonesia selama penyelenggaraan Pertemuan Tahunan dapat digunakan un- tuk bertransaksi tanpa uang tunai (cashless) di berbagai merchant. IMF - World Bank Group 2018 yang

tetanus, juga dikenal dengan nama toksoid tetanus (TT) adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit tetanus. “Kami berharap masyarakat terutama para relawan selalu sehat sehingga pemulihan di Palu dan Donggala, secepatnya diatasi,” jelas dia. BNI, tambah dia, terus memberikan pelayanan perbankan yang prima di Palu dan sekitarnya. BNI Wilayah Manado membawahi Provinsi Sulut, Sulteng, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kredit Rp 16,2 Triliun Sebelumnya, Ketua Dewan Komi- sioner OJK Wimboh Santoso menye- but, total kredit di daerah bencana di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, mencapai Rp 16,2 triliun atau hanya 0,3% dari total kredit industri. Namun demikian, pihaknya masih menghi- tung berapa dari nilai tersebut yang terdampak bencana. Dari sisi kebijakan, OJK mem- berikan rekomendasi kepada lembaga keuangan di daerah bencana untuk memberi kelonggaran dalam pemba- yaran kredit. Seperti tidak menagih utang atau melakukan restrukturisasi kredit. OJK sudah memiliki pengalaman dari bencana gempa di Lombok, dengan meminta kepada bank untuk memberikan perlakuan khusus bagi debitur yang terdampak langsung bencana tersebut. Hal itu diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.45/ POJK.03/2017. OJK memberikan kebebasan bagi bank terkait skema keringanan yang akan diberikan kepada debitur terdampak bencana. “Nanti kredit yang terdampak lang- sung itu kami beri kelonggaran untuk tidak ditagih dulu, atau dijadwal ulang, tergantung kondisi nasabah. Kalau debiturnya sudah bisa diajak diskusi, bisa lakukan restukturisasi, atau tidak ditagih dulu sampai pulih kembali. Tapi bisa juga tidak dilakukan pen- agihan. Bank yang melakukan hapus buku bisa saja, hapus tagih silakan saja, tergantung kebijakan bank,” tutur Wimboh. Berdasarkan data OJK, total kredit industri jasa keuangan di Kabupaten Donggala dan Sigi mencapai Rp 233,8 miliar. Sementara total kredit di Kota Palu mencapai Rp 14 triliun dan kota Parigi Moutong sebesar Rp 2 triliun. Wimboh mengatakan, restruktur- isasi kredit bisa berlaku selama 2-3 tahun tergantung kondisi di lapangan. Misalnya untuk Gempa Lombok, NTB, restrukturisasi kredit ditetap- kan selama tiga tahun karena kondisi pembangunan yang masif. Hal terse- but dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang potensi usahanya masih bagus. “Pada akhirnya, kebijakan terkait dampak bencana dikembalikan pada masing-masing lembaga keuangan. Mereka boleh melakukan apa pun. OJK hanya meminta agar mereka melakukan penyesuaian,” katanya. (th/nid)

MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Su- lawesi, Maluku, Papua (Sulampua) menyatakan aktivitas perbankan di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), terus menunjukkan geliat yang positif, pascagempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018. Kepala OJK Wilayah VI Sulampua Zulmi di Makassar, Senin, mengatakan jika aktivitas perbankan justru sudah dimulai sejak pekan lalu meski jum- lahnya masih terbatas. “Bank-bank pada Minggu kemarin sudah ber- operasi terbatas, dan mulai hari ini sebagian besar bank juga telah men- jalankan aktivitasnya untuk melayani nasabah,” kata dia di Makassar, Senin (8/10) seperti dilansir Antara . Sejumlah bank khususnya yang ter- gabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri atas BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN, sejak awal telah berkomitmen untuk memberikan layanan maksimal bagi para pengungsi yang membutuhkan transaksi keuangan. OJK juga mem- berikan apresiasi dan berharap bank- bank lain yang segera memberikan layanan maksimal bagi warga korban bencana gempa dan tsunami di daerah tersebut. Zu lmi men j e l a skan , dengan tersedianya pasokan listrik, ba- han bakar minyak (BBM) ser ta jaminan keamanan dari petugas kepolisian dan TNI, hal itu men- jadi alasan pihaknya percaya akt- ivitas perbankan di daerah itu kembali pulih seper ti sedia kala. “Dengan tersedianya berbagai pen- dukung sepeti listrik dan sebagainya, membuat aktivitas perbankan di Sul- teng bisa lebih maksimal,” jelas dia. Sementara itu, PT Bank Negara In- donesia (Persero) Tbk (BNI) menyiap- kan posko pengobatan gratis untuk korban gempa dan tsunami Palu-Dong- gala Provinsi Sulawesi Tengah (Sul- teng). “Kami mendatangkan tenaga paramedis yakni dokter untuk mem- berikan pengobatan gratis pada masyarakat pascagempa di Palu dan sekitarnya,” kata Kepala Jaringan dan Pelayanan BNI Wilayah Manado Dewanta Ary Wardhana. Dia mengatakan, kegiatan ini pula bekerja sama dengan BNI Life un- tuk memberikan pengobatan bagi masyarakat yang mungkin mulai diserang berbagai penyakit akibat gempa dan tsunami di Sulteng. “BNI sebagai bank milik pemerintah dan terus berupaya memberikan yang terbaik dan membangun bersama pemerintah Sulteng,” kata dia. Dewanta menjelaskan, selain pengobatan gratis pihaknya meng- gandeng PT Bio Farma (Persero) untuk memberikan vaksin tetanus kepada masyarakat dan relawan yang bertugas di Palu-Donggala, Sulteng. “Kami melakukan ini karena dampak gempa dan tsunami di Sulteng, ban- yak penyakit bisa muncul, dan harus diantisipasi,” kata dia. Dewanta mengatakan, vaksin

menghabiskan waktu 36 tahun. Dengan kata lain, negara-negara tersebut membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dalam mencapai UHC. “BPJS Kesehatan terus mem- buka dan memperluas kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki komitmen serupa untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduknya. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan JKN-KIS di- harapkan dapat ditingkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu,” kata Fachmi. (th)

didaulat mengelola program Jam- inan Kesehatan Nasional-Kar tu Indonesia Sehat (JKN-KIS), saat ini BPJS Kesehatan telah mencakup lebih dari 203 juta jiwa atau hampir mencapai 78% dari total penduduk Indonesia hanya dalam waktu kur- ang dari lima tahun. Jika dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan peserta program JKN-KIS memang terbilang sangat pesat. Jerman membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun, Belgia membu- tuhkan 118 tahun, Austria memer- lukan waktu 79 tahun, dan Jepang

siaran pers yang diterima Investor Daily , Senin (8/10). Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Presiden ISSA Hans Horst Konkolewsky dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Untuk ruang lingkup kerja sama tersebut akan meliputi sharing keahlian, informasi dan pengalaman di bidang asuransi kesehatan sosial, penyelenggaraan seminar bersama, konferensi, workshop, dan per- temuan tingkat profesional lainnya. Fachmi Idris menjelaskan, se- bagai badan hukum publik yang

JAKARTA – Badan Penyeleng- gara Jaminan Sosial (BPJS) Kese- hatan menandatangani nota kesep- ahaman dengan International Social Security Association (ISSA), untuk mendukung cakupan kesehatan semesta atau universal health cov- erage (UHC). “Nota kesepahaman ini diharap- kan dapat membawa sistem pen- gelolaan jaminan kesehatan di Indonesia ke arah yang lebih maju,” ujar Direktur Utama BPJS Kese- hatan Fachmi Idris di Kuala Lumpur Malaysia, awal Oktober lalu, dalam

Setelah itu, RUPSLB menyetujui mengangkat Ongki Wanadjati Dana selaku direktur utama perseroan yang sebelumnya sebagai wakil direktur utama, Kazuhisa Miy- agawa sebagai wakil direktur utama, Dini Herdini sebagai direktur ke- patuhan (independen), dan Yas- uhiro Daikoku sebagai direktur. Selain itu, RUPSLB mengangkat Henoch Munandar, Adrianus Dani Prabawa, Merisa Darwis, Hiromichi Kubo selaku direktur perseroan terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan dan setelah mem- peroleh surat persetujuan OJK atas hasil fit and proper test . Untukanggotakomisaris,RUPLSB menyetujui untukmengangkat Chow Ying Hoong sebagai wakil komis- aris utama (independen), Takeshi Kimoto sebagai komisaris, serta Ninik Herlani Masli Ridhwan dan Tony Prasetiantono sebagai komis- aris (independen). (nid)

dalam mata acara ketiga, yakni menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Djemi Suhenda selaku wakil direktur utama perseroan terhitung sejak 5 Oktober 2018 yang digantikan oleh Ongki Wanadjati Dana. Kemudian, dalamkeputusanmata acara keempat RUPSLB, menyetujui perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan, yaitu menyetujui pengunduran diri anggota direksi diantaranya, Jerry Ng sebagai direktur utama (independen), Anika Faisal sebagai direktur kepatuhan (independen), dan Arief Harris Tandjung sebagai direktur BTPN terhitung efektif sejak tanggal efektif penggabungan BTPN dan SMBCI. Kemudian, menyetujui pengunduran diri ko- misaris Irwan Mahjudin Habsjah, Arief Tarunakarya Surowidjojo, dan Shinichi Nakamura terhitung efektif sejak tanggal efektif penggabungan.

Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar, karenanya masing-masing pemegang saham SMBCI yaitu, Sumitomo Mitsui Banking Corporationmendapat 2,26 miliar saham baru hasil konversi tersebut. Kemudian, perusahaan perseroan (Persero) PT Bank Negara Indone- sia Tbk (BNI) mendapat 12,00 juta saham baru hasil konversi terse- but, serta PT Bank Central Asia Tbk mendapat 22,97 juta saham baru hasil konversi tersebut; seba- gaimana laporan KJPP. RUPSLB yang diselenggarakan pada 5 Oktober 2018 tersebut juga telah menyetujui perubahan su- sunan anggota direksi dan dewan komisaris setelah penggabungan dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Berdasarkan keterbukaan in- formasi di BEI, terdapat keputusan

JAKARTA – Rapat Umum Pe- megang Saham Lua r B i a s a (RUPSLB) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar (AD) perseroan tentang penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Perseroan, akan mengeluarkan sejumlah 2,30 miliar saham dengan total nilai sebesar Rp 45,94 miliar. Ini sebagai hasil konversi atas seluruh saham milik pemegang saham SMBCI sebelum penggabungan dengan rasio konversi saham yang ditempatkan di SMBCI dengan saham dalam perseroan adalah sebesar 1:799,1971 dalam desimal penuh. Berdasarkan keterbukaan in- formasi perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Senin (8/10) dipaparkan, dengan perubahan ketentuan tersebut, untuk selan- jutnya Pasal 4 ayat 2 Anggaran

Made with FlippingBook HTML5